INFO JATIM

Santri Butuh Dana Untuk Berwirausaha

H Achmad Sillahuddin, Anggota Komisi E DPRD Jatim

ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil VIII (Jombang, Nganjuk, Mojokerto dan Madiun), H Achmad Sillahuddin, mengatakan, selama ini di ponpes hanya ada bank-bank umum, seperti Bank Jatim dan BRI. Padahal para santri sangat membutuhkan bantuan modal dengan bunga ringan. "Kalau bank tentunya bunga dari dana yang dipinjam sangat tinggi. Ini akan membuat santri semakin tercekik. Dana dengan bunga murah itu rencananya dibuat untuk berwirausaha," ujarnya.

Oleh karenanya, putra Wakil Bupati Jombang, Munjjidah Wahab, ini akan memperjuangkan agar di tiap-tiap ponpes dibuatkan koperasi. Dengan adanya koperasi itu nanti maka dana yang masuk dan keluar dapat dikelola untuk kebutuhan santri. Bunga pinjamannya tidak terlalu tinggi, dan dapat diputar kembali untuk keperluan operasional koperasi. "Kalau koperasi tidak menerapkan keuntungan pribadi. Tapi laba dari itu diputar kembali untuk santri," paparnya.

Pendirian koperasi tersebut dapat dipinjamkan dana ke Bank UMKM atau Bank Jatim. Mengingat di Bank UMKM telah dialokasikan dana Rp 200 miliar. Para santri tentunya tidak khawatir dengan bunga yang diterapkan oleh koperasi. Kemandirian santri dalam usaha dapat berjalan maksimal.

Seperti diketahui, keberadaan koperasi dan klinik berbasis pondok pesantren dinilai masih kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Padahal saat ini pondok pesantren turut ambil bagian untuk pembangunan Indonesia.

Tak hanya koperasi saja, keberadaan klinik-klinik sangat dibutuhkan oleh pondok pesantren di Dapil VIII. Selama ini pondok hanya memiliki ruang Usaha Kesehatan Santri (UKS).

Klinik-klinik dengan alat medis dan tim dokter yang mumpuni tentunya dapat membantu santri yang sakit. "Kalau emergency, kita perlu ke rumah sakit. Kita tangani dulu. Kalau memang tidak dapat ditangani, bisa dikirim ke rumah sakit. Minimal kita dapat memberi pertolongan pertama," katanya.

Pendirian klinik tentunya dapat memakan biaya banyak. Namun hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberi jaminan kesehatan. Mengingat pondok pesantren tempat untuk melahirkan anak yag berkarakter bisa membaca huruf Arab dan Al Quran.

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini berkomitmen akan memperjuangkan pendirian klinik dan koperasi di ponpes. Perjuangan tersebut akan disampaikan dalam APBD 2016. "Perhatian pondok pesantren saat ini sangat minim termasuk anggaran. Kami akan terus perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan pondok," ungkapnya.

Jika ponpes mendapat perhatian baik untuk sarana dan prasana, serta perhatian kepada guru madrasah, maka dapat menjadikan Jatim sebagai gudang tokoh yang berkarakter. Apalagi Agustus mendatang merupakan momen muktamar NU. Sehingga hal ini menjadi tugas bersama untuk membesarkan pondok pesantren. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online