Santri Butuh Dana
Untuk Berwirausaha
H Achmad Sillahuddin, Anggota Komisi E DPRD Jatim |
ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil VIII
(Jombang, Nganjuk, Mojokerto dan Madiun), H Achmad Sillahuddin, mengatakan,
selama ini di ponpes hanya ada bank-bank umum, seperti Bank Jatim dan BRI.
Padahal para santri sangat membutuhkan bantuan modal dengan bunga ringan. "Kalau
bank tentunya bunga dari dana yang dipinjam sangat tinggi. Ini akan membuat
santri semakin tercekik. Dana dengan bunga murah itu rencananya dibuat untuk
berwirausaha," ujarnya.
Oleh
karenanya, putra Wakil Bupati Jombang, Munjjidah Wahab, ini akan memperjuangkan
agar di tiap-tiap ponpes dibuatkan koperasi. Dengan adanya koperasi itu nanti
maka dana yang masuk dan keluar dapat dikelola untuk kebutuhan santri. Bunga
pinjamannya tidak terlalu tinggi, dan dapat diputar kembali untuk keperluan
operasional koperasi. "Kalau koperasi tidak menerapkan keuntungan pribadi.
Tapi laba dari itu diputar kembali untuk santri," paparnya.
Pendirian
koperasi tersebut dapat dipinjamkan dana ke Bank UMKM atau Bank Jatim.
Mengingat di Bank UMKM telah dialokasikan dana Rp 200 miliar. Para santri
tentunya tidak khawatir dengan bunga yang diterapkan oleh koperasi. Kemandirian
santri dalam usaha dapat berjalan maksimal.
Seperti
diketahui, keberadaan koperasi dan klinik berbasis pondok pesantren dinilai
masih kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Padahal
saat ini pondok pesantren turut ambil bagian untuk pembangunan Indonesia.
Tak
hanya koperasi saja, keberadaan klinik-klinik sangat dibutuhkan oleh pondok
pesantren di Dapil VIII. Selama ini pondok hanya memiliki ruang Usaha Kesehatan
Santri (UKS).
Klinik-klinik
dengan alat medis dan tim dokter yang mumpuni tentunya dapat membantu santri
yang sakit. "Kalau emergency, kita perlu ke rumah sakit. Kita tangani
dulu. Kalau memang tidak dapat ditangani, bisa dikirim ke rumah sakit. Minimal
kita dapat memberi pertolongan pertama," katanya.
Pendirian
klinik tentunya dapat memakan biaya banyak. Namun hal tersebut menjadi tanggung
jawab pemerintah untuk memberi jaminan kesehatan. Mengingat pondok pesantren
tempat untuk melahirkan anak yag berkarakter bisa membaca huruf Arab dan Al Quran.
Anggota
Komisi E DPRD Jatim ini berkomitmen akan memperjuangkan pendirian klinik dan
koperasi di ponpes. Perjuangan tersebut akan disampaikan dalam APBD 2016. "Perhatian
pondok pesantren saat ini sangat minim termasuk anggaran. Kami akan terus
perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan pondok," ungkapnya.
Jika
ponpes mendapat perhatian baik untuk sarana dan prasana, serta perhatian kepada
guru madrasah, maka dapat menjadikan Jatim sebagai gudang tokoh yang
berkarakter. Apalagi Agustus mendatang merupakan momen muktamar NU. Sehingga
hal ini menjadi tugas bersama untuk membesarkan pondok pesantren. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online
No comments:
Post a Comment