Tuesday, October 17, 2017

BELASUNGKAWA





KELUARGA BESAR MAJALAH FAKTA

MENGUCAPKAN IKUT BERDUKA CITA YANG SEDALAM-DALAMNYA
ATAS WAFATNYA :
BAPAK JOHN SAHRUL
WARTAWAN MAJALAH FAKTA DI REJANG LEBONG, BENGKULU.
PADA HARI SENIN, TANGGAL 16 OKTOBER 2017.

SEMOGA ARWAH ALMARHUM DITERIMA DI SISI ALLAH SWT
DAN KEPADA KELUARGA YANG DITINGGALKAN
DIBERI KEKUATAN IMAN, TABAH, IKHLAS DAN SABAR, AMIN …

SURABAYA RAYA



PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH AWEY


Vinsensius SS alias Awey, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, didampingi Endang Rini Asih, Ketua DPC Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kecamatan Simokerto yang juga Bakal Calon (Balon) Anggota DPRD Kota Surabaya 2019-2024.

SEBAGIAN masyarakat mungkin pernah mendengar gaung 1 mobil 1 garasi. Itulah salah satu usulan perda dari Vinsensius SS alias Awey, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, untuk merapikan mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan. Minggu (15/10), Awey mengadakan reses didampingi Ketua DPC Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kecamatan Simokerto yang juga Bakal Calon (Balon) Anggota DPRD Kota Surabaya 2019-2024, Endang Rini Asih, di Kelurahan Sidodadi untuk berbagi pengalaman menjadi anggota dewan dan menjaring aspirasi dari warga.


            Menurut Awey, pada tahun 2008 ia memutuskan untuk resign (keluar) dari tempat kerjanya dan ingin berkarya untuk bangsa selama 1 periode di Kota Surabaya. Saat itu Awey bergabung dengan Partai NasDem. Walaupun ia tidak memiliki background (latar belakang) politik tapi tidak menyurutkan niatnya untuk mengabdi dan membantu masyarakat dengan ikhlas.
“Pada waktu itu saya datang ke Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Tidak ada yang kenal dengan saya, tapi saya nekad samperin warga dan menawarkan ke warga untuk melamar jadi manajer. Mereka menolak dan berkata banyak pak yang bicaranya seperti bapak, bapak berani berapa ? Saya tidak kasih apa-apa. Alhasil tidak ada 1 suara pun di Dapil 5. Saya ingin ajarkan pada warga cara yang benar yaitu jangan semuanya transaksional. Dengan tekad yang kuat saya tetap datang ke daerah Dapil 5 dan berkarya di sana. Itulah bentuk edukasi politik saya, saya datangi TPS yang bukan wilayah saya tapi saya berkarya di sana. Ada 2 hal yang saya ikrarkan dalam diri, yang pertama saat saya terpilih menjadi  anggota dewan maka saya bukan milik Dapil siapa pun namun milik warga Surabaya. Yang kedua, saya akan komitmen untuk menjadi wakil rakyat Surabaya, saya akan hadir di mana-mana apabila masyarakat membutuhkan. Tapi saya tidak pernah mendahului angota dewan yang terpilih di Dapil tersebut. Jika masalah belum tertangani oleh dewan terpilih di Dapil tersebut baru silakan hubungi saya maka saya siap bantu maksimal. Hubungi saya langsung tanpa perantara. Kalau pakai perantara saya suruh pulang, karena negara ini sudah susah oleh perantara-perantara,” papar Awey.


Awey juga menyampaikan kepada warga mengenai BPJS. Jika ada warga yang keberatan membayar iuran BPJS maka bisa mengajukan PIB yakni iuran bantuan dari pemerintah dengan syarat memiliki SKTM. Adapun mengenai dana hibah, harus hati-hati dengan orang yang menawarkan dibuatkan proposal, warga tinggal tanda tangan saja. Itu bahaya, karena banyak proposal fiktif yg dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan dana hibah tetapi tanggung jawab dana hibahnya ada di warga. Jika ada pemeriksaan maka yang dimintai keterangan adalah warga, sementara oknum tersebut lepas dari tanggung jawab. Dana hibah itu gampang tapi harus warga sendiri yang membuat pengajuan proposalnya dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat sendiri


             Pesan saya untuk para kader Nasdem, jadilah anggota dewan untuk Surabaya yang benar-benar berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat”. (Devina)

Sunday, October 15, 2017

ADVETORIAL BADUNG

Bupati Giri Prasta Sosialisasikan Hibah Di Banjar Lebah Pangkung

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, melakukan tatap muka dengan warga 
Banjar Lebah Pangkung, Desa Adat Mengwi, Minggu (10/9).
BUPATI Badung, I Nyoman Giri Prasta, melakukan tatap muka dengan warga Banjar Lebah Pangkung, Desa Adat Mengwi, Minggu (10/9). Tatap muka yang digelar di Wantilan Pura Buh Loka banjar setempat itu guna memberikan sosialisasi bantuan hibah berupa tanah kantor UPT Kecamatan Mengwi untuk Banjar Lebah Pangkung yang akan dimanfaatkan untuk lokasi pembangunan Wantilan.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPC PDIP Badung, I Bagus Alit Sucipta, Anggota DPRD Badung, I Nyoman Satria, Penglingsir Puri Ageng Mengwi, A A Gde Agung, Bendesa Adat Mengwi, I B Anom, Perbekel Mengwi, I Ketut Umbara, Kelian Dinas Banjar Lebah Pangkung, I Nyoman Juniarta.
Pada kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta menyatakan, pihaknya tak akan pernah ragu menghibahkan tanah untuk kepentingan masyarakat Badung sepanjang memenuhi aturan yang berlaku. “Ini untuk kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Giri Prasta.
Bupati Giri Prasta juga menegaskan, pihaknya akan membantu dengan penuh pembangunan wantilan yang akan dilakukan pada tahun 2018. Pembangunan wantilan akan dilakukan setelah kantor UPT Kecamatan Mengwi direlokasi di seputaran kantor Camat Mengwi. “Pembangunan wantilan kami siap bantu penuh,” tegas bupati.
Selain sosialisasi hibah untuk lokasi pembangunan, mantan Ketua DPRD Badung ini juga menyampaikan program pembangunan Pemkab Badung. Di antaranya program kesehatan melalui Kartu Badung Sehat, program pendidikan gratis termasuk program di bidang adat, budaya dan agama. “Saya paham, waktu krama banyak dihabiskan di adat. Saya tidak ingin waktu yang sudah banyak dihabiskan itu ditambah lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi pemerintah akan membantu untuk mengurangi beban krama adat,” ucapnya.

Pada akhir sosialisasinya, bupati yang dikenal bares (loyal) ini juga memberikan dana secara spontan kepada Karang Lansia dan Seka Baleganjur masing-masing Rp10 juta dan Rp 5 juta. (Rilis)

ADVETORIAL BADUNG

Presiden Jokowi Minta Pemkab Badung Bekerja Keras
Untuk Kemakmuran Dan Kesejahteraan Rakyat

Presiden RI, Joko Widodo, saat melakukan penandatanganan prasasti 
di lobi Kantor Sekretariat Bupati Badung, Jumat (8/9).
SETELAH melakukan penyerahan sertifikat untuk rakyat Bali di lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Jumat (8/9), Presiden RI, Joko Widodo, melakukan penandatanganan prasasti di lobi Kantor Sekretariat Bupati Badung. Di lobi Kantor Bupati Badung, Jokowi tidak banyak berbicara dan hanya menyapa sejumlah pejabat di sana.
Dalam prasasti tersebut Presiden RI ke-7 tersebut langsung menuliskan sejumlah permintaan yakni;“Pemda Kabupaten Badung harus bekerja keras”. “Rakyat harus sejahtera”, “Rakyat harus  makmur”. Hal ini pun menjadi bagian dari amanah pemerintah pusat agar Pemerintah Kabupaten Badung terus bekerja maksimal dalam mensejahterahkan dan memakmurkan masyarakat Kabupaten Badung.
Setelah memberikan sejumlah amanah yang dituliskan di prasasti tersebut, Presiden Jokowi langsung meninggalkan ruang lobi sembari bersalaman dengan pejabat yang mendampinginya dalam kegiatan tersebut.
Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, usai mengantarkan Presiden Jokowi kembali ke mobilnya mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kedatangan Presiden RI ke-7 tersebut. “Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak presiden sekaligus memberikan amanah untuk kami. Begitu juga dengan amanah yang telah dimandatkan, kami Pemerintah Kabupaten Badung siap untuk menjalankan hal itu. Rakyat Badung harus sejahtera dan makmur. Bila perlu indeks kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Badung akan segera kami wujudkan,” ujarnya.

Turut hadir pada penandatanganan prasasti tersebut, Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, Ketua DPRD Provinsi Bali, N Adi Wiryatama, Kapolda Bali, Petrus Reinhard Golose, Pangdam Udayana, Komaruddin Simanjuntak, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Badung. (Rilis)

ADVETORIAL BADUNG

Presiden Jokowi Berpesan Hati-Hati "Sekolahkan" Sertifikat Di Bank

Presiden RI, Joko Widodo, didampingi Bupati Giri Prasta saat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah untuk rakyat Bali bertempat di Lapangan Puspem Badung, 
Sempidi, Jumat (8/9).
PRESIDEN RI, Joko Widodo, menyerahkan 3.500 sertifikat tanah untuk rakyat Bali bertempat di Lapangan Puspem Badung, Sempidi, Jumat (8/9). Ribuan sertifikat ini diserahkan secara simbolis kepada sepuluh perwakilan penerima. Para penerima ribuan sertifikat ini berasal dari lima kabupaten/kota se-Bali, meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung.
Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Sofyan Djalil, Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, Bupati/Walikota se-Bali, para pejabat terkait serta 3.000 masyarakat dari lima kabupaten/kota se-Bali.
Presiden Jokowi dalam sambutannya memerintahkan kepada Menteri BPN agar segera menyelesaikan persertifikatan tanah di Indonesia dan kemudian diserahkan kepada masyarakat.
"Banyak sekali sengketa, karena belum pegang ini (sertifikat tanah). Kalau sudah pegang ini kan aman, sertifikatnya ada," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo ini pun berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat agar menjaga sertifikatnya dengan baik supaya tidak rusak.
"Kalau sudah pegang sertifikat, tolong diberi plastik. Kalau genteng bocor tidak rusak. Yang kedua, tolong difotocopy. Kalau hilang biar cepat ngurusnya," katanya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyarankan kalau sertifikat itu mau dijadikan jaminan di bank agar memperhatian kemampuan dalam membayar. "Yang ketiga, kalau mau ‘disekolahkan’ di bank agar hati-hati. Dihitung dan kalkulasi. Hati-hati. Biasanya begitu dapat sertifikat langsung ke bank. Dapat 200 juta, langsung 100 jutanya beli mobil. Ini yang tidak boleh, jangan diutak-atik untuk kesenangan. Sertifikat ini bisa hilang. Hati-hati," pesan Jokowi berkali-kali.
Ditegaskan bahwa sertifikat ini sebagai tanda bukti  hak atas tanah yang harus disimpan oleh masyarakat. "Silahkan ke bank, nggak apa-apa, tapi jangan sampai hilang," imbuhnya.
Ia juga minta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. "Saya titip kepada BPN berikan pelayanan yang cepat pada masyarakat. Kemudian secepat-cepatnya dikeluarkan (sertifikatnya)," pinta Jokowi.
Sementara Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang RI melaporkan, total ada 3.500 sertifikat yang diserahkan kepada
2.797 penerima dari lima kabupaten/kota di Bali. Meliputi Kabupaten Badung 1.000 sertifikat, Tabanan 1.000 sertifikat, Gianyar 1.000 sertifikat, Kota
Denpasar 300 sertifikat dan Klungkung 200 sertifikat. Ia mengatakan, saat ini ada 46 juta bidang tanah bersertifikat dari 126 juta bidang yang ada di seluruh Indonesia.
Untuk di Bali, pihaknya menargetkan semua tanah sudah bersertifikat dan terdaftar pada tahun 2019. "Kalau di Bali sudah sangat banyak tanah  bersertifikat. Bagi yang belum, target kita tahun 2019 sudah semua," ujarnya.
Sementara untuk Kabupaten Badung, Sofyan Djalil menyatakan tahun 2018 ini sudah rampung. "Kalau untuk Badung tahun 2018 semua tanah sudah bersertifikat," tegasnya sembari menambahkan, pada tahun 2017 ini pihaknya telah menyerahkan sekitar 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia.

Sofyan Djalil berharap dengan adanya sertifikat ini bisa menghindari terjadinya konflik tanah. "Mudah-mudahan dengan sertifikat itu tidak ada lagi konflik. Dan, sertifikat ini bisa digunakan untuk modal keuangan, bisa digadaikan dan dijaminkan. Cuma hati-hati jangan sampai uangnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif," pesan Sofyan Djalil. (Rilis) 

ADVETORIAL SURABAYA

TIGA PILAR KEMBALIKAN BUDAYA WAJIB LAPOR

Tamu 1 x 24 jam Wajib Lapor RT/RW
DEMI menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat, tiga pilar yang terdiri dari Pemerinah Kota (Pemkot) Surabaya, TNI dan Polrestabes Surabaya kembali melakukan pengamanan di Kota Pahlawan. Kali ini sinergitas yang dibangun tiga pilar adalah revitalisasi himbauan kamtibmas kepada RT/RW terkait wajib lapor tamu 1 x 24 jam.
            Hadir dalam acara tersebut Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Bu Risma), Kapolrestabes Surabaya, M Iqbal, pejabat dari Polda Jatim, Korem 084 Bhaskara Jaya, perwakilan Dandim. Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya, Kepala Imigrasi Kelas 1, para camat, lurah, ketua RT/RW, perwakilan pengelola rumah elit dan pengusaha.
Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Bambang Sukmo Wibowo, dalam paparannya menyampaikan maksud dan tujuan revitalisasi himbauan kamtibmas kepada RT/RW terkait wajib lapor bagi tamu 1 x 24 jam. Menurutnya, revitalisasi wajib lapor bagi tamu 1 x 24 jam itu perlahan-lahan tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh sebagian RT/RW. Akibatnya, tingkat kejahatan meningkat dan sulit untuk dideteksi sejak dini.
“Saat ini tingkat kepedulian masyarakat untuk melaporkan (individualisme) sangat memprihatinkan. Kesenjangan sosial yang menyebabkan rentang jarak interaksi antarwarga, menurunnya rasa toleransi, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat dan masyarakat enggan berurusan dengan kepentingan orang lain,” kata Bambang di Graha Sawunggaling Lt 6 Balai Kota Surabaya (5/9/2017).
Melihat hal itu, polri akan melakukan beberapa strategi penanganan kejahatan dari penanganan kejahatan yang cenderung bersifat represif (penindakan) menjadi penanganan kejahatan yang lebih memprioritaskan pada pendekatan pre-emtif dan preventif (pencegahan). “Dengan perubahan strategi ini diharapkan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif untuk mendukung kamdagri,” imbuhnya.
Dirinya juga menegaskan, perlu adanya sinergi antara polri dengan stakeholder (3 pilar) dan masyarakat agar mampu memecahkan akar persoalan kejahatan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman untuk mayarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. “Kemitraan polri, masyarakat dan stakeholder dibutuhkan karena masyarakat setempat yang paling mengetahui dan merasakan berbagai persoalan kamtibmas di lingkungannya,” jelas Bambang.
Adapun solusi yang diberikan polri dan tiga pilar terkait revitalisasi wajib lapor yakni melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat, membangun persepsi tentang pentingnya melaporkan tamu kepada RT/RW setempat dan memberikan sanksi pidana bila diperlukan.
Sementara itu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Bu Risma), mendukung adanya revitalisasi wajib lapor bagi tamu 1 x 24 jam kepada RT/RW yang diinisiasikan oleh polri. Baginya, program ini secara perlahan-lahan mampu mendeteksi segala bentuk kejahatan yang ada. “Tidak hanya kriminalitas, tetapi terorisme juga kita deteksi sejak dini,” ujar Bu Risma.
Khusus untuk pendeteksian aksi terorisme, Bu Risma berpesan kepada ketua RT/RW agar tidak mudah menandatangani surat ijin tinggal sementara di tiap-tiap kampung. Cara ini dinilai cukup untuk mendeteksi dini hal-hal yang mencurigakan. “Kota ini ada batasnya, begitu pula dengan jumlah pekerja pasti ada batasnya. Kalau dibuka terus kota ini jadi tidak nyaman lagi,” tegas walikota yang sarat prestasi tersebut.
Sedangkan Kapolrestabes Surabaya, Kombespol M Iqbal, turut menambahkan terkait revitalisasi, pihaknya berharap agar sosok ketua RT/RW dapat mengetahui tindakan atau pergerakan individu yang mencurigakan di kampungnya masing-masing. “Ketika ada warga yang tidak wajib lapor, warga yang terdeteksi aneh dan lain sebagainya, peran ketua RT/RW diminta untuk segera melaporkannya kepada kapolsek atau danramil,” pungkasnya.
Ke depan, pihaknya bersama tiga pilar akan terus melakukan optimalisasi di Surabaya, sehingga tidak hanya mengentaskan program-program kota tetapi juga mengamankan masyarakatnya dari segala macam tindak kejahatan dan terorisme agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tenteram.
Di penghujung acara, Walikota Surabaya, Kapolrestabes Surabaya dan pihak TNI memukul kentongan sebagai tanda dimulainya revitalisasi himbauan kamtibmas bagi tamu 1 x 24 jam Wajib Lapor RT/RW. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemasangan stiker wajib lapor 1 x 24 jam di Jalan Gading RT 01 RW 09 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Pada kesempatan itu, tiga pilar didampingi ketua RT dan ketua RW menyaksikan penempelan stiker di pos jaga dan pilar gapura. (Rilis)