ADVETORIAL SURABAYA

Tim Juri SiNovik Saksikan Simulasi Penanggulangan Bencana 112

Pelapor juga dapat menghubungi nomor 112.

TIM verifikasi inovasi pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Surabaya. Kunjungan tim beranggotakan enam orang tersebut untuk mengetahui implementasi sistem penanggulangan bencana terintegrasi 112.
               Sebelumnya telah dilakukan presentasi dan wawancara inovasi 112 dalam rangka kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 di hadapan Tim Panel Independen di Kementerian PAN RB pada tanggal 3 Mei 2017. Hari ini, Sabtu (20/5), dilakukan proses penilaian terhadap Top 99 menuju Top 40. Top 99 ini terdiri dari 20 kementerian, 3 lembaga, 21 provinsi, 34 kabupaten, 15 kota, 2 BUMN, dan 4 BUMD. Pada kompetisi yang diadakan tahun ini tercatat 3.054 inovasi pelayanan publik yang terdaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik).
               Ada beberapa simulasi yang digelar dalam kunjungan tim verifikasi inovasi pelayanan publik kali ini. Yakni, di Surabaya Utara di Jalan Veteran dengan simulasi penemuan jenazah, di Surabaya Timur di Jalan Merr dengan simulasi pohon tumbang, di Surabaya Selatan di frontage barat dengan simulasi kecelakaan, di Surabaya Barat di UPTD PKB Tandes dengan simulasi kebakaran, di Surabaya Pusat di Sungai Ketabang Kali dengan simulasi orang tenggelam.
               Pelaporan kejadian dilaporkan dari masing-masing lokasi melalui e-Mbengok (e-Melaporkan Bencana Gawat Darurat Online Kota Surabaya). Aplikasi tersebut untuk melaporkan kejadian bencana gawat darurat kepada Pemerintah Kota Surabaya agar dapat lebih cepat ditangani. Pelapor juga dapat menghubungi nomor 112.
              Yudi Eko, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya, mengatakan, ini simulasi rutin untuk mengecek kesiapan para petugas. Simulasi ini meliputi kejadian bencana khususnya di Surabaya tentang prioritas bencana mana yang harus ditanggulangi lebih dulu mengingat semua stakeholder siaga untuk menangani masalah kedaruratan.
              Yudi menambahkan, yang membedakan sistem 112 ini dengan penanggulangan bencana di kota-kota lain yang jelas sistemnya terbuka. Siapa saja bisa melaporkan dan yang penting responnya cepat. (Rilis)

ADVETORIAL SURABAYA

Mimpi Itu Akhirnya Tercapai

“Ruang sudah disiapkan, jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan 

tidak ada wadah bagi mereka,” tegas Bu Risma.

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya terus menginovasi dan mewadahi kreatifitas anak-anak muda, salah satunya dengan mengadakan acara Geekfest yang berlangsung selama dua hari (20-21 Mei 2017). Acara ini sekaligus menandai Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-724 dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2017.

Hadir dalam acara itu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Inisiator Urban Culture, Doddy Wahyu Widodo, Afandi dari ITS, Dirjen APTIKA, Samuel Abrijani Pangerapan, Chief Eksekutor KIBAR, Yansen Kamto, Aktor, CEO Layaria, Dennis Adhiswara, Vidi Aldiano selaku selebrritis dan penggiat startup digital, Peter Shearer (co-Founder AR & CO), Sweta Kartika (Founder Padepokan Ragakusuma) dan Ivan Chen (CEO Anantarupa Studios).

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengatakan bahwa mimpinya untuk bisa mewujudkan industri kreatif di Surabaya akhirya dapat terwujud. “Kini Surabaya sudah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda secara maksimal,” ungkap Bu Risma di sela-sela sambutan di Gedung eks Siola Lt 1 dan Lt 3 pada Minggu (21/5/2017).

Saking senangnya, Bu Risma berjanji akan membangun tempat diskusi dan belajar yang akan diletakkan di Gedung Siola Lt 3. Hebatnya lagi ruangan tersebut akan dibuka selama 24 jam disertai mentor untuk mendidik dan menjawab pertanyaan dari mereka yang ingin belajar industri kreatif.

Walikota perempuan pertama di Surabaya tersebut juga berencana membangun gedung seluas 3.000 m2 dengan alasan jika gedung di Siola tidak mencukupi maka akan dibangun gedung tambahan agar wadah bagi mereka yang ingin belajar teknologi semakin bertambah. “Ruang sudah disiapkan, jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak ada wadah bagi mereka,” tegas Bu Risma.

Alasan Bu Risma mensupport kegiatan positif bagi kawula muda ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ketika dirinya berkunjung ke Inggris beberapa waktu lalu. Ia bercerita bahwa di sana terdapat pengembangan inovatif atau pengenalan teknologi secara dini yang diperuntukkan bagi anak kecil.

“Mereka diajari dan dikenalkan seputar dunia teknologi, tujuannya agar anak dapat berinovasi di mana pun dan kapan pun, itu yang nanti saya terapkan di Surabaya agar anak-anak muda di Surabaya tidak ketinggalan dalam berteknologi,” terang Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Usai memberi sambutan di hadapan pelaku industri kreatif yang rata-rata dihuni anak-anak muda dan kreatif, Bu Risma memberi penghargaan berupa piagam dan sertifikat yang diadakan oleh komunitas tata rupa berkat dukungan usaha terhadap pelaku UKM melalui desain/kemasan produk yang dibuat. (Rilis)

ADVETORIAL SURABAYA

Walikota Buka Surabaya Urban Culture 2017

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengharapkan warga Surabaya 

tidak mudah dihasut dan dipecah-belah.

PEMERINTAH Kota Surabaya bekerja sama dengan Suara Surabaya Media dan Polrestabes Surabaya menggelar kembali Surabaya Urban Culture Festival (SUCF) 2017. Seperti tahun-tahun sebelumnya SUCF hadir di Jalan Tunjungan, Minggu, 21 Mei 2017, pukul 15.00 - 22.00, untuk menyemarakkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-724.

Tahun ini SUCF 2017 mengusung tema Tunjungan Awake. Sesuai tema, festival budaya urban Surabaya ini berupaya membangkitkan Tunjungan sebagai bagian dari sejarah Surabaya. Kata Awake dalam bahasa Inggris berarti "bangun". Sebuah spirit kebangkitan. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kata itu berarti "tubuhnya," yang merujuk pada Tunjungan sebagai bagian tubuh Kota Surabaya.

M Iqbal, Kapolrestabes Surabaya, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung terselenggaranya SUCF 2017. Ia berharap Kota Surabaya semakin maju, sejahtera, damai, aman dan pembangunan di segala bidang semakin sukses.

Sedangkan Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, dalam sambutannya menuturkan, tahun ini Surabaya menginjak usia ke-724, usia yang sangat tua. Untuk itu ia berharap agar warga Surabaya juga semakin dewasa. Ia mengharap warga tidak mudah dihasut dan dipecah-belah. Karena hal tersebut dapat menghambat apa yang telah kita raih selama ini.

SUCF 2017 berupaya mengajak kaum urban di Surabaya untuk bangkit dengan ide-ide kreatif, lalu mengaplikasikannya sebagai bagian dari kegiatan sosial dan ekonomi di Surabaya, di tengah era milenial.

Seluruh rangkaian acara SUCF dan Geekfest 2017 ini merupakan bagian perayaan HJKS ke-724 yang bertepatan dengan momen Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2017. Supaya anak muda kreatif Surabaya bangkit untuk tampil dan saling menginspirasi. (Rilis)

IKLAN

HUKUM

ADVETORIAL SURABAYA

Wajah Baru Dolly Dalam DSF 2017

“Kita tahu dulu daerah ini seperti apa, namun kini kita tahu sendiri Dolly menjadi positif”.

EKS lokalisasi Dolly kini perlahan memperlihatkan wajah eloknya. Geliat ekonomi mulai membangkitkan UKM masyarakat sekitar. Salah satunya terlihat dari launching Dolly Saiki (DS) Festival 2017 dan peresmian DS Point, Sabtu (13/5) di Putat Jaya Lebar B.

Sebagai informasi, DS Festival 2017 merupakan serangkaian acara yang digagas Komunitas Bicara Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Polrestabes Kota Surabaya. Berbagai acara digelar untuk memperlihatkan wajah baru Dolly, seperti kompetisi foto instagram, istighotsah, workshop pramuwisata, Dolly Sehat, Dolly Night Run, dan berbagai aktifitas menarik lainnya. DS Festival 2017 berlangsung mulai (13/5) hingga (16/7).

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, dalam sambutannya mengatakan, ia berterima kasih kepada Komunitas Bicara Surabaya yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Pihaknya akan secara rutin tiap bulan untuk menggelar bazaar.

Walikota menghimbau agar masyarakat menitipkan barangnya untuk dijual. Pihaknya telah menyediakan SPG yang nantinya akan membantu untuk menjual. Ia ingin warga di daerah tersebut terus bergerak dan sejahtera. Walikota juga berharap pendidikan di daerah tersebut juga semakin maju.

Sementara itu, M Iqbal, Kapolrestabes Surabaya, dalam sambutannya mengatakan, kepolisian dan TNI mendukung penuh kegiatan ini. Menurutnya, pengelolaan aspek kehidupan di Kota Surabaya dapat menjadi perekat pembangunan. “Kita tahu dulu daerah ini seperti apa, namun kini kita tahu sendiri Dolly menjadi positif”.

Usai sambutan, walikota didampingi kapolrestabes dan forpimda meresmikan secara simbolik dengan memotong pita. Walikota juga berdialog dengan masing-masing pengelola UKM yang memamerkan produk mereka di DS Point. (Rilis)

ADVETORIAL SURABAYA

Bu Risma Berpesan Agar Kemajuan Teknologi

Tak Menghancurkan Lingkungan

Surabaya, Tri Rismaharini atau Bu Risma.

PERKEMBANGAN kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dibendung lagi. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini atau Bu Risma, berharap kemajuan teknologi tidak menghancurkan lingkungan. "Kemajuan teknologi tidak boleh menghancurkan lingkungan. Kemajuan adalah untuk kesejahteraan warga Kota Surabaya," ujarnya.

Walikota perempuan pertama kali di Surabaya ini tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada warga Surabaya. "Hidup warga Surabaya. Saya tidak akan ke mana-mana, tenang saja. Saya tetap mak’e (ibunya) arek-arek Suroboyo," katanya.

"Saat saya menjabat Walikota Surabaya, kurang lebih 50 persen wilayah Surabaya banjir. Sekarang, semakin berkurang dan berkurang. Tapi di kota dan negara lain, semakin lama banjirnya semakin tinggi," kata Bu Risma saat melepas acara jalan sehat salah satu provider dalam rangka rangkaian ulang tahun dan sekaligus HUT ke-724 Kota Surabaya, di depan Loop Station Surabaya, Jalan Raya Darmo, Minggu (21/5).

Memang, teknologi sekarang semakin canggih dan semakin mempermudah hidup manusia. Teknologi membuat dunia ini berubah. Perubahan itu bisa menjadi perubahan yang positif maupun negatif. Terutama kepada lingkungan. Lingkungan adalah tempat  hidup atau tempat di sekitar.Salah satu dampak positif teknologi terhadap lingkungan adalah proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya, di saat ingin menanam pohon tentu saja menggunakan teknologi. Seperti teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara menanam dan memelihara pohon tersebut, teknologi mesin untuk menggali tanah, teknologi untuk membuat pupuk, teknologi komunikasi untuk mengajak teman atau orang lain untuk ikut menanam pohon, teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan, dan masih banyak lagi. Teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan.

Selain itu, dampak positif pengaruh teknologi terhadap lingkungan bisa berawal dari dampak negatifnya. Seperti di saat ada sugesti bahwa menggunakan teknologi secara berlebihan dapat merusak lingkungan, manusia akan melakukan upaya supaya lingkungannya kembali seperti sediakala, seperti melakukan penghijauan dan mengurangi pemakaian teknologi itu sendiri. Dengan begitu, tingkat kepedulian terhadap lingkungan semakin meningkat karena dampak negatif teknologi tersebut.

Pengaruh teknologi yang membuat sibuk seharian untuk bekerja atau belajar, menuntut manusia untuk menciptakan sebuah taman kota untuk rekreasi di waktu lenggang. Jadi, pengaruh teknologi bisa menciptakan lingkungan baru.

Selain dampak positif yang sangat banyak, dampak negatifnya juga sangat banyak dan cenderung berlawanan atau berbanding terbalik dengan dampak-dampak positifnya. Salah satunya adalah rusaknya lingkungan akibat penggunaan teknologi secara berlebihan. Misalnya, untuk membuat sebuah kota atau perumahan yang terdapat banyak alat teknologi di dalamnya (komputer, TV, lemari es, dan sebagainya), kita harus membuka lahan baru. Untuk membuka lahan baru, juga harus menggunakan teknologi pula. Seperti teknologi pada buldoser atau gergaji mesin untuk mempermudah kita untuk membuka lahan baru.

Dampak teknologi juga akan membahayakan lingkungan bila disalahgunakan. Seperti penggunaan teknologi untuk membuat bom. Bom atau bahan peledak adalah benda teknologi yang secara langsung dan tidak langsung bisa merusak lingkungan. Dampak langsungnya adalah saat bom itu meledak, lingkungan bisa rusak terkena dampak bom tersebut. Dampak tidak langsungnya adalah jika pada bom itu terdapat radiasi radioaktif, maka lambat laun lingkungan yang tidak terkena dampak saat bom itu meledak pun akan rusak juga.

Dampak teknologi juga dapat merusak lingkungan walaupun penggunaannya sangat sedikit. Misalnya, penggunaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin yang hasil sisa energinya dapat merusak lapisan ozon dan menimbulkan pemanasan global yang cakupan kerusakan lingkungannya adalah seluruh dunia. Selain itu penggunaan teknologi secara berlebihan yang secara tidak langsung akan merusak lingkungan bisa saja terjadi, seperti yang telah dijelaskan di atas dan penggunaan alat-alat teknologi elektronik. Misalnya, memang alat-alat elektronik tersebut tidak membawa dampak secara langsung kepada perusakan lingkungan. Namun bila kita lihat baik-baik alat-alat elektronik membutuhkan listrik, listrik berasal dari pembangkit listrik yang bisa saja menggunakan mesin diesel yang asapnya dapat merusak lingkungan. Jadi, semakin banyak menggunakan alat elektronik tersebut, semakin cepat pula listrik akan habis terpakai dan semakin banyak pula asap yang keluar dari PLTD. (F.809)

LINTAS NGAWI

Diklat Tutor Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2017 Dindik Kabupaten Ngawi

DINAS Pendidikan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan Diklat Tutor Pemberantasan Buta Aksara  selama 3 hari (8-10 Mei 2017) bertempat di Aula Dindik. Diklat ini adalah kesepahaman antara Dindik Kabupaten Ngawi dengan Kepolisian Resort Ngawi yang diawali  penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kapolres Ngawi dengan Kepala Dindik Kabupaten Ngawi, Drs Abimanyu MSi.

Drs M Fahrudin, Kabid Paudni & Pendidikan Masyarakat, selaku Ketua Panitia menjelaskan, peserta diklat sejumlah 200 orang terdiri dari 100 personil Bhabinkamtibmas Polres Ngawi & 100 tutor dari 25 PKBM se-Kabupaten  Ngawi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi penduduk Kabupaten Ngawi usia 15-59 tahun yang buta aksara. “Tujuannya, memberikan pembekalan pengetahuan kepada tutor tentang penyelenggaraan pendidikan di dalam pembelajaran keaksaraan dasar,” jelasnya.

Nuryadi Moh Arifin SPd MPd, Kasi Pendidikan Masyarakat, menambahkan, sumber dana kegiatan ini dari APBD Kabupaten Ngawi dan bantuan dana Keaksaraan Fungsional (KF) dari Kemendikbud RI.

Kepala Dindik Kabupaten Ngawi, Drs Abimanyu MSi, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung sejumlah 29.394 orang. “Untuk memberantas buta aksara ini, Dindik bekerja sama dengan polres melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar melalui jenjang pendidikan non formal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang mana hari ini Dindik bekerja sama dengan polres mengadakan Diklat Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Mandiri untuk mencetak tutor yang memiliki talenta dan pengetahuan pendidikan yang mempuni, sehingga siap mengajar sesuai Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pedidikan RI tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWN/PBA),” paparnya.

Usai acara Diklat, Kapolres Ngawi, AKBP Nyoman Budiarja SIK MSi, ketika ditemui FAKTA menuturkan dengan santun bahwa pihaknya melalui Bhabinkamtibmas sejumlah 100 personil yang mengikuti Diklat Tutor Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri yang diselenggarankan Dindik diharapkan dapat membantu Pemkab Ngawi dalam menuntaskan secara bertahap kebutaaksaraan masyarakat Ngawi yang jumlahnya 29.394 orang. “Selaku kapolres yang sudah MOU dengan Dindik, saya menegaskan kepada anggota  bhabinkamtibmas usai mengikuti Diklat Tutor harus mencari warga belajar yang buta aksara di wilayah binaannya minimal membentuk 1 Kelompok PKBM yang terdiri dari 10 orang untuk dibina, sehingga mau mengikuti pembelajaran tentang membaca, berhitung dan menulis. Sehingga program Pemkab Ngawi tentang Pemberantasan Buta Aksara berhasil dengan baik,” tegasnya. (F.968)

IKLAN

ADVETORIAL KOTA MOJOKERTO

Parade Batikku Batikmu 2017

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, beserta istri di acara Batikku Batikmu.

EVEN Batikku-Batikmu Fashion Parade Session #5 Tahun 2017 Kota Mojokerto, Sabtu malam (13/5) sukses digelar. Selain menampilkan ratusan peserta dari berbagai daerah, ajang tahunan tersebut juga menyedot perhatian ribuan warga. Mereka antusias menyaksikan jalannya even bertajuk fashion show itu. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pengunjung yang memadati Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di sepanjang 500 meter jalan tersebut sekaligus menjadi lokasi panggung serta karpet merah untuk peserta memamerkan busana yang dikenakan.

Fashion parade Batikku-Batikmu diawali penampilan Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus, bersama istri, Siti Amsah Mas'ud Yunus. Keduanya tampil elegan mengenakan batik sarimbit kororenteng khas Kota Mojokerto. Kemudian disusul seluruh pimpinan OPD, Forkopimda, serta Polresta Mojokerto.

Walikota Mas'ud Yunus memaparkan, kegiatan Batikku Batikmu tahun 2017 ini cukup spesial. Karena sesuai dengan peringatan Hari Jadi Ke-99 Kota Mojokerto yang bertema Ayo Berkreasi, Berinovasi dan Berprestasi Untuk Mojokerto Service City. "Kita akan bisa menikmati tentang kreasi para pembatik Kota Mojokerto. Demikian pula inovasi-inovasi yang diberikan. Tentunya, prestasi pun akan terus meningkat," ungkapnya.

Di samping itu, salah satu even unggulan Kota Onde-Onde ini sebagai upaya untuk memotivasi dan menggairahkan masyarakat memakai batik kota sendiri. Dengan menanamkan kecintaan tersebut, maka akan meningkatkan pertumbuhan produksi batik dari kota dengan tiga kecamatan ini. "Sekaligus akan mampu melestarikan budaya bangsa," terangnya.

Walikota menambahkan, even ini akan terus diagendakan sebagai acara tahunan dan semakin ditingkatkan secara terus-menerus. Sebab, Batikku Batikmu merupakan salah satu bentuk promosi wisata budaya di Kota Mojokerto. "Harapan kami, para peserta terus berprestasi dan berusaha untuk meningkatkan upaya inovasi yang kita banggakan. Baik untuk saat ini dan masa mendatang," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Disporabudpar Kota Mojokerto, Subambihanto, menambahkan, selain terlaksananya program kerja tahun ini, tujuan diselenggarakannya Batikku-Batikmu Fashion Parade Session #5 Tahun 2017 sebagai upaya melestarikan budaya lokal berupa seni membatik bagi warga kota. Sekaligus mempromosikan produk unggulan batik yang merupakan bagian dari promosi pariwisata dan meningkatkan pemasaran maupun pendapatan bagi perajin batik lokal. "Juga sebagai ajang kompetisi yang positif bagi perajin batik untuk lebih berkreasi, berinovasi meningkatkan motif, dan sustain batik. Baik itu secara regional maupun nasional," terangnya.

Even yang digelar di depan Pemkot Mojokerto itu diikuti 264 peserta dari berbagai daerah. Turut dihadiri pula oleh Duta Wisata Bahasa Nasional, Putra-Putri Batik Nusantara, Pemuda Sadar Budaya, RakaRaki Jawa Timur, Duta Pariwisata, dan dari Ambassador. Sebelum parade dimulai, masing-masing peserta sudah dilakukan penilaian oleh tiga orang dewan juri. Menurut Bambi, sapaan akrabnya, juri dalam kegiatan Batikku Batikmu tersebut berasal dari luar daerah Mojokerto. "Mereka dari kalangan profesional dan berkompeten di bidang tata busana. Mereka dibantu lima orang dari perwakilan perajin batik di lingkungan kota," ujarnya.

Bambi menambahkan, hadiah dalam kejuaraan ini berupa piala tetap untuk peserta terbaik I, II, dan III. Serta, juara harapan I dan II dari masing-masing kategori. Antara lain busana glamor, busana muslim glamor, busana kasual, dan busana karnival. Masing-masing diambil dari tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan,"Hadiah berupa uang untuk masing-masing kategori dan piagam bagi seluruh peserta Batikku Batikmu," pungkasnya. (anang)

ADVETORIAL KABUPATEN MOJOKERTO

Bupati MKP Pimpin Upacara Peringatan

Hari Jadi Pemkab Mojokerto Ke-724

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP).

BERTEMPAT di halaman Pendopo Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pada Selasa pagi, 9 Mei 2017, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), pimpin  upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-724.

Bupati MKP dalam kata sambutannya menyatakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang secara bertahap dan berkelanjutan (sustainable development), memiliki impact pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan taraf perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Sesuai tema tahun ini yakni “Dengan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto Ke-724 Tahun 2017 Kita Tingkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Kesejahteraan”, bupati mengajak seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih mengoptimalkan kinerjanya.

“Saya minta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk bekerja lebih keras lagi dan mengoptimalkan kinerja. Segenap pimpinan dan anggota dewan, saya juga berharap untuk tetap memberikan dukungan sebagai faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor) yang berkaitan dengan kinerja secara universal,” tambah bupati.

Berbicara prestasi, dalam acara ini juga diberikan beberapa penghargaan salah satunya Lomba Evaluasi Administrasi Kinerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Mojokerto (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP), yang diikuti oleh seluruh OPD se-Kabupaten Mojokerto. Lomba ini merupakan kali pertama dilakukan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Mojokerto.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto keluar sebagai juara I dengan nilai 71,16/B, disusul RSUD Dr Soekandar sebagai juara II dengan nilai 69,69/B, serta Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto sebagai juara III dengan nilai 69/36/B.

Setidaknya ada 5 komponen penilaian yang dipakai, yakni perencanaan kinerja dengan bobot 30 persen, pengukuran kinerja dengan bobot 25 persen, pelaporan kinerja dengan bobot 15 persen, evaluasi kinerja dengan bobot 10 persen serta pencapaian kinerja berbobot 20 persen.   

Dalam upacara hari jadi tersebut juga dilakukan penandatanganan prasasti untuk peresmian pembangunan Jembatan Sadar Kecamatan Mojoanyar, Pendopo Kecamatan Mojosari dan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi.  

Kegembiaraan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-724 kali ini juga dibagi kepada masyarakat dengan acara bakti sosial bersama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Istri bupati sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa, turun langsung menemui keluarga tidak mampu (utamanya penyandang difabel). Bekerja sama dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) BPR Majatama, Ikfina mengunjungi 7 titik di Kecamatan Sooko, guna menyerahkan langsung bantuan berupa sembako. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari (9-10 Mei) di desa-desa wilayah Kabupaten Mojokerto.  

Sebagai informasi, sehari sebelum hari H telah dilaksanakan rangkaian acara lain yakni Rapat Paripurna Istimewa DPRD Tahun 2017 di Graha Wichesa, dilanjutkan ziarah makam mantan bupati pada hari yang sama, Senin, 8 Mei 2017.  

Beberapa acara tambahan turut menyemarakkan rangkaian hari jadi. Di antaranya lomba futsal (17-19 April), Festival Kesenian Bantengan (22 April 2017), Lomba Olahraga Tradisional (3-4 Mei 2017), Pemilihan Duta Wisata Gus dan Yuk 2017 di Pelataran Candi Brahu, Pesta Rakyat dan Pameran Produk Unggulan UMKM 2017 di Terminal Pungging (11/5) malam, Pagelaran Wayang Kulit di Pendopo Graha Majatama (12/5), Festival Kirab Budaya Majapahit di Trowulan (14/5) serta beberapa acara menarik lainnya seperti Lomba Sepak Takraw, Lomba Dayung, Lomba Voly dan Lomba Lari 10K.

Hadir dalam upacara Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-724 kali ini, istri bupati sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa, Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Yayuk Pungkasiadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, mantan Penjabat (Pj) Bupati Mojokerto, M Ardi Prasetiawan, Forkopimda, Kepala OPD Kabupaten Mojokerto juga organisasi masyarakat. Upacara ditutup dengan acara potong tumpeng oleh bupati atas nama masyarakat, untuk kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. (anang)

HSU

Rumah Pintar Tunas Harapan Amuntai Harumkan Nama Kabupaten HSU

HSU Raih Berbagai Penghargaan

Hj Anisah Rayidah Wahid MAP saat menerima penghargaan Rumah Pintar.

KABUPATEN Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), selalu saja menorehkan prestasinya, dan berbagai penghargaan pun diterima. Kali ini giliran Rumah Pintar Tunas Harapan Amuntai meraih prestasi yang membanggakan yaitu penghargaan pemenang utama untuk kategori rumah pintar dari PT Astra Internasional Tbk di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hj Anisah Rayidah Wahid MAP,Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten HSU yang juga merupakan Bunda PAUD HSU menerima penghargaan tersebut saat digelar HUT PT Astra Indonesia yang ke-60 dengan tema “Apresiasi Astra Untuk Indonesia Cerdas 2017”.

Hj Anisah Rasyidah mengaku sangat bangga atas keberhasilan Rumah Pintar Tunas Harapan meraih penghargaan pemenang utama dalam Apresiasi Astra Untuk Indonesia Cerdas 2017 tersebut. “Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT atas prestasi yang diraih. Hal ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, dari pemkab, SOPD, pengurus, para tutor serta seluruh masyarakat Hulu Sungai Utara,” ujarnya. 

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan kerja keras dari pengurus, para tutor dan dukungan dari Dinas Pendidikan HSU.

Ketua Rumah Pintar Tunas Harapan, Hj Lailatanur Raudah, pada kesempatan lain menjelaskan bahwa sesuai dengan namanya, rumah pintar ini didirikan dengan tujuan agar generasi mendatang bisa meneruskan pembangunan di daerahnya. Saat ini terdapat 5 (lima) sentra di rumah pintar, di antaranya adalah sentra bermain dan permainan, sentra komputer, sentra panggung/audio visual, sentra buku dan sentra kriya. Kelima sentra itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari 2 (dua) tahun hingga orang dewasa dan masyarakat umum.

“Untuk kegiatan lainnya adalah pendidikan berkelanjutan dengan materi keterampilan untuk perempuan dengan memanfaatkan bahan lokal, membuat kue, kerupuk dan lainnya. Selain itu dilaksanakan juga kerja sama dengan beberapa SOPD dalam menggelar kegiatan story telling, lomba bercerita, mewarna dan menggambar,” lanjut Laila.

Tidak hanya Rumah Pintar Tunas Harapan yang menerima penghargaan, Kabupaten HSU juga mendapat piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri yang diberikan kepada Kabupaten HSU sebagai apresiasi atas penataan kelembagaan dan kepegawaian Kabupaten HSU.

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Soni Sumarsono, mewakili Mendagri, pada saat digelar Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur, dan mengungkapkan rasa syukur dan senangnya atas keberhasilan Kabupaten HSU meraih penghargaan tersebut.

Penghargaan tersebut bukti keseriusan Pemkab HSU dalam menata kelembagaan dan kepegawaiaan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, bagusnya penataan kelembagaan dan kepegawaian yang telah dilakukan memberikan dampak positif pada peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten HSU.

Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten HSU karena HSU dinilai berhasil dalam penataan kelembagaan dan kepegawaian yang berimplikasi pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Kabupaten HSU yang memiliki motto sebagai “Kota Bertaqwa” juga mendapatkan penghargaan untuk Katagori Religi. Sebagaimana diketahui Kabupaten HSU dinilai sebagai daerah yang berkarakteristik religius. Di HSU ini pula berdiri Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) yang dikenal luas di luar daerah dan memiliki banyak santri.

Di samping itu kepedulian Bupati HSU, Drs H Abdul Wahid, terhadap kemajuan olahraga ditandai dengan pembangunan sejumlah fasilitas olahraga, juga terlihat dengan dilaksanakannya secara rutin kegiatan senam bersama yang diikuti pejabat unsur muspida, PNS, TNI, Polri dan masyarakat.

Selain itu berbagai even olahraga yang digelar unsur pemerintah maupun masyarakat selalu mendapat support dari kepala daerah, sehingga kemajuan bidang olahraga di Kabupaten HSU dalam kurun beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Sehingga membuahkan hasil dengan diterimanya penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalsel atas kepedulian memajukan bidang olahraga di daerahnya.

Bupati HSU, Abdul Wahid, saat menerima penghargaan BPJS.

Di bidang kesehatan, Kabupaten HSU juga meraih penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penghargaan diterima Bupati HSU, Abdul Wahid, yang diserahkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, di Gedung Prof Sujudi Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Kabupaten HSU satu-satunya di Kalsel yang mendapat penghargaan BPJS karena dinilai berhasil mengintegrasikan Jamkesda atau Kartu Sehat Amuntai ke dalam BPJS. Seperti yang dinyatakan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, bahwa penghargaan diberikan kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah berhasil mengintegrasikan jamkesdanya ke BPJS Kesehatan.

Wahid mengatakan, penghargaan yang diraih berkat peran serta masyarakat, instansi terkait, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif. Penghargaan ini adalah milik seluruh komponen masyarakat sebagai motivasi untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan.

“Masyarakat HSU pemegang kartu KSA yang telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan tidak hanya bisa berobat di Amuntai tapi sudah bisa berobat hingga ke Jakarta jika memang diperlukan,” tutur H Abdul Wahid.

Dijelaskan, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat berjumlah 68.034 jiwa dan PBI daerah sebanyak 12.218 jiwa. Peserta adalah masyarakat tidak mampu yang iuran kesehatannya dibayarkan oleh Pemkab HSU di mana nantinya seluruhnya akan menjadi PBI Pusat. (Tim)

ADVETORIAL

Batola Lestarikan Keberadaan ‘Hidung Panjang’

BKSDA Sosialisasikan KPHK Kuala Lupak

Bekantan.

KALIMANTAN Selatan memiliki sebuah pulau tempat habitat asli monyet khas Kalimantan, yaitu bekantan. Pulau tersebut bernama Bakut. Pulau ini menjadi bagian dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Posisi pulau ini berada di bawah Jembatan Barito. Pulau kecil ini berupa hutan, tanahnya becek, dan ditumbuhi berbagai tanaman liar. Di sinilah para bekantan itu tinggal.

Pulau ini kerap menjadi destinasi wisata bagi para pelancong. Daya tariknya adalah kehidupan liar para bekantan itu. Bekantan tergolong berbeda dari hewan-hewan jenis primata lainnya seperti kera, lutung, orangutan, dan lain-lain.

Bekantan memiliki hidung panjang yang berwarna merah. Bulunya ada yang berwarna coklat muda, ada juga yang agak putih. Bekantan sejak lama menjadi maskot Kalimantan Selatan.

Sekarang hewan ini dilindungi sehingga habitatnya tak boleh diganggu, mereka biasanya bergelantungan di pepohonan di pulau tersebut.

Pulau ini dijadikan daerah konservasi bekantan dan cocok pula bagi wisatawan yang memiliki minat khusus, yaitu menanam untuk turut menjaga kelestarian alam dan fotografi alam liar.

Agar hewan bekantan terhindar dari kepunahan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalsel bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan Sosialisasi Kawasan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Kuala Lupak yang terdapat di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bahalap Kantor Bupati Batola dan dibuka Sekdakab Batola, Ir H Supriyono MIP, ini melibatkan OPD terkait, pihak kecamatan, dan para kades. Sosialisasi KPHK yang dipandu Asisten Bidang Pembangunan, M Anthony SSos MIP, ini menghadirkan dua pembicara yakni Lukito Andi Widyarto MP (Kepala BKSDA Kalsel) dan Ir HA Ridani MP (Kabid PKSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel).

Sekdakab Batola, Ir H Supriyono MIP, mengatakan, bicara Kuala Lupak keberadaannya sangat penting bagi konservasi perikanan di Batola. Walaupun 15 tahun lalu kawasan ini sering menjadi sasaran perambah hutan.

Dalam perjalanan waktu Kuala Lupak akhirnya juga ditetapkan menjadi batas kawasan suaka marga satwa dengan kawasan budidaya lainnya. Untuk mengembalikan fungsi kawasan suaka marga satwa khususnya terhadap habitat bekantan ini maka dilakukan penanaman pegitasi danau melalui jalur TNI.

Hal-hal yang perlu dipahami dalam pengelolaan kawasan konservasi Kuala Lupak, sebut Supriyono, selain mengedukasi kepada masyarakat kawasan Kuala Lupak sendiri juga masyarakat luar Kuala Lupak tentang pentingnya memelihara keberadaan habitat asli Kalsel khususnya Kabupaten Batola.

Dengan adanya KPHK diharapkan keberadaan habitat yang dilindungi ini tak saja dikenal secara nasional namun bahkan internasional. Hanya saja, lanjut Sekdakab Batola, masyarakat diimbau agar tidak memburu dan membunuh habitat langka ini.

Masyarakat, sebut dia, harus diberi pemahaman agar memberikan alokasi ruang agar menjadikan habitat ini memungkinkan untuk berkembang biak dan bebas berkeliaran di alam terbuka sesuai kebutuhan dan kenyamanannya.

Sekdakab Batola, Ir H Supriyono MIP, ketika menyampaikan sambutannya.

Supriyono menyebut di Batola terdapat 3 lokasi yang ditetapkan menjadi ruang konservasi dalam menjaga kepunahan habitat yakni Pulau Kaget, Kuala Lupak, dan Pulau Bakut.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam upaya penanganan permasalahan di Kawasan Konservasi seperti mengupayakan penanganan masalah di antaranya melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, melaksanakan patroli pengamanan hutan, melaksanakan operasi gabungan, penyelesaian tata batas kawasan konservasi, membentuk kelompok Pamhut Partisipatif, membentuk kelompok MPA, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perhutanan sosial.

Seperti diketahui Bekantan atau biasa disebut Monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Bekantan merupakan sejenis kera yang mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan.

Binatang yang oleh IUCN Redlist dikategorikan dalam status konservasi “Terancam” merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Satwa ini dijadikan maskot Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK Gubernur Kalsel No. 29 Tahun 1990 tanggal 16 Januari 1990. Selain itu, satwa ini juga menjadi maskot Dunia Fantasi Ancol.

Bekantan hidup secara berkelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seekor bekantan jantan yang besar dan kuat. Biasanya dalam satu kelompok berjumlah sekitar 10 sampai 30 ekor. Satwa yang dilindungi ini lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Walaupun demikian bekantan juga mampu berenang dan menyelam dengan baik, terkadang terlihat berenang menyeberang sungai atau bahkan berenang dari satu pulau ke pulau lain.

Habitat Bekantan masih dapat dijumpai di beberapa lokasi seperti di Pulau Bakut dan Pulau Kembang, Kabupaten Batola. (Tim)

BALANGAN BUMI SANGGAM

Kejaksaan Siap Kawal Pembangunan Daerah

Kasi Datun Kejari Balangan, Januar Hapriansyah SH MH.

PROSES (lambat-majunya) pembangunan suatu daerah dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya masih minimnya penyerapan anggaran, padahal penyerapan anggaran sangat berpengaruh terhadap capaian program atau pembangunan yang diinginkan atau ditargetkan.

Salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah faktor adanya stigma negatif tentang ketakutan  dalam mengelola anggaran yang dialami para kepala dinas.

Menjawab tantangan ini, Kejaksaan Republik Indonesia membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) yang ada di semua tingkatan. Di KejaksaanAgung (Pusat) namanya TP4P. Di KejaksaanTinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) namanya TP4D.

Tim TP4P dan TP4D bertugas mendampingi, memberikan pengawalan kepada setiap kepala daerah yang akan melaksanakan program pembangunan, di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah tingkat satu dan tingkat dua.

Khusus di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Tim TP4D yang dibentuk oleh kejaksaan mulai melakukan program kerjanya. Mulai dari sosialisasi hingga melakukan MoU dengan Pemkab Balangan beserta badan usaha milik daerah maupun pusat yang beroperasional di kabupaten berjuluk Bumi Sanggam ini.

Menurut Kepala Kejari Balangan, Tommy Kristanto SH, dasar pembentukan dan fungsi serta tugas TP4D di kabupaten Balangan sama dengan di daerah lainnya yakni UU RI Tahun 1945, Nawacita Presiden RI 2014 – 2019, Keputusan Jaksa Agung Republik Indnesia No. KEP-152/1/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No. INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembagunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia. Ini juga sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Melalui Inpres No. 1 Tahun 2016 inilah, kata Tomy, presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

"Jadi kita TP4D ini merupakan langkah untuk mempercepat proyek pembangunan yang strategis di Kabupaten Balangan. Kami bertugas mengawal pembangunan daerah," ungkapnya.

Sebagai pengawal pembangunan, menurut Tomy, tentu TP4D melakukannya melalui upaya preventif dan persuasive terkait penyelewengan. Upaya preventif, bisa melalui penerangan hukum di lingkungan pemkab, BUMD, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan. Seperti perencanaan lelang, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, perizinan, serta pengelolaan barang dan jasa.

“Jadi silakan pemerintah daerah baik itu bupati, pejabat SKPD untuk mengunjungi kejaksaan negeri, melakukan klarifikasi dan konsultasi tentang pembangunan yang rencananya akan dilaksanakan karena kejaksaan adalah mitra pemerintah,’’ ungkapnya.

Dengan demikian, menurut dia, tidak akan ada lagi kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana, kendati pekerjaan sudah dianggap benar namun jika terdapat kesalahan sekecil apa pun terhadap administrasi tetap dianggap salah.

Selain pembentukan TP4D, menurut Tomy, kejaksaan Balangan juga telah melakukan kerjasa sama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. MoU ini guna adanya jaminan dan pendampingan hukum jika terjadi permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah daerah khususnya, perdata dan tata usaha negara.

Bupati Balangan saat menandatangani MoU 

dengan Kajari Balangan, Tommy Kristanto SH.

MoU perdata dan tata usaha negara ini sejalan dengan yang diamanatkan UU 16/2004 Tentang Kejaksaan RI, di mana dalam pasal 30 ayat 2 disebutkan, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak dengan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mengemban tugas, wewenang dan misi sesuai ketentuan digariskan UU, meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya, inilah yang kita tuangkan dalam MoU ini," jelas Kajari Balangan.

Dengan MoU ini, lanjut Tomy, kejaksaan memiliki kekuasaan khusus melalui surat kuasa untuk mendampingi bilamana ada permasalahan hukum perdata yang melibatkan pejabat.

Lebih dari itu, lanjut Tommy, MoU ini juga bertujuan untuk membuat lembaga kejaksaan menjadi tempat untuk konsultasi hukum terkait program yang dijalankan pemerintah agar sesuai dengan aturan.

"Meski ada MoU tapi penegakan hukum masih utama, kalau memang masih ada pelanggaran hukum terutama penyelewengan uang negara jelas akan kita tindak," tegasnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Balangan, Bara Mantio Irsahara, yang merupakan Ketua TP4D Kabupaten Balangan mengungkapkan, dalam pelaksanaan tugas TP4D akan melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintahan daerah untuk mencegah terkadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat , menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Namun, bila TP4D menemukan bukti pemulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintahan daerah tentang terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau perbuatan lainnya yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara maka akan dilakukan proses hukum.

"Kita akan bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan, bila ditemukan bukti perbuatan melawan hukum tentu kita akan proses tanpa ada pembiaraan," tegasnya.

            Ditambahkan Kasi Datun, Januar Hapriansyah SH MH, jika kerja sama dalam bidang perdata dan tata usaha negara ini dibawahi oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara. “Jadi kita bisa menjadi pengacara negara mewakili pemerintah, BUMN dan BUMD saat berperkara di pengadilan jika terjadi permasalahan hukum,’’ pungkasnya. (Tim)