Sunday, October 12, 2014

LINTAS SURABAYA : LEWAT ECO SCHOOL 2014, WUJUDKAN SURABAYA KOTA KONSERVASI AIR

Kata Walikota Surabaya, kalau anak-anak kita ajak beraktivitas positif untuk peduli lingkungan, mereka tidak akan tertarik melakukan hal-hal yang tidak perlu
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mengajak siswa-siswi di Kota Pahlawan untuk memiliki kepedulian pada penyelamatan lingkungan. Salah satu upaya untuk menyadarkan anak sekolahan di Surabaya perihal pentingnya penyelamatan lingkungan, diwujudkan melalui pembentukan sekolah- sekolah yang berbasis Eco School.
Sejak Surabaya Eco School dilaunching pada 2013, sudah banyak sekolah di Surabaya mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang berstatus Eco School.
Kini, di tahun 2014, Pemkot Surabaya bersama Tunas Hijau dan juga PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kembali melaunching Surabaya Eco School 2014 dengan tema “Surabaya Sebagai Kota Konservasi Air”. Launching yang dihadiri beberapa kepala dinas terkait, kepala sekolah, guru dan siswa-siswi ini digelar di SMK Negeri 6 Surabaya, Selasa (26/8).
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam sambutannya menjelaskan tentang alasan mengapa semua pihak harus peduli pada lingkungan. Walikota mencontohkan kondisi Surabaya yang sekarang relatif bebas dari banjir dibanding tahun-tahun sebelumnya meski pembangunan di Surabaya terus digalakkan.
“Kenapa itu bisa terjadi ? Karena kita pandai mengelola lingkungan. Itulah pentingnya kita adakan Eco School agar anak-anakku semua memiliki kepedulian untuk ikut menjaga lingkungan. Kita harus memberikan contoh dengan memulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain,” ujar walikota.
Walikota Risma yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Ikhsan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Chalid Buchari, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Musdiq Ali Suhudi, serta Kepala Dinas Pertanian, Djoestamadji, mengatakan bahwa konservasi air lebih susah dibandingkan memperbaiki kualitas udara. Ini karena dalam koservasi air, mencakup banyak hal seperti penanaman pohon hingga pengelolaan sampah.
“Ini memang lebih sulit. Tetapi, kalau sudah jadi budaya, akan terlihat mudah. Ini adalah tugas yang mulia, karena itu kita ajak anak-anak kita untuk ikut aktif dalam kegiatan ini,” sambung walikota.
Mantan Kepala DKP Surabaya ini menambahkan, pihak sekolah yang ikut program Surabaya Eco School 2014, hendaknya bukan didasari karena sungkan pada walikota atau khawatir ditegur kepala dinas pendidikan. Namun, partisipasi itu harus didasari karena kesadaran untuk ikut menyelamatkan lingkungan. “Sebab, kalau kita mendalami, ini maknanya sangat luar biasa. Kegiatan ini juga bisa sebagai character building. Kalau anak-anak kita ajak beraktivitas positif untuk peduli lingkungan, mereka tidak akan tertarik melakukan hal-hal yang tidak perlu,” sambung dia.
Sementara Senior Manager Humas PT PJB, Budi Setiawan, mengatakan, pihaknya mendukung penuh program Surabaya Eco School 2014. Menurutnya, di masa mendatang, bukan tidak mungkin, antar negara akan saling berebut air bersih. “Karena itu, air perlu kita lestarikan. Dan kami mengapresiasi program ini yang mulai memberdayakan anak-anak untuk peduli lingkungan,” ujar Budi.
            Dalam kesempatan tersebut, PT PJB juga memberikan bantuan untuk program Surabaya Eco School 2014 berupa 500 pohon, 250 set bor pipa untuk lubang biopori serta water treatment. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS SURABAYA : PEMKOT SURABAYA BUKA 116 LOWONGAN CPNS 2014

Asisten III (bidang administrasi umum) Sekkota Surabaya, Hadisiswanto Anwar, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya, Mia Santi Dewi
DALAM waktu dekat, Pemerintah Kota Surabaya akan mengumumkan rincian formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014. Daftar kebutuhan formasi pemkot bisa dilihat di website www.cpns2014.surabaya.go.id mulai 29 Agustus 2014.
Asisten III (bidang administrasi umum) Sekkota Surabaya, Hadisiswanto Anwar, menjelaskan, tahun ini pemkot mendapat jatah 116 CPNS dari pelamar umum. Rinciannya, 35 tenaga pendidikan, 17 tenaga kesehatan dan 64 tenaga teknis.
Untuk pelaksanaan penerimaan CPNS tahun ini ada beberapa perbedaan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, Hadisiswanto meminta masyarakat tak perlu bingung. “Ikuti saja petunjuk-petunjuk yang sudah tertera di website, pasti tidak akan kesulitan,” katanya saat dijumpai di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (26/8).
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya, Mia Santi Dewi, menambahkan, sedikitnya ada tiga perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan calon pelamar. Pertama, seluruh pendaftar wajib mengakses portal panselnas.menpan.go.id sebagai langkah awal pendaftaran. Jadi tidak langsung ke website instansi yang dikehendaki. Pada website tersebut, pelamar diminta mengisi form meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat/tanggal lahir, alamat email, serta instansi yang dituju.
“Dalam fase ini, masyarakat dihimbau cermat dan teliti. Sebab, pendaftaran hanya bisa dilakukan satu kali. Pendaftar tidak dapat membatalkan atau mengganti pilihan instansi yang telah dipilih,” ujarnya.
Selanjutnya, dalam rentang waktu 1x24 jam, notifikasi akan dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan. Notifikasi berisi username dan password untuk login ke portal masing-masing instansi yang dilamar.
Kedua, dalam penyelenggaraan rekrutmen CPNS tahun ini, pelamar bisa memilih tiga jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dalam satu instansi. Misalnya, formasi A, B dan C di Pemkot Surabaya sama-sama mencantumkan persyaratan S1 Ilmu Ekonomi. Maka, saat mengisi form, pelamar bisa memilih ketiganya.
Sedangkan perbedaan ketiga yaitu adanya kuota lima persen untuk satu formasi non-bidang pendidikan dan non-bidang kesehatan yang bisa dilamar oleh semua disiplin ilmu. Penentuan formasi khusus ini bergantung pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Untuk Pemkot Surabaya, kuota lima persen digunakan untuk formasi analis kebijakan.
Terkait jadwal, Mia menjelaskan pendaftaran via online mulai dibuka pada 29 Agustus hingga 11 September 2014. Sedangkan verifikasi dokumen pada 1-13 September 2014. Setelah itu dilanjutkan dengan tes berbasis CAT (Computer Assisted Tes) yang mekanismenya kurang lebih sama dengan tahun lalu. “Tes kompetensi dasar menggunakan metode CAT, sedangkan tes kompetensi bidang dilaksanakan secara tertulis. Untuk jadwal pelaksanaan tes masih menunggu kepastian dari Badan Kepegawaian Negara” imbuhnya.
            Tak lupa, Mia juga menekankan bahwa seluruh proses rekrutmen CPNS 2014 ini tidak dipungut biaya alias gratis. Bila ada oknum yang meminta sejumlah uang untuk memuluskan upaya lolos menjadi CPNS, bisa dipastikan bahwa itu upaya penipuan. Untuk itu, warga diminta waspada dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS SURABAYA : YAYUK RESMI JABAT KEPALA DPBT

Para pejabat yang dilantik Walikota Surabaya
GERBONG mutasi Pemkot Surabaya kembali bergulir. Sebanyak 38 aparatur pemkot dipastikan menempati posisi barunya. Salah satunya, Maria Theresia Ekawati Rahayu yang kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).
Posisi Kabag Hukum yang ditinggalkan Maria kini ditempati Ira Tursilowati. Sebelumnya, Ira menjabat sebagai Kabid Pengendalian di DPBT. Sementara, mantan Kepala DPBT, Djumadji, diberi mandat sebagai staf ahli walikota.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya, Mia Santi Dewi, mengatakan, mutasi pejabat kali ini tertuang dalam surat keputusan walikota nomor 821.2/4210/436.7.6/2014 dan 821.2/4211/436.7.6/2014 tertanggal 25 Agustus 2014. Dia memerinci berdasarkan eselon, II.b sebanyak 2 orang, III.a 5 orang, III.b 3 orang, IV.a 23 orang dan IV.b 5 orang. “Pejabat yang promosi ada 16 orang sedangkan yang rotasi ada 22 orang,” terangnya.
Sementara Walikota Tri Rismaharini menampik bahwa mutasi pejabat ini terkesan mendadak. Menurut dia, pergeseran personel di tubuh pemkot ini sudah melalui proses jauh-jauh hari. “Tidak ada yang mendadak, coba cek persetujuan di gubernur. Itu sebenarnya sudah lama,” katanya saat ditemui di sela-sela pelantikan di balai kota, Senin (25/8).
Dikatakan Risma, mutasi merupakan hal yang wajar dilakukan demi penyegaran dan optimalisasi kinerja pemkot. Selanjutnya, dia berharap pejabat yang baru cepat beradaptasi seiring mendekatnya akhir tahun 2014. “Masyarakat sudah menunggu-nunggu hasil kerja aparat pemkot,” ujarnya.
Soal jabatan Kepala DPBT, Risma menilai bahwa posisi tersebut memiliki tanggung jawab yang berat. Pasalnya, ruang lingkup DPBT tak lepas dari aset pemkot. Sebagaimana diketahui, lembaga eksekutif Kota Surabaya memang tengah berjuang menyelamatkan aset milik pemkot yang terancam hilang. Hal itulah yang menurut walikota posisi Kepala DPBT menjadi penuh tekanan.
            Tak ingin banyak aset pemkot yang lepas, Risma mempercayakan posisi tersebut kepada Maria. Menurut dia, Maria  atau yang akrab disapa Yayuk merupakan figur yang paling tepat mengemban amanah itu. Harapannya, pengalaman Yayuk di bidang hukum dapat membantu kinerjanya dalam pengambilalihan aset milik pemkot. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS SURABAYA : USAI LEBARAN, PULUHAN PUREL DI JARAK DAN DOLLY DIAMANKAN SATPOL PP KOTA SURABAYA

Para eks PSK Dolly dan Jarak yang terjaring razia
SATPOL PP Kota Surabaya kembali menggelar razia rumah hiburan malam (RHU) dan PSK di kawasan eks lokalisasi Jarak dan Dolly dibantu oleh jajaran samping dari anggota kepolisian Polrestabes Surabaya dan anggota TNI serta Bakesbanglinmaspol Sabtu malam (09/08).   
Dalam razia kali ini ratusan petugas gabungan dibagi tiga regu menyisir tempat hiburan malam di setiap gang Putat Jaya sambil mengedarkan surat edaran pemberitahuan kepada pemilik cafe untuk tidak membuka usahanya bila tidak memiiliki izin dan dihimbau untuk segera mengurus izin resmi dari Dinas Pariwisata.
Selain merazia tempat hiburan malam yang tidak mengantongi izin, petugas juga mengamankan puluhan pekerja malam di sejumlah tempat hiburan malam seperti Cafe Selamet Jaya, Happy Selera dan Pub & Karaoke Dondong yang berada di Jalan Jarak, Surabaya. Waktu itu petugas sempat mendapat protes dari pihak Manager Pub & Karaoke Dondong lantaran membawa pegawai pemandu karaoke (purel)-nya.
Seluruh tempat hiburan malam yang ada di eks lokalisasi Jarak dan Dolly yang sudah ditutup oleh Pemkot Surabaya beberapa bulan lalu rata-rata tidak mengantongi izin dari Dinas Pariwisata dan tidak diperbolehkan beroperasi atau buka lagi dengan mempekerjakan wanita di tempat hiburan malam yang bisa mengarah pada asusila.
Kasat Pol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto
Menurut Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto, razia kali ini untuk memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik hiburan malam untuk tidak beroperasi lagi jika tidak mengantongi izin. “Karena kita tidak mau kecolongan, PSK beralih sebagai pemandu karaoke dan musik atau sebagai penuang minuman. Kita akan melakukan verifikasi terhadap wanita-wanita itu dan menjamin tidak ada PSK yang alih kerja di tempat-tempat hiburan malam di sekitar eks lokalisasi Jarak dan Dolly," kata Irvan Widyanto.  
           Usai operasi, petugas gabungan mengamankan sebanyak 70 wanita pekerja malam sebagai pemandu karaoke (purel), termasuk beberapa pekerja musik sebagai penyanyi cafe, lalu dibawa ke Mako Satpol PP Kota Surabaya untuk dilakukan proses pendataan lebih lanjut. (F.568web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : KAPAL RORO KMV SENANGGIN TERTAHAN 2 JAM DI PELABUHAN TANJUNG BUTON

Kapal Roro yang tertahan selama dua jam di pelabuhan
DIDUGA mengangkut penumpang dan kendaraan dengan muatan over kapasitas, Kapal Roro KMV Senanggin rute Karimun, Provinsi Kepri  – Tanjung Buton, Provinsi Riau, tertahan selama dua jam di Pelabuhan Boton, Provinsi Riau, Sabtu (2/8).
             “Kapal Roro KMV Senanggin yang akan berangkat dengan tujuan Tanjung Balai Karimun itu pada jadwal keberangkatan rutin  seharusnya berangkat dari Pelabuhan Makapan Tanjung Buton, Provinsi Riau, pada pukul 20.00 Wib. Namun Kapal Roro KMV Senanggin baru diperbolehkan berangkat berlayar oleh pihak KSOP Pelabuhan Tanjung Buton pada pukul 22.00 Wib menuju Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri,” ujar Kharudin, salah satu penumpang Kapal Roro KMV Senanggin pada FAKTA.
             “Kita merasa kecewa dengan tertundanya keberangkatan kapal yang berlangsung selama dua jam di Pelabuhan Buton itu. Terlebih lagi penjualan tiket Kapal Roro tidak ada di pelabuhan. Tiket kita beli di atas kapal dan tidak menerima bukti tiket,” ujarnya.
              Hal yang sama dirasakan Ardi. Tertundanya keberangkatan Kapal Roro KMV Senanggin selama dua jam di Pelabuah Tanjung Buton itu telah menjadi sebuah  pertanyaan tersendiri baginya. Bagaimana penerapan sistem standar pengawasan terhadap armada pelayaran bagi penumpang umum ? Andaikata telah terjadi muatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, seharusnya pihak KSOP setempat bisa saja tidak meneken Surat Izin Berlayar (SIB) bagi keberangkatan armada kapal. Selain itu pembelian tiket di atas kapal Roro seharusnya tidak terjadi seandainya petugas ASDP melakukan penjualan tiket di areal pelabuhan. “Ketika kita bertanya kepada petugas memakai seragam Perhubungan yang berada di luar dan tidak jauh dari bersandarnya  kapal Roro, para petugas tersebut hanya menjual pass pelabuhan saja. Terpaksa kita beli tiket di atas kapal Roro. Saat kita bayar 1 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 1 sepeda motor sebanyak  Rp 200 ribu  kepada petugas tanpa diberi tiket resmi. Saat bukti  tiket kita minta, petugas minta dibayar sebanyak Rp 246 ribu.
Seharusnya petugas terlebih  dahulu memberitahukan dan menberikan tiket  resmi pada setiap penumpang agar para penumpang bisa mengetahui berapa sebenarnya harga tiket resmi yang ditetapkan oleh armada milik pemerintah tersebut,” ujarnya. 
              Kepala ASDP Cabang Karimun, Asdirizal, saat dikonfirmasi FAKTA (3/8) dengan tegas menbantahnya. Menurut dia, tertundanya keberangkatan kapal Roro tersebut karena pihak KSOP Tanjung Buton mengambil kesimpulan bahwa kapal itu memiliki muatan lebih. Asdirizal juga membantah penumpang tidak diberikan bukti  tiket. “Para penumpang yang tidak memiliki tiket baru diketahui pada saat dilakukan pengecekan oleh petugas ketika kapal sudah berlayar,” ujarnya. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : TIGA KARYAWAN SPBU DIAMANKAN

AKP Yoga Buana Difta SIK saat jumpa pers
KERJA keras aparat Polres Karimun dalam mengawasi terjadinya dugaan penyimpangan BBM bersubsidi membuahkan hasil, dengan menbongkar praktek kotor para oknum karyawan SPBU.
“Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kecurigaan masyarakat terhadap permainan kotor para operator SPBU pada saat terjadinya kelangkaan BBM jenis premium  yang kita terima,” ungkap AKP Yoga Buana Difta SIK pada FAKTA.
Dua operator SPBU, Komar dan Dery, serta  satu kepala SPBU, Yeyen,  yang  mencoba bermain BBM subsidi jenis premium berhasil diamankan Selasa (12/8) 2014, pukul 18.00 Wib. Selain itu juga turut diamankan 5 jerigen isi BBM jenis premium, 2 jerigen kosong, dan 34 botol BBM dengan berat 1,5 liter.dan 2 jerigen kosong dijadikan sebagai barang bukti.
“Selain mengamankan 2 operator dan satu kepala SPBU, kami juga mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai pembeli BBM milik para oknum SPBU tersebut,” tambah AKP Yoga Buana.
            Ketiga karyawan SPBU tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka yang dikenakan pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Kedua operator SPBU ditetapkan sebagai tersangka sejak diamankan. Sedangkan tersangka Yeyen  yang merupakan kepala SPBU baru ditetapkan sebagai tersangka setelah sehari menjalani pemeriksaan. ”Yeyan ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Tersangka Yeyen ikut memesan kepada salah satu oknum  operator SPBU mengisi satu jerigen untuk dititipkan kepada tersangka Komar,” ujar AKP Yoga Buana Difta SIK. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : BUPATI KARIMUN SIDAK SPBU

Bupati Karimun, Nurdin Basirun
MENYIKAPI kelangkaan BBM yang terjadi, Bupati Karimun, Nurdin Basirun, turun langsung melakukan sidak ke SPBU jalan poros dengan melihat langsung antrian para pengendara ketika saat  mengisi BBM.
Setiap pengedara yang melakukan pembelian BBM mendapat jatah pembelian bagi roda dua maksimal Rp 65 ribu dan roda empat maksimal Rp 150 ribu. Pembatasan pembelian BBM di SPBU itu dilakukan guna menghindari adanya para pelangsir yang membeli BBM secara berulang-ulang.
Bupati Karimun, Nurdin Basirun, pada kesempatan tersebut juga meninjau langsung kondisi tempat penampungan BBM di SPBU. Setelah melihat antrian kendaraan saat mengisi di SPBU, Bupati Karimun juga mengunjungi salah satu APMS yang melakukan penjualan BBM bersubsidi ke masyarakat.
            Pantauan Hendri dari FAKTA di SPBU, antrian panjang kendaraan di SPBU jalan poros menbuat arus kendaraan yang melintas dari jalan poros menuju RSUD Karimun terpaksa mengambil jalur arah kanan yang datang dari arah RSUD menuju jalan poros sehingga mengalami kepadatan. Pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan  pembelian BBM di SPBU dilakukan oleh aparat Satpol PP, Dishub bersama TNI dan Polri. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online

Friday, October 10, 2014

WATAMPONE RAYA : PEMKAB BANTAENG ROMBAK PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bantaeng kembali merombak perangkat daerahnya. Sedikitnya 17 pejabat struktural dilantik oleh Wakil Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin. Pejabat yang dilantik terdiri dari eselon II sebanyak 2 orang, eselon III 12 orang dan eselon IV 3 orang. Untuk pejabat eselon II yakni Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Andi Meyriani Madjid atau biasa disapa Karaeng Mey, menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, dan digantikan oleh Mantan Camat Bissappu, Bohari. Pejabat lainnya yang ikut dilantik yakni Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anwar Makkalutu, Dr Sulthan.
Wakil Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin, mengatakan pelantikan sejumlah pejabat tersebut diharapkan dapat mendukung tugas jabatan Bupati periode 2013-2014. la juga menilai bahwa rotasi posisi pegawai merupakan hal yang lumrah terjadi di lingkungan pemerintahan. la berharap mutasi ini berimplikasi pada peningkatan kinerja di satuan unit kerja masing-masing. “Kami ucapkan selamat, semoga dengan tanggung jawab yang baru ini semuanya dapat bekerja dengan baik,” katanya.
            Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bantaeng, Muh Anas Hasan SH, mengaku sangat kecewa dengan sistem mutasi pejabat kali ini. Banyak pelanggaran yang terjadi dalam penempatan posisi. Menurutnya, jika hal itu dibiarkan akan merusak pola karir Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Muh Anas Hasan, untuk menjadikan birokrasi bersih dan jujur, masih jauh dari kenyataan dan harapan. Jika ditelusuri banyak pejabat di lingkup Pemkab Bantaeng yang memiliki kemampuan dan profesionalitas tinggi. “Seperti Andi Meyriani, selama menjabat memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi,” kata Anas. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : PEJABAT NON JOB DI BULUKUMBA TETAP AKTIF BERTUGAS SEBAGAI ABDI NEGARA

PASCA mutasi pejabat eselon III dan IV beberapa waktu lalu, tidak membuat ketiga mantan pejabat itu bermalas-malasan, mereka tetap aktif bekerja seperti biasa.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Ali Saleng, mengungkapkan ketiga pejabat yang ditarik itu tetap aktif melaksanakan tugas di kantor Sekretariat Kabupaten. Dalam hal ini ada yang memilih menjadi staf pada bagian pemerintahan dan juga menjadi staf pada bagian pertanahan. Yang jelas, ketiga mantan pejabat itu tetap aktif masuk kantor.
Meski dinonjobkan, tidak satu pun dari tiga mantan pejabat itu keberatan dan mengajukan ke Pengadilan Tata. Usaha Negara (PTUN) Makassar.
Tidak ada yang keberatan karena hingga saat ini tidak ada pejabat yang mengajukan keberatan melalui PTUN Makassar. “Ketiganya tetap aktif masuk kantor setiap hari kerja dan setiap ada kerja bakti termasuk kerja bakti di Islamic Centre Dato Tiro, mereka juga ikut kerja bakti,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : POLISI BURU TERSANGKA TIPIKOR LAIN DI BAPPEDA BANTAENG

MESKI sudah melimpahkan satu tersangka ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng, namun jajaran Polres Bantaeng masih terus melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana perencanaan pengembangan partisipasi tahun 2011 di Bappeda Bantaeng.
Penyidik Polres Bantaeng masih mengendus kemungkinan adanya tersangka lain. Selain bendahara pengeluaran, Darmawangsa, polisi kini memburu tersangka lain. “Kami telah intruksikan unit tindak pidana korupsi agar lebih intensif melakukan penyelidikan adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus itu,” kata Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Abdul Muttalib.
            Mantan Kasat Reskrim Palopo ini mengungkapkan, pihaknya sudah mengantongi lagi nama dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Bappeda. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : JENEPONTO MENUJU PERUBAHAN

BERBAGAI upaya dan terobosan yang dilakukan selama ini menuju perubahan pembangunan di Bumi Turatea. Jeneponto, di bawah kepemimpinan Bupati Iksan Iskandar bersama Wabup Mulyadi Mustamu.
Dalam hal ini gerakan awal yang terus dipacu diyakni menata tata ruang dan pembenahan infrastruktur hingga wajah ibu kota Jeneponto, khususnya di putaran Bontosunggu tampak indah dan bersih. Ya, maklum, selama ini kondisi tata ruang ibu kota Jeneponto mulai dari Bontosunggu sampai Belokallong sangat semrawut sehingga sulit dibedakan wajah pembangunan ibu kota Kabupaten dengan Kecamatan.
Kesemrawutan inilah yang menjadi PR bagi Bupati Pembangunan Jeneponto, bisa merubahnya meskipun dilakukan secara bertahap. Kini pembenahan infrastruktur ibu kota Bontosunggu dan sekitarnya sementara digenjot khususnya dilakukan perubahan jalan dan pembangunan public spare Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sasarannya, selain memberi nuansa keindahan yang eksotis juga menciptakan kebersihan hidup bagi masyarakat.
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, mengakui pembenahan berbagai infrastruktur ini tentu saja akan menuai perubahan pembangunan dan salah satu target yang ingin dicapai ke depan adalah mendapatkan supremasi tertinggi di bidang kebersihan, yakni Piala Adipura pada 2017 mendatang.
Tidak tanggung-tanggung, untuk mewujudkan obsesi itu, Bupati Iksan Iskandar harus putar otak untuk menjemput bola agar bisa menggaet investor masuk menanamkan modalnya ke Bumi Turatea. “Jika ini berhasil maka yakin saja penataan kota yang dikemas dalam program revitalisasi pembangunan Jeneponto menuju perubahan, insya Allah akan terwujud”.
Optimistis Jeneponto untuk meraih Adipura pada 2017, kembali ditegaskan Iksan Iskandar dalam rapat evaluasi kinerja pejabat eselon II dan eselon III di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto beberapa pekan lalu. Mantan Sekda Jeneponto ini menyebutkan untuk meraih Piala Adipura 2017 ada 8 indikator penilaian, di antaranya ada Ruang Terbuka Hijau (RTH), penghijauan di kantor-kantor, sekolah, pasar, rumah sakit, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kebersihan dan pertamanan.
Menurutnya, perbaikan serta pembenahan yang dilakukan bertahap untuk RTH dibuat dari batas kota Paceko sampai batas kota Karisa, ada 9 RTH dan bank bersedia memelihara dibantu SKPD terkait.
Meski demikian, untuk meraih Adipura pasti ada kendalanya, seperti belum adanya terminal angkutan antara desa yang memerlukan biaya besar. “Perlu dicari dananya di pusat, semoga berhasil. Kami minta seluruh pimpinan SKPD untuk segera bergerak dan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana yaitu Jeneponto pada 2017 bisa meraih Adipura,” tandas Bupati. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : DISDIK BANTAENG JALIN KERJA SAMA DENGAN KEMENAG

DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdik) Kabupaten Bantaeng menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk pemenuhan guru agama dan guru umum. Kedua lembaga tersebut juga melakukan kerja sama dalam bidang Sekolah Madrasah. Nota Perjanjian Kerja Sama (Memorandum Of Understanding/MoU)-nya ditandatangani di sela-sela acara rapat koordinasi pendidikan di Balai Kartini Bantaeng.
Bupati Bantaeng, DR H M Nurdin Abdullah, mengatakan, sinergi dengan Kemenag diperlukan dalam peningkatan kualitas dan pemenuhan jumlah guru, khususnya guru agama. Kadang Sekolah Madrasah yang dikelola Kemenag kelebihan guru agama sementara sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan juga bisa kelebihan guru umum. “Sinergi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekolah madrasah dan sekolah umum dimulai dari pemenuhan kuota guru,” ujarnya.
Nurdin Abdullah juga meminta agar Dinas Pendidikan menghilangkan dikotomi antara sekolah madrasah dan sekolah umum. Semua sekolah harus menjadi unggulan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan. “Jangan yang tidak mampu sekolah di sekolah gratis dan sebaliknya yang berduit sekolah di sekolah unggulan,” urai Bupati Nurdin Abdullah.
            Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantaeng, Syamsu Alam, mengatakan, rapat koordinasi lingkup Dinas Pendidikan kali ini dihadiri 700 orang peserta. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : HENDAK DIEKSEKUSI, TERPIDANA HAJJAH SAIRA KABUR

SEORANG narapidana, Hj Saira, yang divonis satu tahun lebih oleh Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto, beberapa waktu lalu berhasil melarikan diri saat hendak dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari). Hj Saira yang juga seorang PNS itu baru menjalani hukumannya 8 bulan di LP Kelas II B Jeneponto.
Kabar kaburnya napi tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jeneponto, Muh Lkram. Menurutnya, Hj Saira berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil saat hendak dieksekusi oleh pihak Kejari Jeneponto setelah turun putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA). “Terpidana terlibat pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah pada 2011 lalu, dan terpidana sekarang berhasil melarikan diri,” katanya.
Dia mengaku telah berulang kali memberikan surat panggilan terhadap terpidana namun selalu mangkir dengan alasan sakit. Kamis lalu, Hj Saira sedang mengemudi kendaraan dan saat dicegat berhasil melarikan diri. “Kami sudah berusaha untuk mencegatnya, namun dia berhasil kabur dan hampir menabrakkan mobilnya ke petugas kami,” jelasnya.
            Sementara itu, Kepala Keamanan LP kelas II B Jeneponto, Palangkey, mengatakan Hj. Saira memang telah menjalani hukuman selama delapan bulan di LP berdasarkan hasil putusan PN Jeneponto yang berakhir pada Mei 2014, setelah itu Hj Saira dibebaskan namun masih tetap dalam pengawasan pihak berwajib karena masih menunggu putusan kasasi dari MA. “Saya sudah dengar putusan kasasinya sudah turun, namun saya tidak tahu pasti putusannya bagaimana,” jelasnya. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : DEWAN BANTAENG AKAN PANGGIL PIHAK PT PUTRA JAYA

LINTAS Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng sepakat akan segera memanggil pihak PT Putra Jaya selaku rekanan proyek 2 jembatan yang ambruk beberapa waktu lalu. Hal tersebut terungkap usai rapat paripurna penyerahan KUA PPAS Perubahan, Senin (14/7), di gedung DPRD.
“Kita sudah sepakat PT Putra Jaya selaku pelaksana proyek untuk memberikan klarifikasi ambruknya dua jembatan di jalan lingkar pesisir tersebut, proyek itu asal-asalan,” ujar Ardi Harun Rani.
Dia menegaskan, pembangunan jembatan tersebut mempergunakan uang rakyat, jadi harus dinikmati rakyat dengan baik. Harun Rani juga menuding pihak kontraktor telah melakukan kesalahan teknis dan terkesan bekerja asal-asalan. Pasalnya, deck slab bergeser sehingga kekuatan jembatan akan terganggu. “Ini sangat memalukan, proyek provinsi pekerjaannya amburadul,” katanya.
Selain itu, dewan juga berencana memanggil pihak pengawas untuk menjelaskan kondisi kejanggalan atas temuan di lapangan. “Pengawas lapangan juga akan kita panggil untuk dimintai keterangan terkait ambruknya dua jembatan tersebut,” katanya.
            Senada diungkapkan Bakri HD. Ia dengan tegas meminta Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan pengawasan anggaran dengan baik. “Kita minta Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan dengan ketat terhadap rekanan dan realisasi anggaran supaya warga Bantaeng dapat mengetahui,” katanya. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : GELANDANGAN DAN PENGEMIS, PR BUAT PEMKAB BULUKUMBA

DINAS Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Kabupaten Bulukumba, Sulsel, memiliki data jumlah gelandangan dan pengemis di Bulukumba yang jumlahnya tidak sedikit yakni 1.384 orang. Jumlah tersebut semuanya berasal dari Bulukumba yang tersebar di sepuluh kecamatan. Ini menjadi pekerjaan rumah buat Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk dapat menguranginya.
               Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, Andi Arapah, menjelaskan, data tersebut belum sempat diperbaharui lantaran tidak adanya anggaran terkait program itu. “Yang jelas, gelandangan dan pengemis rata-rata tidak memiliki tempat tinggal serta putus sekolah akibat kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan,” jelasnya.
              Dari jumlah itu, seperduanya sudah menjalani proses rehabilitasi melalui rekomendasi dari Nakertrans ke Pusat Pelayanan Bina Karya Makassar. Saat rehabilitasi, gelandangan dan pengemis mendapat pelatihan keterampilan dengan harapan kebiasaan buruknya selama ini bisa ditinggalkan.
              Selain itu, ada juga program keluarga harapan meski bersifat formal dan sasarannya ibu dan anak. Ibunya diberikan peningkatan kesehatan serta anaknya dibekali ilmu pendidikan, tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : BANYAK KEPALA SEKOLAH DI MAMASA SALAH GUNAKAN DANA BOS

LSM Komitmen Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Wilayah Sulbar mengingatkan kepada semua kepala sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Mamasa, Sulbar, yang  terkait dalam pengelolaan dana BOS harus berhati-hati dan mengikuti juklak dan juknis yang sudah ditetapkan.
Menurut Daud di kantornya bahwa para kepala sekolah agar transparan mengelola dana BOS sesuai petunjuk teknis (juknis) dan peruntukannya sampai pada yang berhak sesuai dengan program pemerintah tentang pendidikan gratis dan belajar 9 tahun. Sebab dana BOS yang diberikan pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah itu tujuannya untuk membantu para murid untuk memenuhi kebutuhan pendidikanya, termasuk perlengkapan siswa seperti buku pelajaran, pakaian dan sepatu. Namun dari hasil investigasi yang dilakukan di lapangan hampir 75 persen dana BOS tidak dikelola dengan benar sehingga ini hanya menguntungkan pihak sekolah yang menangani langsung dana BOS tersebut.
Sesuai data yang ditemukan, ada puluhan sekolah di Kabupaten Mamasa yang tidak menjalankan dana BOS sesuai dengan juknis. Padahal dana BOS itu sudah diatur sedemikian rupa peruntukkannya dan sudah terindikasi dikorupsi. Banyak kepala sekolah yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Bahkan ada kepala sekolah yang membuat surat pertanggungan jawab (SPJ) palsu di mana hanya diselesaikan di atas meja tapi tidak dijalankan sesuai dengan program. 
Ironisnya lagi, jumlah siswa di setiap sekolah digelembungkan jumlahnya sehingga dana BOS yang didapat lebih banyak. Dengan cara itulah pihak sekolah mengakali dana BOS. Untuk tingkat SMA dan sederajat, setiap siswa mendapatkan anggaran dana BOS Rp 1 juta sedangkan SMP Rp 600 ribu dan SD sebesar Rp 300 ribu.
Maka, kejaksaan harus proaktif menjemput para pelaku korupsi dana BOS di sekolah-sekolah yang menyelewengkan dana BOS tersebut. Lembaga KAKI  memiliki bukti-bukti yang akurat untuk sekolah-sekolah yang tidak mengelola dana BOS dengan benar, tidak sesuai petunjuk teknis. Dan Lembaga KAKI segera melaporkan para kepala sekolah mulai dari SD hingga SMA atau sederajat di Kabupaten Mamasa ke Kejaksaan Negeri Mamasa.
            Sekretaris Kabupaten Mamasa, Drs Harnal Edision, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa soal indikasi penyalahgunaan dana BOS itu kecil kemungkinannya. Tapi toh kalau ada yang ditemukan menyalahgunakan dana BOS akan diberikan teguran keras. “Bahkan kami laporkan untuk diproses hukum,” tandasnya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : PROYEK-PROYEK DI MAMASA RUGIKAN NEGARA MILYARAN RUPIAH

PEMBANGUNAN jalan di Kabupaten Mamasa terbilang tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulbar. Pasalnya, hampir seluruh pekerjaan fisik mulai dari perbaikan jalan hingga proyek peningkatan irigasi dikerjakan asal-asalan. Sehingga proyek itu banyak merugikan keuangan nagara dengan jumlah milyaran rupiah dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Sulbar, Darman, kepada wartawan bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan di beberapa tempat lokasi pekerjaan jalan di desa-desa Kabupaten Mamasa ditemukan adanya sejumlah proyek baik yang dibiayai melalui APBD Provinsi, Kabupaten hingga Dana Hibah sangat mengecewakan masyarakat. Itu karena ulah kontraktor nakal dan sebaiknya Kejari Sulselbar turun tanga secepatnya sebelum kontrakor nakalnya kabur.
          “Beberapa hari lalu saya telah berkunjung ke desa-desa di Kecamatan Tabang, Pana dan Nosu. Di tiga kecamatan ini saya menemukan beberapa proyek bernilai miliaran rupiah yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Sulbar tahun 2009 tidak dapat dinikmati masyarakat setempat,” ucap Darman.
Jadi di Kabupaten Mamasa sejumlah proyeknya gagal, seperti proyek rehabilitasi jalan Mamasa-Tabang atau persis dengan perbatasan Tator, Sulsel, untuk Kelas B Ruas I dengan anggaran Rp 2.237.504.000,- yang dikerjakan oleh PT Jaya Graha. Proyek ini hancur total. Kemudian proyek rehabilitasi jalan Mamasa-Tabang (perbatasan Tator, Sulsel, Kelas B Ruas II dengan anggaran Rp 2.166.548.000,- yang dikerjakan PT Rama Sarana Persada juga asal jadi dan belum difungsikan sudah hancur.
            Begitu juga dengan proyek rehabilitasi jalan Mamasa-Tabang (Batas Tator) Kelas B Ruas III dengan anggaran Rp 2.192.846.000,- yang dikerjakan oleh PT Anugrah Surya Cemerlang dengan tiga paket proyek melalui APBD SKPD Provinsi Sulbar pada tahun 2009, tidak tepat sasaran dan sarat mark up dan pekerjaannya asal jadi. “PPTK dari ketiga proyek rehabilitasi jalan Mamasa-Tabang ini adalah Ir Ramli Majid,” kata Darman.
           Di Kecamatan Pana juga ditemukan beberapa pekerjaan fisik yang dikerjakan asal jadi dengan anggaran sebesar Rp 576.121.000,- yang dikerjakan CV Chossy Perdana Abadi. Proyek ini mendapat sorotan masyarakat Kecamatan Pana karena diperuntukkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bahkan belum difungsikan sudah rusak parah. “KPK atau Kejaksaan Tinggi Sulselbar seharusnya segera turun tangan dan jangan hanya berpangku tangan menunggu adanya laporan resmi saja. Terbitnya berita ini sebagai informasi, baik kepada pejabat setempat maupun masyarakat Mamasa, maka semua penegak hukum yang terkait harus jemput bola sebelum terlalu banyak kerugian negaranya,” ujar Darman.
Begitu pula di Kecamatan Nosu, tepatnya di Desa Minanga, ditemukan adanya proyek peningkatan irigasi yang tidak dapat dinikmati masyarakat. Padahal proyek ini  menghabiskan anggaran sebesar Rp 766.162.000. “Ini baru sebagian kecil temuan yang kami dapatkan dari hasil Investigasi di lapangan selama kurang lebih sebulan. Kalau kami optimalkan waktunya sampai dua atau tiga bulan maka akan lebih banyak lagi proyek pekerjaan jalan terbengkalai  terutama di Kecamatan Pana dan Tabang yang dikerjakan asal-asalan oleh pihak kontraktor, kita temukan. Karena kedua wilayah ini jauh dari pemeriksaan alias pemantauan sehingga pimpro mengambil kesempatan untuk mengerjakannya dengan asal jadi dan memperkaya diri sendiri”.
            Dengan adanya temuan ini diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi yang besar. “Oleh karenanya dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan secara resmi beberapa rekanan proyek yang diduga mengerjakan proyek jalan dengan asal jadi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar atau langsung ke KPK supaya dapat ditindaklanjuti. Sebab KPK akan menetapkan seseorang sebagai tersangka bilamana ditemukan dua alat bukti yang kuat. Dan kami telah memiliki kedua alat bukti yang kuat itu yaitu administrasi dan bukti fisik di lapangan,” tegasnya.
           Sementara itu Ambe Lince, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Nosu yang ditemui FAKTA di rumahnya beberapa hari lalu mengatakan bahwa ia sangat mendukung upaya LSM KAKI dan wartawan yang datang ke Nosu untuk memantau atau melihat langsung hasil pekerjaan para kontraktor yang mengerjakan proyek jalan asal jadi saja.  
             “Misalnya paket proyek Normalisasi Sungai Nosu yang dibiayai melalui Program Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang anggarannya mencapai Rp 4.306.500.000,- lebih dan ini tidak dapat dinikmati masyarakat justru malah membawa bencana bagi warga Nosu, puluhan hektar sawah warga hancur karena tidak efektif lagi dikerjakan termasuk air irigasinya tidak lancar lagi,” katanya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : KEJAKSAAN DIDESAK SERET YUSHAR HUDURI

KOORDINATOR Badan Pekerja Anti-Korupsi Sulselbar, Muttalib, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat untuk segera menyeret Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Yushar Huduri, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial.
Karena dalam persidangan terungkap yang bersangkutan turut bertanggung jawab. Menurut Talib, peran Yushar sangat penting dalam proses pencairan dana sebagian besar proposal lembaga penerima dana bantuan sosial yang diduga fiktif dan Kepala Biro Keuangan yang merekomendasikan kelayakan lembaga fiktif itu diberikan bantuan. 
Dalam materi putusan bekas Bendahara Propinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Anwar Beddu, majelis hakim tipikor Sulselbar membeberkan bahwa Kepala Biro Keuangan telah menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan rekomendasi pencairan dana kepada lembaga fiktif yang sebenarnya tidak berhak menerima dana tersebut.
Yushar diperiksa penyidik kejaksaan sebagai saksi untuk empat tersangka baru dan ini merupakan yang kelima kalinya. Setelah diperiksa, Yushar menolak memberi keterangan kepada wartawan. Penyidik juga memeriksa Anwar Beddu yang telah menjalani hukuman 15 bulan penjara. Dia pun enggan berkomentar. Anwar sebelumnya telah bersaksi di persidangan mantan Sekretaris Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Muallim. Dia mengatakan bahwa proposal lembaga penerima dana bansos itu telah diverifikasi oleh Yushar Huduri.
Abdul Rahman Morra mengatakan bahwa kedua saksi itu di periksa untuk mendalami peran politikus Partai Golkar, Abdul Kahar Gani, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Rahman tidak memberikan keterangan secara rinci hasil pemeriksaannya tersebut. Selain Kahar, tiga tersangka baru itu adalah legislator DPRD Sulsel yaitu Muhammad Adil Patu, Mujiburrahman dan Mustagfir Sabri. Rahman mengatakan bahwa ketiga tersangka baru ini tetap dioptimalkan dalam penyidikan dan sekaligus untuk pemeriksaan saksi-saksi, sedangkan empat tersangka sebelumnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada bulan ini.
            Kejaksaan menetapkan tersangka baru berkaitan dengan adanya bantuan Rp 26 miliar yang tidak jelas peruntukkanya dari total bantuan sebesar Rp 35 miliar. Badan Pemeriksaan Keuangan RI telah memastikan kerugian negara sekitar Rp 8,8 miliar yang dicairkan oleh 202 lembaga fiktif, dan semua yang terkait dalam korupsi ini akan dijerat hukuman maksimal 20 tahun. (Tim)R.26
-
KAI LAPORKAN KETUA PT SULSELBAR KE POLISI
KONGGRES Advokat Indonesia (KAI) Propinsi Sulawesi Selatan melaporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar, Andi Suryad Belo, ke Kepolisian Daerah Sulsawesi Selatan dan Barat. “Kami menduga terlapor telah melanggar amanat undang-undang,” kata Ketua KAI Sulsel, Muh Israq, kepada wartawan.
Suryadarma dilaporkan ke polisi karena mengambil sumpah 82 anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Makassar. Menurut Israq bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi mengambil sumpah advokat tanpa mengaitkan latar belakang organisasinya.
Israq mengatakan bahwa sudah tiga kali pihaknya melayangkan surat permohonan Penyumpahan Anggota KAI kepada Pengadilan Tinggi tapi permintaan itu tidak pernah digubris. Hingga Ketua Pengadilan Tinggi dituding melakukan makar terhadap putusan MK. Padahal anggota KAI ada sekitar kurang lebih 20 ribu orang yang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai advokat karena belum diambil sumpahnya oleh Ketua PT.
Sejumlah wartawan mencoba melakukan konfirmasi kepada Suryadarma berkaitan dengan dilaporankannya dirinya ke polisi oleh KAI, namun tidak ditanggapi. Juru bicara Pengadilan Tinggi Sulselbar, Suharjono, menyerahkan laporan itu kepada mekanisme hukum. Sebab laporan itu adalah hak setiap orang warga negara.
Suharjono juga mengatakan kepada wartawan bahwa pengambilan sumpah terhadap anggota Peradi di Makassar itu sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dia juga menambahkan bahwa Mahkamah Agung sudah mengatur advokat yang boleh dilantik untuk melaksanakan praktek advokat adalah anggota Peradi. Karena pada dasarnya wadah advokat hanya satu yaitu Peradi.
            Sedangkan juru bicara Polda Sulselbar, Kombes Pol Endi Sutendi, ditemui secara terpisah mengenai laporan KAI terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar, mengatakan bahwa ia belum mengetahui adanya laporan itu. Namun dia mengatakan bahwa penyidik siap menindaklanjuti laporan tersebut. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL : Usia 31 IKIP PGRI Bali Tetap Berprestasi Hingga Internasional

Dr I Made Suarta SH MHum, Rektor IKIP PGRI Bali
IKIP PGRI Bali tidak saja berhasil meluluskan tenaga profesi yang handal dan berkualitas. Sebagai perguruan tinggi swasta ternama di Bali, dari tahun ke tahun IKIP PGRI Bali juga mampu menempa kemampuan mahasiswanya hingga menorehkan prestasi luar biasa bahkan di tingkat internasional. Salah satu prestasi teranyarnya, keberhasilan diraih Nadia Putri Virgita, mahasiswi IKIP PGRI Bali yang pada Juli 2014 lalu berhasil memboyong medali emas sebagai juara satu dari nomor Lead Kompetisi Panjat Tebing di Singapura, serta juara 2 pada nomor Boulders di kompetisi dan tempat penyelenggara yang sama, pada Mei 2014.
Dua keberhasilan itu diungkapkan Dr I Made Suarta SH MHum, Rektor IKIP PGRI Bali, dalam gelar Dies Natalis XXXI dan Wisuda XXXIII IKIP PGRI Bali, di Agung Room Grand Bali Beach, Sanur Bali, pada Senin (25/08). “Ini sebuah prestasi cukup membanggakan bagi kami. Hingga 2014 ini IKIP PGRI Bali masih memiliki mahasiswa dengan prestasi hingga tingkat internasional. Semoga keberhasilan ini pun senantiasa bisa menjadi tauladan, menjadi motivator bagi mahasiswa kami lainnya untuk terus berprestasi,” ujar Suarta, bangga.
Tidak hanya itu, diterangkan pria yang juga sebagai pengurus APTISI Bidang Pendidikan Karakter ini, sebelum berangkat sebagai duta mahasiswa IKIP PGRI Bali mewakili Indonesia di Singapura, pada akhir Maret 2014 lalu, Nadia Putri Virgita juga sebagai jawara, juara I nomor boulders kompetisi panjat tebing yang diselenggarakan di Jawa Tengah. Serta sebagai juara 4 dalam Porsenasma (Pekan Olahraga dan Seni Nasional Mahasiswa) antar perguruan tinggi (PT) PGRI se-Indonesia.
Dua keberhasilan itu setidaknya turut atau sebagai penyumbang deretan keberhasilan perguruan tinggi berkampus pusat di Jalan Seroja, Tonja, Denpasar Utara ini. Termasuk deretan prestasi lain pada rentang waktu mulai Februari hingga Agustus tahun akademik 2013/2014. Di antaranya, untuk tingkat regional; juara dua Futsal dalam Porseni STIMI Handayani, juara satu ajang Rektor Cup Softball antar perguruan tinggi dan SMTA se-Bali, dan juara satu dalam Rector Cup Bola Volley antar perguruan tinggi se-Bali. Sementara pada bidang seni; IKIP PGRI Bali secara regular tampil di Pesta Kesenian Bali (PKB), sebagai juara 2 palawika dalam utsawa Dharma Gita tingkat nasional diraih Ketut Adi Andre, pada Juni 2014. Serta juara 1 lomba pidato “Kependudukan” diadakan oleh BKKBN Provinsi Bali yang diraih Putu Asteria Yuniarti, pada Juni 2014, juara 3 putri lomba PIK R/M, juga sebagai unggulan dan duta Mahasiswa Genre tahun 2014.
“IKIP PGRI Bali juga sebagai peserta parade dalam pembukaan PKB. Berkolaborasi dengan Unhi dalam mengisi acara peragaan budaya Bali Mandara Mahalango dengan menampilkan Sendratari ‘Sangkaning Tresna’,” imbuh Suarta.
Selain pada mahasiswa, prestasi atau keberhasilan lain yang turut menjadi kebanggaan IKIP PGRI Bali juga berhasil ditorehkan para dosennya. Di antaranya, pada 2014 ini terdapat empat orang dosen yang mampu memenangkan Hibah Bersaing Desentralisasi Dirjen Dikti. Itu diraih oleh Dr I Made Suarta SH MHum dan Dr A A Adhi Putra MPd, yang juga berhasil mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) yakni bidang seni tari kebesaran IKIP PGRI Bali dan peneletian. Sementara dua dosen lainnya yakni Drs I Wayan Susanta MPd dan Drs I Made Darmada MPd sebagai dosen penerima Hibah Penelitian Disertasi.
Sementara itu, Drs IGB Arthanegara SH MPd, Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali, dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa keberhasilan yang dicapai kampus naungan yayasan yang diketuainya itu merupakan hasil kerja keras seluruh Civitas Akademika IKIP PGRI Bali. Tidak saja oleh dosen dan mahasiswanya, melainkan seluruh unsur kampus termasuk yayasan dan para pegawainya, serta dukungan dan kepedulian dari masyarakat.
Usia 31 tahun, menurut dia, merupakan usia cukup dewasa untuk IKIP PGRI Bali yang senantiasa tegar dalam menghadapi semua hambatan, tantangan, gangguan serta cobaan. “Kerja sama dan kerukunan inilah yang membawa IKIP PGRI Bali hingga mencapai usia 31 tahun. Dan kerukunan itu juga yang selalu kami tekankan agar menjadi modal termasuk para pendiri guna membawa IKIP PGRI Bali terus berkarya, berprestasi dan terus maju seiring kemajuan jaman,” jelas Arthanegara.
IPK Cumlaude Dari Prodi Pendidikan Sejarah
Drs IGB Arthanegara SH MPd, Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali
Pada Wisuda Sarjana ke-33 IKIP PGRI Bali, yang turut dihadiri Koordinator Kopertis VIII, Kepala atau perwakilan Dinas Dikpora Provinsi Bali dan kabupaten/kota, Pimpinan Forum Rektor serta undangan lainnya termasuk Ketua PD PGRI Bali dan Kota Denpasar, mewisuda sebanyak 944 wisudawan. Dari lulusan sarjana sejumlah itu, IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) tertinggi diraih oleh Ida Ayu Puspita.
Ia merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sejarah, anak dari pasangan Ida Bagus Putra Suadnya Dana dan Ida Ayu Putu Suyadnya, dilahirkan di Penarukan pada 24 Oktober 1991. IPK yang diperolehnya pun cukup fantastis, sebesar 3,93, kategori Cumlaude (predikat pujian). Atas prestasinya itu, Puspita merupakan satu-satunya mahasiswi yang mendapat penghargaan dari IKIP PGRI Bali sebagai lulusan terbaik 2014. “Atas prestasinya itu, kami, IKIP PGRI Bali, kepadanya memberikan penghargaan. Ia sebagai lulusan terbaik tahun ini, dengan IPK predikat pujian, sebesar 3,93,” ungkap Dr I Made Suarta SH MHum, Rektor IKIP PGRI Bali.
Sementara dari jumlah wisudawan sebanyak itu, dikatakan, merupakan lulusan strata satu (S1). Masing-masing dari Prodi Pendidikan BK, Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Seni Tari Drama, Seni Rupa, Ekonomi, Sejarah, Olahraga Kesehatan, Matematika dan Prodi Pendidikan Biologi.
Menurut Rektor Suarta, dengan lulusan 2014 ini, jumlah alumni IKIP PGRI Bali menjadi sebanyak 19.337 orang. Student body IKIP PGRI Bali sebanyak 4.266, dibina oleh dosen sebanyak 185 orang. Dosen sejumlah itu memiliki kualifikasi S2 sebanyak 81 orang, kualifikasi S3 12 orang, Dosen Guru Besar satu orang. Sementara sisanya sebanyak 81 orang dosen tengah melanjutkan study lanjut S2, dan 10 orang dosen tengah mengikuti S3.
            Drs IGB Arthanegara SH MPd, Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali, kepada para lulusan ia berpesan harus bangga dan membanggakan almamater. Tidak mengenal kata akhir untuk belajar, terus maju sebagai seorang yang berilmu. Mengingat yang dapat dibanggakan oleh seorang yang berilmu, berapa gelar yang dapat dideretkan pada namanya. “Jangan merasa puas dengan gelar anda saat ini. Terus belajar, raih ilmu dan gelar hingga profesor. Sebab yang membanggakan bagi seorang berilmu, adalah berapa gelar yang mampu dideretkan pada namanya,” ujar Arthanegara. (F.915) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL :KUNKER TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PALI DI BADUNG

Ibu Ratna Gde Agung dan Ibu Hajah Sri Kustina Heri Amalindo
saat saling tukar cinderamata
SEDIKITNYA 42 orang rombongan Tim Penggerak PKK Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, pada Kamis (21/8). Rombongan dipimpin Ibu Ir Hj Sri Kustina Heri Amalindo selaku ketua, diterima Bupati Badung yang diwakili I Made Witna SH, Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Badung, didampingi Ibu Ratna Gde Agung, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, Ibu Kompyang R Suandika, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung, serta SKPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, bertempat di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Kabupaten Badung.
Disampaikan Ibu Sri Kustina, maksud dan tujuan kedatangan mereka ke Badung tersebut dalam rangka studi banding. Ingin mengenal lebih dekat program kegiatan PKK di Kabupaten Badung. “Sehingga masukan-masukan yang kami dapatkan di sini dapat dipakai acuan dan diterapkan untuk meningkatkan kegiatan PKK di Kabupaten PALI. Kami ingin mengenal lebih dekat program kegiatan PKK di Kabupaten Badung sebagai acuan diterapkan untuk meningkatkan kegiatan PKK di Kabupaten PALI,” ujar Ibu Sri Kustina.
            Sementara itu Bupati Badung yang diwakili Witna menyambut baik kunjungan Tim Penggerak PKK Kabupaten PALI serta memberikan apresiasi karena telah memilih Kabupaten Badung sebagai tujuan kunjungan dan juga untuk menjalin silaturahmi antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten PALI. Diharapkan apa yang diperoleh dari kunjungan tersebut nantinya dapat dijadikan bahan informasi yang bisa diterapkan serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten PALI. (F.915) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL : TANGANI AIDS, BUPATI GDE AGUNG BERTEMU DELEGASI KOTA-KOTA DUNIA DI MELBOURNE

Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung, saat menghadiri Cities for Social Transformation Ending AIDS by 2030 di Melbourne
KABUPATEN Badung mendapatkan kehormatan berpartisipasi pada even bergengsi tingkat internasional yakni Cities for Social Transformation Ending AIDS by 2030. Itu sebagai rangkaian International AIDS Conference ke-20 di Melbourne, Australia, pada Sabtu (19/07). Sebagai upaya memenuhi undangan Walikota Melbourne dan UNAIDS, dalam acara itu Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung, memimpin langsung delegasi Kabupaten Badung.
Di sana, Bupati Gde Agung didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Badung, dr Gede Putra Suteja, dan Sekretaris KPA Kabupaten Badung, dr Elly Swandewi Murti, bertukar pikiran serta pengalaman dengan para delegasi dari 15 kota berbagai negara lainnya terkait upaya percepatan penanggulangan HIV/AIDS untuk mencapai target penurunan HIV/AIDS secara drastis pada tahun 2030.
Lebih lanjut dijelaskan Anak Agung Gde Raka Yuda, Kabag Humas Kabupaten Badung, bahwa 15 kota di dunia itu memiliki peran penting dalam percepatan penanggulangan HIV/AIDS. Mengingat data menunjukkan, populasi penduduk di kota-kota di dunia terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kondisi itu juga diikuti dengan semakin memusatnya epidemi HIV/AIDS di wilayah perkotaan.
“Dengan fakta tersebut maka kota-kota di dunia memiliki peran besar untuk berkontribusi terhadap penanggulangan HIV/AIDS yang memang sangat diharapkan. Oleh sebab itu tentu masing-masing pemimpin kota perlu saling belajar dan berbagi pengalaman agar penanggulangan HIV/AIDS menjadi semakin fokus dan efektif. Capaian di wilayah kota masing-masing, nantinya akan berkontribusi terhadap penurunan HIV/AIDS secara global,” ungkap Raka Yuda.
Sedangkan pada sesi pertemuan antara seluruh delegasi Indonesia dengan Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, selaku pimpinan delegasi, Bupati Gde Agung berkesempatan menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh Kabupaten Badung sebagai wujud kontribusi daerah terhadap upaya percepatan penanggulangan HIV/AIDS. Antara lain melalui Program Layanan Komprehensif Berkesinambungan di puskesmas. Di samping itu komitmen Kabupaten Badung terhadap percepatan penanggulangan HIV/AIDS juga mencakup dukungan dari aspek program dan pendanaan yang bertujuan memperluas jangkauan pemeriksaan HIV/AIDS terhadap populasi kunci, seperti ibu hamil.
             “Dengan demikian upaya yang dilaksanakan Kabupaten Badung telah berjalan secara sinergis dengan program pemerintah pusat maupun agenda global. Pembelajaran dari pertemuan ini menjadi landasan untuk melakukan upaya-upaya percepatan lainnya,” jelas Raka Yuda. (F.915) http://www.majalahfakta.com / majalah fakta online

ADVETORIAL : BUPATI GDE AGUNG APRESIASI KINERJA PNS BADUNG

Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung, saat memberikan pengarahan
pada Apel Paripurna
SERAPAN anggaran termasuk pelaksanaan fisik pada APBD Badung Tahun Anggaran 2014, dipandang mengalami progress yang lebih baik dibanding bulan yang sama di tahun sebelumnya. Anak Agung Gde Agung, Bupati Badung, pun memberikan apresiasi kepada segenap SKPD di lingkup kabupaten yang dipimpinnya. Sekaligus memberikan pengarahan supaya tetap memberikan perhatian yang serius, mengawasi dengan cermat seluruh tahapan, pelaksanaan hingga pelaporan pelaksanaan APBD. Mengingat APBD, menurutnya, merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Gde Agung juga menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintah. Sehingga aparatur pemerintah di Kabupaten Badung dituntut selalu memiliki komitmen dan integritas serta profesionalisme PNS dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.
“Tunjukkan kinerja yang baik, cerdas, ikhlas dan tuntas. Jaga suasana kebersamaan, tumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari jajaran aparatur negara di Kabupaten Badung,” tegas Gde Agung saat memberikan pengarahan pada Apel Paripurna di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala, Kamis (17/7), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R Swandika, pimpinan SKPD serta PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
            Menurutnya, dengan ditetapkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan meningkatkan efektifitas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, dan integritas birokrasi serta kompetensi aparatur, tidak ada lagi penyebutan PNS pusat dan daerah. Yang ada hanyalah PNS Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ini artinya tidak tertutup peluang PNS dari luar daerah bahkan dari luar Bali yang mampu menunjukkan kinerja secara profesionalisme dan penuh integritas, serta memenuhi kaidah dan etika birokrasi, mengabdikan dirinya di Kabupaten Badung. Begitu pula PNS dari Kabupaten Badung dapat berkiprah dan mengabdi di daerah lain, baik provinsi bahkan pindah ke pusat,” jelasnya. (F.915) web majalah fakta / majalah fakta online