Pemkab HSU Berkomitmen Turunkan Kemiskinan
“Pemkab HSU menargetkan angka kemiskinan di 2016 bisa turun” |
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) tetap berkomitmen dan
memprioritaskan program untuk menurunkan angka kemiskinan, seperti yang
dinyatakan oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten HSU yang juga Wakil Bupati HSU, H Husairi Abdi.
Pemkab HSU saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan
yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan
sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat
serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil,
yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.
Seperti diketahui kemiskinan
merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan, baik pemerintah kabupaten maupun
pemerintah provinsi. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa
faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara
lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis,
gender dan kondisi lingkungan.
Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena
itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan
dapat mengganggu pembangunan nasional.
Dalam konteks
ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah, seperti menggerakkan sektor
UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit
Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).
H Husairi Abdi, Wabup HSU, dalam suatu acara |
Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM
antara lain menciptakan iklim
yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha, menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro, menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan
menajerial, memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan langkah-langkah tersebut maka sektor
UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka
kemiskinan.
Pemkab HSU pun
berkomitmen pula untuk
menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan berbagai
upaya, seperti dengan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan regional perkapita, penambahan lapangan kerja, juga
pengembangan ekonomi kerakyatan sehingga jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM)
terus bertambah.
Di Kabupaten HSU jumlah UKM sekitar 107 unit, pemkab menargetkan pada 2016
mendatang menjadi 113 unit. Tidak hanya sampai di situ,
Pemkab HSU juga berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang
aktivitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Namun upaya Pemkab HSU tersebut tetap mengharapkan
bantuan dari masyarakat kabupaten yang di kenal dengan sebutan Bumi Bertaqwa
tersebut.
Menurut H Husairi Abdi, bantuan yang diharapkan oleh Pemkab HSU bisa dengan
cara melengkapi identitas diri dengan dokumen kependudukan seperti kartu
keluarga (KK), kartu tanda penduduk(KTP), akta kelahiran dan lainnya, untuk
memudahkan dalam pendataan, pemberian bantuan dan berobat ketika sakit.
Warga mesyarakat yang memiliki kelengkapan dokumen
kependudukan tentunya akan mempermudah Pemkab HSU mendata penduduknya yang menjadi sasaran program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, sehingga
bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Apabila ada warga yang tidak memiliki identitas
kependudukan, maka warga tersebut tidak terdata sebagai penerima bantuan dan
sasaran program pengentasan kemiskinan, seperti kartu sehat, beras miskin dan
yang lainnya.
Pemkab HSU juga menginginkan para camat dan kepala
desanya supaya benar-benar
mendata penduduknya yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera melengkapinya.
Melalui upaya-upaya
tersebut,
Pemkab HSU menargetkan
angka kemiskinan di 2016 bisa turun. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online
No comments:
Post a Comment