ADVETORIAL : BATOLA SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK RAIH WTP

UNTUK meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten  

(Pemkab) Barito Kuala (Batola) terus berupaya melakukan pembenahan keuangan maupun aset-aset daerah di masing-masing SKPD kemudian menyerahkan laporannya kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Persisnya, pada Senin (21/4), Pemkab Batola menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2013 ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel). Laporan keuangan tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Batola, H Ma’mun Kaderi, didampingi Sekdakab Batola, H Supriyono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batola, H Syahbana, Kepala Inspektorat Batola, H Johan Ariffin, Kabag Humpro Batola, M Anthony, serta para staf lainnya. Rombongan dari Pemkab Batola ini diterima Plh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Subekti, dan Kepala Sekretariat, Kukuh Prionggo, beserta staf di aula pertemuan.

Penyerahan laporan keuangan oleh Wakil Bupati Batola, H Ma’mun Kaderi, dan rombongan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Wakil Bupati Batola dengan Plh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel. Wakil Bupati Batola, H Ma’mun Kaderi, mengatakan, penyerahan laporan keuangan ini selain ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang juga merupakan wujud komitmen Pemkab Batola dalam hal menuntaskan masalah laporan keuangan dan aset daerahnya.

Sehubungan dengan itu, H Ma’mun Kaderi berharap, dengan adanya laporan keuangan yang sudah dilakukan penyempurnaannya dengan berdasarkan petunjuk dan arahan dari pihak BPK tersebut, pihak BPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap segala kelengkapan. Dan jika sekiranya terdapat kekurangan dan kekeliruan hendaknya bisa dikomunikasikan serta diberikan arahan dan solusi untuk dilakukan perbaikan.

H Ma’mun Kaderi menuturkan bahwa dengan adanya penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan mudah-mudahan segala apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Batola untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa terwujud.

Seperti diketahui, bila suatu lembaga mendapat opini WTP, maka publik berharap institusi tersebut tentunya akan lebih baik dari institusi yang tidak memperoleh WTP.

Sementara itu, Plh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Subekti, mengakui akan komitmen dan kegigihan para aparatur Pemkab Batola dalam melakukan perbaikan laporan keuangan dan aset daerahnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan diwujudkannya dalam bentuk kebulatan tekad yang berisi pernyataan tertulis dalam suatu apel dari masing-masing pimpinan SKPD.

BPK sendiri, menurut Subekti, bekerja dengan profesional dan berpijak pada ketentuan yang telah ditetapkan. Karena itu dalam suatu penilaian bisa saja ada yang tidak sesuai ketentuan sehingga hasilnya juga tidak sesuai yang diharapkan.  Diakui Subekti, memang ada hal-hal yang lebih mengagetkan lagi, seperti dari penilaian malah ada yang justru turun. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi pihaknya. “Ini di mana salahnya ? Apa rekomendasinya yang kurang intensif atau kurangnya komunikasi ?” katanya.

Untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjadi, pihaknya berharapn supaya melakukan komunikasi yang lebih intensif lagi. Jika dalam pemeriksaan terdapat kekeliruan, agar segera melakukan perbaikan dengan segera dan jangan menunda-nunda. Dengan melalui keterjalinan dan komunikasi yang baik, tentunya akan membawa hasil yang lebh baik lagi dan konstruktif. (Tim) majalahfaktaonline.blogspot.com

Wakil Bupati Batola, H Ma’mun Kaderi, saat menyerahkan Laporan Keuangan
Daerah Batola Tahun 2013 ke Plh Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Subekti