Tuesday, May 13, 2014

INFO JATIM : TUNTASKAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI JATIM

Kadri Kusuma
WAKIL Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Kadri Kusuma, mengatakan, salah satu fungsi pengawasan Komisi D bidang pembangunan,  melakukan kunjungan kerja ke UPT Dinas Binamarga Tulungagung. Selain itu juga merupakan agenda peninjauan lapangaan terhadap program kerja UPT. Permasalahan yang disampaikan adalah JLS yang digarap sejak tahun 2002 hingga sekarang belum selesai pengerjaanya. Politisi asal Partai Demokrat tersebut berharap, kendala lamanya program tersebut agar supaya dituntaskan. “Pembangunan proyek ini ada yang jalannya sudah dibuka tapi belum ada aspalnya, sehingga ini mubadzir,” ungkapnya.
Kendala-kendala yang terjadi di daerah nantinya dewan yang mengawal permasalahan itu sampai ke pusat, misalnya beberapa mitra kerja Komisi D seperti Dinas PU Pengairan, ESDM, dapat perhatian dari pusat.
Sementara masalah anggaran JLS dari wilayah Pacitan sampai Banyuwangi belum terpenuhi. Oleh sebab itu Komisi D ingin menuntaskan proyek JLS. “Anggaran pembangunan JLS dari wilayah itu apa ada kesamaan dan perbedaannya. Lamanya program JLS ini sudah lama, sejak tahun 2002,” kata Kadri Kusuma
UPT Dinas Binamarga Tulungagung memiliki tiga wilayah kabupaten yang meliputi Tulungagung, Blitar dan Trenggalek. Diketahui pembangunan jalan JLS (Jalur Lintas Selatan) sejak tahun 2002 masing-masing UPT ada PPK, hal ini diungkapkan oleh Kepala UPT. UPT Tulungagung dan Trenggalek mendapatkan bantuan pendanaan dari APBN dan APBD. Budi, Kepala UPT Binamarga menjelaskan bahwa untuk wilayah Tulungagung serapan anggaran yang masuk sudah mencapai Rp 86,9 miliyar sejak tahun 2012. Untuk tahun 2013 pembangunan jembatan menghabiskan biaya Rp 5,2 miliyar. Sedangkan untuk pembiayaan tanggul area wisata Prigi dan  Popoh, dibiayai dari APBN dengan anggaran sebesar Rp 2,6 miliyar. Lalu untuk wilayah Trenggalek, di tahun 2011-2012 prioritas pembangunan masih pada infrastruktur jembatan jalan, adapun pembangunan pada jembatan Tawing, jembatan Damas yang proses pengerjaannya sekarang belum selesai. “Hingga kini jembatan Tawing sendiri dengan panjang 60 meter sudah selesai dikerjakan. Lalu yang belum jembatan Damas, dan butuh biaya anggaran sebesar Rp 51 miliyar,” katanya. Total serapan anggaran dari keseluruhan wilayah Trenggalek mencapai Rp 226 miliyar. Sedangkan untuk tahun ini dana dari APBD-nya masih tahap proses lelang.
Pada kesempatan yang sama Tjujuk Sunario menanggapi bahwa sejak menjadi anggota dewan sampai akhir jabatan tahun 2014 ini tidak signifikan atas pembangunan JLS itu. Walaupun ketergantungan ke pusat begitu besar, secara garis besar harapan dewan ke depan ada langkah percepatan pembangunan JLS lewat strategi titik-titik pembangunan mana saja yang didahulukan, sehingga tidak terjadi kesalahan secara global.
Kepala UPT menambahkan, kekuatan anggaran yang dimiliki UPT hanya sebesar Rp 30 miliyar. Sedangkan sisa anggaran pembangunan ini butuh anggaran Rp 1-2 triliyun untuk wilayah JLS Pacitan sampai Banyuwangi.
Anggota Komisi D lainnya, Amirin Soejono, menambahkan, program JLS dari tingkat II di daerah, ada berapa luas area yang belum dibebaskan. Jika ada kesulitan dari dinas maka dewan akan menjembatani persoalan itu. Dari pembebasan lahan diketahui masih kurang 22 kilometer, jika ada kendala yang urgen dari UPT maka dewan akan mengawal persoalan ini sampai departamen/pusat. “Jika ini tidak digali dikhawatirkan panitia P2T yang ada di daerah tidak mampu, yang jelas dewan butuh data valid demi mengawal persoalan ini sampai departemen,” ujarnya.
Amirin menanyakan terkait rencana pembebasan lahan untuk proyek JLS, berapa jumlah penduduk yang tinggal di sekitar proyek ? Menurut data dari kabupaten ada 3.000 – 5.000 jiwa. Prioritas pembangunan JLS ini terdiri dari perbaikan jalan serta jembatan.

Selain itu Kadri Kusuma menegaskan, UPT yang menangani JLS perlu melakukan rapat koordinasi ke DPRD Provinsi Jatim untuk memaparkan program pengerjaan. Kemudian Dinas Binamarga dan Balai Besar dapat membuatkan pemetaan anggaran-anggaran yang dibutuhkan UPT, serta membawakan data yang dibutuhkan.  Sehingga Komisi D dapat melakukan rapat intern, untuk kemudian menentukan langkah yang harus diambil. Ketika harus menghadap ke Kementerian PU, maka dewan siap untuk mengawal. Ini adalah salah satu cara untuk mendorong pembangunan JLS agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. “Sebab sejak tahun 2002 pembangunan JLS terkatung-katung, padahal anggaran dari APBN dan APBD begitu besar. Sehingga harapan dewan agar program ini benar-benar menjadi kenyataan dan perekonomian di Jatim semakin baik,” paparnya. (F.835) majalah fakta online

No comments:

Post a Comment