 |
| Kadri Kusuma |
WAKIL Anggota Komisi D DPRD
Provinsi Jatim, Kadri Kusuma, mengatakan, salah satu fungsi pengawasan Komisi D
bidang pembangunan, melakukan kunjungan
kerja ke UPT Dinas Binamarga Tulungagung. Selain itu juga merupakan agenda
peninjauan lapangaan terhadap program kerja UPT. Permasalahan yang disampaikan
adalah JLS yang digarap sejak tahun 2002 hingga sekarang belum selesai
pengerjaanya. Politisi asal Partai Demokrat tersebut berharap, kendala lamanya
program tersebut agar supaya dituntaskan. “Pembangunan proyek ini ada yang jalannya
sudah dibuka tapi belum ada aspalnya, sehingga ini mubadzir,” ungkapnya.
Kendala-kendala
yang terjadi di daerah nantinya dewan yang mengawal permasalahan itu sampai ke
pusat, misalnya beberapa mitra kerja Komisi D seperti Dinas PU Pengairan, ESDM,
dapat perhatian dari pusat.
Sementara masalah anggaran JLS dari wilayah Pacitan
sampai Banyuwangi belum terpenuhi. Oleh sebab itu Komisi D ingin menuntaskan
proyek JLS. “Anggaran pembangunan JLS dari wilayah itu apa ada kesamaan dan
perbedaannya. Lamanya program JLS ini sudah lama, sejak tahun 2002,” kata Kadri
Kusuma
UPT Dinas Binamarga Tulungagung memiliki tiga wilayah
kabupaten yang meliputi Tulungagung, Blitar dan Trenggalek. Diketahui
pembangunan jalan JLS (Jalur Lintas Selatan) sejak tahun 2002 masing-masing UPT
ada PPK, hal ini diungkapkan oleh Kepala UPT. UPT Tulungagung dan Trenggalek
mendapatkan bantuan pendanaan dari APBN dan APBD. Budi, Kepala UPT Binamarga
menjelaskan bahwa untuk wilayah Tulungagung serapan anggaran yang masuk sudah
mencapai Rp 86,9 miliyar sejak tahun 2012. Untuk tahun 2013 pembangunan
jembatan menghabiskan biaya Rp 5,2 miliyar. Sedangkan untuk pembiayaan tanggul
area wisata Prigi dan Popoh, dibiayai dari
APBN dengan anggaran sebesar Rp 2,6 miliyar. Lalu untuk wilayah Trenggalek, di
tahun 2011-2012 prioritas pembangunan masih pada infrastruktur jembatan jalan,
adapun pembangunan pada jembatan Tawing, jembatan Damas yang proses pengerjaannya
sekarang belum selesai. “Hingga kini jembatan Tawing sendiri dengan panjang 60
meter sudah selesai dikerjakan. Lalu yang belum jembatan Damas, dan butuh biaya
anggaran sebesar Rp 51 miliyar,” katanya. Total serapan anggaran dari
keseluruhan wilayah Trenggalek mencapai Rp 226 miliyar. Sedangkan untuk tahun
ini dana dari APBD-nya masih tahap proses lelang.
Pada kesempatan yang sama Tjujuk Sunario menanggapi
bahwa sejak menjadi anggota dewan sampai akhir jabatan tahun 2014 ini tidak
signifikan atas pembangunan JLS itu. Walaupun ketergantungan ke pusat begitu
besar, secara garis besar harapan dewan ke depan ada langkah percepatan
pembangunan JLS lewat strategi titik-titik pembangunan mana saja yang
didahulukan, sehingga tidak terjadi kesalahan secara global.
Kepala UPT menambahkan, kekuatan anggaran yang
dimiliki UPT hanya sebesar Rp 30 miliyar. Sedangkan sisa anggaran pembangunan
ini butuh anggaran Rp 1-2 triliyun untuk wilayah JLS Pacitan sampai Banyuwangi.
Anggota Komisi D lainnya, Amirin Soejono, menambahkan,
program JLS dari tingkat II di daerah, ada berapa luas area yang belum dibebaskan.
Jika ada kesulitan dari dinas maka dewan akan menjembatani persoalan itu. Dari
pembebasan lahan diketahui masih kurang 22 kilometer, jika ada kendala yang
urgen dari UPT maka dewan akan mengawal persoalan ini sampai departamen/pusat. “Jika
ini tidak digali dikhawatirkan panitia P2T yang ada di daerah tidak mampu, yang
jelas dewan butuh data valid demi mengawal persoalan ini sampai departemen,”
ujarnya.
Amirin menanyakan terkait rencana pembebasan lahan
untuk proyek JLS, berapa jumlah penduduk yang tinggal di sekitar proyek ?
Menurut data dari kabupaten ada 3.000 – 5.000 jiwa. Prioritas pembangunan JLS
ini terdiri dari perbaikan jalan serta jembatan.
Selain itu Kadri Kusuma menegaskan, UPT yang menangani
JLS perlu melakukan rapat koordinasi ke DPRD Provinsi Jatim untuk memaparkan
program pengerjaan. Kemudian Dinas Binamarga dan Balai Besar dapat membuatkan
pemetaan anggaran-anggaran yang dibutuhkan UPT, serta membawakan data yang
dibutuhkan. Sehingga Komisi D dapat
melakukan rapat intern, untuk kemudian menentukan langkah yang harus diambil.
Ketika harus menghadap ke Kementerian PU, maka dewan siap untuk mengawal. Ini
adalah salah satu cara untuk mendorong pembangunan JLS agar mendapatkan
perhatian lebih dari pemerintah. “Sebab sejak tahun 2002 pembangunan JLS
terkatung-katung, padahal anggaran dari APBN dan APBD begitu besar. Sehingga
harapan dewan agar program ini benar-benar menjadi kenyataan dan perekonomian
di Jatim semakin baik,” paparnya. (F.835) majalah fakta online
No comments:
Post a Comment