LINTAS SUMSEL : PROYEK JALAN AMBURADUL TIAP TAHUN DIANGGARKAN PU BINA MARGA

KEJAKSAAN Tinggi  Sumatera Selatan diminta proaktif terhadap laporan masyarakat, karena mereka tidak percaya lagi terhadap aparat penegak hukum di Kabupaten Musi Banyuasin. Soalnya, tidak satu pun laporan masyarakat ditanggapi dan dinaikkan ke permukaan. “Untuk itulah kami berulang-ulang membuat pengaduan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel dengan harapan penegakan hukum bisa dilakukan terhadap adanya dugaan para pelaku korupsi di Muba seperti yang kami laporkan ini yaitu adanya dugaan mark up dan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) dalam proyek peningkatan jalan di Sukarami, Simpang Saut Selabu, Tanah Abang, Bukit Sejahtera dan 2 buah jembatan beton di Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, tahun anggaran 2012 yang menggunakan dana APBD Muba sebesar Rp 17,9 milyar dan untuk tahun 2013 kembali dianggarkan sebesar Rp 5.919.500.000. Sehingga anggaran proyek tersebut pada dua tahun anggaran mencapai Rp 23.819.500.000.”

Setelah diadakan investigasi di lapangan, menurut Anas SH, dalam suratnya kepada Kejati Sumsel dengan nomor 199/Gaki/P/SS/II/2014 yang dikerjakan hanya itu-itu saja. Sekarang jalan tersebut dalam keadaan hancur, jadi apa saja yang dikerjakan dengan anggaran milyaran rupiah tersebut ? Apalagi yang di Selabu Saut dengan cor beton tahun 2012, keadaannya sangat memprihatinkan. Begitu pula pada tahun 2013, peningkatan dengan aspal hotmix hanya dikerjakan beberapa puluh meter saja. Selebihnya hanya tambal sulam dan yang lainnya hancur. Sedangkan pemerintah kabupaten telah menganggarkan puluhan milyar rupiah. Tidak tanggung-tanggung 2 tahun anggaran dikucurkan. “Ini ada dugaan terlalu banyak mark up dan kongkalikongnya antara pejabat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan kontraktornya,” ujar Anas dalam surat pengaduannya.

Selanjutnya dikatakan Anas kepada Raito Ali dari FAKTA di kantornya bahwa ia meminta kepada Bupati Musi Banyuasin, Ir H Fahri, untuk sekali-sekali turun ke lapangan, jangan ABS (Asal Bapak Senang). Soalnya, pernah tempo hari Bupati Fahri mengatakan kepada para awak media dan LSM bahwa jalan daerah Simpang Selabu Saut dan sekitarnya dalam keadaan bagus dan mulus. Hal tersebut sangat bertentangan dengan keadaan di lapangan. “Coba sekarang lihat dan turun ke lapangan, lihat apa yang dikerjakan kontraktor dan pejabat PUBM ? Memang, jalan tersebut sangat sulit dijangkau apalagi sekarang dalam keadaan hancur karena pengerjaannya asal-asalan dan tidak ada yang mengontrolnya. Sedangkan kami hanya sebagai alat kontrol sosial, laporannya pun sangat jarang digubris,” ujar Anas jengkel.

Sedangkan menurut masyarakat Desa Saut, Karnadi, yang juga mantan calon Kepala Desa Saut yang mendapat dukungan masyarakat tapi kalah dalam pilkades, kepada FAKTA,“Jangankan masalah jalan, masalah pemilihan kepala desa saja yang telah dengan nyata adanya penggelembungan suara dan money politics yang dilakukan Indaman yang kami laporkan kepada Bupati dan aparat penegak hukum di Mubam, tidak pernah digubris. Apalagi masalah jalan yang sangat jauh untuk dikontrol oleh pejabat Muba. Belum lagi masalah PDAM yang sampai saat ini airnya tidak kunjung keluar, sedangkan pipanya hanya sampai di Desa Simpang Saut, bagaimana airnya mau keluar ? Itu pun kabarnya pipa tersebut untuk di Desa Sungai Lilin dipindahkan ke mari,” ujar Karnadi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Muba, Ir H Suhaimi, ketika dikonfirmasi FAKTA, tidak pernah ada di tempat. Entah kapan ia ada di kantornya. Sedangkan menurut salah satu PPTK yang tidak mau disebutkan namanya,”Coba nanti saya hubungkan kepada PPK yang memegang proyek tersebut, sekarang beliau lagi sakit, tunggulah sampai beliau sembuh”. Namun setelah satu minggu kembali dihubungi melalui telepon dan SMS, apakah pejabat yang dimaksud sudah sembuh atau belum, sampai berita ini dikirim ke redaksi, sang pejabat tidak membalas. (F.601) majalah fakta online

Jalan yang hancur di Bukit Selabu Simpang Saut