SURABAYA RAYA : WALIKOTA SURABAYA JANJI AKAN BERDAYAKAN MASYARAKAT DI DOLLY MENJADI LEBIH BAIK LAGI

MENGAKU tak main-main dan tak tanggung-tanggung dalam menangani penutupan lokalisasi Dolly, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, berjanji akan memberdayakan penghuni lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu. Janji Risma ini diutarakannya di hadapan anggota Komnas HAM yang datang untuk menanyakan skenario penutupan Dolly dan Jarak.

"Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Mereka akan kita berdayakan lebih baik. Saat ini ada dari mereka yang kita rekrut menjadi Satpol PP, ada juga yang kita bantu usaha sesuai keahlian mereka," kata Risma di Balai Kota saat menggelar dialog dengan anggota Komnas HAM, Jumat (13/6).

Risma mengaku tak akan ingkar janji pasca penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, pada 18 Juni 2014. Perempuan nomor satu di Kota Pahlawan yang dijuluki Singa Betina itu akan tetap memperhatikan dan mensejahterakan warganya yang berada di sekitar lokalisasi, termasuk pekerja seks komersial (PSK) beserta mucikarinya.

Gelar dialog tersebut juga dihadiri jajaran SKPD, warga Dolly dan Jarak, serta warga eks lokalisasi yang sudah ditutup (Tambak Asri, Dupak Bangunsari, Sememi dan Klakah Rejo). Selain itu tokoh Ikatan Dai Area Lokalisasi (IDIAL) Jawa Timur, K H Choiron Syueb, juga datang. "Memang, awalnya, kami ini kan punya lima lokalisasi, empat sudah ditutup, yang terakhir Dolly. Data kami, ada kasus trafficking yang kami temukan tahun 2012 lalu. Kemudian kami menggelar razia di diskotek dan kafe-kafe yang sasarannya anak-anak. Itu awalnya saya juga sosialisasi ke sekolah-sekolah," papar Risma.

"Ternyata anak-anak ini punya masalah. Anda kalau tahu pasti prihatin mendengar sendiri kondisi anak-anak yang ada di sana (lokalisasi). Mereka ini ingin belajar tapi ndak bisa, mereka dilarang karena disuruh meladeni tamu. Mereka dicegah. Kami punya data. Di kafe-kafe, anak-anak yang terjaring razia, mereka dalam kondisi mabuk, itu kita temukan tahun 2010. Mereka ini punya masalah yang sumbernya dari lokalisasi," sambung Risma, yang disambut tepuk tangan warga lokalisasi yang hadir.

Walikota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kembali berjanji, kalau lokalisasi tidak hanya ditutup atau dialihfungsikan, namun juga akan disertai dengan solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Yang kita perhatikan adalah anak-anak. Kami tidak akan lari dari tanggung jawab, kami akan salurkan (bantuan usaha) mereka agar mandiri. Kami tidak bisa lepas dari masa depan anak-anak. Mereka itu anak-anak saya juga. Anak-anak tidak bisa lepas dari lingkungannya. Saya mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak, pada warga Surabaya dan tanggung jawab di hadapan Tuhan," jelasnya.

Walikota kelahiran Kediri ini juga berharap, para mantan PSK dan mucikari nanti, setelah lokalisasi ditutup, tidak perlu lagi menutup wajah mereka dengan cadar saat berhadapan dengan masyarakat. "Tapi mereka bisa berjalan dengan rasa bangga, karena berhasil secara ekonomi di bidang usaha yang halal," tandas dia.

Sementara itu, salah satu anggota Komnas HAM, Dianto Bahriadi, mengatakan, kalau pihaknya akan berada di Surabaya hingga Sabtu besok untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, dalam tempo satu minggu akan mengeluarkan rekomendasi hasil temuannya di lapangan.

"Saya kira kita dalam posisi yang sama, yaitu melindungi anak-anak. Kami Komnas HAM sangat menghargai upaya melindungi anak-anak itu, juga upaya mencegah perdagangan anak-anak, prostitusi anak-anak. Kami tidak menyalahkan atau menegur Pemkot Surabaya, karena kita belum ke arah sana. Kita ke Surabaya untuk mempelajari banyak hal. Apa skenario penutupan dari Pemkot Surabaya ? Yang terpenting hak-hak asasi mereka tidak hilang," ucap Dianto.

"Dan, dalam seminggu, kami akan merekomendasi data hasil investigasi kami, dan akan menfasilitasi komunikasi dengan warga," tandas dia. (F.809) majalah fakta online

Walikota Surabaya,Tri Rismaharini