“BANYAK KASUS KORUPSI DI BULUKUMBA JALAN DI TEMPAT”

ALIANSI Masyarakat Penegak Demokrasi (AMPD) menyoroti kinerja aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bulukumba yang dianggap tidak serius dalam menuntaskan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Bulukumba.

Hingga menjelang akhir tahun 2013, beberapa kasus dugaan korupsi di Bulukuba dinilai jalan di tempat, termasuk beberapa kasus korupsi yang ditangani sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Dicontohkan, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Bulukumba sebesar Rp 15 miliar yang ditangani penyidik kepolisian dan beberapa kasus dugaan korupsi lainnya. “Itu membuktikan bahwa institusi penegak hukum di Bulukumba tidak professional, sekedar mengejar poin saja, penegakan hukumnya tidak serius tetapi hanya pencitraan,” kata Musafir kepada FAKTA, Kamis (5/12).

Musafir berharap sejumlah kasus korupsi di Bulukumba segera memiliki kejelasan hukum. Termasuk kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan bermotor bagi penyuluh pertanian yang menjerat adik Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, yakni Rusdianto Hasan, yang menjadi buron kepolisian dan belum mampu ditemukan aparat kepolisian hingga sekarang.

Menurut AMPD Bulukumba, kasus-kasus dugaan korupsi yang tidak jelas penanganan hukumnya tersebut antara lain pengadaan Alkes Dinas Kesehatan dengan anggaran tahun 2011 sebesar Rp 15 miliar ditangani kepolisian Bulukumba. Pengadaan kendaraan bermotor bagi penyuluh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bulukumba dengan anggaran tahun 2012 sebesar Rp 791 juta sebanyak 30 unit kendaraan bermotor ditangani kepolisian dan kejaksaan Bulukumba. Pengadaan 2 unit kapal nelayan pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan anggaran APBN tahun 2012 senilai Rp 2,6 miliar. (F.566)R.26