MAKASSAR RAYA :WAKIL JAKSA AGUNG MINTA KEPALA DAERAH KOMIT BERANTAS KORUPSI

WAKIL Jaksa Agung RI, Andhi Nirwanto, minta kepada seluruh Kepala Daerah di Pulau Sulawesi berkomitmen memberantas korupsi tanpa takut berhadapan dengan hukum. Sebab, menurutnya, sekarang ini kalangan birokrasi terutama pejabat pembuat komitmen sebuah proyek khawatir terjerat hukum. Hukum sudah dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. “Hal ini tidak boleh dibiarkan,” kata Wakil Jaksa Agung, Andhi Nirwanto, dalam rapat kordinasi regional se-Sulawesi di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan di Makasssar.

Menurut Andhi, sistem pengawasan selama ini sudah berjalan. Kejaksaan, Kepolisian, BPKP serta Inspektorat telah melaksanakan tugasnya dengan baik namun pengelolaan anggaran harus tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian korupsi bisa dicegah.

Tampil sebagai pembicara dalam rakor tersebut di antaranya Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Anton Bachrul Alam, serta Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BNI), Maroef Sjamsoeddin.

Acara itu merupakan tidak lanjut dari kegiatan berskala nasional yang sebelumnya diselenggarakan Kejaksaan Agung pada 15 Januari lalu. Sebanyak Enam Strategi dicetuskan saat itu, yakni langkah pencegahan, tindakan harmonisasi peraturan perundangan, kerja sama internasional, penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan dan budaya anti korupsi serta mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi.

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, yang juga Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia mengatakan, pemerintah tanpa KKN akan menciptakan keadaan yang lebih baik, namun lembaga-lembaga penegak hukum harus bisa menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparat pemerintah di daerah. “Sebab ratusan pejabat pemerintah yang terjerat hukum itu karena menyalahi sistem atau prosesnya yang keliru,” ucapnya.

           Dalam acara itu juga ditandatangai nota kesepahaman antara Gubernur seluruh Pulau Sulawesi dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan. MoU tersebut berkaitan dengan kerja sama dengan BPKP yang akan memberikan pendampingan pengembangan capacity building sumber daya manusia di masing-masing pemerintah daerah. Kerja sama ini diharapkan bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih sehingga meningkatkan opini atas hasil audit BPKP pada 2014. (Tim)R.26