SURABAYA RAYA : GEDUNG DPRD KOTA SURABAYA SERING KOSONG

Kursi para anggota DPRD Kota Surabaya yang kosong-melompong

KOMITMEN untuk tidak meninggalkan gedung DPRD Kota Surabaya dilanggar ! Ketua DPRD Kota Surabaya, M Machmud, mengatakan, komitmen yang telah dibuat tersebut merupakan niat bersama DPRD untuk perbaikan citra di mata rakyat. Karena selama ini dirasakan citra DPRD Surabaya sempat jatuh akibat kebijakan yang dinilai kurang tepat oleh warga. Ini terjadi ketika anggota DPRD melakukan tugas kunjungan kerja, gedung DPRD dalam kondisi kosong. "Ini yang tidak boleh terjadi lagi dalam upaya perbaikan citra bersama," tutur Machmud.

Kosongnya gedung DPRD Surabaya disesalkan Ketua DPRD Surabaya, M Machmud. Pasalnya, sesuai komitmen yang telah dibuat disebutkan gedung DPRD tidak boleh kosong dari anggota. "Kalau betul kondisi gedung DPRD kosong dari anggota maka kami akan pertanyakan komitmen yang telah dibuat," katanya, Rabu (3/7).

Dijelaskan Machmud, sebetulnya dalam komitmen itu telah disepakati kalau ada dua komisi yang sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah maka dua komisi lainnya harus ada di gedung DPRD. Hal ini dimaksudkan agar ada anggota DPRD yang selalu siap menerima pengaduan warga maupun menerima pengunjuk rasa. Dengan demikian warga tidak dibuat kecewa karena tidak ditemui anggota DPRD. "Itu yang kami maksudkan agar gedung DPRD tidak kosong dari anggota," ucap Machmud.

Seperti diketahui, hampir setiap minggu gedung DPRD Surabaya nampak kosong-melompong, karena hampir seluruh anggotanya secara serentak tak ada di kantornya dengan sejumlah alasan peningkatan kinerja kedewanan. Ironisnya, sejumlah masyarakat yang hendak menuangkan aspirasi, harus gigit jari lantaran tidak mendapatkan pelayanan dengan baik dari para wakilnya tersebut.

Alih-alih menepati janjinya untuk mentranformasi sistem kinerja DPRD, Ketua DPRD Surabaya, Machmud, justru menghindar dari tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawal gedung DPRD Surabaya tetap beroperasi setiap harinya untuk masyarakat. Setidaknya terdapat 3 keluhan masyarakat yang tidak terakomodir dengan baik di hari ini (5/3). Yaitu, mulai dari aspirasi pekerja tambak Osowilangon, pendeletan sekolah swasta, hingga aspirasi warga rusun yang tidak terakomodir dengan maksimal.

Saat dikonfirmasi, sejumlah komisi malah pelesiran ke luar Kota Surabaya, dengan dalih kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta. Hanya Sekretaris Fraksi PDIP, Baktiono, saja yang berada di ruangannya. Ia menilai kinerja anggota dewan tidak lebih baik dengan yang dulu. Bahkan janjinya pun jauh dari kinerjanya sebagai anggota DPRD Surabaya. Dipastikan 38 raperda dalam program legislatif 2014 dipastikan tidak selesai pada tahun ini, karena yang dibahas hanya beberapa saja.

“Gedung DPRD Kota ini seharusnya tidak boleh kosong, karena ini adalah rumah rakyat yang tujuannya untuk melayani masyarakat. Komisi D ini juga sering mendapatkan keluhan,” ujar Baktiono.

Sementara itu, Supari, salah satu warga Surabaya yang hendak mengadukan aspirasinya, pun harus ditunda pada waktu yang belum ditentukan. Seharusnya dirinya diakomodir oleh Komisi C namun hanya ditemui oleh Baktiono dan hanya menyampaikan keluhannya saja kepada Komisi C sesuai pada bidangnya yakni pembangunan dan pemerintahan. “Teman-teman sudah datang jauh-jauh ke sini tapi di sini malah tidak ada orang. Sekarang yang penting kami ditemui oleh siapa pun tidak apa-apa, nanti bisa disampaikan ke bagiannya,” ujar Supari saat mengadu ke DPRD Surabaya.

Ketua DPRD Surabaya, Machmud, berjanji akan memaksimalkan kinerja kedewanan hingga pada akhir jabatannya di 2014 selesai. Seperti pengaturan formasi jam kerja kedewanan, jadwal piket, pengisian formasi badan kelengkapan dan sejumlah perubahan kepemimpinan yang bernuansa kolektif kolegial. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online