Menurut Mahfud MD, kedua pasangan calon peserta pemilihan presiden
sama-sama melakukan kecurangan
KETUA KPU, Husni Kamil Manik, menyatakan calon
presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla sebagai pemenang
Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen.
Adapun
jumlah total perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 capres Prabowo
Subianto memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen, sedangkan pasangan
nomor urut 2 capres Joko Widodo memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen
dari total suara sah 133.574.277.
Ketua
KPU memastikan semua saksi menerima dan Bawaslu pun tidak mempermasalahkan penetapan
KPU tersebut.
Adapun
saksi dari pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa tidak
hadir dalam penetapan hasil Pilpres 2014 ini. Sementara pasangan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla hadir dalam penetapan itu. Ketua KPU kemudian membacakan keputusan
KPU terkait rekapitulasi pemungutan suara Pilpres 2014. "Rapat pleno
terbuka KPU pilpres dinyatakan ditutup, selanjutnya kami akan memulai rapat
pleno penetapan capres dan cawapres terpilih," kata Husni Kamil Manik.
Calon
presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak pelaksanaan pemilu presiden 2014.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di posko pemenangannya di Rumah Polonia,
Jakarta Timur. Ketika menyampaikan pidato tersebut, Prabowo didampingi sejumlah
partai koalisi, di antaranya Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, dan Ketua Umum
Golkar, Aburizal Bakrie. Adapun calon wakil presiden Hatta Rajasa tak tampak.
Berikut
ini isi lengkap pidato Prabowo Subianto :
PERNYATAAN PRABOWO SUBIANTO
22 JULI 2014
Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak
perlu berjuang di bidang politik.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari
demokrasi adalah pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur,
yang bersih dan yang adil.
Kalau ada yang mencoblos puluhan, ratusan
surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak
pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang
direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU.
Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil
sikap sebagai berikut:
1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh
KPU bermasalah.
Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak peraturan
main
yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.
3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan
oleh penyelenggara
dan
pihak asing.
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap
keberatan harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.
5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk
mempengaruhi hasil pemilu presiden.
Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan
menggunakan hak konstitusional kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat
hukum. Oleh karena itu kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang
telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang
dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat.
Bagi setiap rakyat Indonesia yang telah
memilih kami, kami minta untuk tetap tenang. Yakinlah kami tidak akan
membiarkan hak demokrasi diciderai.
Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang
sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.
Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta
semua pendukung kami untuk selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas
landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan
kekerasan apa pun.
Calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019
Nomor Urut 1
H. Prabowo Subianto
Menanggapi
pernyataan Prabowo Subianto yang menolak hasil rekapitulasi pilpres, Jokowi
mengatakan bahwa capres nomor urut satu itu merupakan seorang negarawan.
"Saya yakin Pak Prabowo adalah negarawan yang menempatkan kepentingan
bangsa dan negara di atas segala-galanya," katanya di Waduk Pluit, Selasa,
22 Juli 2014.
 |
| Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menyalami Jokowi pasca-pengumuman pemenang
Pilpres 2014 di Kantor KPU, Selasa (22/7/2014) |
Sedangkan
Calon Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla, menyayangkan sikap Calon Presiden
Prabowo Subianto yang menarik diri dalam pemilu presiden 2014. Ia menganggap
sikap Prabowo itu tidak sesuai dengan pernyataannya selama ini yang akan
menerima hasil perhelatan demokrasi tersebut.
"Kami
sayangkan karena Pak Prabowo selalu mengatakan siap kalah dan siap menang.
Makanya kami berbesar hati," kata JK saat menggelar jumpa pers di
kediamannya, Jalan Brawijaya 6 Jakarta Selatan, Selasa, 22 Juli 2014.
Namun
JK menghargai sikap Prabowo karena menganggap itu adalah hak calon presiden
nomor urut satu tersebut. Yang pasti, Kalla melanjutkan, proses pemilihan
presiden tetap berlanjut karena sudah melalui tahap pencoblosan. "Apa pun
yang terjadi, pemilu presiden tetap legitimed," ujarnya.
 |
| Prabowo Subianto saat membacakan pernyataan sikapnya menolak hasil Pilpres 2014 |
JK
menolak menanggapi lebih jauh tudingan Prabowo tentang maraknya kecurangan.
Namun dia menganggap tudingan Prabowo bahwa KPU tak menjalankan rekomendasi
Badan Pengawas Pemilu keliru. "Bawaslu kan sudah mengatakan tidak pernah
mengeluarkan rekomendasi mengulang pencoblosan," katanya.
Mantan
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menolak memberi penilaian terhadap sikap
Prabowo. Ia menyerahkan penuh penilaian tersebut kepada masyarakat.
"Tetapi kami menghargai pernyataan beliau bahwa tidak boleh ada
kekerasan," kata JK.
JK
menambahkan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Joko Widodo ihwal sikap Prabowo
tersebut. Mereka berdua sepakat akan tetap mengawal proses penghitungan suara
hingga penetapan dari KPU. "Karena kami menilai hal itu tidak memberi efek
apa pun."
Sementara
itu Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa, Mahfud MD, mengatakan kedua pasangan calon peserta pemilihan presiden
sama-sama melakukan kecurangan.
"Sama-sama
ada curanglah jika Anda bisa menyebut di suatu tempat itu Prabowo yang curang
di tempat lain Jokowi yang curang," kata Mahfud saat ditemui di Bandara
Juanda, Kamis dinihari, 17 Juli 2014.
Menurut
Mahfud MD yang mantan Ketua MK, hal tersebut adalah suatu hal yang biasa
terjadi pada saat pilpres seperti saat ini. Akan tetapi, dia mengaku bahwa
tindak-tindak kecurangan seperti itu bukan merupakan kebijakan tim kampanye.
"Itu karena pendukung-pendukung di bawah saja yang kreatif. Sama-sama ada,
kan," katanya.
Jika
ada yang bilang Prabowo-Hatta dapat suara 100 persen di Bangkalan dan Sampang,
kata Mahfud, sebetulnya hal tersebut juga terjadi di Bali dan Papua. "Di
Papua, lima kecamatan, suara Prabowo dapat nol, sama saja," katanya.
Karena
itu, Mahfud menegaskan sekali lagi bahwa kedua belah pihak sama-sama melakukan
kecurangan. Hanya, nanti dilihat bagaimana kecurangan tersebut berpengaruh
signifikan terhadap perolehan suara.
Dan,
dalam pengumuman hari Rabu (23/7), seorang juru bicara Prabowo mengatakan bahwa
bekas komandan pasukan elit TNI AD itu akan menggugat hasil pilpres ke Mahkamah
Konstitusi (MK). “Kami sedang dalam proses mempersiapkan gugatan kami ke
Mahkamah Konstitusi,” kata juru bicara Prabowo, Tantowi Yahya.
Adik laki-laki Prabowo, Hashim Djojohadikusumo,
pengusaha kaya yang selama ini mendanai kampanye Prabowo, menambahkan: ”Kami
mencari keadilan, kami mengharapkan keadilan”.
Ia
juga mendesak para pemimpin negara asing agar tidak memberi selamat kepada
Jokowi, karena ”proses hukum belum berakhir”. Menteri Luar Negeri Amerika
Serikat, John Kerry, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dan Perdana
Menteri Singapura, Lee Hsien Long, termasuk di antaranya yang telah memberikan
selamat kepada Jokowi. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama,
disebut-sebut juga telah memberikan selamat kepada Jokowi melalui Presiden SBY.
Juru
bicara tim kampanye Jokowi yakni Anies Baswedan, yakin MK tidak akan menerima
gugatan Prabowo-Hatta tersebut. “Mahkamah Konstitusi selalu selektif dalam
menerima kasus,” kata dia. ”Hanya kasus-kasus yang bermanfaat dan punya
kemungkinan untuk mengubah hasil yang akan diterima.“
Sementara
itu, para ahli percaya meski kesempatan untuk menang dalam gugatan hasil pemilu
ini kecil, namun langkah Prabowo ini akan memperpanjang ketidakpastian selama
beberapa beberapa pekan ke depan.
Ada
sejumlah kekhawatiran tentang ketidakberpihakan MK setelah bekas hakim ketuanya
divonis penjara seumur hidup bulan lalu karena menerima sogokan sebagai imbalan
memenangkan kandidat dalam pemilihan kepala daerah.
Namun,
para analis percaya MK akan berusaha mati-matian tampil bersih setelah skandal
itu, dan besarnya kemenangan Jokowi – ia menang dengan selisih sekitar 8,4 juta
suara – akan membuat gugatan Prabowo itu gagal.
“MK
kelihatannya tidak akan bisa menggeser suara sebesar itu dari satu kandidat ke
kandidat lainnya,” kata Yohanes Sulaiman, seorang analis dari Universitas
Pertahanan Indonesia.
“Tapi
saya tidak berpikir Prabowo ke pengadilan menuntut dirinya dinyatakan sebagai
pemenang. Saya pikir ia akan menunjukkan bukti-bukti kecurangan dan pengadilan
kemudian akan menyerukan pemilihan ulang,” kata Sulaiman.
Tapi
bagaimanapun, tambah dia, ini kelihatannya tidak mungkin terjadi karena KPU
telah bekerja sangat transparan.
Analis
independen itu mengatakan memang ada beberapa kecurangan dalam pemilu, namun
secara umum pemilihan berlangsung bebas dan adil.
Jokowi sendiri telah menyerukan
rakyat Indonesia untuk bersatu setelah masa kampanye pahit yang tercatat paling
kotor dan membelah opini publik dalam sejarah era reformasi. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online
No comments:
Post a Comment