KAPOLDA Sulselbar berjanji
untuk tetap melakukan evaluasi kinerja Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres
Mamuju yang dinilai lamban dalam menangani kasus narkoba yang diduga melibatkan
Wakil Ketua DPRD Mamuju, SSD.
Hal itu
disampaikan pihak Polda usai menerima aksi unjuk rasa elemen mahasiswa Lembaga
Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) HMI Cabang Makassar yang dipimpin oleh Habibi
sebagai kordinator lapangan sekaligus Ketua LKBH HMI Fakultas Hukum UMI di
Mapolda Sulselbar. Pengunjuk rasa diterima oleh sejumlah pejabat Polda Sulselbar
di antaranya AKBP Muh Arifin selaku Kepala SPKT Polda Sulselbar.
Pejabat Polda Sulselbar akan segera ke Polres Mamuju untuk
mengklarifikasi kebenaran kasus tersebut serta mengevaluasi Kasat Narkoba
Polres Mamuju. “Tindakan para mahasiswa untuk melakukan social control terhadap
kinerja kepolisian itu sangat dihargai,” kata Arifin kepada wartawan.
Para mahasiswa
juga mendesak Kapolda Sulselbar dan BNN untuk bekerja sama mengambil alih penanganan
kasus narkoba yang diduga melibatkan anak Bupati Mamuju melalui hasil tes urine
dan rambut. Mereka juga meminta agar penanganan kasus narkoba yang melibatkan SSD
yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju itu dilakukan secara
transparan.
Mereka juga mendesak Kapolda Sulselbar untuk mencopot Kapolres Mamuju serta
mengharapkan semua pihak agar bersama-sama mengawal kasus tersebut sesuai
dengan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2011 Tentang Indonesia Bebas Narkoba.
Kasus narkoba di Kabupatem Mamuju memang tak
kunjung habis, bahkan diduga melibatkan petinggi DPRD Mamuju dan anak Bupati Mamuju.
Hingga mahasiswa dan masyarakat minta Polda dan BNN melakukan proses hukum
secara transparan serta menghukum semua pelaku yang terlibat narkoba tanpa
terkecuali. Karena ada kesan pengistimewaan dan pilih kasih dalam
penanganan kasus narkoba di Mamuju. (Tim)majalah fakta online |
| Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Burhanuddin Andi |
No comments:
Post a Comment