DRESTA BALI

Jelang Munaslub, Golkar Bali Kembali Terbelah

Dewa Made Widiasa Nida

PERBEDAAN sikap dua kubu Partai Golkar di Provinsi Bali kembali menyeruak menjelang perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan digelar beberapa bulan mendatang.

Penyebabnya adalah soal siapa yang sah menjadi peserta Munaslub. Meski hasil rapat pleno DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Sabtu (20/2), memutuskan bahwa peserta Munaslub Partai Golkar adalah para perwakilan ketua dan sekretaris DPD I dan DPD II Partai Golkar hasil Munas Riau se-Indonesia. Namun, di internal Partai Golkar Provinsi Bali ada perbedaan dalam menafsirkan keputusan tersebut.

Kader Golkar asal Klungkung, Dewa Made Widiasa Nida, mengakui bahwa peserta Munaslub adalah para pengurus DPD I dan DPD II hasil Munas Riau se-Indonesia. Hanya saja, untuk peserta Munaslub yang mewakili DPD I dan DPD II Partai Golkar di Provinsi Bali, loyalis Agung Laksono ini berpandangan lain. Menurut dia, pengurus DPD I Golkar Bali yang baru saja dilantik Aburizal Bakrie pada 14 Februari lalu tak bisa menjadi peserta Munaslub. 

"Para peserta adalah ketua dan sekretaris DPD I dan DPD II hasil Munas Riau. Bukan pengurus yang dilantik hasil Musda Sanur lalu. Itu adalah kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali, dan kami tidak pernah mengakuinya. Walaupun yang melantik adalah langsung ketua umum Aburizal Bakrie yang notabene ketua umum hasil Munas Riau dan Bali. Jadi, kalau mengacu pada Riau, maka untuk di Bali, ketuanya Pak Sudikerta dan sekretarisnya Bu Sriwigunawati, bukan Pak Nyoman Sugawa Korry. Pak Sugawa Korry dalam hal ini memiliki kapasitas sebagai Ketua DPD II Golkar Buleleng," tegas Dewa Nida belum lama ini.

Ia melanjutkan, pada Munaslub mendatang dirinya hadir sebagai peserta dalam kapasitas sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Klungkung, bukan sebagai Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Bali hasil Munas Ancol. Dewa Nida sebelumnya telah dipecat dari jabatannya karena mendukung Munas Ancol. 

"Jadi, dengan begitu sangat jelas, bukan nanti aturannya peserta hasil Munas Riau tapi yang datang peserta hasil Munas Bali atau Munas Ancol. Kalau itu terjadi, maka induknya kambing anaknya itik. Ini akan jadi aneh," katanya. 

Dewa Nida menghimbau semua pihak menghormati hasil keputusan rapat dan tidak menggunakan aturan main sendiri. "Tujuan perpanjangan Munas Riau oleh Menkumham sendiri adalah untuk mempersiapkan Munas dan menyelenggarakan Munas, dan bukan untuk menyalahgunakan SK perpanjangan itu dengan menjabarkan SK sesuai kehendak sendiri-sendiri," tegasnya.

Ia menambahkan, dengan tetap mengacu pada aturan itu, Munaslub pasti akan berjalan kondusif dan demokratis.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, menegaskan, peserta Munaslub adalah perwakilan pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Bali hasil Musda Golkar Bali yang beberapa pekan lalu telah dilantik langsung oleh Aburizal Bakrie. 

"Kepengurusan Riau itu adalah yang kemarin (14 Februari 2016) dilantik. Jadi, mereka yang nantinya sah mengikuti karena yang melantik langsung adalah Pak ARB selaku Ketum dan Pak Idrus Marham selaku Sekjen," katanya.

Sugawa Korry tak sependapat jika pengurus DPD I Golkar Bali yang baru dilantik itu disebut sebagai pengurus hasil Musda yang mengacu pada Munas Bali. "Kami sudah tidak lagi mengenal Munas Bali maupun Munas Ancol, sehingga Musda kemarin adalah produk Munas Riau dan dilantik oleh ketum hasil Munas Riau, dan itu sudah diakui," tegasnya.

Sugawa Korry melanjutkan, jika masih ada pihak-pihak yang merasa kecewa karena tidak diakomodir dalam kepengurusan,  persoalan itu akan dibahas usai Munaslub. "Sekali lagi kalau ada yang masih merasa belum terakomodir, maka nanti selesai Munaslub akan kami carikan waktu untuk bertemu dan membahas rekonsiliasi. Kami sendiri sampai sekarang belum menerima seperti apa mekanisme rekonsiliasi dari DPP," ujarnya. 

Karena itu, agar tidak lagi memicu polemik, Sugawa Korry menghimbau semua pihak untuk sama-sama bersabar. "Kami menghimbau kawan-kawan untuk bersabar dan berhenti dulu. Jangan memicu polemik, dan kalaupun soal rekonsiliasi, mari sama-sama untuk merujuk pada mekanisme dari DPP," pungkas Sugawa Korry. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online