ADVETORIAL BADUNG

Bupati Badung Sampaikan LKPJ 2015

Entas Kemiskinan Dialokasikan Rp 65 M Lebih

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyerahkan Ranperda kepada
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, seusai menyampaikan LKPJ
Bupati Badung tahun 2015 di Gedung DPRD Badung, Selasa (22/3)

BUPATI Badung, Nyoman Giri Prasta, Selasa (22/3) menyampaikan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungan jawab (LKPJ) Bupati Badung tahun 2015. Pidato tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Badung yang dipimpin Ketua DPRD, Putu Parwata, serta dua wakilnya masing-masing Nyoman Karyana dan Made Sunartha bersama puluhan anggota.

Selain Bupati dan Wabup Ketut Suiasa, rapat paripurna tersebut juga dihadiri Sekkab Badung, Kompyang R Swandika, dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Badung. Hadir juga staf ahli DPRD, staf ahli fraksi serta undangan lainnya.

Pada rapat paripurna tersebut, Bupati Giri Prasta juga memberikan penjelasan terhadap tiga ranperda yakni Ranperda Tentang Perubahan Perda No.10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ranperda Pencabutan Perda No.13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, serta Ranperda Tentang Perubahan Perda No.20 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Dalam pidatonya, Bupati Giri Prasta menyebutkan sejumlah program strategis sebagai penjabaran prioritas pembangunan daerah. Setidaknya ada 9 program yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan dan perluasan akses layanan kesehatan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan peningkatan kecakapan hidup.

Program lainnya, tutur Bupati Giri Prasta, berupa peningkatan tata kelola birokrasi, penegakan hukum dan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan kebencanaan serta keamanan, serta peningkatan mutu infrastruktur wilayah dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tiga program berikutnya adalah revitalisasi usaha ekonomi kreatif skala mikro, kecil dan menengah, peningkatan produktivitas, kualitas dan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas, pengembangan kepariwisataan berkualitas dan pelestarian budaya Bali.

Rp 65 Miliar Lebih

Khusus di sektor pengentasan kemiskinan, Pemkab Badung pada 2015 menggelontorkan dana sedikitnya Rp 65,3 miliar. Dana ini, ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, digunakan untuk sektor kesehatan Rp 43,9 miliar (JKBM dan JKKB Manguwaras), Rp 12 miliar untuk peningkatan kualitas rumah sehat bagi 600 rumah tangga sasaran (RTS), Rp 2,4 miliar untuk bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi 600 RTS, Rp 7 miliar untuk beasiswa miskin/berprestasi terhadap anak usia sekolah SD hingga perguruan tinggi dari keluarga miskin. Dana lainnya digunakan untuk program strategis lainnya.

Secara keseluruhan, bupati juga memaparkan pengelolaan keuangan daerah pada 2015. Pendapatan yang ditargetkan Rp 3,62 triliun terealisasi Rp 3,65 triliun atau 100,77 persen. Sementara belanja dari target Rp 4,05 triliun, terealisasi hanya Rp 3,42 triliun atau hanya 84,6 persen. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online