Petugas menunjukkan lembaran kertas bocoran Unas 2015 |
KOMISI E Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyesalkan adanya kebocoran soal
Ujian Nasional (UNAS) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di beberapa
wilayah di Jatim. Misalnya, di Jember, Situbondo dan Surabaya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch Eksan SAg,
di DPRD Jatim, Rabu (6/5), menengarai ada mafia UNAS, mengingat untuk
percetakan soal-soal UNAS hanya ditunjuk beberapa saja oleh kemendikbud. “Jujur
kebocoran soal UNAS dinilai sudah menjadi isu lama. Namun saat ini bukan lagi
isu karena setiap tahun selalu muncul kebocoran soal UNAS. Kunci jawaban yang beredar
itu adalah bukti nyata jika memang ada kebocoran. Oleh karena itu kami meminta
agar pemerintah mengevaluasi semua pelaksanaan UNAS ini,” ujarnya.
Menurutnya, terlepas beredarnya kunci jawaban
itu benar atau tidak, namun kalau kunci jawaban sudah beredar artinya semua
harus dipertanggungjawabkan. "Sudah bukan rahasia umum, UNAS itu adalah
proyek besar. Pencetakan soal UNAS itu dananya besar," kata Eksan,
politisi asal Partai Nasdem ini.
Jika setiap jenjang sekolah peserta UNAS
rata-rata 1 juta siswa, sudah bisa dihitung berapa besar anggaran yang hanya
untuk mencetak soal dan kunci jawabannya. Apalagi UNAS selama ini masih belum
bergeser dari paradigma lama. Gengsi-gengsian dan reputasi sekolah ditentukan
oleh UNAS. Pemahaman inilah yang keliru. “Kebocoran soal itu harus disudahi.
Mafia pendidikan dan mafia UNAS harus dihentikan. Harusnya kisi-kisi soal
disiapkan ke setiap sekolah. Ini salah satu solusi agar kebocoran soal tak ada
lagi," tegasnya.
Ia menambahkan, ada masalah mendasar dalam
pendidikan di Indonesia. Ada gap dan tidak meratanya pendidikan antar-sekolah
dan guru yang berpusat di pusat kota. Ada sekolah favorit dan tidak favorit.
Begitu juga infrastruktur pendidikan. Seharusnya ada kebijakan pemerataan
pendidikan, sehingga tidak ada lagi adanya kebocoran soal UNAS.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD
Jatim, Suli Da’im, mengaku prihatin dengan adanya kebocoran kunci jawaban UNAS
SMP itu. Evaluasi total dalam pelaksanaan UNAS harus dilakukan. "Pasca
pelaksanaan UNAS 2015, Komisi E akan memanggil kepala dinas pendidikan dan
sejumlah pihak terkait untuk mengevaluasi secara total pelaksanaan UNAS yang
banyak menemui permasalahan ini. Mulai dari UNAS online yang sempat ngadat
sampai adanya kebocoran soal hingga beredarnya kunci jawaban," ungkap
politisi dari Fraksi PAN ini.
Suli menegaskan, selama ini UNAS selalu
menjadi kepentingan bisnis dari pemerintah pusat karena pengendali utama UNAS
mulai dari pencetakan hingga distribusi soal UNAS semua dikendalikan pusat,
akibatnya terjadi permainan dalam proses itu. "UNAS ini sebenarnya menjadi
lahan para mafia pendidikan dalam mengeruk keuntungan, dari percetakannya saja
bisa dilihat betapa besar keuntungan yang mereka dapatkan. Karena UNAS
dilakukan di seluruh Indonesia dan ada beberapa mata pelajaran. Untuk Jatim
saja siswa SMA yang mengikuti UNAS mencapai 1 juta lebih. Artinya, sistem ini
harus diperbaiki, mungkin dengan disubkan ke daerah atau seperti apa yang
penting untuk memotong rantai mafia UNAS," ujarnya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online
No comments:
Post a Comment