ANEKA BERITA

MUBA

BUPATI MUBA DIMINTA MUNDUR

KETUA Aliansi LSM & Ormas Bersatu Sumatera Selatan, Ahmad Rivai (Kuyung Kritis) di kediamannya beberapa waktu lalu mengatakan keprihatinannya kepada Pemkab Muba. Sebab, sejak Kabupaten Serasan Sekate tersebut diobok-obok KPK, hampir semua pejabatnya galau. Bahkan di beberapa dinas sempat aktifitasnya tidak jalan. Di sisi lain para anggota DPRD Muba pun merasa gelisah, menunggu proses hukum yang ditangani KPK. Mereka takut kalau dirinya terlibat.

“Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Walau bagaimanapun roda pemerintahan di Muba harus jalan, aturan harus ditegakkan, bagi pejabat yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas itu kan ada sanksinya,” ungkap Kuyung Kritis dengan lantang. 

Menurut aktivis yang terkenal vokal ini, Gubernur Sumsel seharusnya segera mengambil sikap, jangan sampai roda pemerintahan di Muba vakum, pembangunan mesti jalan terus. Sebab dari hasil pantauan Aliansi LSM & Ormas Bersatu Sumsel, di Muba ada pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan yang batal dilelang, sementara segala kebijakan masih saja dikendalikan oleh seseorang yang berstatus tersangka korupsi.

“Mestinya dia (Pahri) mundur dari jabatannya. Itu lebih bagus ketimbang seperti sekarang ini. Rakyat masih tetap menaruh simpati, jadi roda kepemimpinan Muba diserahkan saja kepada wakilnya, yaitu Beni Hernedi. Apa tidak malu dengan rakyat ? Ini malah petantang-petenteng seperti tidak bersalah saja,” ungkap Kuyung Kritis.

Sementara itu media massa terus memberitakan perkembangan OTT (operasi tangkap tangan) KPK beberapa waktu lalu. Bahkan saat ini sudah puluhan elit Muba yang terjaring KPK dan sekarang sudah berstatus sebagai tersangka. “Tapi, kita juga curiga terhadap jalannya proses hukum yang dilakukan KPK. Karena sampai sekarang hanya sebatas pelaku OTT saja yang ditahan, sedangkan para pelaku lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan, termasuk Pahri (Bupati Muba),” jelasnya. 

Terkait permasalahan tersebut di beberapa media lokal Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin SH, mengatakan, Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi, otomatis menjadi Plh (Pelaksana Harian) Bupati Muba kalau bupatinya berhalangan akibat tersandung kasus KPK. Namun orang nomor satu Sumsel yang pernah memimpin Muba ini mengatakan, kalau plt pasti wakilnya, namun kapan dilantiknya masih menunggu.

Terkait adanya kabar Bupati Muba, Pahri Azhari, yang akhir-akhir ini sudah jarang ngantor, secara tegas Gubernur Sumsel usai Rapat Paripurna IX DPRD Provinsi Sumsel mengatakan, belum ada laporan pada dirinya tentang hal itu. “Dia masih tetap bupati. Kalaupun dia ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan kan ada wakil bupati," katanya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online