ADVETORIAL JAYAPURA

TAHUN 2016 INI DANA YANG AKAN DIMANFAATKAN UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KOTA JAYAPURA RP 101 MILIAR

Piagam Gerakan Nasional “Ayo Kerja” yang ditandatangani

Walikota Jayapura, Dr Drs Benhur Tomi Mano MM.

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Jayapura, R D Siahaya SH MM, ketika ditemui Edi Sasmita dari FAKTA di ruang kerjanya pada Kamis (11/2) mengatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 mendatang Kota Jayapura berusia 106 tahun. Dalam rangka HUT Kota Jayapura itu panitia sudah membentuk tim dan bekerja menyusun kegiatan dalam memeriahkannya dengan tema “Kota Untuk Kemuliaan Tuhan” dan sub tema “Kita Wujudkan Kebersamaan Dalam Membangun Kota”.

Berbagai rangkaian kegiatan yang akan dikerjakan dalam rangka memperingati HUT Kota Jayapura tersebut sudah dilaunching 29 Januari 2016. Setelah kegiatan upacara HUT 7 Maret dilanjutkan dengan hiburan rakyat malam harinya. Ini HUT Kota bukan HUT Pemerintah karena itu Walikota DR Drs Benhur Tomi Mano MM telah menghimbau kepada semua elemen masyarakat kota untuk terlibat, yaitu TNI, Polri, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, perguruan tinggi yang ada di sini, tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh-tokoh masyarakat semua harus berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam rangka memeriahkan HUT Kota ke-106 tahun ini. “Kita lihat pada saat Tahun Baru Imlek kemarin ada banyak lampu lampion di kota pertanda kaum Tionghoa pun sudah ikut memeriahkannya”.

Sekda Kota Jayapura, R D Siahaya SH MM.

Untuk menyelesaikan tugas pembangunan di era pemerintahan DR Drs Benhur Tomi Mano MM dan DR H Nuralam SE MSi yang tinggal 6 bulan 21 hari ke depan, lanjut R D Siahaya SH MM, maka sejak awal sebagai Sekda Kota pihaknya telah merancang schedulenya supaya setidaknya mendekati pencapaian hasil dari apa yang diprogramkan, yaitu pada tahun 2015 pembahasan APBD sudah dilakukan penetapannya juga tepat pada waktunya lalu proses penyusunan RKA sampai ke DPA dilakukan tahun 2015 penyerahannya Desember, sehingga pada Januari 2016 semuanya bisa dilaksanakan. Prosesnya itu semua SKPD melakukan pertemuan untuk melihat kembali yang ada lalu dilakukan pendaftaran ke pengadaan barang dan jasa RUPT-KRP-LPSE sudah diumumkan dan proses lelangnya sudah berlangsung. “Saya menyampaikan ke seluruh SKPD untuk memberikan kesempatan sampai dengan bulan Februari 2016, kalau ada revisi DPA silahkan ajukan, lewat itu tidak boleh karena pekerjaan sudah harus berjalan. Dengan begitu diharapkan pekerjaan infrastruktur misalnya jalan dan selokan di bulan Juni 2016 satu, dua, sudah bisa diselesaikan,” urai Sekda Kota Jayapura, R D Siahaya SH MM.

Diuraikannya pula bahwa kegiatan pembangunan di kampung tahun 2016 Pemkot Jayapura taat kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa di mana UU itu mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan 10% dari DAK, PAD dana bagi hasil/pajak untuk pembangunan kampung. “3 komponen yang dialokasikan Pemkot Jayapura tahun 2016 ini, kami mengalokasikan Rp 89 milyar lebih kepada kampung. Itu pun masih ditambah dengan anggaran dana desa dari pemerintah pusat untuk empat belas kampung sebesar Rp 12 milyar. Jadi, dana yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan kampung Rp 101 milyar. Tapi untuk menjaga semua dana itu efektif, efisien dan bermanfaat buat masyarakat maka sementara kita bahas tentang pengalokasian dana desa juga Peraturan Walikota tentang besaran penggunaan dana desa”.

Masih menurut Sekda Kota Jayapura, R D Siahaya SH MM, untuk mendorong supaya dana yang besar ini bisa terarah diharapkan PERATURAN WALIKOTA sudah diterbitkan dan menyusun juknisnya supaya bulan Februari kita bisa selesaikan rancangan pembayaran jangka menengah sampai petunjuk teknisnya selesai sampai akhir bulan Maret 2016.

“Saat ini kita menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepala daerah 1 tahun ke dewan untuk disidangkan berikut laporan penyelenggaraan LPTD kita serahkan ke pemerintah provinsi. Sementara LPKD sudah harus ada di BPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2016. Sekarang tahapannya sudah berjalan, LKPD kita harapkan awal bulan Maret sudah bisa dituntaskan dan diserahkan ke BPK. Sekarang sudah masuk untuk melakukan pemeriksaan tahap awal 10 Februari kemarin. Ini proses penyelenggaraan pemerintahan yang akan berlaku secara tetap. Tahapannya saya kawal jalan sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Itu ada di depan bisa difoto program kerja semua yang kita lakukan seperti itu sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik oleh penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan kemasyarakatan itu ditata dan diarahkan sedemikain rupa sehingga masyarakat  bisa mendapatkan dampak positifnya sesuai yang dicita-citakan di dalam visi terwujudnya kota yang beriman, maju, sejahtera, modern dan kearifan lokal. Semua itu bisa tercapai dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi. Kita sudah lakukan pembentukan LPSE KLP. Kemarin kita diundang oleh LKPP pusat untuk mempresentasikan kantor pelayanan pengadaan kami, apakah kantor kita sudah permanen atau masih ad hoc ? Ternyata kantor kita sudah permanen. Kenapa yang menilai satu kantor, dasarnya PERDA. Kantor ini salah satu unit pelaksana kita untuk melakukan semua proses pelelangan di situ. Masyarakat silahkan ikut di situ, tidak ada lagi face to face. Kita harapkan ini konsisten dan memiliki komitmen yang dilakukan oleh aparat karena walikota sudah mencanangkan 4 wilayah tertib di bawah itu. Sekarang betul-betul kita mengimplementasikan kebijakan walikota, salah satunya itu. Di berbagai bidang kita usahakan pembangunan di kota didorong supaya kita bisa tahu sebuah kota yang maju dan modern tetapi kita harus tetap memperhatikan kearifan local,” tutup Sekda Kota Jayapura, R D Siahaya SH MM. (F.867)