DRESTA BALI

Evaluasi APBD 2016, Adi Wiryatama - Kusuma Putra Tak Kompak

Gede Kusuma Putra

KETUA DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, menyoroti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016. Ia menilai jalannya APBD 2016 selama tiga bulan terakhir masih lambat. APBD 2016 itu ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Bali pada Desember 2015.

Adi Wiryatama mengungkapkan, hasil evaluasi APBD 2016 dalam rapat pimpinan DPRD Bali dengan eksekutif pekan lalu, penyerapan APBD 2016 belum mencapai 10 persen. Politisi senior PDIP ini mengatakan, idealnya penyerapan APBD 2016 untuk tiga bulan pertama ini sudah mencapai minimal 10 persen.

“Jalannya APBD 2016 baru 5-6 persen. Kalau melihat dari kacamata saya, awalnya ini agak terlambat. Tiga bulan ini minimal seharusnya 10 atau 15 persen. Ini kalau kita bagi rata-rata. Kalau 5-6 persen itu agak terlambat," kata Adi Wiryatama di gedung DPRD Bali.

Penilaian Adi Wiryatama ini rupanya tak serta-merta diamini anggotanya. Dikonfirmasi terpisah, kolega Adi Wiryatama di Fraksi PDIP yang duduk di Komisi II DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, mengatakan, evaluasi penyerapan APBD 2016 terlalu dini dilakukan. Ia tak sepakat jika realisasi APBD 2016 dinilai lambat. Kusuma Putra menjelaskan, APBD 2016 tidak langsung digunakan usai ditetapkan pada Desember 2015.

“Masih ada proses verifikasi di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Prosesnya tidak cepat, karena semua APBD dari semua daerah diverifikasi," jelas Kusuma Putra saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (14/3).

Wakil rakyat yang dikenal "jago anggaran" ini menambahkan, proses verifikasi APBD di Kemendagri yang menghabiskan waktu yang tidak singkat itu menyebabkan APBD 2016 belum efektif berjalan selama tiga bulan terakhir. "Ya, memang terlalu dini mengevaluasi penyerapan anggaran," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi penyerapan anggaran idealnya dilakukan pada akhir tahun anggaran. "Atau paling tidak saat pembahasan APBD Perubahan pada bulan Juli atau Agustus," kata politisi asal Buleleng ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, kendati penyerapan  APBD 2015 masih rendah, namun ia optimis penyerapan anggaran untuk tahun 2016 ini akan tinggi. Menurutnya, keberadaan Tim Pengaman dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Bali yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Bali akan menjadi salah satu faktor yang akan mampu mendongkrak penyerapan anggaran.

“TP4D itu akan melakukan pengawasan pelaksaan pembangunan, juga mendorong meningkatkan penyerapan anggaran. TP4D tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan melakukan kajian untuk bisa mencairkan dana hibah. Itu hanya salah satu tugasnya," pungkas Kusuma Putra. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online