SULUT RAYA

PROYEK RP 137 MILIAR DI BPJN XI DISOROTI

Ir Atyanto Busono.

MEMASUKI pertengahan tahun 2016 kembali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)  Wilayah XI bersama rekanan kontraktornya menuai sorotan tajam terkait proyek pekerjaan jalan maupun jembatan yang ada di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. Hal ini menjadi pekerjaan rumah buat Kepala BPJN XI yang baru beberapa pekan kemarin dilantik agar ke depan BPJN XI yang berkantor di Suwaan, Minahasa Utara, ini akan lebih baik lagi.

Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) beberapa waktu lalu semasa kepemimpinan Ir Sam Longdong sempat melakukan aksi demo besar-besaran di Kantor BPJN XI. Kala itu mereka sempat menuntut aparat hukum yang terkait seperti kejaksaan dan kepolisian bahkan KPK untuk menelusuri berbagai dugaan penyimpangan proyek di BPJN XI. Mereka juga berharap aparat terkait untuk dapat mengaudit kekayaan semua pejabat yang bertugas di Kantor BPJN XI.

Kali ini Ketua Umum PAMI, Rommy Rumengan, menyoroti berbagai dugaan penyimpangan proyek yang dilaksanakan pada tahun 2015. Antara lain proyek yang dikomandani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 06 Martinus P Bandaso SST, yakni Pemeliharaan Berkala Jalan Airmadidi Bts Kota Tondano (APBN-P). Kontraktornya PT Sintra Jaya. PPK 07 Ir CSM Dumingan MT yaitu Pelebaran Jalan Worotican-Poopo (APBN-P). Rekanannya PT Maesa Jaya. PPK 09 Decky J Umboh ST pekerjaan Pelebaran Jalan Girian-Kema-Rumbia. Kontraktornya PT Marga Dwitaguna. Dan, Pelebaran Jalan Rumbia-Buyat, kontraktornya PT Nikita Raya.

Sedangkan pelaksanaan pekerjaan di Propinsi Gorontalo yang disoroti masing-masing PPK Gorontalo, Ir Hadirian Parulian, paket Penggantian Jembatan di ruas Marisa-Lemito-Molosipat. Rekanannya PT Wira Karsa Kontruksi. Kemudian PPK Gorontalo, Abd Gani Hala ST MT, dengan paket Pelebaran Jalan Paguyaman-Tabulo. Kontraktornya PT Jaya Karya Permai Utama.

Rommy Rumengan.

Diduga kuat proyek-proyek itu tidak beres alias amburadul karena dikerjakan dengan terburu-buru sehingga kualitas pekerjaannya sangatlah diragukan. Apalagi dengar-dengar PPK-nya lemah dalam pengawasan di setiap fase pekerjaan.

“Saya ragu dengan kualitas pekerjaan pada sejumlah paket proyek di tahun 2015 kemarin. Ini merupakan pekerjaan rumah buat Kepala Balai yang baru agar lebih serius memonitoring kinerja anak buahnya di lapangan. Total proyeknya ratusan miliar rupiah, ini duit rakyat dan jumlahnya bukan sedikit,” tegas Rumengan kepada Roy dari FAKTA via telepon genggamnya.

Bukan hal yang baru instansi ini kena sorotan dari berbagai pihak. Isu beredar kalau pergantian Kepala Balai beberapa pekan lalu antara lain akibat merosotnya serapan pada pekerjaan di tahun 2015. Bukan itu saja, instansi pemerintah yang komandonya ada di Kementerian PUPR ini banyak menuai kritikan tajam akibat lemahnya komunikasi Kepala Balai dengan berbagai pihak. Ada juga bisik-bisik sumber terpercaya di kalangan BPJN bahwa telah terjadi pelanggaran berat dengan dipecatnya panitia lelang oleh Menteri melalui Dirjen Bina Marga dan memiliki sanksi yang cukup berat. “Dengan dipecatnya panitia lelang ini merupakan pukulan telak dan memalukan nama baik BPJN,” bisik sumber.

Hingga berita ini dikirim ke redaksi, FAKTA belum berhasil mengkonfirmasikannya pada sejumlah PPK dan kepada Kepala Balai yang baru, Ir Atyanto Busono. Semoga saja ke depan instansi yang melakukan pengelolaan keuangan APBN hingga triliunan rupiah ini dapat dikontrol oleh semua pihak sehingga dapat semaksimal mungkin melakukan pengawasan dari berbagai aspek agar nantinya menjadi semakin baik lagi. Apalagi dengan adanya pergantian kepemimpinan BPJN yang baru. (F.754) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks