MAKASSAR RAYA

PEMPROV SULSEL BELUM BEBAS DARI KKN

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

PEMERINTAH Provinsi Sulsel di bawah kendali Syahrul Yasin Limpo bersama Agus Arifin Nu’mang atau yang lebih dikenal Sayang Jilid II memasuki tahun ketiga dinilai belum bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal itu tergambar dalam hasil survei yang dilakukan Celebes Research Center (CRC) tentang persepsi publik terhadap kinerja 3 tahun pemerintahan Sayang Jilid II.

            Pada item pertanyaan mengenai bersihnya Pemprov Sulsel dari KKN, hanya 0,6% dari 800 responden yang menyatakan sangat bersih. Sedangkan yang menyatakan kurang bersih sebanyak 32,0%, tidak bersih sama sekali 2,6%, cukup bersih dari KKN sebesar 30,6% dan tidak tahu sebanyak 34,1%.

Direktur CRC, Herman Heizer, mengatakan kepada wartawan bahwa hasil tersebut menjadi tantangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel agar bekerja lebih baik lagi. Ini tantangan membangun kinerja untuk meningkatkan persepsi masyarakat terkait dengan program kerja Pemprov Sulsel.

Pada item pertanyaan mengenai pelaksanaan janji kampanye pasangan Sayang II, mayoritas responden 91,4% mengaku tidak tahu janji atau program mana saja yang belum dilaksanakan. Sebanyak 2,3% responden menilai janji mengenai perbaikan infrastruktur jalan belum terpenuhi. 1,5% menilai janji tentang kesehatan gratis yang belum dipenuhi. Dan 0,6% berpendapat janji mengenai pendidikan gratis belum terpenuhi.

            Tingginya presentase responden yang menjawab tidak tahu janji Sayang Jilid II yang belum terpenuhi hingga 3 tahun kepemimpinannya itu dinilai merupakan ketidaktahuan masyarakat terhadap janji kampanye mereka. Artinya, tidak ada yang melekat dari janji kampanye Sayang Jilid II. Atau, bisa jadi mereka tidak tahu apa yang dijanjikan Sayang Jilid II saat kampanye dulu.

Selain menempati posisi tertinggi dalam keluhan janji kampanye, infrastruktur jalan juga menjadi salah satu masalah yang paling utama di Sulsel menurut 24,5% responden. Disusul dengan susahnya mencari lapangan kerja sebesar 15,0%. Mahalnya kebutuhan pokok menempati posisi ketiga pada item masalah utama di Sulsel, yakni sebesar 12,0%.

Mengenai gep antara keinginan atau harapan masyarakat dengan kinerja yang telah dilakukan pasangan Sayang Jilid II, dari hasil survei tersebut diketahui ada gep tipis antara harapan dan kinerja. Gep tertinggi ada pada harapan dan kinerja tentang peningkatan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkunan, yakni 0,65%, dengan tingkat harapan 3,90% dan kinerja 3,25%.

Hal lain yang menarik dari hasil survei tersebut adalah tingkat kepuasan masyarakat Sulsel terhadap kinerja Gubernur Sulsel, Yasin Limpo, berada di atas tingkat kepuasan masyarakat Sulsel terhadap kinerja Presiden RI, Joko Widodo. Kepuasan terhadap kinerja Syahrul mencapai angka 79,8%, sedangkan kepuasan terhadap kinerja Jokowi hanya 62,0%.

Demikian pula dengan jumlah masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Syahrul, lebih rendah daripada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi yakni 2,9% tidak puas terhadap Syahrul dan 3,6% tidak puas terhadap Jokowi.

          Direktur STIALAN, Prof Amir Imbaruddin, mengatakan kepada wartawan bahwa hasil survei tersebut bersifat subyektif tapi melengkapi pengukuran obyektif yang dilakukan oleh SKPD. Kalau persepsi masyarakat menilai subyektif tapi menggambar penglihatan masyarakat terhadap pemerintah seperti apa yang terjadi selama ini sampai sekarang. Dia berpendapat untuk item bebas KKN, jawaban responden yang menilai cukup bersih dan kurang bersih cukup berimbang, yakni 30,6% dan 32,0%, totalnya 62%. Tapi, menurutnya, hal itu cukup buruk dan perlu adanya peningkatan persepsi pada masyarakat.

           Hal itu disebutnya bisa dipengaruhi juga oleh pemberitaan media, termasuk berita mengenai pelaporan LHKPN dan Bansos. Sementara jawaban 91,4% tidak tahu janji kampanye, dia menilai itu menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih bukan pemilih rasional. Namun angka itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli dengan janji saat kampanye. Itu akan berpengaruh buruk pada pilkada mendatang, karena calon akan berjanji muluk-muluk.

Katanya, sebuah pemerintahan memang tidak pernah selesai. Kinerja sebuah pemerintahan tidak akan pernah mampu memuaskan seluruh rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus berjuang terus dan tidak boleh berhenti bekerja untuk kesejahteraan rakyat. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online