MADURA RAYA

KEGIATAN DISDIK AMBURADUL, SUPLY DANA DIDUGA JADI BANCAKAN

Drs H M A Hidayat MM.

DINAS Pendidikan Kabupaten Sumenep yang dikomandani oleh Drs H Shadik MSi merupakan salah satu  SKPD pencetak SDM  (sumber daya manusia)

yang diharapkan, khususnya untuk kepentingan masyarakat Sumenep. Tapi sangat disayangkan, H Shadik yang juga sebagai ketua takmir masjid, penyabar dan lemah-lembut disalahartikan oleh sebagian para pembantunya yang merupakan wakil dirinya di Disdik Sumenep.

Terbukti keluhan demi keluhan yang disampaikan beberapa Kepala UPT Disdik Kecamatan pun bermunculan. Di antaranya dari Kepala UPT Disdik Kecamatan Batuputih, Arly SPd, yang mengatakan kepada FAKTA bahwa dirinya sangat menyesalkan setiap tahun kepala sekolah atau guru-guru mengikuti kegiatan dengan biaya sekolah, walaupun kegiatan dinas dan banyak membawa berkas ke Surabaya. Sungguh sangat memprihatinkan, pada tahun lalu para guru harus pulang naik ambulan yang kebetulan menuju ke Sumenep. Selayaknya pihak dinas harus ada yang memfasilitasi dan Drs Sunarto selaku Kasi Pengawasan di Kepegawaian yang bertanggung jawab, yang tentunya tidak terlepas dari arahan Drs H M A Hidayat MM, Kabid Ketenagaan dan Kepengawasan Disdik Sumenep.

”Selain itu saya  sangat terkejut di kala Saidi (Pengawas) pamit sama saya untuk mengikuti diklat di Jawa selama 10 hari, tanpa ada pemberitahuan/surat resmi dari dinas. Rupa-rupanya itulah budaya yang akhir-akhir ini sering menimpa pada para kepala UPT Disdik Kecamatan,” keluh Arly  lebih lanjut, yang juga sebagai Pengurus IPK2M (Institut Penindakan Kriminal dan Korupsi Madura), salah satu LSM di Sumenep.

Tidak hanya itu, kejanggalan demi kejanggalan telah merebak ke permukaan. Upaya yang dilakukan oknum-oknum baru di Disdik Sumenep untuk membudayakan atau berusaha melakukan kegiatan yang salah kaprah. Terbukti dengan adanya penjaringan Pengawas berprestasi, Kepala Sekolah berprestasi dan Guru berprestasi yang ternyata banyak ditentang oleh para Kepala UPT Disdik Kecamatan. Pasalnya, setelah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp  120 juta dari Pemerintah Daerah baru diadakan kegiatan tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2016. Padahal  hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016,  kegiatan tersebut pada Tingkat Propinsi sudah diadakan, sedangkan pemenangnya sudah diketahui di antaranya Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan yang akan segera dikirim ke Tingkat Nasional.

Berbekal dana yang diterima itu berbagai ragam rekrutmen para peserta dilakukan. Mayoritas langsung ditunjuk tanpa harus mengetahui Kepala UPT Disdik Tingkat Kecamatan, dan ada kecamatan yang tidak mengirim.  

Ironisnya, setelah selesai Kepala UPT diminta untuk membuat  SPJ. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan apabila sudah selesai  SPJ-nya para Kepala UPT Disdik Kecamatan akan menerima dana sebesar Rp 550 ribu dan jika dihitung jumlah UPT 27 Kecamatan X Rp 550.000,- = Rp 14.850.000. Pesertanya maksimal 100 orang X Rp 60.000,-= Rp 6.000.000.

Nilai ini bedasarkan penelusuran FAKTA kepada para kepala UPD  Disdik Kecamatan yang mayoritas tidak bersedia disebutkan namanya. Sedangkan para Kepala UPT Disdik Kecamatan bersepakat untuk tidak membuat SPJ fiktif yang diminta oleh Disdik Kabupaten.

Ketika hendak dikonfirmasi FAKTA, baik Hidayat maupun H A Sadik, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, belum bisa ditemui. Dihubungi via telepon ternyata ponsel keduanya juga sedang tidak aktif.

Menanggapi hal ini, Imam Hidayat, Ketua IPK2M, mengatakan, masalah tersebut dapat menimbulkan peristiwa hukum yang cukup jelas. “Jika kemungkinan nanti ada mutasi, mudah-mudahan rekrutmen yang menjadi hak prerogatif bupati tidak salah memilih orang,” katanya kepada FAKTA. (F.787) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks