ADA dugaan penyimpangan dalam realisasi belanja
langsung dan tidak langsung di Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun
anggaran 2012 sebesar Rp 14.329.920.000.
Seperti dalam belanja pengembangan kawasan budi daya air tawar 120 unit dengan
dana Rp 1.923.000.000,- diduga hanya terealisasi 20 unit. Itu pun tidak jelas
lokasinya di mana. Kemudian pengembangan budi daya air payau kolam 20 unit dan
tambak 15 unit, kenyataan di lapangan hanya ada 10 unit kolam dan 10 tambak, ukurannya
pun tidak jelas berapa luas dan berapa panjangnya, menggunakan dana Rp
1.128.600.000. Pengadaan dan pengembangan kelompok budi daya dengan 78 kelompok
budi daya perikanan, kenyataan di lapangan hanya 37 kelompok budi daya perikanan
dengan dana sebesar Rp 850.000.000. Peningkatan dan pengetahuan teknis budi daya
perikanan masyarakat pesisir sebanyak 100 orang dan peningkatan produktivitas
masyarakat pesisir, kenyataan yang ada kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan,
kapan waktu dan tempatnya tidak jelas, sementara dana yang dikucurkan sebesar Rp 400.000.000.
Ketua
Harian Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi Indonesia (LSM GAKI), Anas
SH, saat dihubungi Raito Ali dari FAKTA mengatakan, bagaimana seandainya di
Kabupaten Muba ini tidak ada lagi alat kontrol sosial seperti media massa dan
LSM, bisa dipastikan korupsinya akan semakin menjadi-jadi. “Sudah ada kontrol seperti
sekarang ini saja hampir setiap SKPD ada dugaan korupsinya, seperti yang pernah
saya laporkan kepada penegak hukum, Kejati, Kapolda dan instansi superbody KPK yang sekarang sedang kami
kumpulkan datanya untuk melengkapi laporan saya ke KPK. Di antaranya; Dugaan
Korupsi Rehab Gedung Lobi Pemkab Muba,
Rekaman Kaset CD Kepala Dinas Perkebunan, PDAM, Kehutanan, KONI, Pramuka, Yayasan
dan Dinas Penerangan Lampu Jalan dan Kebersihan, serta Dinas Pertambangan. Sementara
yang sekarang baru ada tanggapan dari pihak polda baru masalah pembangunan
rehab gedung lobi pemda di Sekretariat Pemda Muba dengan menurunkan tim dari
tipikor polda dipimpin oleh Kompol Erlangga untuk mengadakan penyelidikan
terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Pada waktu itu selaku pengguna anggarannya
dijabat oleh H Syamsuddin P. Kami tidak sampai di situ saja melainkan tetap
akan memantau terus perkembangannya. Sekarang yang akan saya laporkan dan
datanya hampir lengkap di antaranya dugaan korupsi di Dinas Transmigrasi, Dinas
Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan dan masih banyak SKPD yang lainnya”.
Sementara
itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, Abdul Mukohir, yang dikonfirmasi
FAKTA secara tertulis, sampai berita ini dibuat, belum membalas. Kendati dalam surat
konfirmasi FAKTA tersebut dituliskan jika pertanyaan ini tidak mendapatkan
jawaban berarti data tersebut benar adanya. (F.601)R.26
No comments:
Post a Comment