SURABAYA RAYA

Dewan Pertanyakan Keseriusan Pelindo Tentang Proyek Fly Over Teluk Lamong

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri

DPRD Kota Surabaya kembali mempertanyakan keseriusan Pelindo III untuk mempercepat pembangunan fly over yang direncanakan membentang dua jalur dengan masing-masing jalur ada dua lajur besar. Tidak hanya menghubungkan Teluk Lamong dengan tol Romo Kalisari, bentangan fly over itu rencananya juga akan terintegrasi dengan tol Jalur Lintas Lingkar Barat (JLLB) Surabaya.

“Harus dipastikan sejauh mana keseriusan Pelindo III, sampai di mana progressnya ? Saya termasuk yang meragukan proyek ini akan dikerjakan sesuai waktunya," kata Ketua Komisi C, Syaifuddin Zuhri.

Dewan, kata Syaifuddin, mendesak Pelindo III secepatnya merealisasikan fly over, seiring pengembangan Teluk Lamong. Jika jembatan layang itu tidak segera dibangun, kemacetan lalu lintas dipastikan semakin padat, khususnya di kawasan Osowilangun dan sekitarnya.

Legislator DPRD Surabaya mencari tahu keseriusan PT Pelindo III soal rencana pembangunan fly over Teluk Lamong. Pasalnya, sejak ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Surabaya dengan Pelindo III, Mei 2015 lalu, sampai sekarang dewan tidak melihat kejelasan progress dan target waktu pembangunannya.

Dewan serius mencermati rencana pembangunan fly over Teluk Lamong, karena diharapkan jadi solusi kemacetan menuju pelabuhan kapal peti kemas tersebut. Kemacetan yang dikhawatirkan makin menjadi-jadi, manakala pelabuhan yang di republik ini disebut tercanggih, sudah beroperasi penuh.

Untuk menelisik keseriusan operator Pelabuhan Teluk Lamong tersebut, Komisi C DPRD Surabaya mengundang Pelindo III, Bappeko dan Dinas PU Cipta Karya Kota Surabaya (15/3).

"Kalau memang serius, harus jelas kapan target waktu pembangunan jalan layang tersebut ? Sebab, sudah ada MoU antara Pelindo III dengan Pemkot Surabaya," tambah legislator yang hampir setiap hari lewat Osowilangun dari rumahnya menuju kantor dewan.

Keberadaan fly over, tambah dia, menjadi penunjang pengembangan Terminal Pelabuhan Teluk Lamong. Karena itu, ketika fly over belum dibangun, dewan minta Pelindo III harus membatasi kapasitas kontainer.

Anggota Komisi C, Vinsensius Awey

Senada, Anggota Komisi C, Vinsensius Awey, mengatakan, keberadaan fly over akan mampu mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan di sepanjang Jalan Osowilangon-Jalan Kalianak, maupun yang ke Tol Romokalisari, yang hampir terjadi setiap jam. Lebih-lebih di waktu pagi dan sore hari.

Kemacetan di jalur-jalur tersebut, ujarnya, menjadi ancaman serius. Saat ini saja kepadatan lalu lintas terpusat di sepanjang jalan Raya Greges-Tambak Osowilangon. Dengan beroperasinya Terminal Teluk Lamong, dia memperkirakan kendaraan yang melintas bisa tembus 6.000 - 8.000 per hari.

“Saya juga minta Pelindo III segera merealisasikan pembangunan monorel penghubung ke terminal di kawasan Tanjung Perak,” ujarnya.

Seperti disampaikan Asisten Kepala Biro Perencanaan Strategis Pelindo III, Kokok Susanto, saat ini dermaga Teluk Lamong luasnya masih 38,2 hektar. Kemudian secara bertahap sampai 2032, akan menjadi 368 hektar.

"Di lahan 38 hektar nanti, kapasitas maksimal hanya sampai 1 juta teus (twenty foot equivalent units)," jelasnya.

Dia menandaskan, fly over Teluk Lamong sebuah keharusan. Apalagi Kementerian Perhubungan mensyaratkan beroperasinya Teluk Lamong sebagai pelabuhan kapal barang terbesar, harus ada amdal lalin. Salah satunya dengan pengoperasian fly over.

Saat ini pihaknya sedang mengurus izin amdalnya. Pun Izin Pemakaian Ruang dan Lahan, juga dalam pengurusan. "Basic design sudah ada. Setelah tuntas segera dilelang. Soal lokasi lintasan masih kami maping," terang Kokok.

Pengurusan itu, sebutnya, cukup melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan dia mengaku sudah ada lampu hijau. Dia memprediksi, jika lelang tuntas, pada 2016 pembangunan fly over sudah mulai dikerjakan.

Namun, dia mengakui, pembebasan lahan akan menjadi kendala utama. "Fly over Teluk Lamong nanti tak semuanya menjadi tanggung jawab pelindo. Dari 4,4 km, sepanjang 2,7 km adalah tanggung jawab kami. Selebihnya akan ditanggung bersama Pemkot Surabaya. Utamanya pembebasan lahan untuk tiang pancang," urainya. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online