MADURA RAYA

LAGI, IPK2M TEMUKAN KEJANGGALAN DALAM PLOTING REHAB SD DI SUMENEP

SDN Campor Timur

SDN Ambunten Tengah dan SDN Banjar Barat

INSTITUT Penindakan Kriminal dan Korupsi Madura (IPK2M)  menemukan indikasi kejanggalan dalam ploting  pembangunan atau rehabilitasi sekolah dasar  (SD) di Sumenep. Indikasi kejanggalan itu meliputi tidak diterimanya pengumuman tentang penunjukan lokasi yang sudah baku oleh kepala UPT setempat. “Ini untuk dana bansos APBN  tahun anggaran 2015/2016,” kata Imam Hidayat, Ketua IPK2M, kepada Tim Majalah FAKTA.

Dalam hasil investigasi IPK2M, menurut Imam, ditemukan sejumlah   sekolah yang seharusnya berhak menerima bantuan malah tak dapat.  Sebaliknya, justru sekolah yang bangunannya masih tergolong bagus atau masih layak pakai mendapatkan bantuan bansos yang nilainya ratusan juta rupiah.

“Seperti SDN Campor Timur yang beberapa waktu lalu mendapat musibah terjangan angin puting beliung hingga saat ini belum mendapatkan bantuan  rehab. Padahal sudah diusulkan oleh kepala UPT-nya. Sudah gedungnya cuma satu, muridnya 55 anak,” kata Imam.

Dihubungi via ponselnya, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ambunten, H Ridwan, membenarkan yang dikatakan Imam. Bahkan, menurut Ridwan, tak hanya SDN Campor Timur, namun juga SDN Ambunten Tengah yang kini  gedungnya disangga dengan tiang bambu karena dikhawatirkan ambruk.

“Saya telah melaporkan ke dinas tentang keberadaan kedua sekolah  tersebut. Malah pada rakorbang yang dihadiri oleh aparat Disdik Sumenep,  Bapak Kades Campor Timur mengusulkan agar SDN Campor Timur dapat diplot   untuk memperoleh rehab, karena terkena musibah angin puting beliung. Namun nyatanya sampai kini kami masih belum mendapatkan dana bansos, sedangkan  jumlah SD sebanyak 27 lembaga,” ungkap Ridwan.

Sementara SDN Banjar Barat di Kecamatan Gapura berdasarkan temuan   IPK2M mendapatkan dana bansos tahun ini senilai Rp 490 juta. “Nominal itu dari info guru yang kita telusuri dan ternyata benar. Ironisnya, dengan jumlah murid 30 anak dan 6 orang guru, ditambah dengan kondisi bangunan yang masih layak pakai, malah dapat bantuan rehab. Ini kan terbalik,” kata Imam Hidayat.

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gapura, Ainul Yakin, ketika dimintai  konfirmasi membenarkan jika beberapa SD di lingkungan UPT yang dipimpinnya mendapatkan dana bansos. Dari 16 lembaga SD yang ada, total  yang dapat,  menurut  Yakin, ada 3 lembaga dengan 4 gedung. “Tapi saya tidak tahu kok bisa dapat. Bahkan waktu diseleksi dan diverifikasi oleh kabid  dikdas beberapa waktu  lalu, saya juga tidak mengetahui,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, H A Shadik, hingga saat ini masih belum bisa dimintai keterangan.

Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Sumenep, Fajarisman, ketika ditemui  mengatakan, jika perolehan pembangunan atau rehab itu berdasarkan data dapodik.

Padahal, seperti yang dikatakan Imam Hidayat, secara prosedur, proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak semata-mata berdasarkan data  dapodik.  “Ya tidak hanya berdasarkan itu saja, tapi juga meliputi usulan Disdik  Propinsi, usulan Disdik Kabupaten atau Kota dan atau usulan dari masyarakat.  Kemudian Disdik Kabupaten atau Kota melakukan Seleksi dan Verifikasi  Kelayakan Sekolah Calon  Penerima  Bantuan. Itu dapat  menetapkan secara   langsung sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Untuk lebih jelasnya baca Juknis Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SD Tahun 2015. Dan  untuk selanjutnya kami hanya berharap semuga aparat penegak hukum cukup  piawai dalam mengungkap masalah ini,” paparnya.

Perlu  diketahui, dari 27 kecamatan se-Kabupaten Sumenep terdapat 580 SD dan hanya 21 lembaga yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi, masing-masing 3  ruang. Bantuan tersebut merupakan bantuan dana  bansos  (Bantuan Sosial) APBN  tahun anggaran 2015/2016. Sedangkan dari bantuan DAK (Dana  Alokasi Khusus) sebanyak 72 lembaga memperoleh bantuan rehab/RKB (Ruang Kelas Baru). (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online