ADVETORIAL SURABAYA

PJ WALIKOTA SURABAYA MENGAJAK SEMUA LAPISAN MASYARAKAT MENSUKSESKAN PILKADA KOTA SURABAYA 2015

Nurwiyatno: "Salah satu tugas saya sebagai Pj Walikota Surabaya
adalah mensukseskan Pilkada Kota Surabaya 2015”

UNTUK mensukseskan Pilkada Kota Surabaya, Penjabat (Pj) Walikota Surabaya, Nurwiyatno, melakukan sidak ke Kantor KPU Kota Surabaya di kawasan Jl Adityawarman, Jumat (9/10). Ia juga melakukan pemantauan langsung kesiapan pilkada yang diikuti dua pasangan calon (paslon) tersebut yaitu paslon Risma-Whisnu yang diusung PDIP dan pasangan Rasiyo-Lucy yang diusung Partai Demokrat dan PAN.

"Salah satu tugas saya sebagai Pj Walikota Surabaya adalah mensukseskan Pilkada Kota Surabaya 2015. Karena itu saya mulai melakukan silaturahmi ke berbagai pihak. Di antaranya ke dewan, forum pimpinan daerah, media massa, serta ke KPU dan Panwaslu," katanya.

Mantan Kepala Inspektorat Provinsi Jatim ini juga siap memberikan dukungan pada KPU untuk menggelar sosialisasi guna meningkatkan pemilik hak pilih naik dengan memastikan jajarannya membantu sosialisasi tersebut. "Kalau tidak dilakukan sosilisasi maka pilwali tidak menarik, bahkan masyarakat akan tidak tahu dan cenderung bersikap apatis. Karena pilwali kali ini adalah harapan kita bersama untuk mewujudkan demokrasi," pungkas Nurwiyatno.

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi, Nur Syamsi, juga menyampaikan permohonan agar jajaran pemerintahan Kota Surabaya di tingkat kecamatan hingga kelurahan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPK maupun PPS.  "Selain itu kami juga mohon dibantu agar bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi ke para pemilih pemula," pintanya.

Selain kesiapan Pilkada 2015, Nurwiyatno berharap kemampuan memberikan pelayanan publik yang bagus dan juga tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dipertahankan. 

Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi, menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjaga netralitas dan profesionalitasnya
dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak
yang akan digelar pada 9 Desember 2015

Tak hanya Nurwiyatno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi, menambahkan, Kota Surabaya telah selangkah lebih baik dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Menteri PAN RB seusai menghadiri upacara peringatan Hari Jadi Ke-70 Provinsi Jawa Timur di Taman Surya (depan Balai Kota Surabaya), Senin (12/10).

Yuddy bahkan menyebut, dalam hal upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan juga tata kelola birokrasi, Pemerintah Kota Surabaya telah menjadi role model (panutan) bagi 57 kabupaten/kota di Indonesia. Ia melihat selama lima tahun ini, Surabaya bagus. Dari sisi disiplin dan road map reformasi birokrasinya bagus. Pelayanan publiknya juga bagus.

Usai mengikuti upacara, Menteri PAN RB lantas bertemu dengan Pj Walikota Surabaya, Nurwiyatno, Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan, serta para asisten sekkota dan juga beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang kerja walikota. Menteri kelahiran Bandung ini menyampaikan bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan publik.

Menurutnya, bila pelayanan publik berjalan baik maka masyarakat akan puas dan iklim usaha pun akan baik. Dampaknya, pendapatan asli daerah juga bisa naik. Dan itu menjadi pendorong rakyat bisa makmur dan sejahtera karena urusan pekerjaan menjadi mudah. Dengan sendirinya, masalah sosial juga akan berkurang, begitu juga dengan kriminalitas. Menurutnya, situasi kota idaman adalah seperti yang ia sebutkan tadi. Karena itu, ia mengimbau apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan pelayanan publik jadi lebih baik, ayo dilakukan.

Dalam kunjungan ke Surabaya, Menteri PAN RB juga menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjaga netralitas dan profesionalitasnya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015.

Menurutnya, Kementerian PAN RB berkomitmen untuk menjaga konsistensi dan netralitas ASN dalam menyambut pilkada serentak 2015. Itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap netralitas ASN berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PAN RB dengan Menteri Dalam Negeri.

Satgas inilah yang nantinya bertugas untuk melakukan koordinasi dengan pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah oleh ASN, merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran, melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kepada wakil presiden melalui Menteri PAN RB.

Menteri PAN RB menegaskan, bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas. Bahkan, dia menyebut, tidak ada sanksi ringan bagi ASN yang terbukti melanggar. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sedang hingga berat. Tidak ada lagi sanksi ringan yang biasanya berupa teguran lisan dan tertulis. Sekarang tidak. Sanksinya bisa berupa pencopotan pada jabatan struktural, penundaan promosi, penundaan kenaikan gaji. Bahkan, bila pelanggarannya serius, bisa diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

“Karena itu saya meminta seluruh ASN dan PNS agar memperhatikan ketentuan undang-undang agar tetap netral sehingga birokrasi berjalan sebaik-baiknya,” jelas menteri berusia 47 tahun ini.

Sementara itu, Pj Walikota Surabaya, Nurwiyatno, mengatakan, selama dua minggu sejak dirinya menjabat sebagai pj walikota pada 28 September 2015, pelayanan kepada masyarakat di Kota Pahlawan sudah dilakukan dengan baik. Sekarang akan ditingkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Kebersihan di instansi pemerintahan kota juga dikontrol.

Terkait imbauan dari Menteri PAN RB agar PNS bersikap netral dan profesional dalam menghadapi pilkada serentak, Nurwiyatno menyebut Pemkot Surabaya sudah dua kali membuat surat edaran untuk menindaklanjuti seruan tersebut. Ia menganggap seluruh PNS dan ASN di Pemkot Surabaya sudah memahami. Ke depannya akan disukseskan lagi dengan KPU dan Bawaslu. Juga ada pokja yang memonitor perjalanan tahapan pilkada. Selama ini, menurutnya, sudah bagus sesuai dengan tahapan dan normanya. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online