 |
| Presiden Joko Widodo
bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pemotretan bersama 34 menteri Kabinet Kerja yang baru dilantiknya di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014 |
JOKO Widodo setelah dilantik jadi Presiden RI ke-7,
ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan pada saat kampanye
pilpres. Saat itu Jokowi menjanjikan pada rakyat bahwa koalisi yang dibangun
tidak disertai dengan transaksi bagi-bagi menteri pada parpol yang mendukungnya
alias tanpa syarat. Selain itu Jokowi juga menjanjikan kabinetnya akan dibuat
seefisien mungkin untuk dirampingkan dari 34 menteri akan menjadi 18 s/d 20
menteri saja. Tetapi apa kenyataannya ? Untuk menteri yang berasal dari koalisi
parpol diberi jatah 16 menteri sedangkan
dari profesional di luar parpol ada 18 menteri. Begitu pula janji perampingan
kabinet. Jokowi janji kabinetnya terdiri dari 17-20 kementerian, nyatanya 34
kementerian, sama dengan jumlah kabinetnya SBY.
Tak
pelak, rakyat pemilih Jokowi pun merasa dikibuli oleh Jokowi, apa pun alasannya
! Namun, perlu diketahui bahwa Jokowi tidak seorang diri untuk menjadi Presiden,
di belakangnya sudah barang tentu ada yang sangat berperan yaitu Ketua Umum PDI
Perjuangan, Megawati Sukarnoputri. Selain itu juga ada koalisi partai politik yang
mendukung dan mensukseskan Jokowi menjadi Presiden yang disebut Koalisi
Indonesia Hebat. Ditambah lagi Jokowi orang asli Solo, sehingga rasa ewuh pakewuh dan tahu dirinya tentu
sangat besar. Itu artinya, tanpa dituntut jatah menteri oleh parpol pun Jokowi
pasti akan memberinya. Walaupun pada saat kampanye parpol pendukung Jokowi gembar-gembor tidak akan menuntut atau
minta jatah menteri.
Biasanya
untuk dapat meraih kekuasaan, parpol akan menghalalkan segala cara. Yang
dikhawatirkan banyak orang, Jokowi akan dijadikan boneka oleh para penentu
kekuasaan karena Jokowi tidak memiliki power, yang memiliki power sangat menonjol
adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan juga parpol yang
tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Bila Jokowi tidak mengikuti kemauan
parpol pendukungnya dan Megawati Soekarnoputri maka tidak menutup kemungkinan akan
menjadi kelimpungan dan takkan berdaya. Bila diibaratkan wayang kulit, seperti Gatotkaca ilang gapite. Apalagi Koalisi
Merah Putih sudah “menguasai” parlemen dan ada tanda-tanda balas dendam untuk
menghabisi rencana program yang telah didengung-dengungkan oleh Jokowi.
Sebenarnya,
menurut penulis, yang salah itu bukan Jokowi tetapi tim suksesnya. Mereka kira
dengan memenangkan Jokowi dalam Pilpres sudah menjadi hebat dan segala-galanya,
apa mereka tidak ingat kalau parlemen (DPR) juga turut menentukan berhasil atau
tidaknya sebuah pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan dan program-program
kerjanya. Jangan lupa, walau sudah menjadi penguasa (presiden) lalu bisa semaunya
sendiri dengan meremehkan lawan-lawan politiknya. Semua kebijakan dan program
kerja bisa dilakukan pemerintah bila didukung anggaran yang memadai dan untuk
itu diperlukan persetujuan DPR. Bila DPR tidak setuju maka anggaran tidak aka
nada dan kebijakan maupun program kerja pemerintah pun tidak akan bisa
dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.
Oleh
karena itu penulis menyarankan agar Jokowi sebagai Presiden RI dan parpol
pendukungnya dalam Koalisi Indonesia Hebat harus menjalin hubungan baik dan
harmonis dengan Koalisi Merah Putih agar program yang berpihak pada rakyat benar-benar
dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apa pun juga. Namanya pemerintahan
yang begitu besar dan pelik secara teori gagasan yang ditonjolkan adalah program
yang berpihak pada rakyat tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan
ada yang tidak berpihak pada rakyat melainkan berpihak pada kepentingan pribadi,
kelompok, golongan atau parpol pendukungnya. Hal itu bisa dilihat dari
pengalaman pemerintahan SBY, ternyata tidak sedikit kader partai penguasa yang
terjerat hukum. Tidak usah sok bersih dan sok suci bahwa semua untuk
kepentingan rakyat, kadang-kadang itu hanya alasan saja untuk mencari simpati
rakyat atau pencitraan.
Penulis
berharap semoga Jokowi sebagai Presiden RI dan Jusuf Kalla sebagai Wakil
Presiden RI dapat menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan Republik
Indonesia dengan lebih baik sehingga harapan dan dambaan sebagian besar rakyat dapat
terwujud. Selamat bekerja dan ekstra hati-hati karena di depan ada harimau yang
siap menerkam sehingga tidak bernasib seperti Gus Dur. Rangkul semua pihak demi
peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (R.26) web majalah fakta / majalah fakta online
Oleh :
Imam Djasmani
Pengamat Sosial Poltik
No comments:
Post a Comment