MAKASSAR RAYA

Sekwan Maros Ditantang Ketua BK

BADAN Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Maros menantang “nyali” Sekretaris DPRD (Sekwan) Maros, To Wadeng, untuk mengumumkan ke publik nama-nama anggota dewan setempat yang malas ikut reses maupun rapat yang diagendakan selama ini.

Menurut Ketua BK DPRD Maros, Muh Arsyad, sekwan punya kewenangan untuk mempublikasikan nama-nama oknum legislator yang malas menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang dipilih rakyat hingga bisa duduk di kursi parlemen tersebut

            “Yang jadi pertanyaan, apakah Sekwan berani menyebutkan nama-nama oknum legislator yang pemalas itu ? Sekwan harus jujur siapa para legislator yang sudah mengambil uang lalu tidak reses itu,” ujarnya.

Apalagi berdasarkan pengalaman reses tahun lalu, Arsyad mengatakan, beberapa anggota dewan tidak melakukan reses padahal telah diberi anggaran reses.

Menurutnya, dengan dipublikasikannya nama-nama oknum legislator yang malas melakukan tugas pokok dan fungsunya itu akan menimbulkan efek jera bagi oknum anggota dewan yang bersangkutan.

           Muh Arsyad mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat teguran kepada oknum legislator yang malas dan surat teguran itu akan dikirim pula ke partai bersangkutan.

Anggaran reses yang disiapkan pemerintah melalui uang rakyat alias APBD itu tahun 2016 ini mengalami kenaikan. Tahun 2015 lalu setiap anggota dewan diberi “jatah” uang reses sebesar Rp 5 juta. Sekarang sudah mencapai Rp 10 juta per orang. Sekwan DPRD Maros akan membuat rincian setiap bulannya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai dengan rincian yang dikeluarkan selama ini, pengeluaran yang dikeluarkan dan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh masing-masing penerima uang. Anggota dewan berkewajiban menyetorkan bukti penggunaan uang yang digunakan selama reses dan sebagainya sebagi bukti tanggung jawab.

           Sementara itu Pak Ilyas, warga Maros, saat ditemui FAKTA di depan gedung DPRD Kabupaten Maros mengatakan bahwa sejak dilantiknya para anggota DPRD Kabupaten Maros sampai sekarang belum dapat memperlihatkan hasil kerjanya kepada warga Maros yang telah memilih mereka. Padahal uang yang dinikmati selama ini sudah ratusan juta rupiah. Para anggota dewan belum memikirkan secara signifikan kepentingan warga atau pendukungnya. Yang dituntut atau diburu hanya kepentingan diri pribadi saja tapi belum memperhatikan keterpurukan dan kemiskinan warga Maros. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online