Walikota Mojokerto
Terima Penghargaan Dari Menteri Sosial RI
Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, saat menerima
penghargan
dari Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa.
|
KOTA Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, kembali
mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, pada
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahap dua, Senin (11/9/2017), di Hotel
Mercure Ancol, Jakarta Utara, karena berhasil melakukan verifikasi dan validasi
data KPM Rastra (bantuan pangan) non tunai dengan melaksanakan verifikasi dan
validasi data terpadu.
Rakornas
yang mengangkat tema ‘Meningkatkan Peran Aktif Pemerintah Daerah Dalam
Verifikasi Data Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin’ ini diikuti 188
Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Tujuan rakor ini agar terbangunnya
dukungan dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan fakir
miskin, pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.
Dalam
Rakornas ini juga diserahkan data terpadu penanggulangan fakir miskin sesuai
dengan Keputusan Menteri Sosial RI No. 57 Tahun 2017 kepada setiap provinsi,
kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Data yang diberikan tersebut merupakan
data dasar untuk pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang perlu
diverifikasi dan divalidasi lagi oleh pemerintah daerah. Dengan harapan
pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan masalah.
Mensos
mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program
perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul
komprehensif dan menyeluruh. Apalagi saat ini pemerintah berupaya semakin
banyak program yang diintergrasikan melalui satu kartu yakni Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) dengan sistem penyaluran non tunai. Hal ini memerlukan data
yang terverifikasi dan valid agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Sementara
itu, Walikota Mas’ud mengatakan, penghargaan ini adalah bonus kerja keras tim.
Meski mendapat penghargaan bukan merupakan target utama, namun walikota selalu
mewanti-wanti agar data warga miskin selalu diverifikasi dan divalidasi dengan
cepat. “Sehingga percepatan integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa
akurat dan kesejahteraan di Kota Mojokerto dapat terwujud,” tuturnya.
“Alhamdulillah,
menurut data kementerian sosial, angka kemiskinan warga Kota Mojokerto menurun
satu persen. Kita peringkat ke-38 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur dengan
prosentase kemiskinan paling sedikit di seluruh Jawa Timur,” sebut Kiai Ud (panggilan
Walikota Mas’ud).
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota
Mojokerto menjadi satu-satunya yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian
Sosial RI dan menjadi percontohan Kabupaten/Kota se-Indonesia. BPNT
diselenggarakan bekerja sama dengan bank dan menggunakan e-warung yang tersebar
di Kota Mojokerto. (anang-hms)
No comments:
Post a Comment