SURABAYA RAYA : GILIRAN PANITIA PILWALI SURABAYA KLARIFIKASI KE DPR RI

MESKI telah dinyatakan sah dan memenuhi prosedur oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, namun polemik tentang pemilihan Wakil Walikota Surabaya belum berhenti. Sedangkan Wisnu Sakti Buana toh telah dilantik secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Walikota Surabaya untuk sisa masa jabatan 2010-2015.

Tidak lama setelah itu merebak rumor bahwa Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, akan mengundurkan diri. Maka polemik pun bertambah panas. Kedatangan Risma di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, tempo hari pun disebut-sebut sebagai upaya mengadu alias curhat sang walikota kepada anggota dewan di tingkat pusat.

Sudirjo

 Namun Sekretaris Panitia Pemilihan Wakil Walikota Surabaya, Sudirjo, membenarkan bahwa pihaknyalah yang mengirimkan tembusan laporan hasil pemilihan Wakil Walikota Surabaya yang berbuah polemik itu ke Sekjen DPR RI. Sehingga mendapat tanggapan, dan Walikota Surabaya lantas diundang untuk klarifikasi.

Tak kurang, Sudirjo dan anggota panitia Pilwawali lainnya pun diundang ke DPR RI untuk klarifikasi terkait hal yang sama. Sudirjo mengatakan, ia hadir di sana bersama tiga orang anggota lainnya, yakni Edhi Budi Prabowo (Golkar) selaku Ketua Panitia Pemilihan, Fathur Rohmat (PKS) dan Muhammad Syafii (PKB) selaku anggota. “Kami datang berempat. Tiga anggota panlih tidak hadir,” kata Sudirjo, politikus Partai Amanat Nasional, seraya menambahkan, pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Koordinator Polkam di Gedung Nusantara III Lantai 3 DPR RI mulai pukul 10.30 WIB, Jumat (21/2).

Sudirjo mengatakan, selain Priyo Budi Santoso, pertemuan itu juga dihadiri Ketua Komisi II Bidang Pemerintahan DPR RI, Arif Wibowo, dan salah satu Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Sudirjo mengklaim rapat berlangsung seperti skenarionya, yakni melaporkan proses pemilihan Wakil Walikota Surabaya yang tidak prosedural.

Menurut Sudirjo, DPR RI selanjutnya akan memanggil dan mempertemukan semua pihak untuk mengklarifikasi masalah di Surabaya tersebut. Pekan depan, sebelum reses DPR RI tanggal 26 Februari, Komisi II akan memanggil Biro Hukum dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, Panitia Pemilihan Wakil Walikota Surabaya.

Anggota Panitia Pemilihan, Adi Sutarwiyono, mengaku menerima undangan yang sama dari DPR RI. Namun undangan itu baru dikirim kemarin sore dan Sekretaris Dewan baru menyampaikan kepadanya pukul 09.30 WIB tadi pagi. “Suratnya datang terlambat. Saya tidak bisa datang,” kata Adi.

Ia menyesalkan surat itu datang mendadak, sehingga tidak bisa memberikan konfirmasi kepada pimpinan DPR. “Kalau pertemuan itu terjadi, saya yakin informasinya hanya sepihak dari mereka yang tidak setuju pemilihan Wawali Kota Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu didapati kabar bahwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, meminta polemik soal isu mundurnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharani, tidak dikaitkan dengan persoalan partai. Menurutnya, Risma mengaku menghadapi berbagai persoalan dalam menata kota pahlawan itu.

Meskipun pemberitaan sempat merebak santer bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dengan Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, namun Tjahjo tetap menolak dengan mengatakan, soal pemilihan Wakil Walikota Surabaya itu antara Risma dengan DPRD Surabaya. “Jangan dong dibawa masalah DPRD ke Risma jadi masalah Risma dengan PDI Perjuangan," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/2).

Ia menegaskan kembali bahwa dukungan PDIP sudah dilakukan sejak awal hingga kini. Hal tersebut terbukti dari keputusan PDIP mengusung Risma. "Yang dukung dan usung Risma menjadi Walikota Surabaya itu PDI Perjuangan," tegas Tjahjo. Kepada DPP, lanjut Tjahjo, Risma hanya berkeluh-kesah soal berbagai kendala yang dihadapi dalam membangun Kota Surabaya.

Memang, yang mengusung Risma sampai terpilih menjadi Walikota Surabaya saat itu adalah PDIP. Tapi belakangan disebut-sebut setelah jadi Walikota Surabaya, Risma diibaratkan kacang lupa kulitnya, tidak mengutamakan kepentingan PDIP, karena sejak awal Risma memang bukanlah kader PDIP melainkan birokrat sejati. Hingga disebut-sebut pula sebagian kalangan PDIP di Surabaya geram kepada Risma. Apalagi April 2014 nanti PDIP disebut-sebut pasang target mayoritas dalam perolehan suara di Pileg maupun Pilpres, termasuk di Kota Surabaya sebagai salah satu barometer perpolitikan nasional. (F.183)R.07