![]() |
Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo alias Pakde Karwo |
PEMILIHAN
Umum (Pemilu) Legislatif 2014 sudah di depan mata, persiapan apa pun termasuk
pengamanan semua lini terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti
wilayah lain, di Jatim sistem pengamanan terpadu dilakukan antara Pemerintah
Propinsi Jatim, Polda Jatim dan TNI. Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan,
Pemprov Jatim hadir bersama TNI-Polri dalam rangka memfasilitasi demokrasi bagi
masyarakat. Demokrasi mengandung arti yakni menghasilkan kebebasan, tetapi
kebebasan yang taat kepada hukum, bukan kebebasan yang tidak taat kepada hukum.
Pakde, sapaan akrab
Gubernur Jatim ini, menambahkan, yang menjadi perhatian bagi seluruh elemen
bangsa adalah kebebasan yang tidak taat hukum. Karakter seperti ini harus
digiring untuk berubah menjadi taat hukum. Dengan upaya preemtif dan preventif,
maka yang menjadi kata kunci adalah upaya penegakan hukum dengan berbagai efek
yang ada.
Untuk itu, fungsi
pemerintah, yakni mendukung penuh sarana-prasarana yang dibutuhkan demi
kelancaran pengamanan Pemilu 2014. “Saya kira pemilu itu memiliki hak untuk
mendahulukan kepentingan umum di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini,” katanya.
Seperti diketahui,
Pakde serta Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya telah meninjau kesiapan
Operasi Mantap Brata Semeru 2014 di lapangan Mapolda Jatim, Sabtu(8/2). Dr H Soekarwo siap mendukung
langkah preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur guna
kelancaran Pemilu 2014. “Kami siap mendukung
upaya dari aparat kepolisian mengamankan setiap tahapan Pemilu 2014 dalam
rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif,” ujarnya
seusai Apel Gelar Pasukan dalam rangka ``Operasi Mantap Brata Semeru 2014” di
Mapolda Jatim.
Pemprop Jatim akan memback
up dan mendukung penuh apa yang dibutuhkan TNI-Polri demi kesuksesan,
kelancaran dan terselenggaranya Pemilu 2014. “Sinergitas dan komunikasi harus
sering dilakukan antara masyarakat, pemerintah, kepolisian maupun TNI demi
terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Jatim,” tegasnya.
Ia mencontohkan, pada
saat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI-Polri terbatas, maka
pemerintah berkewajiban membantu serta memback-up
penuh kebutuhan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Sama halnya dengan bencana
yang menjadi musibah bagi banyak pihak, maka pemerintah harus mendahulukan
kepentingan sosial di atas kepentingan pemerintahan lainnya. Terkait dengan keterbatasan
logistik pemilu, Pemprov Jatim telah mengantisipasi dengan berbagai cara.
Antisipasi telah dilakukan dengan meminta bantuan kepada TNI-Polri dalam rangka
mendistribusikan logistik pemilu ke pelosok desa hingga pulau-pulau terpencil.
Di tempat yang sama,
Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono, seusai menjadi inspektur apel pasukan
menjelaskan, tujuan Operasi Mantap Brata Semeru Tahun 2014 ini untuk menjamin
rasa aman bagi penyelenggara dan peserta pemilu tahun 2014. Hal ini bertujuan
agar masyarakat dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan
hak pilihnya dengan tenang, terbebas dari rasa takut terhadap ancaman dalam
bentuk apa pun.
Ia menjelaskan, dengan
jumlah penduduk Jatim yang mencapai sekitar 40 juta jiwa dengan jumlah pemilih
mencapai sekitar 30 juta dan dengan jumlah TPS sebanyak 71.027, Polda Jatim
menurunkan jumlah personil yang terlibat pengamanan Operasi Mantap Brata Semeru
tahun 2014 sebanyak 2/3 kekuatan polri (28.702 personil) dibantu oleh TNI
(8.100 personil) dan linmas sebanyak 152.113 personil.
Dalam amanah Kapolri
yang dibacakan Kapolda Jatim menekankan kepada anggotanya agar menjadi pedoman.
Pedoman tersebut di antaranya seperti kesiapan mental dan fisik dengan
dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga dapat menampilkan jati diri
polri sebagai sosok penolong, sahabat, pelayan masyarakat, serta penegak hukum
yang jujur benar, adil, transparan dan akuntabel.
Selain itu, petakan setiap kerawanan pada setiap
tahapan Pemilu 2014, serta lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi
intelijen, didukung Babinkamtibmas, untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang
berkembang di masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang berpotensi
mengganggu jalannya Pemilu 2014 dapat diantisipasi sedini mungkin, dan tidak
menimbulkan dampak yang lebih luas. (F.834)R.26
No comments:
Post a Comment