LIPUTAN KHUSUS : BANYAK PEJABAT YANG “BELI JABATANNYA” DI PEMKOT KEDIRI

Hampir seluruh pejabat teras Balaikota Kediri membenarkan ada bisnis besar di balik seringnya Walikota Samsul Ashar melakukan mutasi pejabat.

BISNIS mutasi jabatan beromset milyaran rupiah sekali putaran itu diduga tidak hanya dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota Kediri, tapi semenjak menjabat mesin pencetak uang tanpa mengandung resiko hukum tersebut sudah dioperasikan oleh Samsul Ashar. Merasa menjadi satu-satunya orang yang memiliki hak prerogatif di Pemkot Kediri, Walikota Samsul terkesan tanpa malu-malu mengeruk uang yang jumlahnya milyaran rupiah, dari keringat anak buahnya sendiri, yakni para PNS Pemkot Kediri.

Setiap membutuhkan uang dalam jumlah besar, ia memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan mutasi pejabat. Bagi para pejabat yang ingin kursi strategis atau PNS yang ingin promosi, harus setor upeti yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Lebih miris lagi, saat Walikota benar-benar membutuhkan uang sementara mutasi baru saja digelar, sang operator Walikota yaitu Kepala BKD tidak kekurangan akal, tetap bisa mendapatkan upeti untuk disetorkan kepada Walikotanya. Seperti halnya mau membeli mobil atau motor bisa indent sebelum barang datang, Jabatan di Balaikota Kediri pun bisa diindent seperti mobil dan motor. Bayar dulu, dilantik menjadi pejabat menunggu putaran mutasi berikutnya.

Ironisnya, banyak juga PNS Pemkot Kediri yang justru sangat suka dengan sistem kepemimpinan tersebut. Mungkin saja utamanya bagi PNS ber-IQ rendah, mereka yang ingin jalan pintas, mereka yang ingin cepat menjadi orang terhormat atau mereka yang berangan-angan cepat kaya, sistem tersebut sungguh menggiurkan. Karena untuk menjadi pejabat di Pemkot Kediri, tidak dibutuhkan kepandaian, jenjang karir atau bahkan prestasi. Tapi yang dibutuhkan adalah Wani Piro ??? (Berani bayar berapa ???). Itulah kata salah seorang Asisten Sekda Kota Kediri sambil menggerak-gerakkan jari tangannya menirukan iklan televisi salah satu produk rokok. Ia mencontohkan, ada salah seorang Lurah yang ingin naik kasta  menjabat sebagai Kepala Satpol PP, sudah dua tahun indent dengan menyetor puluhan juta rupiah. Tapi, kasihan dia,  jabatan tersebut belum juga diberikan kepadanya.

Salah seorang pejabat eselon dua di lingkungan Pemkot Kediri menyindir, para PNS Pemkot selama hampir lima tahun tidak sadar telah dijadikan sapi perahan, Tuyul Pesugihan (Jin penyetor uang)-nya Walikota Samsul Ashar.  Membeli jabatan dengan harapan rejekinya semakin melimpah, saat dilantik bersuka ria, saat menduduki jabatan pusing kepala. “Bagaimana tidak pusing, kalau setorannya ke Walikota nipis dianggap tidak becus bekerja kemudian diancam distafkan, sementara kalau setor besar takut dipenjara,” ujar pejabat eselon dua tadi kepada FAKTA. 

Romo Bambang Harianto SE.

 Romo Bambang Harianto SE kepada FAKTA mengatakan, bila mutasi pejabat dijadikan panen raya oleh Walikota jelas akan berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Penyebabnya adalah para pejabat yang notabene sebagai pengomando pelayanan publik, kualitas SDM-nya sangat diragukan. Makanya, terbukti sekarang ini pelayanan kepada masyarakat di Kota Kediri sangatlah amburadul. Romo Bambang mencontohkan, saat terjadi letusan Gunung Kelud baru-baru ini, seluruh wilayah Kota Kediri tersiram abu vulkanik, saat masyarakat terancam penyakit saluran pernafasan, tidak ada upaya pembagian masker gratis. Saat cuaca panas, debu di jalanan beterbangan, karena Pemkot tidak cepat membersihkan jalan-jalan protokol. Sementara Walikota sendiri berangkat ke luar negeri. “Bagaimana bisa berkualitas baik dalam pelayanan kepada masyarakat, wong pejabatnya bingung mengembalikan modal beli jabatan ? Jangan-jangan para pejabat itu memang tidak mampu, karena ukuran mendapatkan jabatannya hanya karena uang,” ujar Romo Bambang.

Romo Bambang berharap, ke depan pemerintah pusat lewat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara memberikan aturan hukum yang baik tentang pengangkatan jabatan. Sehingga mutasi jabatan nantinya tidak dijadikan mesin penyedot uang bagi kepala daerah yang sudah telanjur menghabiskan banyak uang saat pemilihan kepala daerah.

Jual beli jabatan di tubuh Pemerintah Kota Kediri, menurut beberapa pejabat eselon dua Balaikota Kediri, hingga akan berakhirnya masa jabatan Walikota Samsul Ashar masih terus berlangsung. Kabarnya, mutasi terakhir yang akan digulirkan Walikota akan melibatkan lebih dari 300 pejabat. Semua pejabat akan diacak-acak agar saat kepemimpinan Walikota yang baru suasana balaikota tidak kondusif. Para pejabat yang selamat dan mendapatkan tempat strategis adalah mereka yang sudah indent dengan menyetor sejumlah uang kepada Walikota lewat Kepala BKD. 

Eko Budiono SH MM, Kepala BKD Kota Kediri.

Kabar dari para pejabat Pemkot Kediri tersebut agaknya mendekati kebenaran. Saat FAKTA konfirmasi kepada Kepala BKD Kota Kediri, Eko Budiono SH MM, ia mengatakan bahwa semakin banyak para pejabat Pemkot Kediri yang datang kepadanya ia semakin jaya. Sehingga meskipun sudah diberitakan Majalah FAKTA terbitan bulan Pebruari 2014 tentang dugaan kebobrokan Kepala BKD Kota Kediri, kata Eko,”Saya akan semakin terkenal, dan akan semakin banyak pejabat membutuhkan saya”. (Tim)R.26