LINTAS MOJOKERTO : BUKU KURIKULUM 2013 GRATIS

KABAR gembira bagi masyarakat khususnya wali murid  yang memiliki anak didik SD sampai SMA di Kota Mojoketo. Pasalnya, Buku Kurikulum 2013 di Kota Mojokerto dibagikan gratis. Apabila ada sekolah yang menjual buku tematik 2013 masyarakat diminta untuk melaporkannya ke Dinas P dan K Kota Mojokerto.

          Edi Karya, Kabid TK dan SD Dinas P dan K Kota Mojoketo, ketika dikonfirmasi FAKTA, Senin (18/08), mengatakan, untuk buku tematik mulai dari SD sampai SMA gratis karena sudah tercover dalam APBN dan APBD. ''Semua merupakan program dari Kementerian Pendidikan atau dari pusat, sehingga kalau ada sekolah yang menjual buku tematik 2013 bisa melapor ke Dinas P dan K,'' jelasnya.
          Edi Karya menambahkan, kalau dalam penerapan kurikulum 2013 pihaknya sudah menyatakan siap karena semua guru juga sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan. Kalaupun ada wali murid yang bingung dengan penerapan K13 itu dikarenakan hanya proses adaptasi kurikulum baru. (F.325) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS MOJOKERTO : DETIK-DETIK PROKLAMASI RI KE-69 DI KABUPATEN MOJOKERTO

Bupati Mojokerto, H Mustofa Kamal Pasa SE, saat upacara memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-69 pada Minggu, 17 Agustus 2014

BUPATI Mojokerto beserta jajaran terkait melaksanakan Upacara Bendera Merah Putih dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-69 pada Minggu, 17 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB, bertempat di Stadion Gajah Mada Mojosari.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Mojokerto, H Mustofa Kamal Pasa SE. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah, Forpimda, Ketua DPRD beserta anggotanya, Asisten/Staf Ahli, Kepala SKPD beserta istri, organisasi wanita, ormas, pejuang, veteran, ulama, tokoh masyarakat serta para undangan.

Puncak peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-69 Tahun 2014 bertemakan Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera.

Peserta upacara terdiri dari anggota TNI/Polri yakni Korem 082, Kodim 0815, Denpom dan kesatuan YONIF LINUD 503. Polres Mojokerto serta Linmas, Korpri, Pramuka, siswa-siswi SMA dan SMP se-Kecamatan Mojosari. Bertindak sebagai komandan upacara, Kapten (Inf) Harjono SSos. Danramil Pacet.

Tepat pukul 10.00 Wib Peringatan Detik-Detik Proklamasi ditandai dengan dibunyikannya sirine selama 1 (satu) menit. Dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto serta Pengibaran Bendera Sang Merah Putih oleh Pasukan Paskibraka. Pasukan Paskibraka terdiri dari Pasukan 17, Pasukan 8 dan Pasukan 45. Sebagai pembawa Bendera Merah Putih adalah Rizky Umul Nisa Fadillag dari SMA Negeri I Sooko, Pengibar Bendera Merah Putih adalah Hervanda Aldiansyah Bahtiar dari SMA Negeri I Puri, Nadya Isnaini Prajnalaga dari SMA Negeri 1 Mojosari, Adi Budi Proyogo dari SMA Negri 1 Gedeg. Sedangkan Danton Pengibaran Paskibraka, Letda Infanteri Ihsan Hanafi, Danton Yonif Linud 503.

Dan pada hari dan tempat yang sama, pukul 16.00 Wib, dilaksanakan Upacara Penurunan Bendera dalam rangka HUT RI ke-69. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kapolres Mojokerto, AKBP Muji Ediyanto SIK MM. Sebagai Komandan Upacara, Kapolsek Pacet, AKP Drs Bambang Sijatmiko.Penurunan Bendera Merah Putih oleh Pasukan Paskibraka, bertindak sebagai pembawa Bendera Merah Putih, Retno Andaryani dari SMAN I Ngoro. Penurun Bendera Merah Putih, David Agus Prasetyo dari SMK Negeri 1 Jetis, Sayyidatul Mu’ayyinah dari SMA Negeri 1 Ngoro, Fajar Satria dari SMA Negeri 1 Sooko, pembawa bendera, Dysra Thalita Shabuha dari SMA Negeri 1 Mojosari, dan Danton Paskibraka, Ipda Wagiman, Kanit Pamovit Polres Mojokerto. (F.325) web majalah fakta / majalah fakta online

WAWANCARA KHUSUS

Program Unggulan Polda Jawa Timur

Call Centre 500210 Tentang Pusat Informasi Pelayanan Kepolisian

Kepala Bidang Teknologi Informasi Polda Jawa Timur,
Kombes Pol Drs Yoyok Subagiono SH MSi

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) selalu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Telah banyak paket program diluncurkan untuk membantu masyarakat, salah satunya untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi terkait pembuatan SIM, pembuatan STNK di Samsat, atau informasi lainnya. Hal ini tak lepas dari keinginan Polri untuk selalu menjalin komunikasi dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Kali ini, dari Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Jawa Timur kembali meluncurkan sebuah program yang merupakan Pusat Informasi Pelayanan Kepolisian, dengan label : “Call Centre 500210”. Inilah program unggulan Polda Jawa Timur yang boleh jadi baru pertama kalinya di Indonesia, artinya baru Polda Jawa Timur yang memelopori.  

Kepala Bidang Teknologi Informasi Polda Jawa Timur, Kombes Pol Drs Yoyok Subagiono SH MSi, dalam wawancara khusus dengan FAKTA, mengungkapkan, “Keistimewaan dari Call Centre 500210 ini adalah layanannya bersifat informatif dan edukatif, dan jangkauannya pun lebih luas. Karena, masyarakat di luar Jawa Timur bisa mengakses call centre ini dengan memakai kode wilayah 031500210, bahkan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, seperti TKI dan TKW pun bisa menggunakannya dengan mengakses cal centre ini menggunakan kode internasional untuk Indonesia +62031500210”.

Kalau program ini berhasil, katanya, bisa diangkat secara nasional untuk polda-polda lainnya, atau Mabes Polri bisa menginstruksikan kepada jajaran polda se- Indonesia untuk menerapkan call centre ini.

Jaringan Komunikasi Polri Terpadu

Bermula dari keinginan Kapolri, Jenderal Pol Sutarman, yang disampaikan dalam Rakernis Bidang Teknologi Informasi beberapa bulan yang lalu, bahwa Kapolri menghendaki adanya jaringan komunikasi Polri yang terpadu dan tidak terpisah-pisah. Telah banyak konsultan TI yang datang ke Polri membuat aplikasi-aplikasi tetapi ternyata tidak terpadu dan tidak terintegrasi dengan jaringan komunikasi Polri lainnya.

“Call Centre 500210” program unggulan Polda Jawa Timur yang boleh jadi
baru pertama kalinya di Indonesia

“Bapak Kapolri mengambil contoh, bagaimana saya bisa berhubungan dengan rakyat saya, karena begitu ditanya oleh masyarakat, misalnya bagaimana cara membuat SIM, atau cara memanggil ambulan atau hal-hal lain yang bersifat informatif dan edukatif dan siapa yang menangani ini, nah tentunya bidang teknologi informasi,” ungkap pria lulusan Sekolah Anti Teroris di Louisiana, Amerika Serikat, tahun 2002, ini kepada FAKTA.

Maka, salah satunya, lanjut Kombes Yoyok, adalah aplikasi yang kami buat di Polda Jatim ini berusaha menjawab apa keinginan Bapak Kapolri terkait salah satu solusi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga trust (kepercayaan) polri kepada masyarakat dan sebaliknya menjadi meningkat, sehingga polisi disayangi masyarakat dengan adanya pelayanan ini.

“Kami sudah meminta ijin kepada pimpinan, khususnya untuk memanfaatkan infra struktur Call Centre 112 Police Bacbone yang telah terbangun di Polda – 39 Polres, namun sudah tidak dipakai lagi (karena itu pembuatan Call Centre 500210 ini tidak berbiaya lagi), untuk mendukung program ini, sekaligus menjawab keinginan Bapak Kapolri tersebut. Dengan seijin Mabes Polri kita gunakan call centre ini, lalu dimodifikasi dan dilakukan perubahan dari kami, serta aplikasi yang kita sempurnakan, maka kami menciptakan Call Centre 500210 yang dalam waktu dekat akan kita launching. Dengan demikian  permasalahan-permasalahan yang ada di benak atau pemikiran Bapak Kapolri bisa terpecahkan melalui salah satu solusi Call Centre 500210,” jelasnya.  

Call Centre 500210 ini telah disiapkan dengan konten-konten yang sederhana saja yang biasa ada di masyarakat. Misalnya, bagaimana cara membuat SIM dan berapa biayanya, kemudian proses pembuatan STNK melalui Samsat dan lain sebagainya termasuk informasi-informasi lainnya, di bidang Reserse, bagaimana proses kelanjutan penanganan sebuah kasus, kemudian di Intelijen bagaimana membuat SKCK, permohonan ijin dan lain sebagainya. “Inilah hal-hal mendasar yang ada di masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu dan polisi menjadi terlatih,” kata pemegang sertifikat “Cyber Crime Investigation” Organized by Korea International Agency, tahun 2009.

Call Centre 500210 Berbayar Rp 400/Menit

Banyak call centre yang dimiliki Polri. Di antaranya ada Call Centre 110. Nah apa bedanya dengan Call Centre 500210 ?

Mantan atlit judo nasional pemegang Dan-5, yang kini terpilih menjadi Ketua Umum Judo Jawa Timur, ini menjelaskan, kalau Call Centre 110 bersifat emergency call, artinya polisi menerima dan melayaninya bersifat quick respon mendatangi TKP secepat mana penanganannya, sedangkan Call Centre 500210 bersifat informatif dan edukatif.

Ini adalah sumbangsih kami kepada Bapak Kapolri

Bedanya lagi, Call Centre 110 itu menggunakan outsourching. Sedangkan untuk Call Centre 500210 menggunakan tenaga-tenaga polisi sendiri dan PNS Polri, jadi mereka sudah dilatih dalam suatu pelatihan selama beberapa hari sehingga mereka melayani masyarakat dengan bahasa-bahasa yang elegan, bahasa yang sopan, yang santun dan mengena, karena anggota Polri dan PNS Polri lebih mengerti bagaimana cara bertindak polisi, bagaimana bahasa-bahasa di kepolisian, sehingga terjadi interaksi antara masyarakat dan polisi.

Kemudian untuk menghubungi Call Centre 110 masyarakat tidak dikenai biaya alias gratis,  tetapi untuk menghubungi Call Centre 500210 masyarakat akan dikenai biaya Rp 400/menit. Kenapa begitu ? Terbukti dalam prakteknya Call Centre 110 yang free itu banyak ditemukan telepon-telepon sampah. Mentang-mentang gratis sehingga masyarakat bahkan anak-anak yang tidak berkepentingan main telepon saja tetapi isinya banyak menyesatkan bahkan memaki-maki anggota polri. Sedangkan mengontak Call Centre 500210 dengan membayar Rp 400/menit dimaksudkan untuk melayani orang-orang yang berkepentingan saja yang akan menghubungi call centre ini sehingga mengurangi telepon-telepon yang bersifat sampah.

Namun, kata Kombes Yoyok, Call Centre 500210 bukanlah untuk menyaingi 110 tapi malah sebaliknya bisa mendukung 110. Pada prakteknya nanti apa yang tidak terlayani dari 110 bisa dipenuhi oleh 500210, sehingga jaringan komunikasi yang dibagi melalui operator itu bisa disampaikan. Apa yang tidak terlayani dan tidak terakses di 110 bisa dimasukkan ke 500210.

            “Keinginan kami bahwa Call Centre 500210 yang menjadi program unggulan Polda Jatim ini adalah sumbangsih kami kepada Bapak Kapolri, agar ada solusi-solusi terkait bagaimana meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada polri melalui pelayanan-pelayanan. Semoga Call Centre 500210 ini menuai keberhasilan dan ditingkatkan secara nasional,” tutur Kombes Pol Drs Yoyok Subagiono SH MSi, yang pernah dikirim oleh negara sebagai “Pasukan Perdamaian PBB di Bosnia” tahun 1996,  ini berharap. (F.183) web majalah fakta / majalah fakta online

BERITA UTAMA : MUKTAMAR PKB 2014, ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN

"Warga PKB, NU dan kalangan pesantren jelas tidak sepakat atas gerakan radikal yang melakukan kekerasan atas nama Islam, jadi itu menjadi perhatian khusus kami”

PRESIDEN RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden RI terpilih, Joko Widodo, akan menghadiri Muktamar PKB yang diselenggarakan di Surabaya, 30 Agustus-1 September 2014.

“Rencananya, Pak SBY yang membuka, dan Pak Jokowi yang menutup sesuai protokoler,” kata Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Timur, Mas’ud Adnan.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Jawa Timur, Thoriqul Haq, menjelaskan, Wakil Presiden RI, Boediono, beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga akan hadir. Di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, serta Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin. Mereka akan menjadi pembicara pada sejumlah sesi dalam muktamar. Begitu pula Jokowi.

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar,
dan Sekjen DPP PKB, Imam Nahrawi

Muktamar PKB kali ini akan diikuti sekitar 5.000 peserta dari seluruh cabang partai di Indonesia. Salah satu agenda muktamar adalah memilih ketua umum serta pengurus DPP dan Ketua Dewan Syuro PKB periode 2014-2019.

Thoriqul Haq menjelaskan, panitia muktamar telah melakukan persiapan teknis, yang meliputi tempat penginapan peserta, tempat acara, masalah akomodasi, maupun penjemputan peserta. Artis Dewi Persik rencananya juga hadir dalam muktamar yang akan berlangsung tiga hari itu. Bahkan artis seksi yang biasa disapa DP itu ditunjuk sebagai pembaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain DP, hadir pula raja dangdut Rhoma Irama.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat mandat dari para kiai dan tokoh muda pesantren agar membahas pencegahan paham radikal dalam Muktamar PKB 2014. Rekomendasi ini disambut dengan tangan terbuka oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. 

"Warga PKB, NU dan kalangan pesantren jelas tidak sepakat atas gerakan radikal yang melakukan kekerasan atas nama Islam, jadi itu menjadi perhatian khusus kami," jelas pria yang akrab disapa Cak Imin itu usai menutup Bahtsul Masail Kebangsaan dalam Perspektif Para Muda Pesantren, Sabtu malam (23/08).

Alhasil, disepakati bahwa kader PKB, NU serta kalangan pesantren bakal serius menangkal semua faham yang tidak sesuai dengan ideologi negara, dan mengancam NKRI. "Para kiai pesantren dan warga NU sudah bergerak memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya kepentingan politik yang dibungkus agama itu," terangnya.

PKB secara resmi juga menerima rekomendasi forum diskusi tokoh muda pesantren Jawa Timur agar bisa mengintervensi pemerintah supaya bersikap lebih tegas terhadap setiap jenis gerakan radikal yang mengancam NKRI. Lantaran para pengikut gerakan semacam ini menganggap dakwah harus dilakukan secara radikal, konsep negara Islam, seruan jihad, serta pembangkangan terhadap ideologi Pancasila, melanggar syariat agama Islam.

"Cara tersebut berbeda jauh dengan konsep Islam rahmatan lil 'alamin yang menjadi tema besar Muktamar PKB serta dalam naungan prinsip ahlussunah wal jamaah," tegasnya.

Agar pesannya tersampaikan, Cak Imin meminta para partisipan Muktamar PKB di Empire Palace Jalan Pasar Blauran, Surabaya, menangkap pesan tersebut. Supaya usai muktamar, pihak-pihak yang berkepentingan cepat mengaplikasikan rekomendasi untuk menangkal deradikalisasi di NKRI.

Bahtsul Masail Kebangsaan PKB tersebut dihadiri para kiai muda dari 60 pesantren di Jawa Timur. Kiai dari Ponpes Darul Ulum, Selo Tumpuk, Kabupaten Blitar, K H Muhammad Ali Romzi, mengungkapkan, majelis menginginkan Muktamar PKB 2014 juga membahas serius perkembangan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

"Organisasi ini (ISIS) bisa mengancam keutuhan NKRI. Ini menjadi poin penting dan akan kita rekomendasikan masuk dalam pembahasan Muktamar PKB, yang kemudian diharapkan bisa menjadi kebijakan partai," kata Gus Ali Romzi, panggilan akrabnya.

Prinsipnya, para kiai muda tak sepakat konsep pembentukan Daulah Islamiyah (DI) lantaran bertentangan dengan negara Pancasila yang sah secara syar'i. Hal yang terpenting, papar dia, bagaimana syariat Islam ditegakkan dalam sebuah negara. Namun, dengan tuntunan Rasulullah yang tidak mewajibkan berdirinya sebuah negara Islam.

Selain Gus Ali Romzi, hadir pula M Shodif (Gus Shodif) dari Ponpes Al Falah Malang, Gus Hazani Zubair (Ponpes Nurul Cholil Bangkalan), Gus Toif (Ponpes Al Falah, Ploso, Jombang), Gus Ahmad Athoillah (Ponpes Denanyar Jombang), Gus Aizzudin (Ponpes Tebuireng Jombang), Gus Faiz (Ponpes Nurul Jadid Probolinggo), serta sejumlah kiai muda lainnya.

Kaum Tionghoa pun menitipkan aspirasinya pada Partai Kebangkitan Bangsa agar menjadi salah satu pembahasan dalam Muktamar. "PKB sebagai motor gerak kaum Tionghoa sejak masa Gus Dur memimpin tahun 1999 tetap akan kami titipi amanat agar menyuarakan aspirasi kami di tengah keberagaman bangsa," jelas Sekjen Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Ardy Susanto, usai menyerahkan lembaran rekomendasi pada Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No.9, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

Hubungan yang terjalin antara kaum Tionghoa dan PKB, menurut Ardy, tercipta berkat penggalan-penggalan sejarah di masa Orde Baru. Pria yang pernah menjadi caleg PKB Dapil Banten III ini yakin, kekuatan hubungan tersebut tetap terjalin dalam satu visi. "Tionghoa di Indonesia yang pluralis sangat diterima secara terbuka karena PKB mau konsisten ikut menyuarakan agar penggalan cerita tadi disatukan dan kami meminta PKB konsisten menjaga pilar keberagaman bagi seluruh lapisan," cetus Ardy.

Berkat kesetiaan PKB sebagai garda keberagaman bangsa tadi, warga Tionghoa juga berjanji loyal pada Green Party. Meskipun ada berbagai masalah yang menerpa internal maupun eksternal PKB. "Kesimpulannya, PKB selalu menerapkan ilmu dari Mahaguru Gus Dur yang tak pernah berubah. Sehingga semua lapisan masyarakat Tionghoa resmi menjadikan PKB sebagai corong politik melalui Muktamar. Dari sisi NU dan PKB, maka secara kebangsaan, Tionghoa paripurna mendukung," urai Ardy.

Sementara itu duet Muhaimain Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum dan Imam Nahrawi sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) PKB tak tergoyahkan. Diprediksi, dua orang ini akan tetap memimpin PKB untuk lima tahun mendatang.

Alasannya, dua orang ini dianggap memiliki andil besar untuk membesarkan PKB dari ambang kehancuran paska konflik internal yang berkepanjangan. Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Syamsul Arifin, mengatakan, duet Cak Imin dan Imam Nahrowi ini patut diberi kesempatan lagi untuk menahkodai partai yang didirikan oleh kiai-kiai NU untuk lima tahun ke depan. Hal itu sangat beralasan, karena banyak pihak dari luar yang tidak senang jika PKB besar sehingga berusaha memicu konflik.

"Kami mendukung penuh duet Cak Imin dan Imam Nahrawi memimpin kembali PKB lima tahun mendatang," terang Syamsul di sela-sela pembekalan anggota FPKB DPRD Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim, Minggu (17/8).

Syamsul juga menyatakan, meski kedua orang ini belum resmi menyatakan maju dan bersedia diduetkan kembali, namun sebagian besar cabang-cabag di Jatim banyak yang mendukung. Ia yakin, jika banyak cabang yang menghendaki untuk memimpin lagi, tentu kedua tokoh ini tidak akan menolak.

"Saya yakin jika muktamirin menghendaki duet Cak Imin dan Imam Nahrawi, maka mereka berdua pasti tidak bisa menolak," tegas alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Sejumlah kalangan internal menilai, posisi Muhaimin Iskandar sebagai leader partai memang belum bisa tergantikan. “Kalau soal itu (pergantian ketua umum) saya optimis muktamirin akan secara aklamasi tetap mendukung Cak Imim. Suara cabang-cabang masih menghendaki beliau memimpin PKB,” terang Ketua DPP PKB, Helmy Faishal Zaini, di Jakarta, Senin (18/8).

Menurut politisi yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini, sosok Muhaimin Iskandar memiliki karakter kepemimpinan yang melekat kuat baik di elit maupun di basis. Sebagai leader di partainya, ungkap Helmy, Muhaimin memiliki dua keunggulan sekaligus yang tidak dimiliki kader lain.

“Pertama, beliau itu bergaris darah langsung dengan Mbah Wahab dan Mbah Hasyim, pendiri NU. Garis dzurriyah ini penting dalam politik NU. Kedua, beliau juga tokoh aktifis yang berproses mulai dari bawah. Kelengkapan ini yang tidak dimiliki kader lain,” papar Helmy.

Dengan dua keunggulan tersebut, menurut Helmy, selama memimpin PKB, Cak Imin terbukti berhasil mengorganisasi berikut menjembatani kepentingan warga nahdliyyin dengan baik. Secara organisatoris, Cak Imin jugalah yang mampu mengembangkan SDM kader partai hingga memperkenalkan kepada sistem kepartaian modern yang jauh lebih maju dari sebelumnya. “Dalam konteks kepartaian saya bisa sebut beliau itu bapak kader,” tutupnya.

Helmy menjelaskan, selain aklamasi terhadap kepemimpinan Cak Imin, dalam Muktamar besok PKB juga akan membahas program kerja selama lima tahun mendatang, membahas penguatan organisasi partai, dan persiapan menghadapi pemilu serentak (pileg dan pilpres) pada 2019.

Sedangkan Wakil Sekjen DPP PKB, Lukmanul Khakim, menyatakan, kepemimpinan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang mampu menaikkan suara PKB 100 persen dalam Pemilu Legislatif 2014 membuatnya layak untuk menahkodai kembali partai dengan ciri khas warna hijau ini.

 “Cak Imin sungguh cerdas dalam memimpin partai ini. Selain mampu menaikkan suara PKB 100 persen, beliau juga mampu memenangkan pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres lalu,” tambahnya.

 Menurutnya, sosok Cak Imin banyak disukai karena dia mudah bergaul dengan siapa pun, baik dengan elit politik maupun kalangan biasa. Ditambahkan, dalam kancah politik nasional, Cak Imin juga sangat visioner dalam melakukan langkah-langkah politik PKB.

“Untuk itu, tidak ada alasan untuk tidak menjadikan beliau sebagai Ketua Umum PKB periode 2014-2019 mendatang. PKB masih sangat membutuhkan kecerdasan dan jiwa visioner beliau dalam menjalankan roda partai di masa mendatang,” ucapnya.

dr H M Zairullah Azhar MSc
Ketua DPW PKB Provinsi Kalsel

Secara terpisah, Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Selatan. dr H M Zairullah Azhar MSc, kepada FAKTA mengatakan sependapat tentang berduetnya kembali Cak Imin dan Imam Nahrawi sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB periode 2014-2019. Apalagi pada Pemilu 2019 nanti awal dilaksanakannya Pemilu Serentak yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden RI dilaksanakan bersamaan waktunya sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga diperlukan figur kepemimpinan PKB yang sudah teruji kemampuannya dalam meningkatkan kepercayaan rakyat kepada PKB yang dalam berpolitik menerapkan konsep Islam rahmatan lil ‘alamin, Islam adalah rahmat bagi seluruh isi alam semesta, tidak korupsi, cinta damai, anti-kekerasan, peduli umat apa pun agamanya, apa pun sukunya, apa pun rasnya, apa pun golongannya, terlebih pada wong cilik.

             “Insya Allah Muktamar PKB 2014 di Surabaya nanti dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur ZA – panggilan Zairullah Azhar. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

NASIONAL : MK TOLAK GUGATAN PRABOWO-HATTA

Majelis hakim MK menolak semua keberatan pemohon 

karena dinilai kurang bukti

MAJELIS Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh gugatan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa dalam sidang yang berlangsung hari Kamis (21/08) sejak pukul 14.00 WIB.

"Menimbang adanya tuduhan pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak terbukti yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon. Amar putusan mengadili, memutuskan menolak eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva.

Majelis hakim menolak semua keberatan pemohon termasuk pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), tinta yang bisa dihapus dan politik uang.

Dua faktor utama yang membuat majelis hakim menolak semua gugatan Prabowo-Hatta adalah kurangnya bukti dan tidak adanya saksi yang kuat.

Dalam soal DPKTb, misalnya, MK menilai hal itu adalah implementasi pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih sehingga dianggap sah secara hukum.

Sedangkan dalam gugatan soal tinta yang bisa dihapus agar pendukung Joko Widodo – Jusuf Kalla bisa memilih lebih dari satu kali, misalnya, majelis hakim mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada tinta yang bisa dihapus.

Kubu Prabowo Tuduh Putusan MK Tidak Adil

Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto menuding keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan keadilan substantif.

Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa tidak hadir 

dalam konferensi pers Koalisi Merah Putih

Prabowo dan Hatta Radjasa sendiri tidak hadir dalam konferensi pers di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Kamis malam (21/08) yang terlambat beberapa jam dari jadwal itu.

Menurut juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, keduanya sedang menjenguk para pendukung yang terluka dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi.

"Kami mengakui putusan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang mengadili dan memutus akhir sengketa pilpres," kata Tantowi.

Namun, meski menyatakan menerima, kubu Prabowo menuduh bahwa sistem dan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi tidak mengindahkan bukti secara mendalam dan tidak dapat mengungkap keterangan saksi.

"Atas dasar itu putusan MK meskipun bersifat final dan mengikat belum tentu mencerminkan keadilan dan kebenaran yang substantif bagi rakyat Indonesia," tambahnya.

Selanjutnya, Koalisi Merah Putih mengatakan akan tetap mengawal langkah hukum lain yang masih berjalan dan mengkaji langkah politik ke depan.

"Kepada para pendukung dan pemilih pasangan nomor satu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya," tutupnya.

Massa Tembus Barikade Polisi Di MK

Mendekati pukul 14.00 WIB, massa pendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa bertambah banyak dan mereka berhasil menerobos barikade pertama polisi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Situasi makin memanas setelah pendukung Prabowo - Hatta berhasil menerabas kawat berduri.

Keamananan nasional terjaga walau sejumlah insiden terjadi pada Kamis (21/08)

Polisi tampak mempersiapkan meriam air tapi juga meminta massa agar tenang. Mereka juga mempersiapkan perlengkapan anti huru-hara.

Para karyawan perkantoran yang terletak di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengevakuasi diri demi keselamatan masing-masing.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI mengatakan, situasi keamanan nasional kondusif dan menyebut kericuhan di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, sebagai "insiden kecil".

Dalam konfrensi pers Jumat (22/06), Djoko Suyanto mengatakan, secara keseluruhan proses pemilu - mulai dari pemilu legislatif, kampanye, pemilu presiden, hingga putusan MK - tidak ditemukan aksi kekerasan yang berarti.

"Ini menunjukkan bahwa masyakarat kita sudah sangat pandai membedakan. Masyarakat kita tidak mau ikut larut dalam kerasnya persaingan dan provokasi yang dilakukan oleh dua pihak," katanya.

Ke depan, Djoko mengatakan bahwa TNI dan Polri akan terus waspada dan siaga untuk menjaga keamanan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 mendatang.

Menko Polhukam Bertanggung Jawab

Terkait kericuhan di Bundaran Patung Kuda, Djoko Suyanto mengatakan, walau ada "gesekan kecil" situasi akhirnya dapat "dikendalikan atas pengertian dua pihak."

Polisi hanya menggunakan gas air mata dan air untuk menghalau massa

Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Sutarman, mengatakan, ada 46 orang luka-luka ringan dalam insiden itu. Kebanyakan dari mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, namun tiga orang masih dirawat di rumah sakit karena terkena gas air mata.

Atas kericuhan ini, polisi masih menahan satu orang yang diduga sebagai provokator. Polisi menegaskan tidak ada tembakan peluru dan hanya menggunakan air dan gas air mata.

Djoko Suyanto mengatakan, kepolisian telah melakukan tugasnya dengan baik dan semua tanggung jawab berada di pundaknya.

"Saya minta maaf terhadap saudara-saudara saya, adik-adik saya yang menderita, terluka atau tidak nyaman," kata Djoko Suyanto.

"Tanggung jawab ada di saya, jadi jika ada yang ingin minta pertanggungjawaban, maka tanggung jawab itu ada di menko polhukam. Pemerintah menghimbau masyakat kini kembali bekerja seperti biasa dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal,” tegas Djoko Suyanto. (BBC) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL BATOLA

HASANUDDIN MUDAHKAN PETANI PANEN

Bupati Batola, H Hasanuddin Murad SH,
saat menjajal langsung alat panen dan perontok padi

KABUPATEN Barito Kuala (Batola) merupakan salah satu kabupaten penyangga ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Lahan pertaniannya masih sangat luas dan masyarakatnya terbanyak berusaha dengan bercocok tanam, terutama padi.

Menyadari hal tersebut, Bupati Batola, H Hasanuddin Murad SH, dengan berbagai cara mencari solusi untuk membantu para petani Batola lebih mudah mengerjakan usahanya dalam bertani, seperti program pupuk bersubsidi atau peminjaman pupuk tanpa bunga.

Tidak hanya lewat program pupuk bersubsidi dapat membantu para petaninya. Sekarang, berkat kepiawaian Bupati Hasanuddin Murad yang mantan Anggota DPR RI tersebut solusi pun didapat. Lewat APBN, Kabupaten Batola bisa membeli dan memberikan kepada petani sebuah mesin panen sekaligus perontok padi type Combine Harvester.

Combine Harvester merupakan alat berukuran cukup besar dan andal sebagai alat panen sekaligus perontok padi. Alat ini bisa digunakan untuk memotong, lalu merontokkan dan butiran padinya langsung masuk karung goni sehingga memudahkan para petani melakukan panen dan menghasilkan kualitas panen yang lebih bagus.

Saat panen padi dengan menggunakan alat ini para petani dapat memanen 6,4 hektar dalam sehari, dibanding secara manual panen hanya dapat dilakukan sebanyak 1,5 hingga 2 hektar. Tingkat kehilangan padi saat panen juga relatif rendah hanya sekitar tiga persen.

Bupati Hasanuddin Murad yang berkesempatan menjajal langsung kemampuan alat panen dan perontok padi tersebut bersyukur dan bangga, serta mempunyai keyakinan jika Combine Harvester sangat membantu para petani. Seperti ketika pelaksanaan panen padi perdana di Handil Air Mas, Desa Anjir Pasar Kota II Kecamatan Anjir Pasar, Barito Kuala (Batola), dengan hasil panen yang sangat memuaskan.

Sekarang jika musim panen tiba, petani di Kabupaten Batola terutama yang sudah menggunakan alat ini tidak lagi terlalu lelah melakukan panen.

Para petani di Batola yang sudah menggunakan mesin Combine Harvester selain dapat menghemat tenaga, juga dapat menghemat pengeluaran sekitar Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta per panen. Tak hanya itu, dengan menggunakan alat itu, panen yang dilakukan petani bisa lebih cepat dan efisien. Hanya membutuhkan waktu dua jam alat tersebut mampu memanen padi seluas 1 hektar.

Alat panen dan perontok padi otomatis Combine Harvester sangat membantu kerja para petani, terutama ketika musim panen tiba. Petani bisa kerja hanya sekali saja, dan padi sudah langsung masuk karung. Jadi tinggal dikeringkan lalu dimasukkan ke penggilingan padi, hasil panen padi petani juga lebih meningkat.

Bupati Batola, H Hasanuddin Murad, setelah menjajal, merasakan cara dan hasil kerja dari alat tersebut serta agar semua petani di Kabupaten Batola bisa memanfaatkan alat ini untuk memanen padi, memiliki keinginan untuk melakukan penambahan alat panen padi otomatis Combine Harvester. Pasalnya, luasan lahan pertanian di Bumi Ije Jela juga sangat memerlukan untuk ketersediaan lebih dari satu unit alat tersebut.

            Karena hanya memiliki satu alat panen sekaligus perontok padi tersebut, diharapkan para petani atau kelompok tani yang menggunakan alat tersebut dapat mengelola dengan baik, adil dan transparan.

            Mantan Anggota DPR RI itu mengakui bila penambahan alat nantinya terlaksana akan ada beberapa persoalan yang menyangkut sistem pemeliharaannya. Untuk itu agar alat tersebut dapat terus digunakan, maka ia mengajak seluruh kelompok tani di Kabupaten Batola untuk bisa memelihara alat tersebut. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

BALANGAN BUMI SANGGAM

Pemkab Balangan Tebarkan 140 Ribu Bibit Ikan Lokal

Sefek : Masyarakat Turut Aktif Memelihara Sumberdaya Perikanan

Bupati Balangan, Sefek Effendie,
saat menebarkan bibit ikan lokal di Baruh Bahinu

PEMERINTAH Kabupaten Balangan melakukan penebaran bibit ikan lokal sebanyak 140 ribu yang dibagi dua yaitu 70 ribu dilepas di Danau Baruh Bahinu dan 70 ribu lagi di Desa Transmigrasi Lajar Pupuyuan, Kecamatan Lampihong, guna menjaga kelestarian jenis ikan tersebut.

Danau serta setiap perairan merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan pemerintah saja untuk memeliharanya, masyarakat sendiri adalah pihak yang paling berkepentingan dan paling merasakan manfaat perairan, dan juga paling merasakan akibatnya, bila perairan atau potensi-potensi di dalamnya rusak.

Pemerintah Kabupaten Balangan mengharapkan tujuan dari pelaksanaan penebaran benih ikan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Paringin Selatan dan Lampihong itu tidak hanya menambah populasi ikan lokal. Namun, juga menjaga kelestarian, serta menjamin dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ikan.

Untuk penebaran bibit ikan lokal di Danau Baruh Bahinu selain menambah populasi ikan, juga bertujuan agar fungsi alami danau bisa terus terjaga sesuai dengan fungsi awalnya, yakni sebagai habitat asli ikan lokal.

Bibit-bibit ikan lokal yang dilepas, di antaranya bibit ikan Gurami, Pupuyu (ikan Betok), serta Patin yang berasal dari Balai Benih Ikan Gunung Manau di Kecamatan Batu Mandi yang dimiliki Dinas PTPHPP Kabupaten Balangan.

Dengan pelaksanaan penebaran bibit ikan lokal tersebut, selain menjamin populasi ikan juga diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memanfaatkan bidang perikanan sebagai penopang ekonomi mereka.

Menurut Bupati Balangan, Sefek Effendie, pelepasan 140 ribu bibit ikan lokal tersebut merupakan program Pemkab Balangan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Perikanan dan Peternakan (PTPHPP).

Bupati Sefek Effendie mengatakan, dilakukannya penebaran benih ikan lokal di Danau Baruh Bahinu merupakan sebuah langkah kecil yang bermanfaat sangat besar, guna mewujudkan tujuan pembangunan perikanan secara umum dan membiarkan danau tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi ikan untuk hidup dan berkembang biak. Dan masyarakat pun nantinya akan merasakan manfaat dari pelepasan bibit ikan tersebut.

Pemkab Balangan mengajak agar masyarakat selalu turut aktif dalam memelihara danau, sungai maupun sumber daya-sumber daya perikanan lainnya. Karena peran serta masyarakat, serta kesinergian upaya dengan pemerintah dalam melindungi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya perikanan sangatlah penting. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

COVER

web majalah fakta / majalah fakta online

SULUT RAYA : PEMKOT BITUNG DAN ITB TEKEN MOU PRODI BLCC

Saat berlangsung penandatanganan MoU Pemkot Bitung dengan Rektor ITB

SEBELUM melakukan kesepakatan, dilaksanakan pertemuan mengenai BLCC terpilih dalam seleksi pendirian Akademi Komunitas Negeri Bitung (AKLNB), sesuai surat Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan melakukan pemantapan pelaksanaan beroperasinya AKLNB, melalui Forum Group Discussion (FGD) yang diprakarsai oleh Kementerian Perekonomian RI yang dihadiri oleh tim pengembang SISLOGNAS RI, perguruan tinggi (ITB, UGM, ITS, IPB, Trisakti, STIMLOGNA), dan STK  SDM Bidang Standard Kompetensi Profesi Logistik serta asosiasi dan praktisi dari FGD yang dilaksanakan di Hotel Le Gradeur Jakarta.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tentang program studi, pengajar, dan perguruan tinggi  pendamping. Selanjutnya dilakukan proses penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Bitung melalui Wakil Walikota Bitung, M J Lomban SE MSI, bersama Rektor ITB, Prof Akhmaloka PhD, didampingi Wakil Rektor ITB, Prof Dr Hasanuddin Z Abidin, yang diadakan di ITB Bandung, Kamis (24/7).

Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi mengapresiasi kerja sama tersebut dan alumni sangat mensupport kehadiran akademi komunitas di Kota Bitung. Sebab dengan adanya akademi ini dapat menghadirkan skill yg mampu bekerja di level aplikatif.

Sementara, Lomban mengatakan, sebagai tindak lanjut MoU adalah MoA dan surat perjanjian kerja (SPK) yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Bitung setelah lebaran.

Penandatanganan MoU disaksikan pula oleh Dekan Fakultas Teknik Perencanaan, Dr Miming Wiharja (planolog), Dekan Fakultas Teknik Industri, Prof Dr M Barmawi Iskandar, Prof Dr Senator Nurbahagia serta dari unsur Kementerian Perekonomian, juga dari Pemkot Bitung, Dr Hermanus Bawuoh, Kepala BKD-PP Kota Bitung, Ferdinand Tangkudung SIP MSi. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

SULUT RAYA : SONDAKH AJAK TINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN KERUKUNAN BERAGAMA

Walikota Bitung, Hanny Sondakh, foto bersama para peserta kegiatan Pembinaan Pimpinan Umat dan Tokoh Agama Katolik

WALIKOTA Bitung, Hanny Sondakh, menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan kerukunan beragama, kita diajak untuk selalu bergandengan tangan  melalui kerja sama antar-umat dan sekitar kita untuk saling menghargai, mendukung persatuan yang bertujuan membina hubungan baik antar-sesama.

Di samping itu, kegiatan ini berlandasakan pada makna peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu misi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Sondakh dalam pembukaan kegiatan Pembinaan Pimpinan Umat dan Tokoh Agama Katolik yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Walikota Bitung, Kamis (24/7).

Sondakh didampingi Assisten I Pemkot Bitung, Fabian Kaloh SIP MSi, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini kepada Kepala Kantor Agama Kota Bitung, Drs H Ulyas Taha MPd, serta Pembimbing Masyarakat Katolik Provinsi Sulawesi Utara, Dra Youla Makarawung, Panitia Penyelenggara Bimas Katolik Kota Bitung, juga pengurus Dewan Pastoral dan ketua-ketua Wilayah Rohani serta kelompok Kategorial yakni Paroki.

            Dalam laporan Penyelenggara Bimas Kota Bitung, Drs Salvatore Ponomban, mengatakan bahwa tujuan kegiatan pembinaan pimpinan umat dan tokoh agama Katolik ini sebagai realisasi atas program Pembimbing Masyarakat (Bimas) Katolik sebagaimana termuat dalam DIPA Tahun Anggaran 2014, melalui Penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Bitung yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan kompetensi wawasan yang luas sebagai pimpinan dan tokoh agama Katolik serta memiliki spiritual pelayanan yang tinggi dan memiliki keterampilan karya pelayanan yang tepat sasaran. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

ANEKA BERITA : SALAH TANGKAP DAN MENGANIAYA, 3 POLISI BULUKUMBA DILAPORKAN KE PROPAM

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulselbar,
KBP Endi Sutendi

TIGA anggota Polres Bulukumba dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulselbar. Mereka dianggap menjalankan tugas tidak sesuai dengan prosedur. “Mereka telah melanggar disiplin sebagai anggota Polri,” ucap Junaedi Latif sebagai pelapor yang juga menjadi korban ketiga polisi itu.

Ketiga polisi itu masing-masing Aipda Muh Ilyas, Brigadir Nurtanior dan Brigadir Ahmad Resky. Mereka menangkap dan menggeledah Junaedi tanpa dilengkapi surat perintah. “Dan saya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian tanpa alat bukti,” ujarnya.

Junaedi adalah salah satu PNS di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba. Ia dituduh mencuri di rumah Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, Muh Sabir. Namun setelah proses penyelidikan dan penyidikan tidak ditemukan adanya bukti pendukung.

Menurut Adi Imran Latif, adik Junaedi Latif, yang juga ditangkap dengan tuduhan yang sama, ia bahkan sempat mengalami penganiayaan setelah dimasukkan dalam sel Polres Bulukumba. Ada 10 orang anggota Polres Bulukumba turut menganiayanya.

Tuduhan terhadap Junaedi dan Adi hanya dari omongan Iswandi sebagai pelaku pencurian di rumah Muh Sabir yang sudah lebih dulu ditangkap dan dijadikan tersangka.

Junaedi menjelaskan kepada wartawan usai diperiksa Propam, beginikah kwalitas polisi yang diangkat oleh negara digaji oleh negara untuk melakukan tugasnya di tengan-tengah masyarakat ? Apakah polisi-polisi ini masih punya kesadaran atau sudah dirasuki pikiran tidak sehat ? Karena itu mereka perlu diperiksa kejiwaannya. Polisi itu harus betul-betul sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, bukan seperti preman terorganisir begitu. Polisi itu dididik untuk melakukan klarifikasi pada setiap laporan dari masyarakat dan dibuktikan, bukan diperintah pimpinannya untuk melakukan kekerasan alias penganiayaan.                   Jadi, tindakan polisi menganiaya masyarakat itu melanggar aturan dalam pasal 3 (g), pasal 4 (a dan d), pasal 5 (a) serta pasal 6 (q) Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 2 tahun 203 yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang tentang disiplin anggota Polri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulselbar, KBP Endi Sutendi, mengatakan, Propam Polda segera menindaklanjuti laporan itu dalam waktu dekat. Ketiga polisi yang dilaporkan akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan bila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

ANEKA BERITA : ANAK-ANAK KORBAN PENCABULAN ALAMI INFEKSI TIDAK MENDAPAT PENANGANAN MEDIS

Polres Barru

ORANGTUA siapa yang tidak bingung melihak anak semata wayangnya menderita kesakitan ? Bunga yang masih duduk di bangku SD Lawallu semakin menurun kesehatannya dan juga mengalami depresi alias trauma berkepanjangan seumur hidupnya. Ia bersama semua kerabatnya terpukul akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Muhlis, guru SD Lawallu, Kabupaten Barru. Bunga kini sedang mengalami infeksi kelamin akibat pencabulan paksa gurunya tersebut.

            Untuk memastikan, dokter Rumah Sakit Parepare justru meminta kepada orangtua korban untuk membawa anaknya ke salah satu dokter spesialis kandungan di Jalan Landak Baru, Makassar. Itu berarti Rumah Sakit Pare-pare tidak mampu menangani kasus infeksi kelamin alias belum ada dokter spesialis kelamin di rumah sakit ini sehingga dokternya menyarankan ke dokter lain. Pemerintah setempat perlu menyediakan dokter ahli kelamin di RS Parepare.

            Sampai berita ini dibuat, orangtua Bunga belum memeriksakan kondisi Bunga ke dokter spesialis kelamin yang disarankan pihak RS Parepare karena tidak punya biaya. Orangtua Bunga pun kebingungan. Begitu pula nasib 4 orang teman Bunga yang juga jadi korban pencabulan gurunya.

             Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan segera turun tangan agar permasalahan ini segera dapat diatasi sekaligus menghukum pelakunya dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pengurus KPAI Sulsel, Warida, saat dihubungi FAKTA berjanji akan mengawal kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan guru SDN Lawallu, Kabupaten Barru, ini. KPAI Cabang Sulsel diharapkan juga memberikan bantuan finansial kepada para korban pencabulan yang tidak mampu tanpa harus menunggu adanya laporan dari mereka.

Sementara BAP tersangka pencabulan murid SDN Lawallu, Kabupaten Barru, ini dalam perampungan oleh penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Reskrim Polres Barru. Kasatreskrim Polres Barru, Andi Hasanuddin, bersama Kanit PPA, Junaidi, menyatakan bahwa penyidik masih menunggu hasil visum dari Puskesmas Mangkoso. Dalam waktu dekat hasil visum itu akan turun. Setelah itu BAP dan tersangkanya akan dilimpahkan ke Kejasaan Negeri Barru.

Muhlis, guru SDN Lawallu, Kabupaten Barru, sebelumnya pernah dilaporkan dengan kasus serupa namun kasus tersebut sempat didamaikan dan amanlah Muhlis dari jerat hukum. Tapi, untuk kali ini, dengan 4 korbannya secara bergantian dicabuli dengan ancaman tidak dinaik-kelaskan, akan sulit bagi Muhlis untuk lolos lagi dari jerat hukum. Muhlis dijerat dengan UU No.23 Tahun 2002 pasal 81 tentang pencabulan dan pasal 82 tentang persetubuhan terhadap anak-anak di bawah umur.

           Kapolres Barru, Yosef Sriyono, didamping Kasat Reskrim, AKP Andi Hasanuddin, membenarkan bahwa guru yang dilaporkan mencabuli muridnya itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online