DELTA RAYA : BUPATI LAMONGAN PIMPIN APEL KESIAGAAN PELANTIKAN PRESIDEN

BUPATI Lamongan, Fadeli, Senin pagi (20/10) menjadi penerima apel dalam Apel Kesiagaan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Alun-alun Kota Lamongan. Dalam apel tersebut Bupati Fadeli didampingi Kapolres Lamongan, AKBP Solehan, bersama perwakilan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat.

Dalam sambutannya, Fadeli menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh aparat keamanan baik Polri maupun TNI, yang senantiasa waspada dan siap siaga dalam mengamankan berbagai kegiatan kenegaraan. “Demikian juga dalam rangka pengamanan kewilayahan utamanya di Kabupaten Lamongan, TNI dan Polri juga telah mendukung terciptanya suasana yang aman, tenteram dan kondusif. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Dilanjutkannya bahwa dia merasa bersyukur pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden telah berjalan dengan aman dan lancar. “Saya yakin pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini juga akan berjalan dengan tertib dan lancar,” pungkasnya.

Sebelumnya Bupati Fadeli juga membacakan amanat Kapolda Jatim, Irjen Pol Nas Yusuf. Dia berpesan agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memohon ridhonya agar pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar.

Selanjutnya, semua jajaran dipesankan agar melakukan deteksi dini, cegah dini dan deteksi aksi serta mapping terhadap potensi kerawanan sosial yang ada diwilayahnya masing-masing. Kemudian juga melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dan sinergi dalam pelaksanaan tugas setiap lini dan eskalasi kerawanan, sesuai tataran tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Juga agar jangan pertaruhkan masa depan bangsa dan negara ini hanya untuk kepentingan sesaat. “Mari kita sukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden ini dengan melaksanakan tugas pengamanan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” pesan dia. (F.728) web majalah fakta / majalah fakta online

DELTA RAYA : HARGA KEDELAI LOKAL MEMBAIK

HARGA jual komoditi kacang kedelai lokal di pasar tradisional Lamongan membaik. Harga bahan baku utama pembuatan tempe ini naik dari Rp 6 ribu/kg menjadi Rp 7 ribu/kg. Kenaikan tersebut merata terjadi di empat pasar tradisional yang dipantau Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) setempat.

Seperti diungkapkan Plt Kadiskopindag Kabupaten Lamongan, Setyo Basuki, melalui Kabag Humas dan Infokom, Mohammad Zamroni, empat pasar tersebut adalah Pasar Sidoharjo (Lamongan), Pasar Babat (Babat), Pasar Blimbing (Paciran) dan Pasar Mantup (Mantup).

Di Pasar Sidoharjo dan Babat harga jual kedelai mencapai Rp 7 ribu /kg, naik Rp 1.000,- dibanding harga jual minggu lalu yang sebesar Rp 6 ribu/kg. Sedangkan di Pasar Blimbing/Paciran, minggu lalu kedelai yang dijual Rp 6.300,/kg, minggu ini naik menjadi Rp 7.300,-/kg. Sementara di Pasar Mantup/Mantup naik dari Rp 6.200,-/kg menjadi Rp 7.200,-/kg.

Komoditi lain yang mengalami kenaikan adalah bawang merah yang naik dari Rp 13 ribu/kg menjadi Rp 15 ribu/kg di Pasar Sidoharjo. Sementara di tiga pasar lainnya malah kompak turun hingga Rp 2 ribu/kg. Seperti di Pasar Babat/Babat yang turun dari Rp 12 ribu/kg menjadi Rp 10 ribu/kg. Di Pasar Blimbing/Paciran turun dari Rp 14.500,-/kg menjadi Rp 12.500,-/kg dan di Pasar Mantup/Mantup harga jual minggu ini Rp 12 ribu, atau turun dari harga minggu lalu yang sebesar Rp 14 ribu/kg.

Komoditi jenis sayuran lainnya juga mengalami kenaikan harga. Seperti wortel yang naik dari Rp 5.500,-/kg menjadi Rp 7.500,-/kg di Pasar Babat/Babat. Sedangkan buncis naik Rp 2 ribu/kg-nya di Pasar Blimbing/Paciran, yakni dari Rp 8 ribu/kg menjadi Rp 10 ribu/kg.

Data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan, total sasaran panen kedelai di Lamongan tahun ini diperkirakan mencapai 21.122 hektar. Dengan produktivitas sebesar 14 kwintal per hektar dan sasaran produksinya sebesar 29.568 ton. (F.728) web majalah fakta / majalah fakta online

DELTA RAYA : DPRD Sidoarjo Menerima Sosialisasi Tipikor

DPRD Kabupaten Sidoarjo mengadakan sosialisasi pencegahan dan pendidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) tahun 2014. Acara yang diikuti  50 anggota DPRD Sidoarjo dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H M G Hadi Sutjipto SH MM, itu ditujukan untuk menciptakan wilayah Kabupaten Sidoarjo bebas dari korupsi.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Sulamul Hadi Nurmawan, mengungkapkan, kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan integritas lembaga DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dengan integritas yang bagus, diharapkan kinerja anggota dewan juga bagus.

Sementara itu, menurut Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H M G Hadi Sutjipto SH MM, saat ini masih banyak penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sering terlena. Sehingga tidak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi secara tidak langsung. Untuk itu diharapkan melalui kegiatan ini Tipikor di lingkungan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada khususnya dapat dihindari dan seluruh pihak dapat menyelenggarakan peran serta fungsinya dengan baik.

Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Gerindra, Bambang Poedjianto, mendukung penuh langkah-langkah yang diambil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Kami dari Partai Gerindra mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena Partai Gerindra adalah partai yang taat terhadap hukum,” tegas Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ini. (F.551) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL : Hari Jadi Kabupaten Sumenep Ke-745, Masyarakat Harus Tahu Sejarah Sumenep

DALAM rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep yang ke-745, digelar pameran pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan di Sumenep. Hal tersebut dalam upaya untuk lebih menggali potensi yang ada di masing-masing desa yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumenep.

Bupati Sumenep, K H A Busyro Karim Msi, pada pembukaan pameran di sejumlah kecamatan mengaku sangat merespon pelaksanaan pameran pembangunan yang dilaksanakan di sejumlah kecamatan di Sumenep. Sebab, kegiatan tersebut untuk melihat potensi yang ada di masing-masing desa agar bisa mempromosikan potensinya agar bisa memiliki nilai plus.

“Dengan mempromosikan potensi yang ada di masing-masing desa, nantinya bisa dilihat dan dicarikan solusinya oleh masing-masing dinas terkait dalam meningkatkan potensi yang dimiliki desa tersebut,” ungkap Bupati.

Misalnya saja, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian permodalan dan sebagainya. Di samping itu, melalui kegiatan yang dilaksanakan kecamatan tersebut juga untuk mensosialisasikan hasil pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep kepada masyarakat. Utamanya juga terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Seperti pelayanan perijinan, puskesmas, rumah sakit, pendidikan dan sebagainya.

Dalam kesempatan pameran pembangunan di kecamatan-kecamatan tersebut juga dilakukan pengukuhan dan pelantikan Bunda PAUD Kecamatan dan Desa oleh Bunda PAUD Kabupaten Sumenep, Ibu Nurfitriana Busyro Karim. Pengukuhan Bunda PAUD ini ditandai dengan pemasangan PIN.

Dalam sambutannya, Ibu Nurfitriana Busyro Karim menyampaikan, proses pertumbuhan dan perkembangan anak melalui Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) pada dasarnya dipengaruhi 3 pilar utama, yakni melalui pemeliharaan kesehatan, gizi dan simulasi sosial yang dilaksanakan secara terpadu. Selain pola makan anak dan kasih sayang serta tingkat pendidikan orangtua maupun pendidikan pelaksana PAUD yang sangat menentukan motto layanan pada anak usia dini.

Bupati Sumenep, K H A Busyro Karim MSi, bersama istri saat meninjau produk olahan yang digelar Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep

Menurutnya, layanan pendidikan PAUD dapat dilaksanakan mulai dari Taman Kanak-kanak, Kelompok Belajar dan Taman Penitipan Anak, maupun layanan terintegrasi PAUD, seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB). Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peran serta masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran perseorangan, kelompok keluarga, organsiasi profesi dan pengusaha.

“Saya sangat menghargai dan merasa bangga mendapat anugerah sebagai Bunda PAUD, yang harus memberikan kepedulian terhadap masa depan anak-anak,” ungkap istri Bupati Sumenep ini.

Dalam kesempatan tersebut isteri Bupati juga berpesan agar Bunda PAUD bisa menjadikan anak-anak hingga di pelosok desa menjadi sehat, cerdas, kreatif dan berakhlaq mulia. Dan, Bunda PAUD bisa memastikan anak-anak yang lahir memiliki identitas kelahiran, agar nantinya anak-anak ini terlindungi hak-haknya.

Dalam berbagai kesempatan, Bupati Sumenep beserta istri juga hadir dalam berbagai kegiatan, baik yang dilaksanakan lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun lembaga lainnya. Bahkan, dalam kegiatan yang digelar masyarakat namun berkaitan dengan pembangunan untuk Sumenep, orang nomor satu di Sumenep ini sangat respon dan sering kali hadir jika kegiatannya tidak berbenturan acara dinas. Seperti saat Bupati hadir dalam acara syukuran peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-745 yang dilaksanakan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kacongan, Yacup Ibrahim. Bupati mengaku sangat merespon masyarakat yang juga peduli terhadap Hari Jadi Kabupaten Sumenep.

Karena, masyarakat memang seharusnya mengetahui sejarah Sumenep dengan baik. Sebab, selama ini masih banyak orang Sumenep yang tidak tahu tentang sejarah Sumenep. Karena itu dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep, diharapkan mampu mengingatkan masyarakat akan perjuangan yang telah dilakukan sejak dulu hinggga sekarang.

“Sebab, kita semua memang harus terus memperjuangkan Sumenep ke depan, karena Sumenep tidak boleh berhenti, namun harus kita perjuangkan bersama,” ungkapnya.

Bahkan, sudah banyak pula yang diperjuangkan dan diperoleh oleh masyarakat Sumenep sejak jaman para raja dan bupati saat ini. Dalam 4 tahun terakhir saja sejak pemerintahan Super Mantap, Kabupaten Sumenep telah meraih 27 penghargaan baik nasional maupun regional. “Hingga yang baru-baru ini daun kelor dari Sumenep telah menorehkan prestasi di Jawa Timur dan diakui peneliti dari Jerman, yang ternyata daun kelor tidak hanya untuk sayur saja, namun bisa untuk kosmetik dan beraneka macam makanan,” tambahnya.

Sementara dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep yang ke-745 tahun 2014 ini juga banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Sumenep. Seperti kegiatan lomba gelar produk olahan yang digelar Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, Selasa (21/10). Serta berbagai kegiatan rangkaian hari jadi hingga kegiatan Upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-745 di Halaman Kantor Bupati Sumenep pada 1 Oktober 2014. (ainurrahman) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS PAPUA : KAJARI JAYAPURA TIDAK TAKUT DENGAN TEKANAN SIAPA PUN

Tumpak Simanjuntak SH, Kajari Jayapura (kiri),
didampingi Kasi Pidum, Jhon W Rayar SH

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayapura, Tumpak Simanjuntak SH,  didampingi Kasi Pidum, Jhon W Rayar SH, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melaksanakan penyelidikan kasus yang jadi perhatian masyarakat. “Kita maraton melakukan pemanggilan terhadap para saksi. Hingga saat ini kurang lebih 15 orang saksi sudah kita periksa dalam perkara ini. Sebelumnya, Kajari yang lama sudah menetapkan 3 orang tersangkanya yaitu RD, JB, WA. Kita melanjutkan terus pemeriksaan kasus ini, kalau kita lihat ada keterlibatan orang lain kenapa tidak, bisa saja berubah statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tapi sementara masih itu yang kita dalami, pemeriksaan kita lanjutkan. Dalam rangka ini kita sudah melakukan penyitaan barang bukti berupa dokumen, bahkan beberapa hari yang lalu menyita uang sebesar Rp 50 juta dari WIM, dia mengembalikannya,” ungkap Tumpak Simanjuntak SH yang baru saja menjadi Kajari Jayapura.

Dalam perkembangannya, lanjutnya, kejaksaan sudah memanggil tersangka yang bernama JB tapi katanya sakit. Sedangkan tersangka WA dipanggil Senin (20/10) tidak datang tanpa ada keterangan. “Kita sudah panggil dengan patut tapi tidak hadir tanpa keterangan. Jadi mungkin dalam perkembangan lanjutannya nanti kita akan melakukan upaya paksa. Jika tidak jelas, tidak ada pemberitahuan yang resmi, kita akan lakukan DPO,” jelasnya.

Diakuinya bahwa memang ada “gangguan” di rumah Kasi Intel terkait kasus ini. “Bagi kami hal itu tidak menghambat pekerjaan. Kami akan terus bekerja karena penegakan hukum ini murni, tidak ada unsur apa pun, yuridis saja dari awal, walaupun ada penekanan seperti itu. Tidak usah dilakukan hal-hal seperti itu, tidak akan ada gunanya karena saya dan tim akan jalan terus. Kalau ada gangguan, kita tinggal minta bantuan polisi untuk memback up keluarga kita. Ini tugas negara, yang kita lakukan ini mendapat dukungan dari Kajati, Kapolda, Kapolres. Maka lebih baik upaya seperti itu jangan dilakukan, akan membuat suasana menjadi tidak baik. Nanti akan terungkap di pengadilan siapa yang berbuat. Gangguan ini langsung ditangani polres. Sekarang kami tidak fokus ke situ karena tidak terpengaruh. UU TPK pasal 21 menyebutkan bahwa siapa yang menghalangi proses penyidikan dia juga terlibat dalam TPK. Jadi  jangan coba-coba halangi kami. Kalau memang benar sakit syukurlah benar sakit, tapi kalau tidak benar akan jadi sakit beneran. Di luar 15 saksi sudah kita panggil yang lain lagi supaya pembuktiannya lebih kuat. Yuridisnya harus kuat. Kasus ini harus bisa dibuktikan dan kami yakin bisa karena didukung dengan alat bukti surat, berita acara dan lain sebagainya. Semua itu sudah kita lakukan. Ini prioritas yang pertama saya kerjakan walaupun di sini cuma ada 6 orang dengan kasus pidum begitu banyak rata-rata 50 – 70 kasus per bulan. Saya memang baru duduk dan kasus ini menjadi perhatian masyarakat sehingga kita fokuskan dulu supaya kelihatan perkembangannya. Untuk kondisi 6 jaksa hambatannya sebetulnya begitu banyak perkara di sini. Untuk perkara korupsi, kita berupaya dulu mengembalikan uang negara jangan sampai hilang,” papar Tumpak Simanjuntak. (F.867) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS PAPUA : 4 ANGGOTA BRIMOB DISANKSI KODE ETIK, 2 DI-PTDH

Kombes Pol Bambang Sutoyo SstMK SH

KABID Propam Polda Papua, Kombes Pol Bambang Sutoyo SstMK SH, melalui AKBP M Duwila SH MM, Kasubdit Wabprofbid Propam, kepada Edi Sasmita dari FAKTA membenarkan telah terjadi pencurian pada malam hari oleh 6 anggota Brimob bersama-sama dengan 4 orang non karyawan di Mell 70. Di TKP, dua puluh meter dari pos polisi, 4 orang non karyawan turun, sekitar pukul 24.00, 19 September 2014, lalu mereka melakukan pencurian dengan menggergaji besi-besi yang ada di situ, termasuk pipa konstrat emas yang ada dengan gergaji besi, linggis, pac well yang dibawa oleh 4 anggota Brimob DEN C Sorong yakni Bripka AG, Briptu SL, Bripda YY, Bripda AP, 2 anggota lainnya di-PTDH.

          Setelah diketahui adanya pengrusakan, komandan saat itu melakukan pengamanan bersama beberapa anggota. AKBP Miswali yang sekarang menjabat Kapolres Pegunungan mendatangi TKP dan menangkap basah anggota di sana bekerja sama dengan 4 orang non karyawan. Kemudian mereka diproses oleh anggota provost BKO Polda Papua Timika. “Kita ini sepertinya pagar makan tanaman, kita mengamankan kita sendiri yang merusaknya. 4 anggota Brimob DEN C Sorong itu dikenakan sanksi kode etik dan 2 anggota lainnya di-PTDH karena ditambah masalah desersi lebih dari 30 hari berturut-turut. Pada dasarnya anggota siapa pun yang melanggar disiplin kode etik selama masih bisa kita bina ya dibina, kita tidak langsung menjatuhkan sanksi PTDH. Yang tidak bisa kita bina, sudah mentok, kita arahkan pidananya. Itu kalau ada unsur pidananya ya kita pidanakan. Kalau desersi, gajinya kita hentikan lalu diproses kode etik dan rekomendasinya PTDH. Kalau yang 4 orang anggota sanksinya cuma bersama-sama saja,” ungkapnya. (F.867) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL : Eksekutif Bersama Dewan Konsultasi Kembali Ke Kemendagri Bupati Gde Agung Terima Laporan Tim Seleksi PD Pasar

MENYIKAPI perbedaan persepsi terhadap Perda No.5 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung serta perbedaan tafsir atas surat Kementerian Dalam Negeri nomor 188.34/5337/SJ perihal klarifikasi peraturan daerah tertanggal 28 Desember 2012, maka dalam rangka mewujudkan Calon Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung yang kompeten dan profesional  sehingga dapat meningkatkan dan mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung, memerintahkan Tim Seleksi untuk kembali berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri bersama DPRD Kabupaten Badung.

"Konsultasi bersama dengan dewan ini tentunya dimaksudkan dalam upaya mensinergikan fungsi-fungsi pemerintahan agar senantiasa mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraaan kepemerintahan yang baik sesuai dengan asas kepatuhan untuk melaksanakan norma serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian antara lain yang terungkap saat Bupati Badung didampingi oleh Sekda Badung, Kompyang  R Swandika,  menerima laporan Tim Seleksi Calon Direksi PD Pasar kabupaten Badung periode 2015-2019, di ruang Rapat Bupati Nayaka Gosana I Puspem Badung, pada Rabu (1/10).

Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Badung, Anak Agung Gde Raka Yuda, didampingi Kabag Hukum Setda Badung, Komang Budi Argawa, serta Kabag Ekonomi, Dewa Gd Joni Astabrata, menjelaskan bahwa Bupati Badung telah menugaskan agar Tim Seleksi yang dipimpin oleh Asisten Ekonomi Pembangunan, Dewa Apramana, segera berkoordinasi dengan DPRD guna dapat bersama-sama  konsultasi kembali kepada Menteri Dalam Negeri.

Raka Yuda juga menjelaskan bahwa konsultasi ini dipandang penting,  mengingat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap produk hukum daerah yang bertujuan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum, sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Lebih lanjut Raka Yuda mengatakan bahwa langkah bijak yang ditempuh Bupati Badung dengan menugaskan instansi terkait bersama dewan untuk konsultasi kembali ke Mendagri ini juga dimaksudkan dalam upaya membangun kesepahaman serta saling pengertian dalam melaksanakan fungsi dan tugas sehingga dapat berjalan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sementara itu Tim Seleksi Calon Direksi PD Pasar terus bekerja ekstra ketat. Ketua Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung, Ir Dewa Apramana, didampingi Wakil Ketua Tim, I Gusti Oka Darmawan, dan Anggota Tim lainnya, I Nyoman Subawa, serta Kabag Ekonomi, Dewa Gd Joni Astabrata, usai Rapat Tim pada Selasa (14/10), menjelaskan bahwa mengingat terbatasnya waktu dan sesuai ketentuan yang ada, setidaknya sebelum 5 November 2014 atau tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi PD Pasar yakni 5 Pebruari 2015 mendatang tim harus sudah menuntaskan tugasnya. “Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tahapan seleksi, maka pada Rabu (15 Oktober 2014) merupakan tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi yang dapat dilihat langsung di Sekretariat Tim yakni di Bagian Ekonomi Setda Badung, tepatnya di papan pengumuman lantai 2 Bagian Ekonomi Puspem Badung," jelas Apramana, diamini personil tim lainnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung tanggal 1 Oktober 2014, dari 9 orang calon peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon direksi PD Pasar periode 2015-2019 sebanyak 8 orang, yaitu I Made Sutarma SH, I Ketut Golak SH, I Nengah Kardimawan, I Putu Gede Sudarma SE, Ida Ayu Eka Dewi Wijaya SE AK, Ir I Wayan Nanya, Ida Bagus Ketut Agra Swamitha SE dan I Rai Sukabagia.

“Peserta yang lulus administrasi agar mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti pelaksanaan tes tulis yang dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Oktober 2014 serta dilanjutkan dengan Fit and Proper Test hari Senin, 27 Oktober 2014, pukul 09.00 Wita,” tandas Apramana. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL : Badung Jadi Percontohan Modernisasi Pengadaan, Bupati Gde Agung dan LKPP Teken Kerja Sama Kontrak Payung

Bupati Badung, A A Gde Agung, menandatangani Kontrak Payung antara Pemkab Badung dengan LKPP disaksikan oleh Deputi Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Robin Asad Suryo, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (30/9) 

PEMERINTAH Kabupaten Badung memiliki komitmen kuat untuk memodernisasi pengadaan barang dan jasa. Dengan komitmen tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadikan Badung sebagai salah satu percontohan (pilot project) modernisasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam sebuah penandatanganan kerja sama antara LKPP dengan Pemkab Badung dalam pengembangan Kontrak Payung Tingkat Lokal. Penandatanganan Kontrak Payung dilakukan oleh Deputi Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Robin Asad Suryo, dengan Bupati Badung, A A Gde Agung, pada acara Kick Off Meeting Percontohan Pengembangan Kontrak Payung Tingkat Lokal di Kabupaten Badung, di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (30/9).

Penandatangan kerja sama tersebut disaksikan Senior Advisor Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia), Syahril Loetan, Tim Price Waterhouse Coorper (PwC), Sekda Badung, Kompyang R Swandika, serta Pimpinan SKPD, PPK, PPTK, dan Bendahara masing-masing SKPD.

Bupati Badung, A A Gde Agung, menyampaikan apresiasi kepada LKPP yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, bimbingan serta dorongan untuk memodernisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badung menjadi ULP Percontohan. “Sejak berdirinya LPSE tahun 2010 yang disusul berdirinya ULP tahun 2011, seluruh pengadaan barang/jasa yang melalui pelelangan dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (E-Procurement). Badung juga berkomitmen untuk memodernisasi proses pengadaan barang/jasa sesuai arahan LKPP. Kesungguhan ini telah dibuktikan dengan penandatanganan MoU pengembangan ULP Percontohan di Badung. Tentunya kami juga menyambut baik rencana LKPP menjadikan ULP Badung sebagai ULP Percontohan Kontrak Payung,” jelas Bupati.

Dengan pengembangan kontrak payung tersebut, Bupati mengharapkan Kepala SKPD dalam memanfaatkan kontrak payung benar-benar memperhitungkan kebutuhan riil barang/jasa sehingga tidak terjadi kelebihan. “Memperhatikan demikian besarnya manfaat kontrak payung serta kesiapan dari para Pokja ULP dari sisi personil, maka Badung sudah siap untuk dijadikan ULP Percontohan kontrak payung. Target kami agar belanja-belanja yang direkomendasikan atau paling tidak 1 (satu) dari belanja tersebut dapat dimanfaatkan kontrak payungnya pada tahun anggaran 2015,” jelas Bupati seraya menambahkan, Badung juga sedang berupaya membentuk ULP menjadi sebuah Kantor sehingga mampu mandiri dan kuat.

Deputi Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Robin Asad Suryo, mengatakan, LKPP didukung oleh MCA-Indonesia sebagai penyelenggara Hibah Compact dari Pemerintah Amerika Serikat untuk Pemerintah Indonesia, menyambut baik niat Kabupaten Badung. Dalam kurun waktu satu tahun ke depan melalui Proyek Modernisasi Pengadaan, LKPP dan MCA-Indonesia mengembangkan percontohan pengembangan kontrak payung di 8 (delapan) Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Instansi dan salah satunya di Kabupaten Badung.

Dijelaskan, kontrak payung merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa untuk menjamin beberapa hal seperti; menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, menjamin ketersediaan suplai barang serta melaksanakan pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa secara nyata.

Lebih lanjut dijelaskan, kontrak payung tingkat lokal merupakan implementasi Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 53 yang saat ini belum banyak diterapkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Instansi. Maka dengan percontohan ini diharapkan akan banyak pembelajaran dari pengembangan kontrak payung khususnya di Kabupaten Badung. “Melalui pengembangan kontrak payung tersebut, kami harapkan Pemkab badung dapat meningkatkan efesiensi dan kinerja pengadaan barang dan jasa,” imbuhnya. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL : Bupati Hadiri Karya Melaspas Di Pura Merajapati Nyuh Gading Mengwitani

Bupati Badung, A.A. Gde Agung, mendem pedagingan di pelinggih padmasana saat karya melaspas di Pura Merajapati Nyuh Gading, Mengwitani Kecamatan Mengwi

SEIRING rampungnya perbaikan padmasana, tembok penyengker setra, sambyangan upakara, gedong wastra, serta pembangunan taman upakara di Pura Merajapati dan setra gandamayu Nyuh Gading, Mengwitani Kecamatan Mengwi, pengempon pura dari empat banjar adat tersebut melaksanakan karya melaspas, pada Kamis (23/10).

Upacara Melaspas dipuput Ida Pedanda Taman Blayu. Hadir pada kesempatan itu Bupati Badung, A A Gde Agung SH, didampingi Camat Mengwi, I Gst Ngrh Jaya Saputra, Perbekel Desa Mengwitani, Bendesa Adat Mengwitani dan tokoh masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut Bupati Badung, A A Gde Agung, melakukan mendem pedagingan di pelinggih padmasana yang ada di pura tersebut. Dan selanjutnya dilakukan sembahyang bersama sebagai wujud kepedulian dan untuk memotivasi yang secara otomatis dapat meringankan beban krama pengempon dari segi pendanaan Bupati Gde Agung mepunia Rp 20 juta.

Bupati Badung, A A Gde Agung, menyerahkan punia kepada panitia saat menghadiri karya melaspas di Pura Merajapati Nyuh Gading, Mengwitani Kecamatan Mengwi

Sementara itu Ketua Panitia, I Nyoman Ngesta, melaporkan, karya yang dilaksanakan yakni melaspas, mendem pedagingan dan mecaru ayam lima, dengan wali topeng sidakarya. Adapun bangunan yang telah selesai dan dipelaspas di antaranya pelinggih padmasana, tembok penyengker setra, sembahyangan upakara, gedong wastra dan pembangunan taman upakara, yang telah dimulai dari bulan Juli - Oktober 2014, dengan menghabiskan dana sebesar Rp 435 juta. Sumber dananya berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali serta urunan dari masyarakat. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL : Presiden SBY Meresmikan, Bupati A A Gde Agung Melaspas Patung Dewi Saraswati Ikon Baru Kota Washington DC

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono foto bersama Bupati Gde Agung dan Kadis DKP Badung, Putu Eka Merthawan, setelah acara pemlaspasan Patung Dewi Saraswati di Washington DC, Kamis (25/9)

PATUNG Dewi Saraswati yang berdiri megah di halaman depan gedung KBRI Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (25/9) lalu waktu setempat, diresmikan Presiden SBY. Patung ini merupakan karya besar di bidang pertukaran dan kerja sama budaya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Untuk pembuatan patung ini, Pemerintah Pusat melalui Dubes RI di  Washington DC mempercayakan kepada Pemkab Badung untuk merancang bangun  dan pengerjaannya, sedangkan pembiayaannya dari CSR pengusaha nasional yang peduli seni dan budaya.

"Peletakan batu pertama pembangunan patung telah dilaksakan di halaman KBRI Washington DC pada 11 April 2013, saat saya menjabat sebagai Dubes RI saat itu dan dikerjakan oleh seniman patung yang dikoordinir oleh Pemkab Badung berjumlah 5 orang dipimpin seniman patung Nyoman Sudarwa. Pengerjaan patung selesai pada 2 Juni 2013," demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Badung, Anak Agung Gde Raka Yuda, mengutip penyampaian Wakil Menteri Luar Negeri RI, DR Dino Patti Djalal, selaku salah satu penggagas pendirian patung Saraswati selain Chairul Tanjung dan A A  Gde Agung, Bupati Badung, saat melaporkannya kepada Presiden SBY dalam rangkaian acara Peresmian Patung Saraswati di Ball Room Utama KBRI.

Sementara itu Presiden SBY pada  sambutannya, lebih lanjut dituturkan Raka Yuda, menyampaikan terima kasih atas karya besar di negeri adidaya USA, kepada  seluruh komponen yang berjasa dalam pembuatan patung Saraswati, termasuk Bupati Badung, A A Gde Agung. Presiden SBY menegaskan, jika melihat patung Dewi Saraswati bukan hanya dilihat dari keindahan atau kecantikannnya saja, tetapi ada falsafah bermakna di balik itu yaitu umat Hindu dan bangsa Indonesia  mengenal Dewi Saraswati ini melambangkan cinta atau kasih sayang, pengetahuan serta kehalusan budi dan seni budaya. Atau, secara umum, Dewi Saraswati juga dapat diartikan sebagai the power of love, the power of knowledge, the power of wisdom and toleranse. Ketiga kekuatan inilah seperti cinta, kasih sayang serta pengetahuan dan kearifan maupun toleransi sungguh diharapkan di bumi Indonesia  maupun di seluruh dunia.

Peristiwa yang amat langka dan unik terjadi setelah peresmian patung Saraswati di mana Presiden SBY beserta Ibu Ani Yudoyono dan seluruh undangan berkenan menyaksikan upàcara pemelaspas dan prayascita patung Dewi Saraswati sesuai adat budaya yang dipimpin oleh Bupati Badung, A A Gde Agung. Acara ini menjadi pusat perhatian SBY dan seluruh undangan serta awak media seluruh dunia karena acara seperti ini baru pertama kali terjadi di USA.

Bupati Gde Agung didampingi Kepala DKP Badung, Eka Merthawan, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa acara ini hanya untuk pembersihan material patung dari hal-hal negatif sehingga mampu memancarkan nilai fibrasi  yang positif dan upacara tersebut bukanlah untuk mensakralkan patung karena patung Dewi Saraswati di Washington DC hanya sebagai patung hiasan atau bersifat dekoratif, bukan sebagai arca. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

DRESTA BALI : PDAM Gianyar PL-Kan Proyek Di Atas Rp 1 Milyar ?

SEKILAS tidak ada yang janggal atas paket proyek PDAM Kabupaten Gianyar yang dipublik melalui LPSE kabupaten setempat. Di antaranya paket pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi, instalasi sambungan rumah, program USAID 2014. Tahapan lelang paket itu, mulai pengumuman hingga penetapan pemenang serta penandatanganan kontrak 23 Juli – 25 Agustus 2014, dilakukan sesuai tahapan yang ditentukan. Kendati terjadi perubahan hanya pada tahapan evaluasi penawaran, keterangan diumumkan LPSE terjadi 2 kali perubahan, serta pada tahap penetapan pemenang yang diumumkan terjadi 1 kali perubahan. Sementara tahapan lainnya, berjalan normal alias tanpa perubahan.

Keganjilan terjadi saat mengetahui pemenang paket proyek dengan pagu senilai Rp 1.745.055.000,- dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai Rp 1.730.736.000. Ditunjuk sebagai pemenang adalah rekanan penawar tertinggi, yakni CV Putra Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp 1.727.376.000. Sementara CV Kresna Jaya sebagai penawar terendah dengan penawaran Rp 1.710.000.000,- dinyatakan gugur dengan alasan, terpublik pada hasil evaluasi LPSE, tidak melampirkan surat dukungan supplier/pabrik untuk pengadaan water meter.

Menurut I Wayan Sudarsa, Ketua Panitia Lelang, didampingi Agus Mahardana Mpuaji, PPK kantor PDAM Kabupaten Gianyar, pelelangan itu merupakan proses kedua atau lelang ulang. Itu terjadi, kata dia, lantaran pada pelelangan pertama yang dilakukan sebelumnya mengalami gagal lelang karena para peserta yang berjumlah sama seperti pada pelelangan kedua itu tidak melakukan penawaran.

“Ini lelang ulang, Pak, pelelangan kedua. Lelang pertama gagal karena peserta dengan jumlah yang sama dengan pelelangan kedua ini tidak melakukan penawaran,” ujar Sudarsa, diamini Mahardana, saat ditemui FAKTA di Kantor PDAM Kabupaten Gianyar.

Lebih lanjut diterangkan Sudarsa, gagal lelang yang dialami saat pelelangan pertama pun kembali terjadi pada pelelangan kedua. Kendati terdapat dua dari 16 rekanan peserta yang melakukan penawaran, satu penawar di antaranya gugur karena tidak melampirkan surat dukungan supplier/pabrik untuk pengadaan water meter. “Karena hanya satu peserta yang lulus evaluasi, lulus administrasi dan teknis, maka pelelangan kembali batal. Kemudian dilakukan proses seolah-olah penunjukan langsung terhadap CV Putra Mandiri sebagai rekanan yang lulus persyaratan,” ujar Sudarsa, sembari menyebutkan, akibat dilakukan penunjukan langsung itu harga kontrak menjadi sebesar Rp 1.726.958.400. Atau, turun sebesar Rp 417.600,- karena adanya negosiasi.

Herannya, terdapat dua rekanan yang mengaku tidak mendaftar sebagai peserta pada proses lelang pertama atau lelang yang dinyatakan gagal itu. Padahal disebutkan oleh panitia bahwa jumlah peserta tender kedua sama dengan sebelumnya. Kedua peserta itu malah mengaku tidak mengetahui proses lelang yang dilakukan sebelumnya tersebut. Menurut mereka, proses lelang yang diketahui dan diikutinya sebagai peserta kendati tidak melakukan penawaran, hanya proses lelang paket yang dimenangkan CV Putra Mandiri (lelang ulang).

“Yang saya ketahui dan mendaftar menjadi peserta hanya pada pelelangan paket yang dimenangkan CV Putra Mandiri, Pak. (Pelelangan) Yang sebelumnya saya nggak tahu,” ujar salah satu rekanan peserta yang minta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

Lain PDAM Kabupaten Gianyar, lain pula yang terjadi pada pelelangan yang dilakukan kantor BWSB (Balai Wilayah Sungai Bali Penida). Salah satunya proyek irigasi dan rawa yang dikelola Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bali – Penida. Penawaran paket lelang “terjun bebas”. Dari 10 paket proyek phisik yang dilelang melalui e-Procurement Kementerian PU, penawaran lelang turun drastis. Harga penawaran yang diajukan rekanan dan menjadi pemenang rata-rata berkisar antara 65-68 persen alias di bawah 70 persen dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dipasang panitia sebagai standar kewajaran harga pasar serta efisiensi anggaran negara, mutu dan kualitas proyek. Lantas, tercapaikah spek, mutu dan kualitas proyeknya ? Itu mengingat Kementerian PU sendiri pun menegaskan dalam peraturannya bahwa harga penawaran yang nilainya di bawah 80 persen dari HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga. Apabila total harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi, harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga (Permen PU No. 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, Perubahan Permen PU  No. 07/PRT/M/2011). (F.915) web majalah fakta / majalah fakta online

DRESTA BALI : Denpasar Butuh Figur Seorang Ibu

Putu Meding Edie Gunarta

KOMPLEKSITAS permasalahan yang terjadi dan dialami Kota Denpasar, tidak jauh beda dengan kota-kota metropolitan lain pada umumnya. Sebagai kota tujuan wisata dan menjadi ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar yang juga sebagai salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidak luput dari masalah kemacetan lalulintas, sampah, banjir dan lonjakan jumlah penduduk akibat urbanisasi.

Konsisi itu, menurut Putu Meding Edie Gunarta, advokat yang ditokohkan masyarakat sekaligus sebagai pengamat sosial, bahwa problematika yang terjadi dan dialami Kota Denpasar patut ditangani serius. Patut mendapat penanganan yang cerdas dan cepat sehingga kompleksitas permasalahan tidak malah menjadi ikon baru yang mengiringi perkembangan Kota Denpasar ke depan.

“Permasalahan perkotaan ini harus segara ditangani dengan bijak. Penanganan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan personil, melainkan penanganan cerdas yang mengedepankan edukasi kepada masyarakat,” ujar pria familiar yang dipanggil Edi ini kepada FAKTA.

Penanganan dan penanggulangan permasalahan itu, lebih lanjut dijabarkan pria yang juga sebagai Pengurus Saba Desa Pakraman Sesetan dan Ketua Bali Segara Foundation itu, juga tidak hanya cukup dengan menegakkan aturan atau perda melainkan harus disertai solusi. “Satu contoh pada warung liar, itu muncul sebagai akibat dari kurang tersedianya lahan bagi mereka untuk berjualan. Jika mereka ditertibkan, seharusnya diimbangi dengan disediakannya ruang untuk mereka beraktivitas. Pun demikian dengan parkir liar, ditindak namun patut ada tempat parkir yang memadai,” imbuhnya.

Hal lainnya dalam melakukan penertiban penduduk di antaranya pendatang, menurutnya, tidak cukup hanya dengan sanksi bagi pelanggar. Penertiban sepatutnya dimulai dengan menerapkan seleksi penduduk antara produktif dan pengangguran. Kemudian penyediaan sarana pertunjukan budaya untuk mengakomodir masing-masing budaya masyarakat Kota Denpasar yang heterogen, penyediaan taman, serta penyediaan sarana atau ruang bagi para pemuda untuk mengekspresikan potensinya. Sehingga tidak ada lagi istilah saling curiga dan agresifitas antar-individu atau kelompok masyarakat, tidak timbul masalah gegar budaya. Bahkan personal space akan tetap terbuka.

“Semua itu sepatutnya menjadi bahan pemikiran dan kemudian direalisasikan pemerintah. Jangan hanya mengedepankan aspek ekonomi semata namun mengabaikan potensi budaya. Satu contoh dalam rutinitas perayaan HUT Kota Denpasar yang hanya sekedar pameran dagang. Sarana bagi truna-truni (pemuda-pemudi) pun seharusnya tersedia sebagai wadah untuk mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki mereka. Jadikanlah mereka subyek pembangunan bukan sekedar obyek,” sindirnya.

Dari semua permasalahan itu, termasuk masalah tata ruang dan kemacetan yang belum tertangani dengan maksimal, kata dia, sepertinya Kota Denpasar butuh pemimpin figur seorang ibu. Butuh sosok dari kalangan perempuan yang memiliki sifat bijaksana, mengayomi, mengasihi sepenuh hati dan memiliki empati yang besar terhadap masyarakatnya. Seorang figur pemimpin yang bisa merangkul semua kalangan tanpa membedakan latar belakang ekonomi dan sosial, namun tegas dan ulet dalam menegakkan dan merealisasikan visi-misi Kota Denpasar sebagai kota pariwisata budaya.

“Denpasar butuh figur seorang ibu yang dengan bijaksana mampu melakukan penataan penduduk, menata ruang hijau terbuka, serta menata sarana transportasi menjadi masal. Dan figur seorang ibu yang mampu mewujudkan Kota Denpasar sebagai kota yang lebih clean and green serta bebas banjir,” tegas Edi. (F.915) web majalah fakta / majalah fakta online

DRESTA BALI : BNN Kota Denpasar Rehabilitasi 5 Pecandu Narkoba

Gusti Agung Putra Wijaya SH (tengah), Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Denpasar, saat melakukan tes urine di DKP Kota Denpasar, Selasa (14/10)

SEPANJANG 2014 ini BNN Kota Denpasar tetap gencar melakukan tes urine. Dilakukan terhadap ratusan pegawai pemerintah dan swasta, serta ratusan pelajar SMA dan SMK di Kota Denpasar, kendati hasil tes urinenya nihil atau negative zat terkandung dalam narkoba. Adapun yang ditemukan positif hanya mengarah pada zat terkandung dalam obat-obatan yang dijual bebas di pasaran yang dikonsumsi perserta tes urine lantaran menderita suatu penyakit.

Seperti diungkapkan Gusti Agung Putra Wijaya SH, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seizin AKBP Purwadi, Kepala BNN Kota Denpasar, saat ditemui FAKTA di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, saat melakukan tes urine terhadap 50 pegawai instansi tersebut pada Selasa (14/10). Ia menyebutkan bahwa dari rangkaian kegiatan tes urine yang dilakukan terhadap ratusan pegawai di 6 instansi pemerintah dan swasta, serta pelajar di 6 sekolah SMA/SMK sepanjang 2014 hasilnya negatif. Ditemukan positif, bukan mengarah ke narkoba melainkan pada zat BZO. Salah satunya seperti dialami pekerja Supermarket Tiara Dewata yang mengalami sesak napas karena asma.

“Tujuan kegitan tes urine ini sebagai antisipasi masuknya narkoba ke lingkungan pekerja dan pelajar. Mereka kami anggap rentan dan dominan. Pekerja memiliki penghasilan, sementara pelajar rentan terpengaruh oleh pergaulan,” ujar Putra Wijaya.

Sementara itu, sebagai langkah penyelamatan terhadap para pecandu dari pengaruh narkoba, tahun 2014 ini BNN Kota Denpasar telah mengirim lima pecandu untuk direhabilitasi. Mereka dikirim ke balai-balai rehabilitasi milik BNN guna mendapatkan penanganan sehingga terbebas dari ketergantungan dan konsumsi narkoba. Mereka di antaranya merupakan laporan masyarakat dan orangtua. Mereka diserahkan kepada BNN Kota Denpasar untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi.

“Untuk 2014 ini, BNN Kota Denpasar telah mengirimkan 5 orang pengguna untuk direhabilitasi. Satu di antaranya merupakan hasil tangkapan pihak Polresta Denpasar, sementara 4 orang sisanya dari laporan masyarakat termasuk orangtua. Pengguna adalah korban, mereka harus direhabilitasi,” jelas Putra Wijaya. (F.915) web majalah fakta / majalah fakta online

OPINI : JOKOWI INGKAR JANJI KOALISI TANPA TRANSAKSIONAL DAN PERAMPINGAN KABINET

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla
saat pemotretan bersama 34 menteri Kabinet Kerja yang baru dilantiknya
di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014

JOKO Widodo setelah dilantik jadi Presiden RI ke-7, ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan pada saat kampanye pilpres. Saat itu Jokowi menjanjikan pada rakyat bahwa koalisi yang dibangun tidak disertai dengan transaksi bagi-bagi menteri pada parpol yang mendukungnya alias tanpa syarat. Selain itu Jokowi juga menjanjikan kabinetnya akan dibuat seefisien mungkin untuk dirampingkan dari 34 menteri akan menjadi 18 s/d 20 menteri saja. Tetapi apa kenyataannya ? Untuk menteri yang berasal dari koalisi parpol diberi jatah 16 menteri  sedangkan dari profesional di luar parpol ada 18 menteri. Begitu pula janji perampingan kabinet. Jokowi janji kabinetnya terdiri dari 17-20 kementerian, nyatanya 34 kementerian, sama dengan jumlah kabinetnya SBY.

Tak pelak, rakyat pemilih Jokowi pun merasa dikibuli oleh Jokowi, apa pun alasannya ! Namun, perlu diketahui bahwa Jokowi tidak seorang diri untuk menjadi Presiden, di belakangnya sudah barang tentu ada yang sangat berperan yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri. Selain itu juga ada koalisi partai politik yang mendukung dan mensukseskan Jokowi menjadi Presiden yang disebut Koalisi Indonesia Hebat. Ditambah lagi Jokowi orang asli Solo, sehingga rasa ewuh pakewuh dan tahu dirinya tentu sangat besar. Itu artinya, tanpa dituntut jatah menteri oleh parpol pun Jokowi pasti akan memberinya. Walaupun pada saat kampanye parpol pendukung Jokowi gembar-gembor tidak akan menuntut atau minta jatah menteri.

Biasanya untuk dapat meraih kekuasaan, parpol akan menghalalkan segala cara. Yang dikhawatirkan banyak orang, Jokowi akan dijadikan boneka oleh para penentu kekuasaan karena Jokowi tidak memiliki power, yang memiliki power sangat menonjol adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan juga parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Bila Jokowi tidak mengikuti kemauan parpol pendukungnya dan Megawati Soekarnoputri maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi kelimpungan dan takkan berdaya. Bila diibaratkan wayang kulit, seperti Gatotkaca ilang gapite. Apalagi Koalisi Merah Putih sudah “menguasai” parlemen dan ada tanda-tanda balas dendam untuk menghabisi rencana program yang telah didengung-dengungkan oleh Jokowi.

Sebenarnya, menurut penulis, yang salah itu bukan Jokowi tetapi tim suksesnya. Mereka kira dengan memenangkan Jokowi dalam Pilpres sudah menjadi hebat dan segala-galanya, apa mereka tidak ingat kalau parlemen (DPR) juga turut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan dan program-program kerjanya. Jangan lupa, walau sudah menjadi penguasa (presiden) lalu bisa semaunya sendiri dengan meremehkan lawan-lawan politiknya. Semua kebijakan dan program kerja bisa dilakukan pemerintah bila didukung anggaran yang memadai dan untuk itu diperlukan persetujuan DPR. Bila DPR tidak setuju maka anggaran tidak aka nada dan kebijakan maupun program kerja pemerintah pun tidak akan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu penulis menyarankan agar Jokowi sebagai Presiden RI dan parpol pendukungnya dalam Koalisi Indonesia Hebat harus menjalin hubungan baik dan harmonis dengan Koalisi Merah Putih agar program yang berpihak pada rakyat benar-benar dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apa pun juga. Namanya pemerintahan yang begitu besar dan pelik secara teori gagasan yang ditonjolkan adalah program yang berpihak pada rakyat tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan ada yang tidak berpihak pada rakyat melainkan berpihak pada kepentingan pribadi, kelompok, golongan atau parpol pendukungnya. Hal itu bisa dilihat dari pengalaman pemerintahan SBY, ternyata tidak sedikit kader partai penguasa yang terjerat hukum. Tidak usah sok bersih dan sok suci bahwa semua untuk kepentingan rakyat, kadang-kadang itu hanya alasan saja untuk mencari simpati rakyat atau pencitraan.

Penulis berharap semoga Jokowi sebagai Presiden RI dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI dapat menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan Republik Indonesia dengan lebih baik sehingga harapan dan dambaan sebagian besar rakyat dapat terwujud. Selamat bekerja dan ekstra hati-hati karena di depan ada harimau yang siap menerkam sehingga tidak bernasib seperti Gus Dur. Rangkul semua pihak demi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (R.26) web majalah fakta / majalah fakta online

Oleh :

Imam Djasmani

Pengamat Sosial Poltik

OPINI : SBY MENGELUARKAN PERPU DAGELAN, SBY CERDAS DAN CERDIK MEMAINKAN DADUNYA

SUSILO Bambang Yudoyono pada saat akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI masih sempat mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk membatalkan UU Pilkada yang disetujui DPR RI yakni pilkada yang dipilih langsung oleh para anggota DPRD. Berdasarkan UU Pilkada itu Gubernur, Bupati dan Walikota sudah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyatnya, tapi cukup dipilih oleh DPRD saja.

Dengan adanya UU Pilkada yang dipilih oleh DPRD itu SBY sebagai Presiden RI rasanya tidak terima dan akan membatalkannya dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Namun, kelihatannya sia-sia atau hanya sebagai manufer politik saja yang dapat dikatakan sebagai lawakan alias dagelan.

Bagaimana tidak, sahnya Perpu itu harus mendapatkan persetujuan parlemen (DPR) setidak-tidaknya 50%+1, barulah Perpu itu bisa berlaku atau dapat dikatakan sah. Sedangkan parlemen sekarang sebagian besar terisi oleh Koalisi Merah Putih-nya Prabowo Subianto yang berseberangan dengan Koalisi Indonesia Hebat-nya Jokowi. Padahal Koalisi Merah Putih menginginkan Pilkada dipilih DPRD. Nah, bagaimana mungkin Perpu itu akan disetujui oleh DPR untuk menjadi UU ?

Selain itu dikeluarkannya Perpu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan UUD 1945 yaitu :

1.    Belum ada UU yang mengatur

2.    Terjadinya deadlock atau tidak adanya kesepakatan/musyawarah mufakat tetapi sudah dilakukan voting

3.    Terbatasnya waktu penyelenggaraan kegiatan tetapi belum ada putusan

4.    Terjadinta chaos atau keadaan darurat social

Bila dicermati dari empat poin tersebut tidak ada yang menyentuh satu pun dengan dikeluarkannya Perpu Pilkada oleh Presiden SBY terseut. Semua orang sudah mengetahuinya namun tetap saja Presiden SBY menerbitkan Perpu Pilkada langsung dengan 10 perbaikan dan menolak Pilkada tidak langsung. Tujuannya diduga agar SBY tidak dianggap “abu-abu” oleh Koalisi Indonesia Hebat dan tidak dicaci-maki/dihujat oleh rakyat Indonesia yang tidak menghendaki Pilkada tidak langsung.

SBY walaupun jebolan TNI dan bukan dibesarkan oleh partai politik namun SBY ternyata seorang politisi tulen. Terbukti, benar-benar tidak disangka-sangka bahwa Koalisi Indonesia Hebat akan terkecoh dan bertekuk-lutut menghadapi manuver Partai Demokrat. Pada saat rapat paripurna Koalisi Indonesia Hebat mendukung dan menyetujui secara lisan usul Partai Demokrat tentang Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Tetapi, saat pengambilan keputusan, tiba-tiba Partai Demokrat melakukan walk out dengan berbagai macam alasan hingga Koalisi Indonesia Hebat keok oleh Koalisi Merah Putih.

Prabowo Ternyata Lebih Cerdik, Cerdas, Dan Hebat Daripada SBY

Prabowo lebih cerdik dari SBY, mengapa demikian ? Sebab, pada saat SBY sebagai Presiden RI dan sebagai Pembina Partai Demokrat, partai koalisinya tidak kompak, tidak bisa menguasai parlemen, dan tidak sampai merambah ke daerah hanya di pusat saja. Hingga dalam Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota kedodoran, kelimpungan, hampir 70% Gubernur, Bupati dan Walikota dibabat kader PDIP. Sedangkan bila dijumlah suara partai koalisi SBY jauh lebih besar daripada PDIP. Karena partai koalisi SBY saat itu mencalonkan sendiri-sendiri, berebut kekuasaaan dan berebut setoran dari para kandidat Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kelihatannya waktu itu SBY tidak berdaya menghadapi Ketua Umum Partai Demokrat (Anas Urbaningrum) yang dengan serakah memperkaya diri sendiri untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi. Terbukti para petinggi Partai Demokrat tidak sedikit yang terjerat korupsi, masuk bui.

Penulis pada saat SBY berkuasa sudah pernah memberikan masukan berkaitan dengan koalisi yang dilakukan sampai ke daerah-daerah, tidak hanya di pusat saja. Tulisan itu diterbitkan di Majalah FAKTA. Namun, SBY tidak bergeming dan tidak menggubris sampai habis masa jabatan presidennya.

Lain halnya dengan Prabowo. Koalisinya nampak permanen dan tidak terbatas di pusat saja melainkan juga di daerah-daerah. Hingga besar kemungkinan Koalisi Merah Putih yang dikomandani Prabowo Subiyanto dan Aburizal Bakri akan membabat habis Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. Dapat diprediksi setidak-tidaknya 85% Gubernur, Bupati dan Walikota akan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Dan, PDIP beserta Koalisi Indonesia Hebat-nya akan kelabakan dan kelimpungan menghadapi Koalisi Merah Putih.

Dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur, Bupati, Walikota nanti Koalisi Indonesia Hebat akan banyak menjadi penonton walaupun pemilihan presidennya dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Hebat.

Sedangkan di parlemen pusat (DPR), Presiden Jokowi dituntut ekstra hati-hati. Ibarat kata, salah sedikit bisa fatal akibatnya. Ingat Gus Dur, alih-alih mau membubarkan parlemen seperti pada jaman Bung Karno dengan Dekrit 5 Juli 1959-nya, Gus Dur sendiri yang malah harus angkat kaki dari Istana Kepresidenan lantaran di-impeachment oleh parlemen. Semoga tidak demikian dengan Presiden Jokowi. (R.26) web majalah fakta / majalah fakta online

Oleh :

Imam Djasmani

Pengamat Sosial Politik