 |
| Gubernur Jatim, Soekarwo, memberikan ucapan selamat kepada pimpinan DPRD Provinsi Jatim 2014-2019 yang dilantik (2/10) |
KETUA dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Jawa Timur periode 2014 – 2019 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Timur, Soemarno SH, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jatim, Kamis sore
(2/10).
Pelantikan Ketua dan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2014 – 2019 itu berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.161.35/3800/2014 tentang Pengukuhan
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2014-2019.
Pimpinan
dewan yang dilantik yaitu Abdul Halim Iskandar dari PKB sebagai ketua dan wakil
ketua dewan masing-masing adalah Kusnadi dari PDI Perjuangan, Tjutjuk Sunario
dari Fraksi Gerindra, Achmad Iskandar dari Fraksi Partai Demokrat, serta
Soenarjo dari Fraksi Partai Golkar.
Ketua
DPRD Provinsi Jatim, Abdul Halim Iskandar, usai pelantikan mengatakan setelah
pelantikan ini pihaknya akan melakukan penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2015 bersama Pemprov Jatim. “Besok kita langsung gelar pembahasan alat
kelengkapan dewan lainnya, mulai komisi dan beberapa badan, setelah itu proses
pembahasan APBD akan kita lanjutkan,” kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim
Iskandar.
Dia
optimis APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 bisa ditetapkan pada bulan November
2014. “Kita usahakan tanggal 10 November 2014 bisa ditetapkan, kalau belum
rampung ya prinsipnya November harus sudah selesai,” ujar politisi asal Fraksi
PKB Jatim ini.
Abdul
Halim Iskandar menyampaikan bahwa dengan pelantikan yang sudah dilaksanakan
tersebut pihaknya akan berusaha untuk menjaga nama baik DPRD Provnsi Jawa
Timur. “Alhamdulillah SK Mendagri sudah kami terima dan langsung kita lakukan
pelantikan. Kami berharap dewan Provinsi Jatim ke depan lebih baik dari sebelumnya,”
ujarnya usai sidang paripurna DPRD Jawa Timur, kemarin (2/10).
Ditambahkannya
dalam waktu dekat ini akan dituntaskan mengenai alat kelengkapan dewan Provinsi
Jawa Timur. Dengan tuntasnya alat kelengkapan dewan tersebut maka akan
dilakukan pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015. “Ya tinggal sedilut
(sedikit) selesai. Mungkin minggu depan pengesahan tata tertib dan penataan
alat kelengkapan dewan sudah selesai. Sekarang masih pembagian posisi di pimpinan
dan digodok di masing-masing fraksi tentang anggota-anggotanya yang akan
menempati di komisi-komisi,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW
PKB Provinsi Jawa Timur ini.
Mengenai
keinginan dari Fraksi Nasdem – Hanura yang masih ngotot mendapatkan posisi di
pimpinan komisi, Halim menjawab, semua keinginan itu akan dipertimbangkan oleh
seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jatim. “Tapi untuk bisa atau tidak,
masih belum,” ujarnya.
Disinggung
tentang target DPRD Provinsi Jatim ke depan, Halim mengatakan DPRD akan bekerja
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Mulai dari urusan kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan dan pembangunan infrastruktur. Mengenai anggaran
pendidikan yang dalam undang-undang harus 20 persen, Halim menyebutkan dalam
perangkaan R-APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 dengan nilai Rp 21,9 triliun
sehingga anggaran pendidikan setidaknya sekitar Rp 4 triliun. Termasuk dana
pusat untuk kabupaten/kota yang transit. “Di dana transit itu ada dana BOS
(Bantuan Operasional Sekolah) juga. Kalau ditotal semuanya nyampai 20 persen,” kata
Halim tanpa merinci berapa jumlah anggaran untuk pendidikan.
Sementara
itu, Ahmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Demokrat,
menyampaikan bahwa pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi spirit
bagi pimpinan dewan Jatim untuk menjadikan kinerja dan citra DPRD Jawa Timur
menjadi lebih baik. “Karena itu kami sebagai pimpinan dewan Jatim akan selalu
berusaha untuk menjadikan DPRD Jatim lebih baik,” tuturnya.
Mantan
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009 – 2014 ini
menambahkan, untuk pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur akan segera dilakukan.
Pihaknya membenarkan pembentukan alat kelengkapan dewan menjadi hambatan untuk
membahas APBD Jatim. “Karena itu kami berharap dalam waktu dekat alat
kelengkapan dewan segera selesai,” ujarnya.
Apakah
waktu satu bulan untuk membahas APBD Jatim tidak terlalu singkat dan terkesan
kejar tayang, ia menjawab memang berdasarkan sebelum-sebelumnya, pengesahan
APBD Jatim selalu tanggal 10 November. Karena itu, ia tetap menargetkan tanggal
10 November tetap bisa mengesahkan APBD Jatim tahun 2015. Karena pembahasan
R-APBD 2015 sudah separo jalan, mengingat KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran
Plafon Prioritas Anggaran Sementara) RAPBD 2015 sudah dibahas oleh anggota DPRD
Jatim periode sebelumnya. “Cukuplah waktu yang tersedia. Kan KUA PPAS-nya sudah
selesai. Jadi bukan kejar tayang,” urainya.
Sementara
itu Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan,
menyampaikan tugas selanjutnya dari dewan Jawa Timur memang pengesahan APBD
Jawa Timur. Mengenai waktu yang singkat, mantan wakil ketua komisi A DPRD Jawa
Timur ini berharap agar pembahasannya tidak terkesan kejar tayang. “Ini kan
APBD. Jadi harus benar-benar dibahas secara detil untuk pertanggungjawaban ke
masyarakat,” tuturnya.
Gubernur Jatim, Soekarwo, mengaku lega dengan telah
dilantiknya pimpinan DPRD Jatim ini. Dengan begitu, kepentingan rakyat Jawa
Timur bisa segera dijalankan. Terutama pembahasan Rancangan APBD Jatim 2015.
“Saya plong, jadi eksekutif dan legislatif bisa segera bekerja untuk
kepentingan rakyat,” ujar Soekarwo. (F.835) web majalah fakta / majalah fakta online
No comments:
Post a Comment