ADVETORIAL KOTA MOJOKERTO

Pemkot Mojokerto Raih Dua Penghargaan Nasional Bidang Keluarga

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, saat menerima Tanda Kehormatan 

Manggala Karya Kencana Bidang Ketahanan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2017.

JUMAT siang (14/7) Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Siti Amsah Mas’ud Yunus, menerima penghargaan Pakarti Utama II Tingkat Nasional. Yaitu, Pemenang Terbaik Posyandu Tingkat Nasional Kategori Kota. Posyandu Raung Merapi, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jatim, berhasil menjadi juara nasional tersebut.

Penghargaan pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2017 ini diserahkan oleh Ketua Umum TP PKK Pusat, dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, kepada Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Siti Amsah Mas’ud Yunus, di halaman Gedung Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Kategori yang sama lainnya diterima Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Tak tanggung-tanggung, dua penghargaan sekaligus diterima Kota Mojokerto dalam acara Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIV Tahun 2017. Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, dan Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Siti Amsah Mas’ud Yunus, sejak Kamis (13/7) memenuhi undangan penerimaan tanda kehormatan dan tanda penghargaan bidang Ketahanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Lampung.

Siti Amsah Mas’ud Yunus menuturkan bahwa penghargaan ini merupakan buah perjuangan ibu-ibu warga Kota Mojokerto yang tanpa lelah berjuang untuk kesejahteraan keluarganya. “Kita jadikan penghargaan ini sebagai semangat untuk terus berusaha dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera,” tutur isteri Walikota Mas’ud Yunus yang gemar blusukan memantau kegiatan posyandu ini.

Malam harinya, Walikota Mas’ud Yunus menerima penghargaan Manggala Karya Kencana yang merupakan tanda kehormatan bidang Ketahanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2017. Penghargaan nasional ini diserahkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Ficardo, dan Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo.

Tanda Kehormatan Manggala Karya Kencana diraih Walikota Mas’ud Yunus karena kepedulian dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan terhadap ketahanan keluarga bagi masyarakat Kota Mojokerto.

“Saya bersyukur program-program inovatif Kota Mojokerto terutama pelaksanaan KB Pria di Kota Mojokerto berhasil mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Penghargaan ini untuk masyarakat Kota Mojokerto yang sadar akan pentingnya menjamin kesejahteraan keluarganya,” tutur Kiai Ud, sapaan akrab Mas’ud Yunus.

Keluarga sebagai tempat utama dan pertama dalam mendidik anak, memberikan asah, asih dan asuhnya sehingga menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas. “Keluarga sebagai tempat mengenyam nilai-nilai luhur bangsa dan bagi pengembangan sumber daya manusia. Sehingga dari keluargalah akan terbentuk manusia bahagia, sejahtera, mandiri dan berketahanan,” lanjut Kiai Ud.

Dua prestasi nasional bidang KKBPK itu diterima Kota Mojokerto setelah melalui seleksi ketat oleh tim penilai pusat yang dilaksanakan sejak bulan April lalu. Khususnya di bidang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) kategori Kota dan bidang Ketahanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) se-Indonesia tahun 2017. (anang)

ADVETORIAL KABUPATEN MOJOKERTO

Bupati MKP Tandatangani  Prasasti RPP

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), bersama Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, saat meninjau ruang-ruang RPP Tantular KPU Kabupaten Mojokerto.

BUPATI Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), bersama Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, Rabu siang (19/7) melakukan penandatanganan batu prasasti sebagai tanda diresmikannya Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tantular Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto.

Bupati MKP dalam sambutannya mengharapkan agar ke depan, RPP Tantular mampu mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dan terlibat aktif dalam partisipasi politik. “Saya harap RPP Tantular dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada. Masyarakat masih perlu diedukasi bagaimana berpemilu dan berdemokrasi yang baik. Kalau bisa, RPP ini dibuka setiap hari,” kata bupati.

Lebih lanjut Bupati MKP mengatakan,“Ini seperti sebuah pencerahan dan pencermatan kita semua, kita menjadi sadar bahwa satu suara sangat menentukan masa depan semua. Saya sangat mengapresiasi RPP Tantular KPU Kabupaten Mojokerto yang bisa memberi kita manfaat secara kuantitas maupun kualitas”.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayyuhanafiq, dalam sambutan selamat datangnya menjelaskan bahwa RPP dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan sebuah ruangan. “RPP merupakan program KPU Pusat yang harus dilaksanakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan menggunakan ruangan untuk proses perencanaan desain evaluasi pendidikan pemilih,” terang Ayyuhanafiq.

Menurutnya, RPP merupakan suatu inovasi pemberi pencerahan dan pencermatan yang bisa menyadarkan bahwa satu suara amat menentukan masa depan semua.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, juga menguraikan jika RPP merupakan upaya mengedukasi para pemilih, baik pemula maupun umum, tentang pentingnya berdemokrasi memilih pemimpin daerah dan nasional. RPP menyediakan berbagai informasi terkait pemilu baik data maupun riset-riset terkait pilkada.

“RPP merupakan program nasional dan merupakan konsensus atau kesepakatan KPU Pusat kepada KPU Kabupaten/Kota agar menjadi pusat pendidikan kepemiluan, dengan harapan dapat membentuk pemilih berkualitas dan cerdas,” jelas Eko.

Ikut hadir mendampingi Bupati MKP, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito, unsur Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang selanjutnya melakukan tinjauan langsung ke ruang-ruang RPP Tantular KPU Kabupaten Mojokerto yang menyediakan berbagai informasi baik berbentuk audio visual, simulasi pemilu, serta berbagai display informasi. (anang)

HSU

PAMERAN SEBAGAI  AJANG SILATURAHMI NASIONAL

ANISAH TERIMA PENGHARGAAN PAKARTI  MADYA 2 TINGKAT NASIONAL

Ketua TP PKK HSU, Dra Hj Annisah Rasyidah Wahid MAP, saat menerima piala 

Pakarti Madya 2 Tingkat Nasional dari Ketua Umum TP PKK Pusat.

BERTEMPAT di halaman Gedung PKOR Halim Lampung (14/7), Ketua TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dra Hj Annisah Rasyidah Wahid MAP, beserta rombongan TP PKK dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten HSU menghadiri pembukaan pameran dan gelar dagang dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIV Tahun 2017.

Ketua Panitia Daerah HARGANAS Ke-24 Tahun 2017, Aprilani Yustin Ficardo, dalam laporan singkatnya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini.

Aprilani mengatakan, acara ini merupakan pembelajaran dalam menumbuhkan minat dan semangat berusaha sekaligus menjadi ajang promosi produk unggulan bagi keluarga khususnya keluarga miskin serta usaha mikro lainnya.

“Melalui kegiatan ini kita dapat membantu kelompok-kelompok usaha mikro guna memasarkan produk unggulannya masing-masing. Dengan harapan dapat membangun jaringan pemasaran yang lebih luas dan memiliki daya saing dengan komuditi produk unggulan masyarakat. Pameran dan gelar dagang ini berlangsung selama 3 hari penuh dari tanggal 13-15 Juli 2017. Tercatat sebanyak 175 stan yang ada dalam pameran kali ini. Peserta pameran sendiri diikuti oleh kementerian, lembaga perwakilan BKKBN, pemerintah daerah, perwakilan PKK dan Dekranasda Provinsi dari seluruh Indonesia, sektor swasta serta usaha mitra kecil menengah. Oleh karena itu pameran ini juga sebagai ajang silaturahmi nasional”.

Dalam kegiatan ini juga TP PKK Kabupaten HSU berhasil menyabet juara Pakarti Madya 2 Tingkat Nasional, yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum TP PKK Pusat.

Ketua TP PKK Kabupaten HSU, Dra Hj Annisah Rasyidah Wahid MAP, mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana dengan pembinaan beliau Posyandu Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten HSU, mendapatkan penghargaan Pakarti Madya 2 Tingkat Nasional. Hal ini tidak lepas dengan kerja sama semua SOPD terkait yang ada di Kabupaten HSU dan pembinaan TP PKK Provinsi Kalsel.

“Memang untuk mempertahankan sesuatu itu tidak mudah, kita harus konsisten bekerja sama dengan SOPD terkait melakukan pembinaan ke depannya dengan lebih giat lagi. Semoga nantinya di tahun yang akan datang kita bisa mendapatkan peringkat 1," ujar Annisah

Annisah juga mengajak kepada masyarakat Kabupaten HSU khususnya dan masyarakat Provinsi Kalsel pada umumnya agar selalu meningkatkan kerja sama baik itu posyandu atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan PKK serta program-program pemerintah daerah.

Ketua TP PKK HSU, Dra Hj Annisah Rasyidah Wahid MAP, beserta rombongan saat menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIV Tahun 2017 di Lampung (14/7).

Sementara itu stand Kabupaten HSU  juga turut meriahkan HARGANAS XXIV 2017 di Lampung. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten HSU bisa turut serta memeriahkan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIV Tahun 2017 di Lampung ini sehingga tidak mau kalah dengan daerah lain HSU juga menampilkan kerajinan tangan dan kuliner khasnya pada Pameran Gelar Dagang dan Kuliner yang bertempat di GOR Sumpah Pemuda, Komplek PKOR Way Halim, Lampung (14/7).

Stan Kelompok UPPKS binaan DISP2KB dan Dekranasda HSU ini memamerkan kain sasirangan yang sudah menjadi kain khas Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga ada kerajinan berupa anyaman purun, tas dari bahan eceng gondok. Dan tak ketinggalan stan HSU juga menyediakan penganan khas berupa telur itik asin dan dendeng itik Alabio yang menjadi hewan endemik HSU yang tidak ada ditemukan di daerah lain.

Dari hasil kerajinan tangan hingga makanan khas tersebut berhasil menyedot perhatian para pengunjung pameran, tidak sedikit yang datang bertanya bagaimana cara pengolahannya hingga akhirnya membeli.

Ketua TP PKK HSU, Dra Hj Annisah Rasyidah Wahid MAP, yang juga turun tangan melayani pembeli mengatakan sangat bangga bisa bersanding dengan stan dari seluruh kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia. Kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan Annisah untuk mengenalkan budaya, kerajinan serta penganan khas Bumi Nagara Dhipa agar nantinya bisa dikenal di seluruh nusantara bahkan manca negara.

"Kami akan giat mengikuti pameran guna mengenalkan produk HSU guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan membuka jalur pemasaran. Kami juga akan terus melakukan pembinaan kreativitas kepada para pengrajin dan UKM di Kabupaten HSU untuk meningkatkan nilai jual barangnya," tegas Annisah. (Tim)

ADVETORIAL BATOLA

Hasanuddin Murad Sabet Parastika Parama

Bupati Batola, H Hasanuddin Murad, saat menerima penghargaan Parastika Parama 

dari Menkes RI, Prof DR Nila Juwita F Moeloek SpM (K).

KABUPATEN Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), benar-benar sangat beruntung memiliki sosok seorang kepala daerah yang benar-benar piawai dalam segala hal. Meskipun tinggal beberapa bulan lagi mengakhiri masa jabatannya di periode yang kedua sebagai bupati, H Hasanuddin Murad kembali menorehkan pretasi yang membanggakan untuk Bumi Ije Jela.

Betapa tidak, kali ini satu lagi prestasi ditorehkan Bupati Barito Kuala (Batola), H Hasanuddin Murad, yaitu penghargaan tertinggi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) di bidang penanggulangan bahaya rokok.

Penghargaan Parastika Parama ini diterima mantan anggota DPR RI itu dari Menteri Kesehatan RI, Prof DR Nila Djuwita F Moeloek SpM (K), di The Alana Hotel Yogyakarta.

Anugrah ini diserahkan Menkes, karena H Hasanuddin Murad sebagai Bupati Batola dinilai telah peduli dan memberi apresiasi serta dukungan terhadap pengendalian konsumsi tembakau dalam implementasi tentang  KTR.

‘’Alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan Parastika Parama ini, karena daerah kita sudah mempunyai perda tentang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan merokok, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat umum dan bermain anak,’’ ujar bupati.

Dan, menariknya lagi, penghargaan yang diraih Batola ini justeru dengan kategori Terbaik Pertama. Selain Batola yang mendapatkan penghargaan yang sama adalah Banjarmasin. Batola mendapatkan penghargaan bergengsi ini karena telah memiliki Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR).

Bupati Hasanuddin Murad berharap penghargaan yang diraihnya ini bisa membawa kebaikan dan berkah bagi masyarakat Kabupaten Batola secara keseluruhan, serta menjadi acuan bagi kinerja Pemkab Batola, terutama pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan KTR maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penunjang hidup sehat di Kabupaten Batola.

Dan, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Batola, Hasanuddin Murad mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR), juga Pemkab Batola akan terus berupaya menekan konsumsi tembakau.

Kabupaten Batola yang juga berjuluk Lebu Ije Jela ini telah menetapkan kebijakan lainnya terkait penanggulangan bahaya rokok serta telah mengimplementasi aturan larangan merokok di minimal 50 persen sekolah dan instansi pemerintah.

Menkes RI, Nila F Moeloek, mengatakan, daerah harus terus berupaya meningkatkan budaya hidup sehat masyarakat. Dan, yang terpenting adalah anak-anak sebagai investasi masa depan bangsa.

Diterangkan menteri, pengendalian konsumsi produk tembakau telah menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah sejak lama. Saat ini, katanya, telah tercatat 236 pemkab/kota yang telah memiliki regulasi KTR, meskipun tingkat implementasi penerapannya sangat bervariasi.

Penerapan regulasi KTR, sebutnya, diharapkan mampu untuk menurunkan prevalensi perokok dan memberikan perlindungan perokok pasif dari paparan asap rokok. Inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti pelarangan iklan di luar gedung maupun dalam gedung, penyediaan layanan berhenti merokok dan skrining pada sekolah terkait perilaku merokok dan lain-lain sangat dihargai.

Acara yang dihadiri 350-an bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, sekda dan yang mewakili ini bertujuan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak, perokok pemula, dan masyarakat dari bahaya rokok.

Selain itu, untuk berbagi pengalaman dan praktek cerdas dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di tingkat daerah dan kota, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemda dalam menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok (KTR), serta meningkatkan komitmen bupati/walikota dalam pencegahan penyakit tidak menular terutama yang disebabkan faktor resiko konsumsi hasil tembakau.

Hal yang tak kalah pentingnya, dari pertemuan aliansi bupati/walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok dan Penyakit Tidak Menular ini untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi perokok pemula dan masyarakat dari bahaya rokok.

Seperti diketahui, ada segudang bahaya merokok terhadap tubuh, salah satu konsekuensi utama yang bisa didapatkan dari rokok adalah menderita penyakit jantung. Diperkirakan, sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.

Lebih dari 4.000 bahan kimia terdapat di dalam sebatang rokok. Ratusan di antaranya zat beracun dan sekitar 70 bahan di dalamnya bersifat kanker. Bahan-bahan berbahaya pada sebatang rokok, antara lain : Karbon Monoksida; Tar; Gas Oksidan dan Benzene.

Karbon monoksida. Zat yang kerap ditemukan pada asap knalpot mobil ini bisa mengikat diri pada hemoglobin dalam darah secara permanen sehingga menghalangi penyediaan oksigen ke tubuh. Hal tersebut membuat Anda cepat lelah.

Tar. Ketika merokok, kandungan tar di dalam rokok akan ikut terisap. Zat ini akan mengendap di paru-paru Anda dan berdampak negatif pada kinerja rambut kecil yang melapisi paru-paru. Padahal rambut tersebut bertugas untuk membersihkan kuman dan hal lainnya keluar dari paru-paru Anda.

Gas Oksidan. Gas ini bisa bereaksi dengan oksigen. Keberadaannya pada tubuh lebih meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung akibat penggumpalan darah.

Benzene. Zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak ini bisa merusak sel pada tingkat genetik. Zat ini juga dikaitkan dengan berbagai jenis kanker seperti kanker ginjal dan leukimia.

Selain bahan-bahan di atas, masih banyak kandungan beracun pada sebatang rokok seperti arsenic (digunakan dalam pestisida), toluene (ditemukan pada pengencer cat), formaldehyde (digunakan untuk mengawetkan mayat), hydrogen cyanide (digunakan untuk membuat senjata kimia), dan cadmium (digunakan untuk membuat baterai). (Tim)

BALANGAN BUMI SANGGAM

Membangun Balangan Dari Desa

Bupati Balangan, H Ansharuddin, langsung ikut turun ke desa-desa untuk menampung permasalahan yang ada di masyarakat dan kemudian dikoordinasikan bersama jajarannya.

AWAL tahun 2017, pasangan Bupati Balangan, H Ansharuddin, dan Wabup Balangan, H Syaifullah, secara resmi meluncurkan Program Gerakan Membangun (Gema) Desa Sehati. Pemkab Balangan telah membentuk SK dan memaparkan proses kerjanya kepada seluruh instansi.

Program andalan ini juga sudah disosialisasikan ke delapan kecamatan yang ada di Bumi Sanggam, dengan harapan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Secara bergiliran, bupati dan wakil bupati turun langsung ke kecamatan-kecamatan untuk menyampaikan serta menjelaskan bagaimana mekanisme program tersebut.

Bupati Balangan, H Ansharuddin, mengatakan, program ini dijalankan dengan melibatkan seluruh pejabat serta kepala dinas yang ada di Kabupaten Balangan, di mana mereka harus membina desa langsung ke lapangan.

Untuk memperkuat koordinasi dalam mengeksekusi program ini, bupati juga telah membagikan beberapa koordinator wilayah untuk membawahi beberapa kecamatan.

"Setiap bulan para kepala dinas, kepala bagian dan sekretariat harus turun ke lapangan untuk membina desa yang telah ditunjuk," ujarnya.

Lebih lanjut dicontohkannya, seperti Dinas PU dan Penataan Ruang, diarahkan untuk membina beberapa desa yang ada di Kecamatan Awayan. Mereka terjun langsung ke desa untuk mencari persoalan apa yang dihadapi oleh desa.

Misalnya ada keluhan warga soal jalan rusak, artinya itu tugas dari Dinas PU dan Penataan Ruang sendiri yang akan mencarikan solusinya. Lalu masalah lainya juga, misalnya masyarakat ingin memperbaiki madrasah atau sekolah.

"Mereka akan melaporkan ke dinas yang terkait, kalau masalah sekolah berarti koordinasinya ke dinas pendidikan, artinya penyelesaian masalah tetap sesuai SKPD yang berwenang. Jadi, setiap bulan semua masalah dicover lalu dilaporkan ke dinas terkait," tuturnya.

Selain pihak dinas, dalam program ini bupati juga melibatkan langsung pihak kecamatan agar lebih intens ke lapangan.

“Saya mengharapkan melalui program ini kebersamaan selalu terjalin, terutama kebersamaan dalam menghadapi masalah dan memecahkannya, sehingga masyarakat bisa merasakan kinerja nyata dari pemerintahnya.

Sementara dari segi keamanan, penegakan hukum di pedesaan diperkuat. Salah satu visi misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan yakni memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, hal itu senada dengan program nawacita presiden, yakni menjaga keamanan dan ketertiban agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan yang dijalankan jajaran aparat keamanan.

Berangkat dari sana, Pemkab Balangan melakukan koordinasi dengan jajaran Polres Balangan untuk terus melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh adat guna mempererat hubungan masyarakat dengan polri dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban. "Salah satu upaya kita dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yaitu kita akan melakukan koordinasi dengan polri terkait pengadaan polsek di Tebing Tinggi, karena kecamatan ini saja di Balangan yang belum memiliki polsek," kata Bupati Balangan, H Ansharuddin, dalam salah satu kesempatan. Sebagai bahan dukungan pendirian polsek di Tebing Tinggi ini, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan kantor Polsek Tebing Tinggi. (Tim)

IKLAN

SURABAYA

IKLAN

IKLAN

ADVETORIAL JAYAPURA

WALIKOTA JAYAPURA CANANGKAN

BULAN JUNI SEBAGAI BULAN PANCASILA

Walikota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano MM.

WALIKOTA Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano MM, mencanangkan bulan Juni sebagai bulan Pancasila di Kota Jayapura, Kamis, 1 Juni 2017. Pencanangan bulan Pancasila ini dilakukan di lapangan upacara kantor Walikota Jayapura, yang ditandai dengan pelepasan balon berwarna merah putih bertuliskan,’’Saya Indonesia, Saya Pancasila,’’ disaksikan Muspida Kota Jayapura, Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Forkompimda, dan sejumlah tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Penetapan bulan Juni sebagai bulan Pancasila telah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 24/2016 yang sekaligus penetapan sebagai Hari Libur Nasional.

Melepaskan balon merah putih bertuliskan,’’Saya Indonesia, Saya Pancasila’’. 

“Saya mengajak seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk menggelorakan Pancasila sebagai dasar pembangunan Indonesia. Gotong royong merupakan dasar negara sebagai landasan hidup orang Indonesia,” kata Walikota BTM.

Ditambahkan BTM, dengan UUD 1945 kita bisa hidup rukun untuk memajukan negeri dengan Pancasila, untuk membangun dunia yang damai di tengah kemajemukan.  (F.867)

ADVETORIAL BADUNG

Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah 3 M Di Desa Punggul

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, disaksikan pemerintah, anggota DPRD Badung dan masyarakat Desa Punggul menyerahkan dana hibah sebesar Rp 3 miliar di Desa Punggul, Abiansemal, Sabtu (17/6).

BUPATI Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan dana hibah sebesar Rp 3 miliar di Desa Punggul, Abiansemal, Sabtu (17/6). Hibah ini untuk pembangunan Pura Dalem Penataran Sari, Banjar Padang, Desa Punggul, sebesar Rp 2 miliar dan untuk pembangunan Balai Banjar Kelodan Punggul sebesar Rp 1 miliar.

Penyerahan secara simbolis hibah yang terlebih dahulu telah ditransfer ke rekening penerima tersebut disaksikan Anggota DPRD Badung, IB Sunarta dan I Gede Suardika, Kabag Humas, Putu Ngr Thomas Yuniarta, Camat Abiansemal, I Gst Ngr Suarjaya, Perbekel Punggul, Kadek Sukarma, Bendesa Adat Punggul, I Nyoman Murjana, para kelian banjar se-Punggul serta krama pengempon Pura Dalem Penataran Sari Banjar Padang dan krama Banjar Kelodan Punggul.

Dalam sambutannya, Bupati Giri Prasta menyampaikan bahwa pencairan dana hibah ini sudah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari KUA dan PPAS, rancangan APBD, kesepakatan dengan DPRD, verifikasi, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dana ditransfer ke rekening penerima melalui Bank BPD Bali. Untuk membuktikan kepada krama bahwa dana tersebut telah cair, panitia menarik dana dari bank untuk diperlihatkan kepada krama. Dan secara khusus mengundang bupati untuk menyerahkan secara simbolis. "Ini sebagai bukti kepada masyarakat bahwa dana tersebut sudah cair. Kami pemerintah dan masyarakat sebagai ‘manusa saksi’ telah cairnya hibah tersebut. Nanti panitia boleh menarik semua maupun menabung kembali dan ditarik sesuai peruntukan pembangunan. Dalam pembangunan nanti masyarakat juga diharapkan ikut mengontrol penggunaan dana tersebut," tegasnya.

Di bagian lain Bupati Giri Prasta menyadari, kebanyakan waktu krama habis untuk melaksanakan kegiatan adat dan keagamaan lainnya. Untuk itu Pemkab Badung berkomitmen membantu pembangunan di desa adat. Hal ini sudah menjadi salah satu dari lima skala prioritas pola pembangunan nasional semesta berencana di Badung, yakni pelestarian dan pengembangan seni, adat, agama dan budaya. 

Kepada krama pengempon Pura Dalem Penataran Sari dan krama Banjar Kelodan diharapkan dapat memanfaatkan dana hibah ini sesuai dangan peruntukannya dan diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama. Selain itu bupati juga mengharapkan krama agar selalu menjaga rasa persatuan dan kesatuan serta mendukung program Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan krama Badung.

Sementara Bendesa Adat Punggul, I Nyoman Murjana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan DPRD Badung yang telah membantu pembangunan di Desa Punggul khususnya Pembangunan Pura Dalem Penataran Sari Banjar Padang dan pembangunan Balai Banjar Kelodan. Dijelaskan bahwa untuk pembangunan Pura Dalem Penataran Sari selain mendapat bantuan hibah, juga didukung dari swadaya murni krama pengempon sebesar Rp 170 juta, bantuan APBDes Punggul dan Punia terkumpul Rp 260 juta. "Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dana hibah dari Bapak Bupati dan DPRD Badung. Semoga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik sesuai keinginan masyarakat," tambahnya.

Kelian Banjar Kelodan Punggul, I Gst Made Sudika, mengatakan, pembangunan balai banjar ini diawali dengan pembelian tempat balai banjar melalui urunan krama dari tahun 2014 hingga 2016. Setelah mempunyai tempat, krama sepakat memohon bantuan ke Pemerintah Kabupaten Badung dan tahun ini bupati telah mengabulkan permohonan krama dengan membantu pembangunan Balai Banjar Kelodan. "Kami atas nama krama Banjar Kelodan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati atas bantuan ini. Ke depannya kami juga mohon didampingi sehingga tidak ada kesalahan dalam penggunaan dana ini," jelasnya. (Humas Setda Kabupaten Badung)

ADVETORIAL BADUNG

Bupati Giri Prasta Serahkan Pencairan Hibah 3 M

Pembangunan Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Ambengan

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyerahkan dana hibah Rp 3 miliar untuk pembangunan pura disaksikan masyarakat sebagai upasaksi bukti dana hibah sudah cair kepada Krama Desa Adat Ambengan, Sabtu (3/6), di Pura Dalem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan.

BUPATI Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan pencairan dana hibah sebesar Rp 3 miliar kepada panitia pembangunan Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, disaksikan masyarakat yang menjadi upasaksi sebagai bukti dana hibah Pemkab Badung sudah cair kepada krama Desa Adat Ambengan, Sabtu (3/6), di Pura Dalem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan.

Selain itu bupati secara simbolis juga menyerahkan punia sebesar Rp 50 juta untuk upakara/aci piodalan di Pura Desa lan Puseh, yang telah dilaksanakan sebulan lalu. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung diwakili Anggota DPRD, IB Sunartha, bersama I Nyoman Satria dan I Made Ponda Wirawan, juga hadir Kabag Humas, Putu Ngr Thomas Yuniarta, dari Dinas Kebudayaan, Sekcam Abiansemal beserta Tripika Kecamatan, Perbekel Ayunan, I Made Sugatra, Kepala BPD Bali Cabang Mangupura.

Bendesa Adat Ambengan, I Made Ladra, atas nama krama Desa Adat Ambengan menyampaikan terima kasih atas bantuan hibah yang diberikan Bupati Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung serta DPRD Badung untuk pembangunan Pura Desa lan Puseh Desa Adat Ambengan. Diharapkan dengan bantuan ini apa yang direncanakan pembangunan oleh krama dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu krama Desa Adat Ambengan akan selalu mendukung program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Badung yang telah terbukti dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ditambahkan bahwa penggunaan dana 3 M ini untuk pembangunan Pura Desa lan Puseh. Untuk pembangunan pondasi sudah dilakukan, dan pembangunan pura direncanakan selesai per 31 Desember 2017 nanti. Krama Desa Adat Ambengan yang berjumlah 58 ayahan arep dan 156 KK nanti pada tanggal 20 September 2017 juga akan melaksanakan upacara nyekah masal untuk pertama kalinya. Untuk itu mohon bantuan dari Pemkab Badung.

Bupati Giri Prasta menyadari bahwa kebanyakan waktu krama desa adat habis di adat dan kegiatan agama lainnya. Untuk itu Bupati Giri Prasta berkomitmen membantu pembangunan di desa adat termasuk kegiatan lainnya. Hal ini juga sudah menjadi salah satu dari lima skala prioritas pembangunan di Badung yakni pelestarian dan pengembangan seni, adat, agama dan budaya di Kabupaten Badung. "Sudah menjadi komitmen kami, pembangunan khayangan tiga desa adat menjadi tanggung jawab pemerintah, " jelasnya.

Diharapkan di pura khayangan tiga, krama sudah melaksanakan tri mandala, ada utama mandala, madya mandala dan nista mandala yang dilengkapi dapur dan toilet. Selain pembangunan di khayangan tiga, sumber daya manusia di pura yakni pemangku juga tak luput dari perhatian. Bupati akan mengambil kebijakan mulai tahun 2018, pemangku khayangan tiga akan diberi gaji.

Lebih lanjut Bupati yang terkenal bares ini menjelaskan, untuk meringankan beban masyarakat desa adat, pemkab juga sudah mengambil kebijakan memberikan dana punia untuk upakara/aci setiap Piodalan di Pura Khayangan Tiga Desa Adat, termasuk di Pura Paibon. Khusus di Desa Adat Ambengan ini  tidak hanya sebatas memberikan bantuan, namun bupati siap mendukung segala pembangunan di Desa Adat Ambengan termasuk rencana nyekah masal.

Mengenai penyerahan hibah ini, bupati mengatakan, hibah sudah melalui mekanisme dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana hibah sebelumnya sudah masuk ke rekening masyarakat penerima. Dan penyerahan dana ini merupakan penyerahan secara simbolis sebagai bukti kepada masyarakat telah mendapat bantuan, selanjutnya dalam pelaksanaannya nanti masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol penggunaan dana tersebut. "Pencairan dana hibah ini sudah berproses mulai dari KUA dan PPAS, rancangan APBD, kesepakatan dengan DPRD, melakukan verifikasi, penandatanganan NPHD dan panitia sudah menerima dana di rekening di BPD. Dan secara simbolis panitia menarik uang ini untuk bukti kepada masyarakat bahwa dana ini sudah cair. Nanti panitia menarik sesuai peruntukan pembangunan," tegasnya. (Humas Setda Kabupaten Badung)

ADVETORIAL BADUNG

Badung Matangkan Pengembangan Smart City
2018 Diharapkan Sudah Jalan

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat rapat koordinasi dan sosialisasi pengembangan sarana teknologi informasi/smart city di Puspem Badung, Kamis (8/6).

PEMKAB Badung terus mematangkan pengembangan Smart City. Konsep smart city ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah kepada masyarakat Badung. Tahun ini sedang dikebut pembangunan infrastruktur fiber optik dari Uluwatu hingga Belok Sidan. Diharapkan tahun 2018 layanan aplikasi Badung Smart City sudah dapat dinikmati masyarakat Badung. Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi dan sosialisasi pengembangan sarana teknologi informasi/smart city di Puspem Badung, Kamis (8/6). Rapat dipimpin langsung Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, serta dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), I Wayan Weda Dharmaja, para Camat dan Perbekel/Lurah se-Badung. 

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Badung, Weda Dharmaja, mengatakan, rapat koordinasi dengan para Camat, Perbekel/Lurah, ini dalam rangka melaksanakan salah satu program unggulan Pemkab Badung yakni melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pengembangan teknologi informatika (TI). Pengembangan TI ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, efektif, tepat dan murah.

Dijelaskan bahwa pembangunan smart city di Badung sudah dinilai oleh pemerintah pusat. Dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia dipilih 100 dan dipilih lagi yang akan siap mengembangkan kabupaten smart city. Salah satu dari 25 daerah yang dipilih adalah Kabupaten Badung dan telah dilaksanakan MoU dengan pemerintah pusat.

Smart city secara teoritis sudah diterima, karena sudah melaksanakan sistem aplikasi di masing-masing SKPD. "Setiap tahun pusat memberikan penghargaan kepada Badung, karena semua program sudah menerapkan teknologi informasi. Namun sekarang akan dikembangkan agar mampu terintegrasi secara keselurahan," jelasnya.

Pengembangan smart city ini bertujuan lebih mudah dan efisien sehingga masyarakat juga memahami kondisi aktual di lapangan. Akan lebih mudah mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Badung, masyarakat dan pemerimtah akan mudah mengakses apa yang diprogramkan di Badung. Selain itu untuk mempercepat mengantisipasi keadaan yang tidak terduga. "Yang paling penting dalam pengembangan ini adalah infrastruktur sebagai penopang utama pengembangan smart city, baik itu dalam bentuk wifi, fiber optik (FO) dan lainnya yang akan dipasang di seluruh wilayah Badung," tambahnya.

Membangun jaringan dari ujung utara hingga selatan Badung, Pemkab Badung telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dibantu pemasangan/menanam fiber optik dari Uluwatu, Tanjung Benoa hingga Belok Sidan. Smart city juga akan didukung dengan pembangunan CCTV di tempat strategis untuk melaporkan situasi di Kabupatem Badung dan akan terekam di Badung Command Center. "Dipasang kurang lebih 90 titik CCTV dari utara ke selatan untuk memperkuat jaringan kita. Rencananya, 2018 di desa juga akan dilalui FO dan memasang wifi di seluruh banjar, pustu, kantor desa utamanya sekolah dalam memberikan layanan terhadap laptop dan ujian online di sekolah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani TI secara gratis," terangnya. 

Sementara Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan, memang sudah menjadi komitmen Pemkab Badung untuk mengembangkan smart city sehingga masyarakat Badung terlayani teknologi informasi dengan baik. Melalui smart city ini ke depan Pemkab Badung ingin mewujudkan Badung smart sosiality, berpihak kepada rakyat.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, dalam pengembangan smart city, di anggaran perubahan 2016 sudah dilakukan kajian oleh UNUD sehingga ditentukan aplikasi apa yang akan dijalankan. Sementara di anggaran induk tahun 2017 sudah dilaksanakan pembangunan gedung Badung Command Center yang akan diisi oleh Kantor Kominfo, Badung Command Center dan Data. "Konsep smart city ini adalah concecting, controlling dan monitoring," jelasnya.

Sementara di anggaran perubahan 2017 ini akan dilakukan kajian teknis agar sinkron dengan RPJPD dan RPJMD serta sistem dan aplikasinya. “Tahun 2018 baru diharapkan sistem ini dapat berjalan dengan baik, dan dapat dijangkau oleh masyarakat di desa maupun banjar”.

Mengenai jaringan fiber optik, kata bupati, infrastrukturnya sudah dikerjakan mulai dari Uluwatu hingga Belok Sidan. Untuk itu diharapkan kepada SKPD dan Perbekel/Lurah agar mendukung dalam pemasangan CCTV di tempat-tempat strategis dan ke depan akan diisi CCTV di setiap desa dan banjar. "Kami sudah anggarkan di induk 2018 untuk pengembangan smart city ini sebesar Rp 95 M. Ke depan kami ingin menjadi pilot project terkait smart city," ujarnya.

Bupati juga sudah melakukan studi komparasi ke beberapa daerah dan hasilnya digabungkan untuk dipakai di Badung. Bila infrastuktur dan sistem smart city ini sudah dapat terbangun, tidak berlebihan kiranya dari Badung membangun Bali. Bupati ingin membangun Bali dengan konsep one island, one management. Sementara untuk aplikasi, khusus di desa, smart city ini menjadi satu. "Agar pengembangan smart city dapat berjalan dengan baik dan lancar, kami harapkan dukungan dari semua pihak khususnya para perbekel/lurah agar terus melakukan koordinasi dengan kominfo, sehingga pembangunan jaringan aplikasi dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. (Humas Setda Kabupaten Badung)