OPINI

KENAPA KPK BIDIK PENGHULU ?

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kelihatannya kebingungan, akan menangkap koruptor kelas kakap tidak punya keberanian, nyalinya ciut, setelah dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Wijayanto dijadikan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri gara-gara memidanakan Irjen Pol Budi Gunawan (BG) saat jadi calon Kapolri.

Dengan adanya kasus tersebut KPK nampak gamang hingga sasaran bdiknya dialihkan ke koruptor kelas gurem yang seharusnya  bukan ruang lingkup KPK pula untuk menindaknya. Menurut undang-undang KPK, yang ditangani KPK adalah kasus korupsi yang nilainya satu milyar rupiah ke atas. Tapi, mengapa KPK membidik penghulu segala ? Berapa sih uang saku atau uang ucapan terima kasih yang diterima penghulu saat menikahkan orang, paling banter ratusan ribu sampai satu juta rupiah ? Itu pun atas keinginan dari keluarga yang punya hajat sendiri alias tidak ada permintaan atau paksaan dari penghulu. Dan lagi itu mungkin hanya di Jakarta saja. Sebab kalau di kota kecil kabupaten/kota atau di pedesaan paling-paling nilainya cuma seratus sampai dua ratus ribu rupiah saja. Mengapa hal seperti itu harus dipermasalahkan di negeri tercinta ini ? Mana instansi pemerintah yang tidak melakukan suap-menyuap, mulai dari kelurahan, kecamatan, bagian, dinas, badan, BUMD, BUMN, bupati/walikota, gubernur, menteri, dan lembaga negara lainnya termasuk DPRD dan DPR, terutama yang mengelola anggaran proyek dan pelayanan masyarakat ?

Bila dihitung, seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh penghulu ? Sepertinya negara ini akan runtuh saja sehingga KPK sampai melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di antaranya kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian agama segala. KPK sendiri menghadirkan 3 (tiga) pimpinan KPK yaitu Taufiqurrahman  Ruki, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Kelihatannya sangat serius, para penghulu akan ditumpas bila menerima uang saku di luar biaya resmi pernikahan karena hal itu dapat dikategorikan gratifikasi sesuai dengan pasal 12 B undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Menteri Agama RI, Lukman Hakim, sesuai PP No. 48 Tahun 2014, bila pernikahan/rujuk dilakukan di kantor KUA tanpa biaya atau 0 (nol), tetapi bila dilakukan di luar kantor KUA dikenakan biaya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Coba KPK lihat, teliti dan selidiki para pejabat pemerintah, pejabat negara, KPA, PPK, panitia lelang sampai bisa memiliki kekayaan yang luar biasa. Di antaranya, memiliki mobil dua, tiga sampai empat, dan memiliki rumah mewah di beberapa tempat. Belum lagi punya tanah di berbagai lokasi dan punya deposito ratusan juta sampai milyaran rupiah. Coba tanyakan saja pada PPATK dan ke kantor pertanahan, berapa kekayaan yang mereka miliki itu ? Terus sebenarnya hanya berapa gaji mereka ? Hitung saja, dalam 1 (satu) tahun gaji dan penghasilan lainnya hanya berapa tetapi mengapa mereka bisa memiliki kekayaan yang melimpah , apa mereka tidak melakukan korupsi/gratifikasi ? Mengapa KPK hanya berdiam diri saja, tidak melakukan tindakan-tindakan nyata terhadap mereka ? Apa KPK hanya mencari popularitas dengan melibas penghulu yang tidak merugikan keuangan negara. Uang yang diberikan masyarakat kepada pak penghulu itu hanya sebagai ucapan terima kasih saja karena pak penghulu mau datang ke rumahnya untuk menikahkan anaknya. Mengapa harus dibesar-besarkan ? Itu kan wajar saja, bila ada para pejabat yang menikahkan anaknya merasa keberatan memberi uang saku ya tidak usah memberi daripada tidak ikhlas ujung-ujungnya nggrundel/ kecewa terus melapor kepada KPK. Coba lihat berapa penghasilan para pimpinan KPK dan para penyidik KPK serta pegawainya ? Ya wajar saja mereka tidak mau menerima uang saku atau apa pun namanya, karena penghasilannya sudah cukup gede.

Sebenarnya KPK tidak usahlah cari popularitas dengan menghabisi para penghulu, tambah nambah dosa saja. Bidik pejabat lainnya yang kekayaannya melimpah dan diduga hasil korupsi, apakah itu pejabat perpajakan, bea cukai, pelabuhan dan pejabat lembaga negara yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Semuanya tidak luput dari penyimpangan. KPK tidak usah cari-cari kerjaan, sepertinya tidak ada kerjaan saja, kok penghulu yang akan dihabisi.

Beberapa waktu lalu kejaksaan melakukan penyidikan pada penghulu di Kediri, Jawa Timur. Tapi akhirnya kejaksaan mau mengerti dan memahami sehingga tidak mau lagi mempidanakan penghulu. Justru sekarang KPK yang cari-cari masalah dengan akan menghabisi penghulu. KPK tidak akan dapat simpati dari rakyat malah dapat cemooh. KPK beraninya hanya dengan penghulu, tidak berani dengan jenderal.

Pimpinan KPK sepertinya sudah tidak memiliki keberanian lagi untuk menindak koruptor kelas jenderal. Maklumlah karena pimpinan KPK sekarang sudah sepuh-sepuh sehingga pilih menikmati hari tua dengan tidak perlu mencari masalah yang mengandung resiko besar seperti pimpinan KPK sebelumnya yang  dipidanakan.

Rakyat mengharapkan para Srikandi Pansel memilih pimpinan KPK yang muda-muda yang memiliki keberanian dan nyali besar yang di atas rata-rata, selain persyaratan lain yang telah ditentukan. Semua itu dimaksudkan agar tidak terulang lagi seperti sebelumnya. Diharapkan yang berumur 50 tahun ke bawah, karena bila sudah tua pekerjaannya monoton, tidak memiliki terobosan dan keberanian. Semoga.  web majalah fakta / majalah fakta online

Oleh :

Imam Djasmani

Pengamat Sosial

SURABAYA RAYA ADVETORIAL

Tenaga K2 Di Surabaya Dapat Uang Lembur Dan Gaji Pokok Setara UMK

''Saya bersama walikota sudah memikirkan hal itu”

PERJUANGAN tenaga honorer (K2) Kota Surabaya untuk mendapat kesejahteraan maupun kepastian mendapat pengangkatan status, terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Terbaru, para tenaga K2 ini akan mendapat jatah lembur dengan peningkatan gaji pokok setara UMK. Itu disampaikan dalam pertemuan tenaga K2, yang sebagian besar para Guru Tidak Tetap (GTT) di Kota Surabaya. Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 250 tenaga K2 di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Propinsi Jawa Timur, di kawasan Jalan Wonokromo, Surabaya, Minggu (23/8).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, selaku perwakilan Pemkot Surabaya. Dikatakan Whisnu, adanya penambahan berupa anggaran lembur sekaligus kenaikan gaji pokok setara UMK ini sebagai solusi awal menyikapi banyaknya tenaga K2 yang belum mendapat kejelasan status.

''Saya bersama walikota sudah memikirkan hal itu. Toh anggaran APBD kita tahun ini bisa mengcover kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan anda semua,'' kata WS - sapaan Whisnu Sakti Buana – di hadapan para tenaga K2.

Usulan tersebut bahkan dikatakan WS telah disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk menjadi jalan keluar bagi peningkatan kesejahteraan para tenaga K2.' 'Sementara, khusus di Surabaya, saya dengan Bu Risma mulai mempersiapkan rencana tersebut,'' urai wakil walikota.

Saat ini, sebanyak 2.200 dari jumlah 3.290 tenaga K2, baik guru maupun pegawai di instansi SKPD masih terkatung-katung nasibnya. Sedangkan sebanyak 1.090 tenaga lainnya telah diangkat statusnya menjadi PNS, dalam seleksi sebelumnya.

Keberadaan ribuan tenaga K2 tersebut tidak mempunyai payung hukum untuk mendapat status. Pasalnya, jika mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No.5 Tahun 2010 tentang Pendataan Honorer, masa pengangkatan untuk tenaga K2 disyaratkan berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, dengan masa kerja dimulai bulan Januari tahun 2005 silam. ''Ini yang menjadi pengganjal bagi kami. Sehingga masih banyak tenaga K2 yang belum mendapat kepastian untuk bisa diangkat menjadi PNS,'' kata Ketua Dewan Honorer Indonesia, Eko Mardianto.

Sedianya keinginan tersebut terus diperjuangkan sampai saat ini. ''Saya harus bolak-balik ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib teman-teman agar bisa merasakan kesejahteraan, khususnya bisa diangkat jadi PNS tanpa menjalani tes,'' urai Eko.

Hanya saja, perjuangan tersebut masih belum membuahkan hasil. Selain terkendala aturan, proses rekrutmen CPNS kerap membuat para tenaga K2 harus terpinggirkan. Khususnya terkendala usia. Padahal, masa pengabdian mereka sudah puluhan tahun lamanya. ''Bahkan, ada yang sudah meninggal masih berstatus tidak tetap. Oleh karena itu kami mengadu kepada pemkot agar ada solusi mengenai hal itu,'' terang Eko yang sekaligus Koordinator GTT Kota Surabaya ini. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

SURABAYA RAYA ADVETORIAL

Apresiasi Petugas Lapangan Dengan Gelar Pesta Cak Koen

“Tidak peduli kalian anak pasukan kuning, 

buktikan kepada dunia bahwa kalian juga bisa berhasil”

RIBUAN pasukan kuning, satgas pemeliharaan jalan dan saluran air (pasukan merah), serta petugas dari dishub, dinsos, satpol PP dan linmas atau yang biasa disebut Cak Koen memadati halaman Taman Surya pada Minggu (23/8). Kehadiran mereka adalah dalam rangka Pesta Cak Koen sebagai bentuk apresiasi pemkot terhadap jerih-payah satgas gabungan dalam upaya pemeliharaan kota.

Walikota Tri Rismaharini mengatakan, acara Pesta Cak Koen rutin diadakan pemkot setiap tahunnya. Biasanya, acara tersebut diselenggarakan setelah pengumuman pemenang penghargaan Adipura Kencana. “Biasanya kami adakan bulan Juli, tapi kemarin kan puasa jadi diundur sekarang. Sedangkan pemenang Adipura Kencana tahun ini juga belum diumumkan di Jakarta,” kata Bu Risma - sapaan Tri Rismaharini - di sela-sela acara.

Dalam Pesta Cak Koen, para petugas lapangan itu benar-benar dimanjakan dengan panggung hiburan dan doorprize. Tak hanya itu, keluarga dan anak-anak Cak Koen juga mendapat bantuan sembako (untuk istri Cak Koen) dan beasiswa (bagi anak-anak Cak Koen). Sedikitnya 65 anak Cak Koen mendapat bantuan beasiswa dari pemkot yang bekerja sama dengan sejumlah sponsor. Adapun rincian penerima beasiswa itu yakni 15 anak jenjang SD, 21 anak jenjang SMP, 28 anak jenjang SMA dan 1 anak sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pada kesempatan itu, Bu Risma memotivasi anak-anak Cak Koen. Mantan kepala bappeko itu mengatakan bahwa setiap anak punya hak yang sama untuk berhasil, tidak peduli dari latar belakang apa anak itu berasal. Oleh karenanya, dia berpesan kepada para penerima beasiswa agar serius menempuh pendidikan agar dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga.

“Tidak peduli kalian anak pasukan kuning, buktikan kepada dunia bahwa kalian juga bisa berhasil. Sebab, itulah jalan mengubah nasib kalian dan orangtua kalian,” ujar Bu Risma. Untuk itu, Bu Risma mewanti-wanti penerima beasiswa agar tidak menyalahgunakan bantuan yang diperoleh tersebut. “Ingat, bantuan ini hanya untuk pendidikan. Begitu saya tahu digunakan untuk yang lain, langsung saya stop,” tegasnya.

Tia Aminah, salah seorang anak pasukan kuning penerima beasiswa, menuturkan, dirinya berterima kasih kepada pemkot dan segenap sponsor yang telah membantunya hingga kini menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Saat ini, Tia sedang proses menyelesaikan studinya di Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR Surabaya. “Saya tidak pernah malu punya bapak seorang pasukan kuning. Justru, ini motivasi bagi kami untuk membuktikan bahwa kami juga bisa berhasil dan membuat bangga orangtua seperti yang dipesankan Bu Risma tadi,” kata Tia dengan penuh percaya diri. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

SURABAYA RAYA ADVETORIAL

Raih KLA, Surabaya Canangkan Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo

Kegiatan-kegiatan yang berbasis anak sangat diperlukan
sebagai wadah menyalurkan ekspresi dan kreativitas

SURABAYA kembali dianugerahi penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di istana kepresidenan Bogor, Selasa (11/8).

KLA kali ini merupakan yang keempat yang diterima oleh Kota Pahlawan. Pada 2011, Surabaya meraih KLA kategori Madya. Pada 2012 dan 2013 naik ke tingkat Nindya. Sedangkan 2014 tidak ada penyerahan penghargaan KLA karena penyelenggaraannya dibuat bergantian dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Walikota Tri Rismaharini mengatakan, kegiatan-kegiatan yang berbasis anak sangat diperlukan sebagai wadah menyalurkan ekspresi dan kreativitas. Pada kesempatan tersebut, Bu Risma - sapaan Tri Rismaharini - menggarisbawahi efek gadget terhadap anak. Menurut dia, jika digunakan dengan baik, gadget dapat mendukung prestasi. Sebaliknya, kalau digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif, piranti teknologi informasi itu bisa merugikan bagi anak.

Bertepatan dengan momen penganugerahan KLA, Bu Risma berharap suatu saat anak-anak Indonesia tidak hanya jago di negeri sendiri, tetapi juga bisa bersaing dengan anak-anak dari negara lain. “Untuk itu, pesan saya untuk anak-anak, mereka tidak boleh gampang putus asa. Tidak boleh mudah menyerah, karena semua anak berhak untuk berhasil,” kata walikota terbaik ketiga versi World Mayor Project ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB), Nanis Chairani, yang turut mendampingi walikota mengatakan, sebelum dinyatakan layak menyandang predikat KLA, Surabaya wajib memenuhi 31 indikator yang terbagi dalam lima klaster. Adapun kelima klaster dimaksud antara lain hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Menurut Nanis, terlepas dari penghargaan yang diterima, komitmen pemkot adalah menjadikan Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. “Dengan terpenuhinya semua kebutuhan dasar, anak-anak akan tumbuh menjadi manusia berkualitas,” terang mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini.

Besarnya perhatian pemkot dapat dilihat dari dukungan anggaran untuk pemenuhan hak anak. Pada 2014, pemkot menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk program berbasis anak. Program dan kegiatan yang terkait dengan anak tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ada yang berupa penyediaan taman baca/perpustakaan, pembinaan keluarga balita, pemenuhan akta kelahiran, penyediaan alat peraga edukatif, pelatihan tenaga pendidik PAUD, dan lain sebagainya.

Dalam rangka menjamin perlindungan anak, pemkot mengoptimalkan lembaga perlindungan secara berlapis. Pada level kelurahan ada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Pada tingkat kecamatan pusat krisis berbasis masyarakat (PKBM) siap memfasilitasi penyelesaian masalah anak. Sedangkan, pada skala kota, Surabaya punya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A).

“Dengan demikian, skema penanganan bisa dilaksanakan secara berjenjang. Harapannya, yang di bawah mampu mengidentifikasi potensi masalah. Jika tidak mampu diselesaiakn dalam level kelurahan, bisa dirujuk ke tingkatan di atasnya,” ujar Nanis.

Di samping itu, pemkot juga menyediakan hotline yang bisa dihubungi 24 jam. Tak ketinggalan, ada juga rumah sahabat anak sebagai tempat berkonsultasi.

Nanis menyadari permasalahan anak menjadi bagian dari dinamika masyarakat, entah itu terekspos atau tidak. Namun yang terpenting adalah penanganan problem tersebut secepat mungkin. Dia menambahkan, pemkot sudah mempunyai standar operasi untuk mencegah atau mengantisipasi permasalahan yang melibatkan anak. “Kalaupun muncul masalah, kami semua sudah tahu harus melakukan apa. Intinya, Surabaya sudah punya SOP jika sewaktu-waktu timbul masalah anak,” ucap pejabat asal Jember ini.

Di sisi lain, program terbaru bapemas KB yang kini sudah mulai berjalan adalah Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo. Program tersebut terbagi dalam lima golongan fokus, yaitu kampung belajar, kampung sehat, kampung asuh, kampung kreatif dan inovatif, serta kampung aman. Menurut Nanis, program tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam membentuk suatu sistem yang berbasis pada pola tumbuh-kembang anak. “Dalam program kampung ini, masyarakat akan berlomba-lomba menciptakan sistem sendiri. Itu tentu sangat bagus dan tentunya lebih solid dari sekadar pengarahan karena semua berangkat dari niatan masyarakat sendiri,” katanya. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

SURABAYA RAYA ADVETORIAL

Paskibraka Tak Hanya Kibarkan Bendera Merah Putih

“Sebagai seorang paskibraka harus menjadi teladan bagi lingkungan sekitar”

WALIKOTA Surabaya, Tri Rismaharini, mengawali sambutan di Lantai VI Graha Sawunggaling gedung kantor Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (14/8) mengungkapkan, paskibraka bukan sekadar simbol kibarkan bendera merah putih. “Ini tugas kebangsaan yang luar biasa. Ini juga merupakan simbol bahwa kalian harus bisa menjadi seperti bendera merah putih yang terus berkibar meski dihantam hujan dan panas. Harus tegar dalam menghadapi apapun dan tidak boleh gampang menyerah”.

Selain meresapi makna pantang menyerah, menjadi paskibraka, sambung walikota, juga bisa mengajarkan tentang pentingnya kerja sama. Bu Risma (panggilan walikota) menambahkan, menunaikan tugas mengibarkan bendera pusaka, tidak bisa dilakukan sendirian. Tetapi memerlukan kerja sama dengan teman. Termasuk juga dukungan dari keluarga dan pihak sekolah.

Bu Risma mengingatkan kepada para paskibraka bahwa mengibarkan bendera tidak sendiri. Hal tersebut perlu dilatih dulu sehingga bisa mengibarkan bendera dengan baik. Ada guru, ada yang melatih dan ada teman. Karenanya, kelak ketika sukses, harus tetap ingat pada orangtua dan saudara.

Seratus siswa-siswi pilihan yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Surabaya tahun 2015, siap menjalankan tugasnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2015. Tiga hari sebelum menjalankan tugas mulia tersebut, 100 Paskibraka Kota Surabaya dikukuhkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Seusai pengukuhan yang berlangsung khidmat, Walikota Surabaya yang didampingi Kepala Bakesbang Linmas Kota Surabaya, Soemarno, memberikan wejangan guna menggugah semangat anak-anak pilihan yang berasal dari 57 Sekolah Menengah Atas dan sederajat se-Surabaya ini.

Seratus Paskibraka yang terdiri dari 50 pria dan 50 wanita dan berasal dari 57 Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah di Kota Surabaya tersebut telah mengikuti pelatihan yang diberikan selama 13 hari mulai 3 - 13 Agustus. Setelah pelatihan mereka kemudian dikarantina di Graha Widyabakti STESIA Surabaya selama empat hari. Hingga tanggal 17 Agustus 2015 mereka menjadi Paskibraka saat upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Surya.

Walikota mengingatkan, semua pelatihan dan juga pembekalan mental yang diberikan kepada anggota paskibraka selama pelatihan, hendaknya bisa membuat mereka menjadi rule model bagi teman-teman, juga keluarganya dalam hal kedisplinan dan juga kesetiakawanan. Walikota berharap, pendidikan yang telah didapat selama pelatihan agar jangan hilang setelah tugas ini selesai, tetapi bawa terus sampai akhir hayat. Sebagai seorang paskibraka harus menjadi teladan bagi lingkungan sekitar karena tidak ada yang berhasil tanpa disiplin, kebersamaan dan keteladanan.

Kepala Bakesbang Linmas Kota Surabaya, Soemarno, menambahkan, perjuangan menjadi paskibraka tidaklah mudah. Keistimewaan yang hanya didapat satu tahun sekali ini membutuhkan tak hanya tekat, namun semangat yang tak kenal menyerah saat berlatih. Menurutnya, Kota Surabaya adalah kota yang memiliki anggota paskibraka paling banyak di Indonesia.

Motivasi yang disampaikan walikota mampu menyulut tekad pasukan Paskibraka Kota Surabaya untuk memberikan yang terbaik saat menjalankan tugas pada 17 Agustus 2015.  Grandis Primanda yang bertindak selaku komandan dalam pengukuhan paskibraka tersebut mengaku siap menjalankan tugasnya. “Motivasi dari ibu walikota membuat saya bertambah semangat untuk melakukan yang terbaik”. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online

INFO JATIM

Paskibraka Harus Berkarakter Dan Bernilai Pancasila

Pasukan pengibar bendera pusaka merah putih Jatim 

harus memiliki karakter Pancasila

GUBERNUR Jawa Timur (Jatim), Dr H Soekarwo, mengatakan, pasukan pengibar bendera pusaka merah putih Jatim harus memiliki karakter Pancasila. Artinya, sila-sila yang terdapat dalam Pancasila harus dimaknai dengan sepenuh hati untuk dijalankan dalam pola hidup bemasyarakat dan bernegara.

“Saya berharap Paskibraka Jatim bisa meneladani dan menjiwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, inilah yang bisa memperkokoh keimanan dan menjadikan masa depan bangsa menjadi lebih baik,” katanya.

Sementara itu salah satu anggota paskibraka asal Malang, Cintia Anggun, mengungkapkan rasa senang dan bangganya terpilih menjadi pengibar bendera tingkat provinsi. Sejumlah latihan gabungan telah dilakukan sejak tanggal 4 Agustus. Ia optimistis pada 17 Agustus 2015 seluruh prosesi upacara pengibaran bendera berjalan optimal. “Pastinya ada kebanggaan bisa mewakili daerah, apalagi kesempatan ini hanya sekali seumur hidup. Sangat istimewa,” terangnya.

Sebelum dikukuhkan, para anggota paskibraka mengucapkan janji sumpah di hadapan gubernur. Selain itu, upacara dilakukan sekaligus dengan prosesi penciuman bendera pusaka sebagai simbol kecintaan pada tanah air. “Dengan ini saya Gubernur Jawa Timur mengukuhkan saudara-saudara menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2015. Semoga saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik dan berjalan lancar,” kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo pada upacara pengukuhan Paskibraka di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (15/8).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan Pakde Karwo, mutlak dilaksanakan oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di era globalisasi dan pasar bebas yang kian dekat ini berpeluang menggerus nilai-nilai budaya Indonesia. “Anggota paskibraka ketika pulang harus bisa menjadi tauladan bagi masyarakat,” harap Pakde Karwo.

Ia berpesan, sebagai insan Indonesia yang berkarakter Pancasila, di samping memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mumpuni, hal lain yang harus diasah adalah kapasitas iman dan takwa (imtak). Jika nilai-nilai tersebut tertanam dalam setiap individu, maka Indonesia akan berjaya dan disegani oleh dunia.

Sesuai rencana, usai upacara bendera, keesokan harinya tanggal 18 hingga 20 Agustus 2015 seluruh anggota paskibraka akan terbang ke Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan studi banding.

Acara pun diakhiri dengan Pakde Karwo bersama istri, Nina Soekarwo, diikuti undangan lainnya menyalami satu per satu anggota Paskibraka Jatim 2015 untuk memberi selamat. Mereka yang masuk dalam pasukan ini sebelumnya telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat.

Selain gubernur beserta istri, hadir pula sejumlah pejabat lain di antaranya Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, bersama istri, Fatmawati Saifullah Yusuf, perwakilan Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim.

Anggota Paskibraka 2015 berasal dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Masing-masing diwakili oleh dua orang terbaik, satu putera dan satu puteri. Mereka kemudian dibagi menjadi dua kelompok yang akan bertugas pada upacara penaikan bendera pada pagi hari dan penurunan bendera pada sore hari. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online

INFO JATIM

Komisi B DPRD Provinsi Jatim Awasi Lonjakan Harga Daging Sapi

Agus Maimun, Anggota Komisi B  DPRD Jatim

TINGGINYA harga daging sapi bulan ini memang meresahkan rakyat. Bagaimana tidak, saat ini di pasaran harga daging sapi berkisar Rp 110 – 120 ribu per kg. Padahal, harga normalnya Rp 90 ribuan per kg. Mengantisipasi gejolak, karena ancaman lenyapnya stok daging sapi, Komisi B DPRD Provinsi Jatim berupaya memantau stok di beberapa Rumah Potong Hewan (RPH).

Apalagi, kenaikan harga daging sapi itu sangat mengherankan. Sebab, saat ini populasi sapi di Jawa Timur mencapai 4,2 juta ekor. Stok sapi yang siap dikonsumsi mencapai 1,1 juta ekor per tahun. Dari jumlah itu, 570 ribu ekor sapi untuk memenuhi permintaan Jawa Timur. Sisanya dikirim ke luar Jawa.

Agus Maimun, Anggota Komisi B, mengatakan, pengawasan di pasar juga sedang dilakukan. Setiap hari pihaknya mendapat laporan perkembangan harga daging. Begitu juga stok daging di beberapa RPH. “Bila sudah rawan, kami mendesak Pemprov Jatim melakukan tindak lanjut dengan operasi pasar,” tegasnya.

Meski relatif aman, politisi Partai Amanat Nasional ini tetap meminta masyarakat tenang. “Jangan sampai naiknya harga daging dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil kesempatan di atas kesengsaraan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Anggota Komisi B lainnya, H Moh Zainul Lutfi, merunut penyebab tingginya harga daging sapi. Wacananya, daging sapi impor memicu penjual daging sapi lokal mogok. Akibatnya, daging sapi langka sehingga harga terus melambung. “Kelangkaan itu dipicu distribusi yang kurang maksimal,” katanya.

Stok yang seharusnya untuk masyarakat Jawa Timur akhirnya harus dibagi ke daerah lain. Wajar jika Jawa Timur terkena imbas kenaikan harga daging sapi. Komisi B sudah mengambil langkah dengan mengecek ketersediaan daging di beberapa RPH. Memang, stok daging sapi kini makin jarang ditemui. Namun, penyebabnya bukan karena populasi sapi di Jatim menurun. “Penyebabnya adalah distribusi yang tidak baik,” kata Lutfi.

Politikus asal Sidoarjo ini menjelaskan, karakter peternak sapi di Jawa Timur  masih tradisional. Mereka bersedia menjual sapi pada waktu tertentu. Karena itu, siklus populasi sapi tidak terdistribusikan dengan baik. Setelah lebaran, biasanya peternak menyimpan sapi. Mereka enggan menyetor ke RPH. Akibatnya, stok sapi di RPH menjadi langka. Jumlah yang ada harus berbagi dengan daerah lain. Sebaliknya, ketika musim pendaftaran sekolah, peternak menyerahkan sapi ke RPH sebanyak-banyaknya. Dampaknya, terjadi surplus daging sapi di pasar. “Saat itulah harga daging mulai turun,” jelas dia.

Dia menegaskan, pemerintah harus menyadarkan peternak tentang distribusi yang ideal. Penjualan sapi harus dilakukan berkelanjutan agar stok daging tetap terjaga. Menurut dia, kebijakan impor awalnya untuk mengatasi kelangkaan sapi di pasaran. Namun, langkah itu bukan mengatasi masalah. Pemerintah harus melihat stok populasi sapi yang dimiliki peternak. Lalu, mendesak peternak untuk menjual sapi tersebut ke pasar sesuai waktunya.

Tak hanya daging sapi yang naik, daging ayam pun kini sudah mencapai Rp 40 ribu per ekor. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa masyarakat berhenti membeli daging sapi yang mahal dan berpindah membeli ayam, sehingga terjadi kenaikan harga ayam secara mendadak. "‎Ini kan daging ayam ada hubungannya dengan daging sapi. Daging sapi naik, orang beralih ke daging ayam. Yang biasa makan sate sapi jadi sate ayam, biasanya makan steak kini makan ayam goreng, karena (daging sapi) mahal," kata JK, di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (20/8).

"Karena tiba-tiba permintaan beralih ke daging ayam, maka naiklah (harga daging) ayam ini. Jadi, kalau daging sapi turun, maka yang ini (daging ayam) akan turun juga," tambah dia.

Untuk memperbaiki keadaan, pemerintah akan menambah suplai daging. Hal ini untuk mencegah masyarakat terus berpindah ke ayam. "Dari pemerintah menambah suplai daging sapi, impor juga dibolehkan, sehingga diharapkan pasti kalau daging sapi turun, maka daging ayam akan turun," tegas JK.

Dia juga sebelumnya menjelaskan bahwa tingginya harga ayam karena ada masalah dengan makanan ternak. Ia berjanji menyelesaikan masalah ini, mengembalikan harga seperti semula dalam kurun waktu 1-2 minggu.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menilai tingginya harga ayam karena pemasok ayam masih banyak di kampung halaman. "Kami tanya, kenapa mesti naik ? Ternyata alasannya hari libur kemarin tidak memelihara ayam karena pulang kampung, ini libur kan cukup panjang. Jadi mundur lebaran 2-3 minggu," ujar Amran di Istana Kepresidenan.

Setelah pedagang daging sapi, aksi mogok berjualan juga akan dilakukan oleh para pedagang ayam di Jakarta. Mereka memprotes mahalnya daging ayam yang mencapai Rp 50 ribu hingga Rp 75 ribu per ekor. Kehidupan masyarakat dari ke hari terasa semakin sulit saja. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online