WATAMPONE RAYA : Bupati Bantaeng Jabat Sekjen APKASI

BUPATI Bantaeng, Dr H M Nurdin Abdullah, terpilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia (APKASI) periode 2015-2020. Nurdin terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) APKASI di Jakarta. Nurdin Abdullah mendampingi Ketua Umum APKASI terpilih, Mardani Maming, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mardani Maming juga dikenal sebagai pengusaha batu bara asal Kalimantan yang memiliki jaringan cukup luas di pemerintahan pusat maupun swasta.

            Bupati Nurdin Abdullah berharap sebagai mitra pemerintah APKASI akan diarahkan untuk melakukan pemerataan bagi seluruh kabupaten di Indonesia. Menurutnya, kabupaten yang menonjol harus bersinergi dengan kabupaten tertinggal agar tercipta pemerataan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera.

            “Daerah jangan berjuang sendiri-sendiri tapi harus sinergi dan saling mensuplai kelebihan,” kata Nurdin Abdullah sambil mengaku dirinya bersama Ketua Umum APKASI terpilih akan berupaya melakukan penguatan ekonomi daerah dan ini harus diciptakan melalui komunikasi yang intens antardaerah

“Komunikasi itu harus dibentuk melalui perwakilan APKASI di setiap provinsi. Jadi tidak ada lagi daerah yang terbelakang, daerah yang punya sumber daya alam mensuplai ke daerah lain yang memiliki industri pengolahan,” jelasnya.

            Menurutnya, kemajuan industri di Bantaeng harus ditularkan kepada daerah lainnya agar menciptakan konektivitas pembangunan. Ia membeberkan Bantaeng yang memiliki kawasan industri bisa bekerja sama dengan penghasil sumber daya alam untuk dikelola di Bantaeng agar keuntungannya bisa dipasarkan bersama-sama. “Jika itu terbangun maka semua daerah pasti bisa maju. Jangan hanya Bantaeng yang membangun konektivitasnya antardaerah,” kata Bupati Nurdin Abdullah sambil menambahkan bahwa selama ini hal itu tidak terbangun lantaran jalan sendiri-sendiri.

            Begitu pula dengan pemerintah provinsi dan kabupaten terkesan tidak sinergi lantaran merasa ada kemajuan dan kelebihan sendiri. Hal itu, menurut Nurdin, membuat pembangunan tidak merata dan mengakibatkan beberapa kabupaten sulit maju. “Hanya ada daerah tertentu yang banyak pembangunannya karena provinsi itu tidak boleh lagi terjadi, ayo kita sama-sama maju,” ungkapnya. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : Bupati Nurdin Resmikan Pendataan Keluarga

BUPATI Bantaeng, Dr H M Nurdin Abdullah, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) tahun 2015, Sabtu (2/5), di rumah jabatannya. Pada kesempatan itu Nurdin menjadi orang pertama yang didata di Bantaeng. Menurut Bupati Bantaeng dua periode itu, pendataan keluarga bertujuan untuk mengumpulkan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan data anggota keluarga.

            Pendataan dilakukan oleh BKKBN secara nasional serentak dimulai pada tanggal 1 hingga 31 Mei 2015 melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. “Untuk itu saya berharap kepada para camat, kepala desa, lurah dan seluruh masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam pendataan ini demi suksesnya program nasional tersebut. Sebab melalui pendataan keluarga tahun 2015 ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan keluarga menuju Indonesia sejahtera,” ujar bupati.

            Sementara Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Bantaeng, Asruddin, mengatakan bahwa tujuan pendataan keluarga ini agar tersedianya data keluarga by name by address untuk digunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan KKBPK serta berbagai program pembangunan lainnya.

            Secara khusus, program ini bertujuan agar tersedianya database demografi keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera serta database anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah. Asruddin juga melaporkan tahapan dari pendataan keluarga ini sementara berlangsung pendataan keluarga dari rumah ke rumah yang berbasis RT dilaksanakan oleh 504 orang kader pendata, 67 orang supervisor, 67 orang manajer desa/kelurahan dan 8 orang manajer kecamatan dengan target seluruh keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : Pemkab Sinjai Gelar Bimbingan Teknis PKH

SEKRETARIS Kabupaten Sinjai, H A Taiyeb A Mappasere SH, membuka bimbingan teknis Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai berlangsung di Aula Srikandi Sinjai, Kamis (30/4).

Sekkab Sinjai dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKH dilaksanakan tak lain adalah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Sekaligus pengembangan kebijaksanaan di bidang perlindungan sosial sejak tahun 2007 dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan bantuan tunai bersyarat.

“PKH bukanlah kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan yang dikaitkan dengan upaya peningkatan SDM seperti pendidikan, kesehatan dan gizi,” jelasnya.

Berdasarkan data jumlah RTSM yang disiapkan TNP2K sebanyak 2.015 RTSM. Pada penyaluran tahap perdana triwulan keempat tahun 2014, jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.286 KSM dengan alokasi dana bantuan sebesar Rp 489.285.000. Sementara pada tahap pertama tahun 2015 jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.272 KSM dengan alokasi dana bantuan sebesar Rp 354.250.000.

Sekkab Sinjai, H A Taiyeb A Mappasere SH, mengharapkan Bimtek ini tidak hanya sebatas bertemu tetapi harus dapat melahirkan berbagai gagasan dan pemikiran serta memperluas wawasan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam mengemban tugas pokok, peran dan fungsi sebagai pelayan masyarakat khususnya dalam penanganan permasalahan sosial.

Peserta Bimtek ini terdiri dari petugas fasdik dan faskes serta pendamping dan operator program keluarga harapan sebanyak 120 orang, nara sumber terdiri dari Drs Mardi dari Kementerian Sosial dan Drs Junaidi Zainal dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : Pemkab Sinjai Targetkan Swasembada Pangan

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Sinjai, H A Taiyeb A Mappasere, membuka sosialisasi upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukung yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Sinjai. UPSUS adalah program pemerintah pusat guna peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.

            Dalam arahannya, sekda menyampaikan bahwa UPSUS ini dilaksanakan agar dalam waktu 3 tahun ke depan kita bisa mencapai swasembada pangan dengan berupaya mendorong percepatan pencapaian sasaran UPSUS dan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

            Caranya dengan mensinergikan semua pihak yang terkait baik itu penyuluh maupun kelompok tani serta melibatkan pihak TNI agar program ini dapat berjalan dengan baik.

            Sementara itu, Komandan Kodim 1424, Letkol Inf Maskunnafik, menyampaikan tentang peranan pihak TNI dalam program ini adalah untuk pendampingan dan pengawasan.

            “TNI selalu siap mendampingi dan mengawasi proses program ini di lapangan. Kami mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala, sehingga program ini bisa berhasil untuk ke depannya,” jelasnya.

            Selain sosialisasi UPSUS dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan presentasi oleh para penyuluh pertanian tentang rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Sosialisasi ini diikuti oleh anggota DPRD, SKPD terkait, Kasub Divre Perum Bulog Bulukumba, para camat, pemimpin pertanian kecamatan, para lurah dan kepala desa, serta para penyuluh pertanian. Sosialisasi ini dibuka oleh Sekkab Sinjai, H A Taiyeb A Mappasere SH. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : Pemkab Sinjai – AMDA Jepang Tingkatkan Teknologi Produksi Susu

BUPATI Sinjai, H Sabirin Yahya SSos, didampingi Sekretaris Kabupaten Sinjai, H A Taiyeb A Mappasere SH, dan Kadis Peternakan dan Keswan, Drh Aminuddin Zainuddin, menerima kunjungan AMDA (NPO) Jepang untuk membahas kerja sama bidang peternakan di ruang Bupati Sinjai, 8 Mei 2015. Kunjungan tim AMDA (NPO) Jepang ini untuk membahas mengenai kelanjutan proyek peningkatan teknik peternakan sapi perah tahap III di Kabupaten Sinjai, setelah sebelumnya tahap I dan II dilaksanakan pada tahun 2013-2014.

            Bupati sangat berterima kasih atas kunjungan tim AMDA (NPO) Jepang tersebut. “Saya selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sangat berterima kasih atas kunjungan tim AMDA (NPO) Jepang ini,” katanya.

            Menurutnya, kunjungan tim AMDA (NPO) Jepang ini untuk membahas kerja sama dalam bidang peternakan yang selama dua tahun terakhir sudah dilakukan. “Kami membahas mengenai kelanjutan kerja sama dalam bidang peternakan dalam hal peningkatan teknologi produksi susu di Kabupaten Sinjai tahap III,” ujarnya.

            Sementara Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh Aminuddin Zainuddin MM, berharap agar pelaksanaan kerja sama tahap III ini dapat memberikan kontribusi demi peningkatan lebih lanjut kemampuan dan pengetahuan bagi ahli insemina hewan dan peternakan sapi perah serta menciptakan landasan bagi koperasi peternak sapi perah untuk tetap secara mandiri menjalankan kegiatan pengembangan dan penyebarluasan konsumsi susu setelah pelaksanaan proyek ini.

            Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi peternakan sapi dan penyebarluasan kegiatan minum susu bagi sekitar 970 orang di Sinjai termasuk pegawai Dinas Peternak Sinjai, ahli inseminasi peternak sapi perah, serta para guru dan anak-anak di sekolah pelaksana sehook milk program.

            Proyek kerja sama ini berlanjut setelah sebelumnya pada 27 Februari lalu di Jakarta telah diselenggarakan penandatanganan kontrak pemberian dana hibah terkait sebuah proyek kerja sama dengan LSM Jepang untuk Republik Indonesia, Yasuaki Ta Nizaki, dan perwakilan dari organisasi pengembangan sosial Indonesia AMDA (NPO), Mioi Kajita. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : Prona 22 Desa Di Bulukumba

TAHUN ini sebanyak 22 desa di Kabupaten Bulukumba mendapat bantuan proyek operasi nasional agraria (Prona) yang tersebar di 10 kecamatan. Jumlah obyek lahan yang di-Prona-kan mencapai 2.000 bidang tanah.

            Kasubag Tata Usaha Bidang Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba, Hasdinawati, menjelaskan, ke-22 desa tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain persawahan, pembuatan sertifikat lahan secara gratis itu juga diperuntukkan bagi lahan perumahan.

            “Tapi yang kami prioritaskan dulu adalah lahan perumahan dan ditargetkan Oktober sudah selesai semua,” kata Hasdiwati. Menurutnya, seluruh obyek lahan yang akan mendapatkan sertifikat tersebut masih dalam tahap pendataan dan pengurusan oleh pihak BPN. Jumlah obyek tahun ini meningkat dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 1.500 bidang tanah.

            “Tahun ini naik 500 bidang tanah, tapi tahun ini cuma 22 desa yang dapat kalau tahun lalu itu 25 desa dan kelurahan,” jelasnya.

Program sertifikasi lahan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki sertifikat kepemilikan atas lahannya. “Jadi, ini diutamakan untuk masyarakat miskin yang belum punya sertifikat atas tanahnya. Tidak ada pungutan biaya. Mulai pengukuran sampai penerbitan sertifikat semuanya gratis,” tegas Hasdiwati.

            Ke-22 desa/kelurahan yang mendapatkan jatah Prona tahun ini yakni Kelurahan Tanah Konkong, Kelurahan Ujung Bulu, Desa Barombong, Desa Matekko, Desa Paenr Lompoe (Gantarang), Desa Bonto Minasa, Desa Jojjolo (Bulukumba), Desa Karama, Desa Swatani (Rilau Ale), Desa Lembang Lohe, Desa tanah Jaya (Kajang), Desa Lonrong (Ujung Bulu), Kelurahan Tanah Beru, Kelurahan Benjala Bonto Bahari, Desa Buhung Bundang, Desa Bonto Marannu (Bontotiro), Kelurahan Bonto Kamase, Desa Gunturu dan Pataro (Herlang), Desa Benteng Palloi, Balibbo Mattirowalie dan Sopa Kindang. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : Diskusi Panel Dibuka Asisten II Setda Bantaeng

SKPD yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, Bappeda, Dinas Perhubungan dan Infokom, Disperindag Tamben dan PDAM Bantaeng melakukan kajian pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan Technopark Bantaeng. Kegiatan di KPN Beringin itu dilaksanakan oleh Bappeda Bantaeng bekerja sama dengan BPPT Bandung, 12-13 Mei 2015.

            Diskusi panel itu dibuka oleh Asisten II Setda Bantaeng, Syamsul Suli SE MSi, didampingi Kabid SDA dan Prasarana Wilayah Bappeda Bantaeng, Nur Syalim, dan Kabid Program Deputi Audit Teknologi BPPT Bandung. Nur Syalim menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini untuk mengetahui kajian kebutuhan energi perencanaan teknologi informasi, perencanaan jaringan dan pengolahan air bersih.

            “Selain itu juga untuk mengetahui dampak terhadap kawasan sekitar terhadap pengembangan Technopark dan perencanaan pengelolaan sampah dan limbah,” kata Nur Syalim. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : Sertifikasi Tukang Kayu, Batu Dan Besi

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (MPU) dan Perumahan Rakyat Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah VI Makasar bekerja sama dengan Pemkab Bantaeng dan LPJK Provinsi Sulsel melaksanakan sertifikasi 100 tukang kayu, batu dan besi di Bantaeng. Kegiatan yang dibuka Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantaeng, Syahrul Bayam, ini berlangsung 11-13 Mei 2015 di Gedung PGRI Bantaeng.

            Hadir Kabid Perumahan dan Dinaspuk Bantaeng, Amiruddin Nur ST, Kepala Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah VI Makasar, Drs Toto Siswanto, dan Kabag Pembangunan Setda Bantaeng.

Penyelenggara sertifikasi, Setyarso SE MT, menjelaskan bahwa hal ini sebagai upaya menjawab tantangan sekaligus peluang yang semakin besar dihadapi tenaga kerja konstruksi dengan diberlakukannya pasar bebas dari MEA pada tahun 2015 ini.

            Ditambahkannya, dalam upaya mewujudkan SDM konstruksi yang berkapasitas, berkompetensi dan berdaya saing tinggi maka berbagai upaya dilakukan berupa peningkatan keterampilan kepada masyarakat konstruksi di Sulsel khususnya di Bantaeng. “Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan LPJK Provinsi Sulsel,” kata Setyarso SE MT. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : FPP Audiensi Dengan Bupati Jeneponto

FPP Kabupaten Jeneponto melakukan audiensi dengan Bupati Iksan Iskandar di ruang kerja bupati, Rabu (13/5).

Dalam audiensi tersebut FPP membahas tentang lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), demi menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkup sekolah.

Ketua FPP, Sirajuddin, mengatakan, membuat BOSP merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di setiap sekolah di wilayah Jeneponto. “Sesuai saran bupati, diharapkan adanya penunjukan sekolah percontohan sebagai pilot project terkait tata kelola BOSP,” katanya.

Pada kesempatan ini juga, kata Sirajuddin, pihaknya menyerahkan rekomendasi. “Alhamdulillah, kami telah menyerahkan rekomendasi,” katanya. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : SKPD Jeneponto Diberikan Warning

SEJUMLAH Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jeneponto diberikan warning. Bupati Iksan Iskandar wanti-wanti kepada SKPD yang mengerjakan program kegiatan yang tidak tercantum dalam Dokumentasi Penggunaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. “Bila ada kegiatan proyek tidak tercantum dalam DPA dan RKPD, jangan coba-coba dikerjakan oleh SKPD bersangkutan, karena itu merupakan pelanggaran hukum. Jika saya mengetahui ada proyek siluman dikerjakan tanpa ada dalam DPA maka saya sendiri yang akan melaporkan SKPD terkait ke kejaksaan dan kepolisian,” tegas bupati tanpa pandang bulu.

“Saya tidak mau berurusan dengan pihak penegak hukum terkait proyek yang tidak terdaftar di DPA. Lebih baik saya melaporkan SKPD terkait daripada saya yang dianggap melanggar hukum,” ungkapnya.

Bupati Iksan Iskandar mengatakan lebih jauh bahwa mulai tahun ini semua proyek yang dibiayai APBD harus ada tercantum di DPA dan RKPD. “SKPD jangan mau melanggar aturan,” ujar Bupati Jeneponto. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : FPP Bantaeng Dilengkapi Cold Storage

FASILITAS Pelabuhan Perikanan (FPP) Bantaeng akan ditambah. Pabrik es dan ruang pendidikan (cold storage) akan dibangun di pelabuhan perikanan tipe C itu.

Bupati Bantaeng, DR Nurdin Abdullah, mengatakan jika pelabuhan dilengkapi pabrik es dan penyimpanan sementara, dapat menunjang tangkapan nelayan. “Dalam hal ini nelayan tidak akan kesulitan lagi untuk mendapatkan es yang selama ini mereka dapat es dari daerah tetangga,” kata Bupati Nurdin, Jumat (1/5).

Selain sarana penunjang pelabuhan, bupati juga akan menjadikan kawasan pelabuhan perikanan sebagai pusat kuliner hasil laut, jika pusat kuliner tersedia, hasil tangkapan nelayan bisa cepat terjual dan harganya lebih baik jika dijual secara langsung di pasar.

Jadi pelabuhan juga akan ramai dikunjungi dan bisa jadi wisata kuliner, kata Bupati Nurdin Abdullah.

Sebelumnya, nelayan asal Desa Pajukukan, Kecamatan Pajukukang, Bantaeng, Ismail, berharap ada bantuan kapal besar untuk nelayan Bantaeng agar bisa menangkap ikan lebih jauh dari perairan Bantaeng.

Kendala nelayan, tidak memiliki sarana penangkapan yang memadai sehingga hasil tangkapan tidak maksimal. “Kalau kami pakai kapal besar, bisa menangkap di laut dalam dan hasilnya akan lebih banyak,” katanya.

Dia juga meminta pembangunan pabrik es dipercepat agar kebutuhan es nelayan dapat terpenuhi, karena selama ini nelayan Bantaeng harus menyeberang ke Kabupaten Bulukumba jika membutuhkan es. (F.566) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : SULSEL DARURAT NARKOBA

BAHAYA penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) mengancam Sulawesi Selatan. Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigadir Jenderal Pol Agung Sabar Santoso, melansir bahwa Sulsel masuk dalam tanda awas darurat penyalahgunaan narkoba. Angka terakhir yang didata BNN bersama Universitas Hasanuddin menyimpulkan pengguna narkoba di Sulsel ada 125.643 jiwa atau menempati urutan ke-13 di Indonesia. Jumlah ini diprediksi terus meningkat di tahun 2015.

Menurut Agung, status darurat narkoba di Sulsel tidak hanya menuntut pemerintah untuk memberikan hukuman yang tegas kepada para pengedar dan bandar narkoba minimal 10 tahun ke atas tapi juga melakukan upaya penanganan yang lebih serius bagi para penyalahguna narkoba.

Agung menambahkan, rehabilitasi merupakan langkah jitu dalam upaya menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahgunaan narkoba dicanangkan BNN sebagai solusi para pengguna narkoba. Karena melalui gerakan ini diharapkan dapat menyembuhkan serta memulihkan pengguna narkoba dari ketergantungan sehingga dapat kembali sehat serta bersosialisasi dengan baik di lingkungannya.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Numang, mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya sangat khawatir atas bahaya narkoba yang sudah merasuki lintas generasi bangsa. Menurutnya, hal ini dapat dilihat dari indikasi semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahun.

Dia menegaskan, berdasarkan fakta yang ada Indonesia tidak lagi sebagai wilayah transit peredaran narkoba. Hal ini ditegaskan oleh Agus ketika membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi sinergitas BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di ruang rapim Kantor Gubernur Sulsel.

Agus berharap BNN memprioritaskan membongkar bandar atau pemasok utama narkoba di Indonesia. Menurut Agus, ada empat jaringan narkoba internasional yang menjadi pemasok utama ke Indonesia dengan berbagai macam modus yaitu West Africa dikendalikan dari Nigeria. Jaringan Iran, jaringan Cina dan Taiwan, serta jaringan Malaysia. “Saya berharap di tahun 2015 ini BNN dapat memprioritaskan keempat negara pemasok narkoba ke Indonesia itu untuk dibongkar hingga ke akar-akarnya”.

Secara terpisah, Direktorat Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Azis Jamaluddin, mengaku telah melakukan kerja sama dengan BNN dalam melakukan pengkaderan antinarkoba kepada pelajar. “Kita melakukan pengkaderan pencegahan narkoba kepada para siswa. Kami bersama BNN serta organisasi terkait melakukan sistem pengkaderan kepada siswa mulai dari SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Karena kebanyakan pelajar Makassar maupun di Sulsel masih banyak mengkonsumsi obat daftar G. Pencegahannya dilakukan dengan intensif melakukan penyuluhan kepada orangtua dan guru. Mari bersama-sama kita menjaga agar kalangan muda kita bebas dari narkoba,” ujar Azis. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : BK USUL PEROMBAKAN KODE ETIK DPRD

ANGGOTA Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Rahmi, mengatakan, Kode Etik DPRD perlu diperbaharui mengingat saat ini tidak sesuai lagi dengan payung hukum yang berlaku di atasnya. “Kode etik yang lama tidak sesuai lagi dengan payung hukum yang berlaku saat ini dan mestinya diperbaharui,” kata Sri kepada wartawan usai pertemuan BK di kantor DPRD Sulsel.

Menurut Sri bahwa kinerja dewan telah memasuki masa triwulan pertama sehingga diperlukan penekanan terhadap anggota tentang regulasi pengaturan kehadiran rapat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan, bukan untuk mengurus bisnisnya di luar untuk kepentingan pribadi masing-masing. “Kasihan masyarakat yang mengharapkan realisasi janji-janjinya pada saat kampanye dulu ternyata tidak demikian setelah terpilih”.

Selama ini BK belum bekerja maksimal karena regulasi dalam aturan yang baru belum dibentuk sehingga kurang efektif dalam memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar. Dan selama teriwulan ini belum ada anggota DPRD Propinsi Sulsel yang mendapatkan sanksi sehingga anggota dewan seenaknya melakukan pelanggaran tentang kehadirannya di kantor untuk rapat atau sidang. Sehingga BK saat ini tengah melakukan upaya perbaikan aturan kode etik mengingat yang lama tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku di tingkat majelis kehormatan di DPR RI. Pada prinsipnya kalau ada anggota dewan merasa bosan atau malas masuk kantor akan datang, baca surat kabar, keluar dan tak akan kembali lagi.

Namun dirinya mengakui belum menelaah lebih jauh perbedaan antara kode etik lama dan kode etik yang baru. “Untuk memahami secara detail kami akan lakukan konfrimasi aturan ini di Majelis Kehormatan dan Badan Kehormatan”.

Sementara Wakil Ketua BK, Anas Hasan, pada kesempatan itu menyatakan, agenda utama pertemuan tersebut membahas Pembenahan Kode Etik. “Agendanya memang membenahi Kode Etik. Saya sudah mengusulkan kepada Sekretaris Dewan agar bisa dikonfirmasikan dengan Kode Etik di DPR RI. Sekwan menyetujui sepanjang keputusan BK bisa difasilitasi”.

Dalam aturan Kode Etik yang lama, kata Anas, disebutkan bila seorang Anggota Dewan tidak hadir dalam rapat enam kali berturut-turut maka diberikan sanksi paling tinggi diberhentikan. Itu merupakan hukuman yang setimpal dengan harapan tidak ada lagi anggota dewan yang menerima gaji buta dari pajak masyarakat.  

Tetapi aturan itu mempunyai celah karena bisa saja anggota dewan tidak hadir secara acak dan tidak berturut-turut sehingga tidak bisa diberikan sanksi. Apalagi yang bersangkutan sangat arogansi ketika diberikan sanksi. Bahkan dia menganggap dirinyalah yang paling berkuasa sehingga merasa tidak ada lagi yang bisa mengatur dirinya.

           Direktur Kopel Sulawesi Selatan, Muhammad Akil Rahman, mengatakan, BK mestinya proaktif dalam melihat aturan tersebut karena hal itu bisa dijadikan celah bagi anggota dewan yang malas tapi rakus. Padahal mereka sudah dapat fasilitas seperti tunjangan perumahan dan uang lelah agar rajin mengikuti rapat jadi tidak ada alasan mereka tidak ikut rapat. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : JAMBRET DI DEPAN KEDIAMAN JK MARAK

AKSI jambret menjadi kasus urutan pertama dalam daftar kepolisian setelah kasus curanmor yang menempati urutan kedua. Bahkan di depan kediaman Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK), di Jalan Haji Bau, tidak luput dari aksi para penjambret.

Seperti yang dialami karyawan KORAN SINDO, Herni Amir. Tasnya yang berisi dompet, dua unit handphone (BB) dan surat-surat penting lainnya dijambret di depan kantornya, Jalan Haji Bau. Informasi yang diperoleh bahwa aksi jambret di Jalan Haji Bau bukan yang pertama kalinya terjadi melainkan sudah beberapa kali terjadi. Anehnya, meski terjadi di depan kediaman JK pelakunya aman-aman saja. Apakah karena di sepanjang jalan menuju Pantai Losari itu tidak ada petugas kepolisian yang berjaga-jaga ?

           Kepolsekta Mariso, Kompol Syahrul, mengatakan, pihaknya belum menerima laporan adanya jambret di wilayah tersebut. “Tidak ada informasi jambret di sana”.

Lain halnya dengan Polsekta Rappocini yang telah melimpahkan 5 kasus pencurian kekerasan (curas) ke kejaksaan selama Mei-Juni 2015. Dalam kasus curas terakhir aparat Polsekta Rappocini berhasil menanggkap 2 pelaku jambret yakni Azis Pratama, 17, dan Jabal Rahman, 18, di sekitar Jalan Hertasning.  Kedua pelaku ini babak-belur dimassa setelah menjambret seorang perempuan bernama Hardianti Oktaviana, 22, beralamat di Jalan Tarakan Kompleks PU Makassar.

Kapolsekta Rappocini, AKP Muari, mengatakan, pelaku yang berboncengan sepeda motor itu menyerempet korban lalu mengambil paksa tas milik korban. Saat itu spontan korban berteriak lalu dibantu oleh warga mengejar pelaku hingga pelaku terjatuh di lorong dan masyarakat melakukan main hakim sendiri sehingga kedua pelaku mengalami luka-luka akibat benda tumpul dan dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis dan dikembangkan kasusnya.

Untuk mengantisipasi adanya aksi jambret di wilayahnya, Muari menambahkan, pihaknya setiap malam melakukan pemantauan dan patroli di wilayah yang rawan terjadi aksi jambret. Seperti Jalan Rappocini Raya dan di Jalan Hertasning. Selain itu juga bersinergi dangan pemerintah daerah melalui kamtibmas. “Kita sarankan kepada masyarakat, terutama para wanita ketika pakai tas atau dompet agar tidak diletakkan di bagian belakang atau samping tubuhnya melainkan di tempat yang tertutup atau di bawah sadel kendaraan”.

              Pengamat kepolisian, Marwan Mas, mengatakan, Polrestabes Makassat harus mengaktifkan upaya pencegahan. Misalnya, bagi anggotanya yang berpakaian dinas harus aktif melakukan patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadinya curas atau jambret. Sedangkan bagi anggotanya yang berpakaian preman juga harus aktif melakukan aksi dini. “Pokoknya, polisi harus menangkap para pelaku curas/jambret yang selama ini meresahkan masyarakat. Intinya, anggota polisi harus lebih banyak berada di tengah masyarakat untuk menjaga kamtibmas, jangan terlalu banyak berkumpul di kantor polisi,” kata Marwan kepada wartawan. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : PULUHAN HOTEL MENUNGGAK PAJAK

SEJUMLAH hotel mewah dan berbintang (HMB) yang tersebar di Kota Makassar ternyata menunggak bayar pajak. Sebagian hotel tersebut bahkan sudah menunggak pajak sejak Januari lalu. “Memang masih banyak hotel yang menunggak pajak. Hingga hari ini pun ada yang belum bayar,” kata Kepala Bidang Hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Sudirman, kepada FAKTA.

            Sudirman mengatakan, hotel-hotel yang menunggak pajak ini termasuk hotel-hotel berbintang seperti Hotel Imperial Aryaduta. Berdasarkan catatan dari dispenda bahwa tunggakan pajak hotel yang masih belum tertagih hingga saat ini mencapai miliaran rupiah. Jumlah tersebut merupakan akumulasi jumlah tagihan tunggakan para pemilik hotel sejak Januari hingga Mei 2015.

Selain Imperial, hotel lainnya yang menunggak pajak di bulan yang sama yakni Hotel The Banua Makassar yang terletak di Jalan H Bau No.7 Makassar, Hotel Rosalina, Hotel Sulawesi, Hotel Gladiol, Hotel Sas, Hotel Asyra, Hotel Makassar Golden, Hotel Makassar Mulia, Hotel Sahid dan Hotel Surya Berlin.

           Adapun yang menunggak pajak dari bulan Februari hingga Mei antara lain Hotel Coklat, Hotel New Legend dan Hotel Horizon. Sementara yang menunggak dari bulan April dan Mei yakni Hotel Aman, Hotel Aston, Hotel Mawar, Hotel Tiatira Kencana dan Kenari Tower Hotel.

Pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk menagih pejak ke pengusaha hotel yang menunggak namun mereka masih bandel. “Kami juga telah melakukan berbagai cara, mulai dari pendekatan, imbauan, penagihan. Adapun sanksi yang diberlakukan bagi hotel yang menunggak pajak adalah harus membayar 2 persen dari total pajak bulanannya,” tegas Sudirman.

Menyikapi masalah itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Basdir, menegaskan agar Dispenda kota Makassar tidak bermain-main dengan pengusaha hotel yang nakal. “Kasih tenggang waktu, jika tak memenuhi berikan sanksi yang tegas agar ada efek jera,” tegas anggota Fraksi Demokrat ini.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Makassar, Amar Bustanul, menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa rekomendasi ke Walikota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto, untuk mencabut izin operasi usaha hotel yang nakal terutama yang tak menyetor pajak yang telah ditentukan. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online 

MAKASSAR RAYA : OKNUM TNI PESTA SABU DI ROOM KARAOKE

PETUGAS Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel menangkap tiga pria yang sedang menggelar pesta sabu-sabu di room karaoke salah satu hotel di Jalan Somba Opu dini hari. Satu dari tiga pria yang diamankan itu adalah Serda MT, anggota polisi militer (POM) TNI AD. Dua rekannya yang juga ikut diciduk adalah MJ dan FB, keduanya warga sipil.

Kepala BNN Provinsi Sulsel, Brigjen Pol Agus Budiman Manalu, yang menggelar konferensi pers di Kantor BNN membenarkan penangkapan oknum anggota TNI dan dua rekannya itu. Menurut Agus, pihaknya mendapat informasi dari warga yang mencurigai adanya pengunjung yang menggelar pesta sabu-sabu di dalam room karaoke tersebut. Tidak mau kehilangan jejak, petugas dengan cepat bergegas melakukan penangkapan.

“Saat kami melakukan penggerebekan ditemukan tiga tersangka masing-masing MT, MJ dan FB sedang asyik pesta sabu-sabu di sebuah room karaoke itu. Di dalam room tersebut juga ada sejumlah wanita yang dipanggil oleh ketiganya untuk menemani berkaraoke,” kata Agus Budiman.

Agus menegaskan, dalam operasi tangkap tangan itu polisi menyita barang bukti dua korek gas, 2 alat isap (bong) yang terbuat dari botol mineral, 2 pirex, 2 foil alumunium serta dua paket bungkusan kristal yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,75 gram dan 0,45 gram. “Semua barang bukti yang ditemukan telah kami sita,” tegas Agus.

Lebih jauh Agus menguraikan, tersangka Serda MT telah diserahkan ke kesatuannya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan dua tersangka lain yakni FB, warga Jalan Kandea, dan MJ, warga BTN Tirasa Taman Indah, masih dalam pemeriksaan intensif petugas BNN.

Sementara itu Kepala Penerangan Kodam VII Wirabuana, Kolonel I Made Sutia, yang dihubungi terkait penangkapan Serda MT, tak berhasil dikonfirmasi. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : OKNUM POLISI DILAPORKAN MEMERAS MERTUA

PEMILIK Rumah Makan Paotere Makassar, Hj Tene, terpaksa melaporkan oknum anggota polisi ke instansinya dalam kasus pemerasan. Oknum polisi yang diketahui bernama Briptu MN itu adalah menantunya sendiri yang kini bertugas di Polda Sulselbar. Pemerasan yang dilaporkannya itu sudah terjadi berulang kali sejak tahun 2014.

            Korban Hj Tene mengatakan, pihaknya telah melaporkan ke polisi terkait perbuatan menantunya itu baik yang berupa menggadaikan mobil pribadi Hj Tene maupun masalah uang tunai. Hj Tene mengaku dua kali melapor ke kantor polisi yakni Polsekta Makassar, namun hingga saat ini aparat kepolisian belum menindaklanjuti laporannya tersebut. “Saya sudah tidak bisa hadapi lagi perbuatan dia yang mengancam akan bunuh saya jika melapor lagi ke polisi. Saya harap perbuatannya itu diproses hukum,” ujar Hj Tene, didampingi suaminya kepada FAKTA.

          Dia katakan, kejadian yang terakhir dilakukan di Jalan Sabutung, Makassar (di Rumah Makan Paotere) dan terekam kamera pengintai (CCTV). Dalam rekaman CCTV itu terlihat sepasang suami-istri yang merupakan oknum anggota polri masuk ke dalam rumah makan yang kondisinya telah tutup. Mereka datang seakan-akan ingin silahturahmi, ternyata tidak seperti itu. Sementara anak pemilik RM Paotere (anak Hj Tene) yang tidak lain istri oknum polisi itu langsung menuju meja kasir yang saat itu tengah menghitung hasil pendapatan. Tanpa basa-basi sang istri oknum polisi itu langsung mengambil seluruh uang yang berada di meja kasir dan dimasukkan ke dalam tas bawaannya. Sementara kasir rumah makan itu diancam agar tidak berbuat hal yang mencurigakan. Tanpa rasa berdosa, pasutri itu menggasak uang puluhan juta rupiah di meja kasir RM Paotere Makassar.

Mengetahui rumah makannya dirampok anaknya bersama menantunya, Hj Tene tak kuasa menahan kesedihan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa selama ini yang merampok rumah makannya adalah anak dan menantunya sendiri.

Plt Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Haryadi, yang dikonfirmasi FAKTA mengaku belum mengetahui laporan itu. Meski demikian pihaknya akan menyelidiki dan berkoordinasi dengan bawahannya tempat laporan korban. “Jika oknum anggota itu terbukti maka harus diproses hukum. Sebagai anggota polri jika bersalah juga dikenakan sanksi disiplin,” tegasnya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : KENAPA DISHUB - POLISI TAK MAMPU TERTIBKAN TERMINAL LIAR ?

PERUSAHAAN Daerah (PD) Terminal Makassar meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar dan aparat kepolisian untuk menertibkan keberadaan terminal liar angkutan umum dan angkutan umum berplat nomor hitam. Permintaan ini disampaikan Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro, Hakim Sahrani.

Menurutnya, permintaan itu bukan karena pihaknya tidak mampu melakukan penertiban, namun atas pertimbangan kewenangan. Ia menyebutkan terminal liar yang harus ditertibkan itu di sekitar Terminal Daya, khususnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, depan Daya Square.

Masih menurut Hakim, di daerah itu mobil plat kuning dan plat hitam sama-sama parkir menunggu penumpang. Mobil plat hitam biasanya langsung masuk kota menjemput penumpang, sedangkan mobil plat kuning tetap mangkal di terminal liar. Sehingga mobil angkutan plat hitam lebih berpeluang mendapat penumpang karena bebas masuk kota menjemput penumpang.

“Mobil plat hitam inilah yang disebut-sebut sering menyogok oknum petugas dari Dinas Perhubungan dan oknum polisi yang bertugas di batas kota antara Kota Makassar dan Kota Maros. Mobil plat hitam bisa langsung jemput penumpang di rumahnya, tidak perlu lewat terminal. Ini kan seharusnya tidak boleh, tapi nyatanya aman-aman saja”.

          Keberadan terminal liar itu diperkirakan akan semakin banyak menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. “Ini sangat berdampak pada kondisi terminal yang makin sepi. Belum lagi 3 perusahan otobis (PO) yang izin bongkar muat penumpang di pelataran dalam kota belum dicabut. Seperti PO LIMAN setiap pagi dan sore membuat macet Jalan Urip Sumiharjo karena sering parkir di bahu jalan, persisnya depan kantor Dinas Perkebunan dan depan RS AWAL BROS. Dan banyak juga PO lainnya yan berkantor dalam kota sering kali mengambil dan menurunkan penumpang seenaknya”.

Selain berdampak pada kondisi terminal, tentunya juga sangat berdampak pada jumlah pendapatan perusahan milik Pemkot Makassar ini. “Tentu saja pemasukan kita berkurang. Dari Rp 13 juta per hari sekarang tinggal Rp 10 juta per hari. Padahal kita mau setor ke kas daerah,” kata Hakim.

Secara terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sulsel, Opu Sidik, menilai seluruh persoalan terminal sudah lama terjadi terutama soal terminal Daya. Sampai saat ini belum ada solusi dari persoalan yang bertahun-tahun terjadi itu. Seharunya ketiga instansi tersebut saling bekerja sama untuk menyelesaikanya. Polisi dan Dishub harus bertanggung jawab, sedangkan PD Terminal tidak punya kekuatan hukum dalam mengelola terminal. Menurut saya, lebih baik terminal tersebut diserahkan ke Dishub untuk mengelolanya, baik yang di Kota Makassar maupun provinsi atau pusat”. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : KORUPSI PROYEK ANJUNGAN PANTAI LAMANGKIA, KABID SDA JADI TERSANGKA

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Takalar, Sulsel, akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Anjungan Pantai Lamangkia. Salah satu tersangkanya yakni Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Takalar, Sahid, yang bertindak sebagai pejabat pembuatan komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.

Penetapan tersangka itu dilakukan, kata Kepala Kejari Takalar, Ferry, didasari dengan alat bukti yang dinilai cukup dalam pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Sementara baru satu tersangka dalam kasus ini. Yang bersangkutan dinilai cukup bukti dan didasari keterangan sejumlah saksi yang lainnya. Namun diprediksi akan menyusul tersangka berikutnya karena tim lidik masih terus mendalami kasus ini,” kata Ferry.

             Ferry menambahkan, status tersangka kepada Sahid itu dilakukan setelah tim lidik menerima hasil laboratorium tim ahli bangunan yang sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia di Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang. Dalam pemeriksaan tersebut disimpulkan bangunan mengalami kekurangan volume sehingga kegiatan proyek yang dikerjakan oleh CV Arman Jaya itu tidak sesuai petunjuk teknis. “Kami juga sudah menerima rilis dari Tim Ahli Bangunan yang menyimpulkan bangunan tersebut tidak sesuai bestek atau tidak sesuai juknis,” ungkapnya Ferry.

Sementara itu Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Ujang Supribadi, menambahkan bahwa kasus tersebut sementara dalam proses pendalaman untuk menguatkan adanya dugaan melawan hukum. Ujang juga tak menampik jika dalam kasus ini akan menyeret sejumlah pihak terkait sebagai tersangka. “Jadi, tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat ada yang menyusul menjadi tersangka lagi. Yang jelas, tidak hanya satu orang karena kegiatan proyek yang dikerjakan tahun 2004 ini melibatkan beberapa pihak,” tambah Ujang. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

KESEHATAN : KHASIAT DAN MANFAAT KELOR BAGI TUBUH MANUSIA

 Tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai di ketinggian ± 1.000 m dpl, banyak ditanam sebagai tapal batas atau pagar di halaman rumah atau ladang

KELOR (Moringa Oleifera) tumbuh dalam bentuk pohon, berumur panjang (perenial) dengan tinggi 7 – 12 m. Batang berkayu (lignosus), tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, permukaan kasar. Percabangan simpodial, arah cabang tegak atau miring, cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Daun majemuk, bertangkai panjang, tersusun berseling (alternate), beranak daun gasal (imparipinnatus), helai daun saat muda berwarna hijau muda – setelah dewasa hijau tua, bentuk helai daun bulat telur, panjang 1 – 2 cm, lebar 1 – 2 cm, tipis lemas, ujung dan pangkal tumpul (obtusus), tepi rata, susunan pertulangan menyirip (pinnate), permukaan atas dan bawah halus. Bunga muncul di ketiak daun (axillaris), bertangkai panjang, kelopak berwarna putih agak krem, menebar aroma khas. Buah kelor berbentuk panjang bersegi tiga, panjang 20 – 60 cm, buah muda berwarna hijau – setelah tua menjadi cokelat, bentuk biji bulat – berwarna coklat kehitaman, berbuah setelah berumur 12 – 18 bulan. Akar tunggang, berwarna putih, membesar seperti lobak. Perbanyakan bisa secara generatif (biji) maupun vegetatif (stek batang). Tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai di ketinggian ± 1.000 m dpl, banyak ditanam sebagai tapal batas atau pagar di halaman rumah atau ladang.

            Khasiat kelor dan manfaat kelor bagi tubuh manusia adalah sebagai berikut ;

Akar :

Sebagai obat dalam, air rebusan akar kelor dapat menyembuhkan reumatik, epilepsi, antiskorbut, diuretikum, dan gonorrhoea. Akar tanaman kelor ini juga terkenal sebagai peluruh air seni, peluruh dahak atau obat batuk, peluruh haid, penambah nafsu makan dan pereda kejang.

Tumbukan halus akar kelor dapat dibuat bedak untuk tapel perut pada bayi yang baru lahir, pencegah iritasi kulit, obat penyakit kulit, serta sebagai parem untuk bengkak-bengkak pada penyakit beri-beri dan untuk pengobatan kaki yang terasa pegal dan lemah.

Kulit batang :

Berdasarkan hasil riset, kulit batang kelor mujarab sebagai penawar racun ular dan kalajengking. Selain itu, mengoleskan ekstrak kulit batang kelor, dapat mengatasi pembengkakan, sariawan, dan karang gigi.

Buah :

Buah kelor diketahui mengandung zat alkaloida morongiona yang bersifat merangsang pencernaan makanan. Buah kelor juga dapat dimasak menjadi sayur asam yang lezat.

Bunga :

Air rebusan bunga kelor dapat membantu mengatasi radang tenggorokan, flu dan cacingan.

Biji :

Biji kelor dapat dipakai sebagai penjernih air. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai kosmetik, obat-obatan, serta sumber minyak goreng nabati. Biji kelor yang telah kering mengandung 40 persen lemak tak jenuh sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif minyak sawit.

Pohon dan daun kelor telah digunakan untuk memerangi kekurangan gizi, terutama pada bayi dan ibu menyusui. Berbagai lembaga LSM internasional Trees for Life, Educational Concerns for Hunger Organization, dan Volunteer Partnerships for West Africa – telah menganjurkan kelor sebagai solusi mengatasi kelaparan. Salah satu penulis menyatakan bahwa kelor adalah nutrisi alami untuk daerah tropis.

Daun :

Daun kelor merupakan yang paling penting dan memiliki khasiat yang cukup banyak. Berdasarkan berat keringnya, daun kelor mengandung protein sekitar 27 persen dan kaya akan vitamin A, C, kalsium, besi dan phosporous.

Daun kelor dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit reumatik, cacingan, rabun ayam, sulit buang air kecil, luka bernanah, sakit kuning, menstabilkan tekanan darah, ansietas serta berfungsi sebagai pengontrol kadar glukosa bagi penderita diabetes mellitus. Pterigospermin yang terkandung dalam daun kelor, bersifat sebagai perangsang kulit sehingga sering digunakan untuk penghangat badan.

Daun kelor yang disayur bermanfaat sebagai pelancar ASI. Sedangkan remasan daun kelor dapat dipakai sebagai parem penutup bekas gigitan anjing dan bisa dibalurkan pada payudara ibu menyusui untuk menahan mengucurnya ASI yang berlebihan.

Moringa atau kelor sekarang begitu terkenal sehingga tampaknya tidak ada keraguan dari manfaat kesehatan yang besar untuk direalisasikan oleh konsumsi serbuk daun kelor dalam situasi di mana kelaparan sudah makin dekat.

Kelor sangat menjanjikan sebagai sumber makanan di daerah tropis karena pohonnya memiliki daun yang penuh pada musim kering dan ketika makanan lain biasanya langka.

Anti-inflamasi

Kelor memiliki fungsi pengobatan karena mengandung kalsium dan pospor. Kandungan mineral dan vitaminnya sangat tinggi dibanding sayuran lainnya. Tidak heran, media asing banyak yang menyebut kelor sebagai “miracle tree” maupun “Tree for Life”.

Dari penelitian daun kelor mampu menghambat aktifasi NFkB dan menurunkan ekspresi protein tumor.

Menurunkan kolesterol jahat

Kelebihan kolesterol dapat memacu berbagai penyakit. Tingginya kadar kolesterol dipicu pola makan yang kurang sehat dan ditambah faktor psikologis seperti stres. Hormon adrenalin dan kostisol dapat memicu produksi kolesterol dalam tubuh.

Penelitian tentang daun kelor membuktikan bahwa efek dari ekstrak kelor dapat sebanding dengan obat atenolol dalam menurunkan kadar lemak dalam tikus. Penelitian ini masih banyak dilakukan juga terkait peran i2 sitosterol, senyawa bio aktif yang terkandung dalam daun kelor.

Manfaat obat dan kesehatan daun kelor pada tubuh manusia, di antaranya adalah:

1. Daun kelor mampu menurunkan kadar gula darah.

2. Daun kelor sangat baik untuk pengobatan dan mengatasi rematik.

3. Daun kelor adalah obat pegal linu, encok dan pereda nyeri alami. (Dinkes Kota Malang) web majalah fakta / majalah fakta online

PERISTIWA SOLO : KETIKA SALON CONNY DIPERCAYA MERIAS MENANTU PRESIDEN JOKOWI

Ibu Conny sekeluarga

PEKAWINAN putra pertama Presiden Joko Widodo - Iriana, Gibran Rakabuming Raka, dengan Selvi Ananda, putri Didit Supriyadi - Sri Partini, yang dilaksanakan pada Kamis ,11 Juni 2015, di Gedung Graha Saba Buwana Jl Letjend Soeprapto 80 B Sumber, Solo, membawa berkah tersendiri bagi Salon Conny yang beralamat Jl Siwalan 37 A RT 02 RW 14 Kerten, Solo, telepon 0271710597.

FAKTA telah mengunjungi Salon Conny yang ternyata letaknya cukup strategis di belakang Hotel Sunan Solo. Kedatangan FAKTA disambut dengan sangat akrab oleh pemilik salon, Ibu Conny. Selanjutnya Ibu Conny menceritakan pengalamannya yang sangat berharga ketika dipercaya Presiden Jokowi merias menantunya.

“Saya ini kan mitra kerjanya Mas Gibran di Wedding Organizer Chilli Pari sebagai perias pengantin. Perkenalan saya dengan Mas Gibran terjadi saat merias Mbak Dita, kakaknya Mbak Selvi Ananda, yang menikah dengan putra teman saya, Ibu Purboyono. Ternyata, Mbak Dita yang dibawa ke salon untuk mencoba busana pengantin waktu itu adalah putrinya Bu Sri Partini dan Bapak Didit Supriyadi, kedua beliau itu teman saya waktu di SMA Kanisius Petang Solo. Dari informasi teman saya bahwa Bu Partini memiliki dua putri, satu di antaranya jadi pacarnya putra Pak Jokowi yang waktu itu masih menjabat Walikota Solo. Mungkin ketika saya merias Mbak Dita, kakaknya Mbak Selvi Ananda, diamati oleh Mas Gibran, sehingga ketika Mas Gibran menikahi adik Mbak Dita, saya yang dipilih menjadi periasnya. Hal itu juga pernah disampaikan pada saya begini,’Tante, besok kalau kami melangsungkan pernikahan tante yang akan saya pilih sebagai periasnya’. Waktu itu Mas Gibran pesan pada saya agar jangan sampai ada yang tahu. Makanya hal ini selalu saya rahasiakan. Saya sangat salut sekali kepada Bapak Presiden Jokowi yang memberikan kebebasan pada putranya untuk menentukan sendiri semuanya, termasuk penggunaan tata rias,” papar Ibu Conny kepada FAKTA.

Salon Conny di Jl Jl Siwalan 37 A RT 02 RW 14 Kerten, Solo, telepon 0271710597

“Saya menekuni dunia tata rias sudah 31 tahun. Awalnya memang tidak langsung merias pengantin tapi buka salon. Lama-lama jadi perias pengantin karena sudah punya ilmu yang dipelajari dari ibu saya. Sebagai perias, saya sering upgrading. Kadang saya diminta jadi narasumber ke berbagai daerah seperti Trenggalek, Surabaya dan Kebumen. Memang, saya tidak memiliki prestasi di ajang lomba rias pengantin karena saya tidak mau ikut. Kalau menang, orang akan berkomentar “sudah lumrah”, sedangkan kalau saya kalah malah dapat malu. Tapi kalau fashion show saya sering ikut,” sambung Ibu Conny.

Lebih lanjut Ibu Conny mengatakan, persiapannya sebelum merias menantu Presiden Jokowi tempo hari di antaranya melakukan puasa. “Ini kebiasaan saya sejak kecil, Mas. Kalau untuk kesehatan tubuh, saya mendatangkan dokter ke rumah untuk suntik vitamin biar tidak ambruk. Meski merias pengantin itu hal biasa buat saya tapi ini benar-benar istimewa. Suami saya, Agus Supriyanto, dan ayah saya, Sudarko, ikut membantu merias Mas Gibran di malam resepsi. Mbak Selvi juga punya permintaan kalau di hari H-nya nanti lipstiknya warna merah, padahal dia tidak suka warna merah. Dia itu orangnya juga sederhana sekali, dia sukanya make up yang soft saja. Pas foto prewedding pun dia minta make upnya tipis saja, rambutnya juga tidak mau disasak, yang menentukan gaya riasan dan busana pengantinnya pun Mbak Selvi sendiri. Dia minta akad nikah riasannya pakem tradisional Jawa Solo. Sanggulnya saya buat dari cemara sepanjang satu meter lalu saya tutup melati. Saya juga memesan aksesori khusus, dari bagian kepala ada cunduk mentul, centhung (hiasan kanan-kiri ubun-ubun) dan sisir saya pesankan baru. Tapi ternyata tidak dipakai karena Bu Iriana sudah memesan sendiri perhiasan dan aksesori pengantin serba baru. Perhiasan inti seperti kalung, giwang, liontin, bros, semuanya berbahan emas. Begitu juga aksesori bagian kepala yang lapis emas.Yang untuk akad nikah hiasan di kepala silver, sementara yang resepsi malam hari lapis emas”.

Ibu Conny mengaku menyelesaikan pendidikan formal terakhirnya di Unisri jurusan FKIP (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan). “Saya belum sempat mengajar setelah lulus, karena saya sudah sibuk menjadi perias pengantin”. (F.876) web majalah fakta / majalah fakta online               

ADVETORIAL BADUNG : GDE AGUNG TERIMA PENGHARGAAN BPK MENJELANG PURNA TUGAS

Segera tuntaskan berbagai catatan yang menjadi rekomendasi BPK RI 

dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan 

yang lebih baik di masa mendatang

SECARA berturut-turut Pemkab Badung pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 dan tahun 2012, serta sempat jeda dengan opini tidak wajar atas LHP LKPD tahun 2013, dan kini Pemkab Badung kembali meraih opini WTP atas LHP LKPD tahun 2014.

Atas kerja keras segenap jajaran Pemkab Badung itulah BPK RI Perwakilan Bali memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang meraih opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2014.

Piagam penghargaan yang ditandatangani Anggota VI BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Arman Syifa MAcc AKCA, kepada Bupati Badung, A,A Gde Agung, di ruang pertemuan Kantor BPK RI, Kamis (4/6).

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Arman Syifa, menjelaskan bahwa pada tahun 2015 BPK RI telah melaksanakan tugas konstitusional yakni melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Badung tahun 2014. “Kami memberikan apresiasi atas langkah-langkah serta upaya-upaya perbaikan yang sangat signifikan yang telah dilakukan oleh Bupati Badung beserta segenap jajaran Pemkab Badung,” kata Arman Syifa.

Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tahun anggaran 2014 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). “Dari hasil pemeriksaan selama dua bulan, maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas neraca Pemkab Badung per tanggal 31 Desember 2014 di mana laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sehingga Pemkab Badung berhasil meraih opini tertinggi yakni WTP,” katanya.

Bupati Gde Agung, usai menerima piagam penghargaan, mengungkapkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap tim pemeriksa BPK yang telah melaksanakan tugas profesional dan konstusionalnya dalam melakukan pemeriksaan di Kabupaten Badung.

Terkait Opini WTP yang merupakan opini tertinggi ini, Bupati Gde Agung mengungkapkan, dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Badung sejak awal menjabat Bupati Badung, ia telah berhasil meraih 3 kali opini WTP, walaupun pernah jeda untuk tahun 2013 dengan opini tidak wajar. Dari opini tidak wajar yang pernah diraih itu bukan membuat pemkab terpuruk namun justru segenap jajaran dengan dukungan dewan menjadi bangkit kembali untuk melakukan perbaikan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

“Opini WTP berturut-turut kemudian pernah dinilai tidak wajar, bukan membuat kami terpuruk apalagi frustasi namun justru kami jadikan sebagai pemantik dan pemicu semangat bersama untuk melakukan berbagai pembenahan. Alhasil atas kerja keras yang sungguh-sungguh serta terukur ini akhirnya opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2014 kembali berhasil kita raih,” jelasnya.

Berkenaan dengan penghargaan oleh BPK yang diterimanya, Bupati Gde Agung yang sebentar lagi akan purna tugas memandangnya sebagai legasi atau warisan yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Badung, yakni dengan meninggalkan tugas dan jabatan dalam kondisi masyarakat yang semakin makmur dan sejahtera.

Di bagian lainnya Gde Agung juga mengungkapkan bahwa apa yang menjadi rekomendasi dalam LHP atas LKPD tahun 2014 ini akan dijadikan acuan untuk melakukan pembenahan guna terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, efektif, efesien dan akuntabel.

Kepada segenap jajaran Pemkab Badung termasuk dengan DPRD Badung, bupati juga menyampaikan rasa apresiasi yang mendalam serta ucapan terima kasih atas kerja keras seluruh staf sehingga opini WTP dapat diraih kembali seraya mengingatkan untuk segera menuntaskan berbagai catatan yang menjadi rekomendasi BPK RI dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

Turut hadir pimpinan DPRD Badung, Wakil Ketua DPRD Badung, I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta, pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Bali serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung di antaranya Inspektur, Luh Suryaniti, Sekwan, I Made Wira Dharmajaya, Kabag Keuangan, I Ketut Gede Suyasa, Kabag Humas dan Protokol, A A Gede Raka Yuda, dan Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah, I Wayan Puja. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL BADUNG : IPM BADUNG MENINGKAT, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN MENURUN

Ada tiga tugas yang harus dijalankan dalam melaksanakan pemerintahan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat termasuk di dalamnya tersedianya sarana prasarana infrastruktur yang memadai, dan meningkatkan daya saing daerah

SEBAGAI wujud apesiasi dan terima kasih Pemkab Badung kepada wajib pajak yang sudah patuh melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan atas kontribusi yang besar kepada pendapatan daerah, maka Pemkab Badung untuk tahun 2015 ini kembali memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Bupati Badung, A A Gde Agung, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat malam (19/6). Acara tersebut juga dihadiri Ketua Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria, bersama Anggota, Alit Yandinata, Sekda Badung, Kompyang R Swandika, Ketua TP PKK Badung, Ibu Ratna Gde Agung, serta pimpinan SKPD.

Bupati Badung, A A Gde Agung, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada wajib pajak terbaik dalam upaya meningkatkan dan mempererat hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan para wajib pajak dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memotivasi para wajib pajak agar lebih meningkatkan partisipasi dan prestasinya dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah Badung.

Bupati menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, Dispenda Badung telah melakukan upaya-upaya pembenahan dan penyempurnaan sistem pelaporan dan penyetoran pajak secara on line. Dilakukan pula pengadaan alat pemantau transaksi on line secara bertahap mulai 2012.

“Kami harapkan pemasangan alat pemantau transaksi secara on line ini terus dikembangkan sehingga dapat mengakomodasi sistem transaksi pajak pada wajib pajak daerah yang mempergunakan sistem web service,” tegas bupati seraya mengharapkan kesadaran para wajib pajak daerah untuk membangun respect and trust di antara kita bersama serta menjawab sikap skeptis yang berkembang sementara ini.

Di bagian lainnya, bupati menambahkan, ada tiga tugas yang harus dijalankan dalam melaksanakan pemerintahan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat termasuk di dalamnya tersedianya sarana prasarana infrastruktur yang memadai, dan meningkatkan daya saing daerah.

Untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa indicator. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengenai IMP Badung yang di dalamnya mencakup pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, dari tahun 2005 IPM Badung 73, dan sekarang meningkat menjadi 76,80. Ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat Badung terus meningkat. Sementara petumbuhan ekonomi juga terus mengalami peningkatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Badung itu sendiri.

“Berdasarkan teori distribusi pendapatan dari World Bank, di Badung pemerataan tinggi ketimpangan rendah. Sementara dengan teori Gini Ratio didapat bahwa Badung berada pada klaster dua yakni pemerataan tinggi dan ketimpangan rendah. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen termasuk sektor pariwisata,” ungkap bupati.

Ditambahkan, dengan pemerataan tersebut sangat berpengaruh pada menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Badung. Untuk pengangguran 0,48 persen dan kemiskinan 2,46 persen.

Sementara kategori wajib pajak daerah dengan tingkat kepatuhan terbaik, untuk hotel bintang 5 diraih Ayodya Resort Bali, hotel bintang 4 diraih Hotel Mercure Nusa Dua, hotel bintang 3 The Rani Hotel & Spa, hotel non bintang Balaka Beach Inn Bali, vila Alila Villas Uluwatu, restoran Klapa New Kuta Beach Restorant & Spa, hiburan Puri Rafting dan Spa Tropic Spa. Untuk kategori wajib pajak daerah dengan tingkat penyetoran terbaik, untuk hotel bintang 5 W Retreat & Spa, bintang 4 Hard Rock Hotel Bali, bintang 3 Grand Whiz Hotel Nusa Dua, bintang 2 Puri Raja Hotel, non bintang Harris Hotel, restoran Ultimo, hiburan Waterbom dan parkir Basemant Kuta Square Parkir. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL BADUNG : KPU DIHARAPKAN BERSIKAP NETRAL, MANDIRI, PROFESIONAL DAN INDEPENDEN

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

BUPATI Badung, A A Gde Agung, mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KPU sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan bersikap netral dan mandiri, profesional dan independen. Kinerja KPU diawasi banyak pihak, mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelesaian. Sehingga KPU diharapkan mampu menjaga integritas dan independensinya dalam menyelenggarakan pemilu, dengan bekerja berdasarkan ketentuan yang ada.

Hal itu disampaikan Bupati Badung, A A Gde Agung, saat menghadiri acara Inagurasi Launching Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2015 yang diselenggarakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Badung dan dihadiri pula oleh Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, Anggota KPK RI, Alfi Rachman Waluyo, Anggota DPRD Badung, I Nyoman Satria, Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Raka Sandi, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Rudia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ketua dan anggota KPU kabupaten/kota se-Bali, ketua dan anggota Panwas Kabupaten Badung, para pimpinan SKPD, para camat serta PPK dan PPS se-Kabupaten Badung, bertempat di Wantilan Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, pada hari Kamis, 18 Juni 2015.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Badung, A A Gede Raka Nakula, melaporkan, kegiatan launching diawali dengan seminar “Demokrasi Tanpa Korupsi”. Sebagai narasumbernya dari KPK dan KPU Provinsi Bali, dengan peserta sebanyak 200 orang. Setelah seminar dirangkaikan dengan kegiatan lomba mewarnai, foto logo Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung yang dilanjutkan dengan gerak jalan santai pemilu berintegritas serta dibuka Stand Sosialisasi KPU Kabupaten Badung yang dibarengi dengan pameran Pusaka dan Batu Akik.

Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2015 dengan Logo Asta Brata dengan prinsip Maskot ini menggambarkan suatu kearifan lokal yang diangkat dari konsep agama Hindu, di mana ada 8 unsur kepemimpinan dari agama Hindu. Artinya, kepemimpinan yang nantinya lahir memang benar-benar mencerminkan kepemimpinan dengan konsep Asta Brata. Dalam logo ada tulisan Nayakottama Prayojana yang berasal dari kata Nayaka dan Utama Prayojana yang artinya memilih pemimpin yang mulia. Konsep Maskot ini adalah di dalam melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung berdasarkan Asta Brata, konsep kepemimpinan agama Hindu untuk memilih pemimpin yang utama.

Sedangkan Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyampaikan, launching ini memberikan makna bahwa KPU Kabupaten Badung telah siap menjalankan Pilkada tahun 2015 yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Launching Pilkada ini dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh penyelenggara tentunya akan memberikan penjelasan bahwa selaku penyelenggara pilkada, kita berkomitmen melaksanakan pilkada dengan penuh integritas. Dalam pelaksanaan Pilkada Integritas dan Independensi penyelenggara merupakan suatu hal yang wajib dijunjung tinggi oleh penyelenggara dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online