LINTAS PAPUA

September 2016 PAD Kota Jayapura Capai Rp 114 M Lebih

Fachruddin Pasollo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Jayapura.

TOTAL realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura sampai September 2016 sebesar Rp 114.422.733.691. “Kita sudah mencapai 75,89 persen dari target lebih kurang Rp 36.344.124.700,- pada minggu kedua, artinya kita memenuhi target normal bulan September cukup capai over 5 persen. Kontribusi lebih banyak dari sektor pajak restoran dan hotel,” kata Fachruddin Pasollo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Jayapura, kepada Edi Sasmita dari FAKTA, sambil menambahkan, target PAD Kota Jayapura untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 150.766.858.391. (F.867) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ADVETORIAL BADUNG

Tim PKTP Badung Nilai SMAN 1 Petang

Ibu Seniasih Giri Prasta "Gandeng" Siswa Tanggulangi Kanker

Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ibu Seniasih Giri Prasta, bersama Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ibu Kristiani Suiasa, Ketua DWP Kabupaten Badung, Ibu Kompyang R Swandika, saat menghadiri penilaian PKTP di SMAN 1 Petang 

sebagai wakil Kecamatan Petang, Jumat (23/9).

SMAN 1 Petang sebagai wakil Kecamatan Petang dalam Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP), Jumat (23/9) dinilai oleh Tim Penilai PKTP Kabupaten Badung.

Penilaian PKTP di kecamatan ujung utara "Gumi Keris" Badung ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung yang juga istri Bupati Badung, Ibu Seniasih Giri Prasta. Turut hadir mendampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ibu Kristiani Suiasa, Ketua DWP Kabupaten Badung, Ibu Kompyang R Swandika, Camat Petang, I Gusti Ngurah Aryawan, dan tim pembina dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Badung.

Melalui penilaian PKTP ini diharapkan warga Badung mampu mencegah dan menanggulangi penyakit kanker yang belakangan marak mengincar penduduk Indonesia.

Dalam penilaian tersebut, tim penilai menggunakan sejumlah kriteria dalam penanggulangan kanker paripurna terpadu di masing-masing kecamatan.

Kepala SMAN 1 Petang, Ni Luh Ratna Agustini, dalam laporannya menyatakan bahwa dalam penanggulangan penyakit kanker di kalangan anak didik pihaknya senantiasa menerapkan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat. Contohnya adalah dengan meningkatkan kreativias anak sekolah secara keseluruhan. Mulai dari kegiatan KUR, tari-tarian dan penanaman tanaman obat di lingkungan sekolah. 

Dan khusus untuk penanggulangan penyakit kanker, para siswa SMAN 1 Petang, menurut Ratna Agustini, juga secara aktif telah ikut mensosialisasikan bahaya dan pencegahan serta penanggulangan kanker kepada masyarakat.

Di sela-sela penilaian tersebut pihak SMAN 1 Petang selain menampilkan potensi sekolahnya juga menyajikan beraneka ragam buah untuk pencegah kanker, seperti buah manggis dan buah silik.

Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ibu Seniasih Giri Prasta, dalam sambutannya, mengapresiasi peran siswa dalam pencegahan dan penanggulangan kanker di Kabupaten Badung. Pihaknya bahkan berharap ke depan seluruh siswa di Badung bisa menjadi garda terdepan dan corong pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan kanker. 

"Kami harap pencegahan kanker bisa dimulai dari sekolah, kemudian siswa mensosialisasikan ke masyarakat," kata Ibu Seniasih Giri Prasta. (Rie) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ADVETORIAL BADUNG

Beri Bantuan, Bu Seniasih Giri Prasta Datangi Masyarakat

Ketua TP PKK Badung, Ibu Seniasih Giri Prasta, bersama Wakil TP PKK Badung, Ibu Kristiani Suiasa, Ketua DWP Badung, Ibu Kompyang R Swandika, 

saat melakukan safari kesehatan Rabu (22/9).

KOMITMEN Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam mewujudkan masyarakat Badung sehat terus dilakukan dalam berbagai upaya. Rabu (22/9) Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ibu Seniasih Giri Prasta, menghadiri Posyandu Paripurna di Banjar Ketogan Desa Taman, Kecamatan Abiansemal. Usai kegiatan tersebut Bu Seniasih melakukan safari kesehatan dan melihat langsung warga yang membutuhkan bantuan. Pada kesempatan tersebut, istri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, ini memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako kepada beberapa masyarakat yang membutuhkan. Yakni, warga Banjar Kedewatan Bongkasa, Kecamatan Abianse, keluarga I Gusti Agung Putu Rai yang menderita lumpuh dan putranya yang sakit ingatan. Warga Banjar Sekar Mukti Desa Belok Sidan, Petang, penderita lumpuh ringan Made Simur dan penderita lupa ingatan serta lumpuh I Wayan Canget.

Kemudian warga Banjar Sekar Mukti Pelaga, Petang, menderita sakit kulit bersisik, I Made Simpen, dan penderita epilepsi warga Selantang Lawak Petang, I Kadek Adnyana.

Turut serta mendampingi Bu Seniasih Giri Prasta, Wakil Ketua TP PKK Badung, Ibu Kristiani Suiasa, Ketua DWP Badung, Ibu Kompyang R Swandika, anggota Gatriwara Badung, Camat Abiansemal, Putu Ngurah Thomas Yuniarta, Ketua PKK Kecamatan Abiansemal, Dewi Thomas Yuniarta, serta kader kesehatan dan para medis kesehatan Abiansemal dan masyarakat setempat.

Bu Seniasih Giri Prasta mengatakan, safari kesehatan untuk masyarakat Badung sangat penting. Di samping memberikan bantuan, masyarakat yang membutuhkan tidak terkesan dikesampingkan oleh pemerintah. “Tentu ini akan sangat penting dalam membangun Badung sehat,” katanya.

Guna membangun Badung sehat, Bu Seniasih tak segan-segan menghampiri masyarakat yang membutuhkan di kediaman masing-masing. Bahkan dari satu desa ke desa yang lainnya. “Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Badung, sampai ke leke-leke pun akan kami lakukan,” tegas Bu Seniasih. (Rie) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ADVETORIAL BADUNG

Dari Ajang Indonesia Attractiveness Awards 2016

Badung Sabet 3 Penghargaan Terbaik Dengan Indeks 89,56

Kabag Humas Kabupaten Badung mewakili Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menerima 3 penghargaan terbaik pada Malam Anugerah Indonesia's Attractiveness Awards Tahun 2016 dari Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group, 

Kamis (22/9), di Hotel Mulia Jakarta.

PEMERINTAH Kabupaten Badung kembali berhasil meraih 3 penghargaan terbaik sebagai daerah dengan tujuan investasi yang paling diminati oleh investor. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kabag Humas Kabupaten Badung mewakili Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, pada malam Anugerah Indonesia's Attractiveness Awards Tahun 2016 dari Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Rudiantara, mewakili Presiden RI, Joko Widodo. Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPR RI, Ade Komarudin, Menteri PAN- RB RI, Asman Abnur, serta Kepala BKPM, Kamis (22/9) di Hotel Mulia Jakarta.

Dari Ajang Indonesia Attractiveness Awards (IAA) 2016 ini Kabupaten Badung ditetapkan sebagai Kabupaten Terbaik Nasional dengan 3 posisi terbaik untuk katagori pariwisata, katagori ketersediaan infrastruktur untuk koridor wilayah Bali dan Nusa Tenggara serta daya tarik investasi untuk total indeks daya tarik investasi dengan berhasil meraih Penghargaan Platinum dengan Attractiveness Indeks 89,56.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, yang diwakili oleh Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Badung, Anak Agung Gd Raka Yuda, menerima ketiga penghargaan tersebut untuk katagori pariwisata dengan posisi terbaik nasional diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara. Sedangkan untuk katagori ketersediaan infrastruktur dengan total indek daya tarik yang dimiliki diserahkan oleh Kepala BKPM. Sementara untuk pengharagaan utama sebagai kabupaten terbaik untuk katagori daya tarik investasi dengan penghargaan platinum diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur.

Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah terus mendrive agar pertumbuhan ekonomi nasional terus tumbuh sehingga Indonesia bisa berada pada posisi 7 dunia di masa datang. “Pertumbuhan ekonomi nasional terus didorong agar terus meningkat dengan menggunakan APBN sebagai tool dengan mengarahkannya untuk belanja modal yang bersifat produktif, menciptakan lapangan pekerjaan serta sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Saat ini dikatakannya bahwa kita tengah  menghadapi kompetisi secara ketat dengan negara-negara lain di dunia untuk menarik investasi. “Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi bila tidak ada investasi. Oleh karenanya dalam upaya menarik investasi ini dibutuhkan adanya iklim investasi yang sehat, dinamis dan kondusif”.

Di bagian lain, Rudiantara juga menekankan bahwa formula untuk menarik investasi tersebut adalah adanya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, adanya pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Untuk itu diharapkan kepada kepala daerah untuk dapat memeperhatikan formula dalam menarik investasi dengan mengarahkan belanja daerahnya untuk belanja modal, terutama mengembangkan infrastruktur daerahnya serta terus melakukan terobosan dalam meningkatkan pelayanan publiknya. 

Menpan-RB, Asman Abnur, mengungkapkan bahwa malam Anugerah Indonesia Attracctiveness 2016 ini merupakan ajang apresiasi terhadap pemimpin di daerah yang mampu melakukan inovasi sehingga berhasil mengolola segenap potensi daerahnya dengan baik sehingga daerahnya menjadi tujuan investasi secara nasional dan regional. "Kalau setiap kepala daerah mampu melakukan inovasi memberikan kemudahan sehingga dapat menarik investasi maka daerah tersebut akan menjadi makmur dan sejahtera. Oleh karenanya saya tekankan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan kemudahan dan mampu membangun iklim investasi yang sehat sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan, sehingga akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional”.

Menurutnya bahwa keberhasilan suatu daerah sebagai tujuan investasi ini memang dibutuhkan strategi dan komitmen para pemimpin di daerah untuk melakukan inovasi untuk bekerja keras dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya sehinga mampu mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, termasuk di dalamnya dalam pelayanan perijinan.

Pihaknya bersama segenap jajaran Kemenpan RB akan terus mendorong para kepala daerah untuk melakukan terobosan dan inovasi yang mestinya juga dapat dilakukan replikasi oleh daerah lainnya di Indonesia. Dengan demikian seluruh daerah akan bisa berjalan dan bertumbuh secara bersama-sama. 

Sementara Bupati Badung melalui Kabag Humas, Raka Yuda, mengatakan bahwa keberhasilan meraih penghargaan nasional sebagai kabupaten terbaik untuk ketiga katagori daya tarik investasi ini merupakan buah kerja keras serta komitmen segenap masyarakat, jajaran birokrasi serta pemangku kepentingan lainnya termasuk tentunya dukungan penuh DPRD Kabupaten Badung.

Bupati menegaskan bahwa segenap prestasi yang berhasil diraih hendaknya dapat sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan meningkatnya daya saing daerah.

Raka Yuda yang juga juru bicara Bupati Badung ini mengungkapkan bahwa Bupati Badung dalam berbagai kesempatan sering menekankan bahwa sebagai daerah dengan tujuan pariwisata nasional dan internasional maka faktor terjaganya keamanan dan kenyamanan ini menjadi faktor penting dan menentukan keberlangsungan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Pemerintah akan melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam upaya menyiapkan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk menjaga rasa aman dan kenyamanan masyarakat dan para pelaku usaha di Badung.

Hal ini dilakukan karena juga disadari bahwa keberlangsungan pembangunan kepariwisataan ini amat penting karena menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Badung.

Ditambahkannya bahwa dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah hukum Kabupaten Badung, bupati telah membuat program bersama dan berkelanjutan dengan jajaran TNI dan Polri guna melakukan patroli bersama dengan jajaran dan aparat terkait di Kabupaten Badung, seperti Sat Pol PP, Kesbangpol Linmas dan pecalang. (Rie) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

DRESTA BALI

Anak Dan Ibu Digigit Anjing Rabies, Paripurna DPRD Bali Diinterupsi

I Wayan Rayun.

RAPAT Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (26/9), dikejutkan dengan interupsi anggota Fraksi PDIP dari Dapil Jembrana, I Wayan Rayun. Interupsi yang diajukan itu tidak terkait sama sekali dengan agenda rapat paripurna. Rayun mengajukan interupsi saat pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, sedang memberikan pengantar agenda rapat paripurna, yakni Pandangan Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2016 dan Ranperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Rayun menginterupsi pimpinan sidang terkait keluarganya yang digigit anjing rabies. "Interupsi saudara ketua. Saya mau menyampaikan hal penting. Enam bulan yang lalu anak saya digigit anjing rabies. Sekarang ini sekitar 10 menit yang lalu, giliran ibu saya digigit anjing rabies. Saya ingin dinas terkait untuk mengatasi hal ini. Dalam forum ini juga saya mohon pamit keluar dari ruangan sidang paripurna ini," katanya.

Setelah berbicara keras demikian, Rayun langsung beranjak dari kursinya dan keluar dari ruang sidang. Aksi itu mendapat respon langsung dari pimpinan sidang, Nyoman Sugawa Korry. "Keluhan sudah disampaikan. Silahkan dinas terkait segera meresponnya," ujar Sugawa Korry.

Saat di luar ruang sidang, Rayun langsung dicegat beberapa awak media. Menurut Rayun, ada dua keluarganya menjadi korban gigitan anjing rabies. Pertama anaknya sekitar 6 bulan yang lalu, dan yang terakhir pada Senin (26/9), korbannya adalah ibu kandungnya. Kejadiannya itu terjadi di Jalan Buana Raya Gang Buana Loka, Padagsambian, Denpasar. "Korbannya sudah 3 orang. Ada 3 kasus, anak saya, ibu saya, dan tetangga saya. Saya sudah rapat dengan aparat setempat namun tidak ada tindakan," katanya.

Menurutnya, anjing yang menggigit itu adalah anjing peliharaan masyarakat tetapi tidak diurus dengan baik, dibiarkan liar begitu saja. Saat kejadian 6 bulan yang lalu, kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Ternyata sekarang terjadi lagi.

Sementara Kadis Peternakan Provinsi Bali, Putu Sumantra, pun langsung keluar dari ruang sidang. Sumantra yang saat itu ikut dalam proses persidangan paripurna pun langsung ngacir begitu saja. Bahkan Sumantra tidak mau dikonfirmasi soal kasus rabies yang dialami keluarga anggota dewan tersebut. (rie) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

DRESTA BALI

Kata Gubernur Bali, Belanja Hibah Membengkak Rp 1 Triliun Lebih

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

GUBERNUR Bali, Made Mangku Pastika, membantah penambahan anggaran belanja hibah sebesar Rp 186 miliar lebih pada APBD Perubahan Tahun 2016, dilakukan secara tiba-tiba. Untuk diketahui, dengan penambahan belanja hibah Rp 186 miliar lebih maka belanja hibah pada APBD Perubahan 2016 menembus angka Rp 1,1 triliun lebih. Adapun pada APBD Induk 2016 hanya dianggarkan sebesar Rp 979 miliar lebih.

"Jangan begitulah, seolah-olah saya tidak jujur. Kita kan masing-masing sudah ngerti, tidak mungkin tiba-tiba," tegas Pastika, saat dikonfirmasi usai Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Bali, Senin (26/9).

Anggota dewan, kata Pastika, sebenarnya sudah mengetahui peruntukan penambahan belanja hibah tersebut. Rinciannya, Rp 123 miliar lebih untuk hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Rp 17 miliar lebih untuk bonus atlet peraih medali PON, dan sekitar Rp 45 miliar adalah permintaan DPRD Provinsi Bali. "Hibah untuk BOS tentu harus dibayar, termasuk juga bonus untuk atlet peraih medali juga harus diberikan," pungkas Pastika.

Bahkan, permintaan anggota dewan agar Pemprov Bali menaikkan anggaran dana hibah pada APBD-P Tahun 2016 tidak dipenuhi oleh gubernur dengan alasan anggaran tidak ada. Akhirnya, saat rapat pembahasan KUA-PPAS RAPBD-P Tahun 2016 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali dengan Gubernur Bali yang diwakili oleh TPAD Provinsi Bali sudah menyepakati meniadakan penambahan dana hibah pada APBD-P 2016.

Anehnya, di saat terjadi keterbatasan anggaran dan adanya pemangkasan sejumlah pos anggaran, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, tiba-tiba menambah jumlah dana hibah dalam RAPBD-P 2016, yang sudah diajukannya ke dewan pekan lalu. Tak tanggung-tanggung, penambahan dana hibah yang diajukan Gubernur Pastika menembus angka Rp 1.166.143.549.868,91 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 186.305.335.868,91 dari yang dianggarkan pada APBD Induk 2016 sebesar Rp 979.838.214.000.

I Made Budastra dan Ngakan Made Samudra.

Sebelumnya, sejumlah fraksi DPRD Bali menyoroti penambahan belanja hibah itu saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun 2016 pada Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin (26/9).

Dalam pandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan I Made Budastra menegaskan, belanja hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan atau sangat dramatis. "Kami patut merasa tercengang dengan pemasangan dana hibah yang begitu saja muncul dan jumlahnya begitu fantastis. Hal ini disebabkan karena saat pembahasan KUA-PPAS Rancangan Perubahan APBD tahun 2016 eksekutif lewat TPAD bermaksud meniadakan anggaran dana hibah dalam rancangan perubahan tahun 2016 dengan alasan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk pos dana hibah tersebut. Tetapi sekarang tiba-tiba saja langsung tancap gas dengan usulan dana hibah yang sangat besar untuk ukuran perubahan APBD," sodok Budastra.

Fraksi PDIP mempertanyakan mengapa saat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD TAHUN 2016 dana SILPA yang begitu besar yakni Rp 258 miliar lebih tidak dapat terdeteksi. "Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar, ada strategi apa di balik semua masalah ini ? Fakta yang sungguh tidak dapat dipercaya, yang mana pada akhirnya tidak berselang waktu yang lama eksekutif sudah berani mengajukan anggaran dana hibah sebesar Rp 186.305.335.868,91 dalam rancangan perubahan APBD tahun 2016. Mohon penjelasan yang jujur dan rasional mengenai masalah ini," tegas Budastra.

Fraksi PDIP mengingatkan gubernur dan jajarannya untuk tidak menyampaikan hal-hal ataupun dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada publik. “Sejatinya kita sedang menepuk air ke muka sendiri dan merendahkan lembaga terhormat ini. Gubernur memberikan pernyataan ke publik berkaitan dengan besarnya defisit anggaran yang dikaitkan dengan dana hibah yang menurut kami tidak ada relevansinya," pungkas Budastra.

Sorotan serupa juga muncul dari Fraksi Demokrat. Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menilai rencana penambahan anggaran hibah Rp 186 miliar lebih itu terlalu besar. Fraksi Demokrat menyarankan agar sebagian dana itu digunakan untuk menambah belanja bantuan sosial yang diturunkan sebesar Rp 21,1 miliar lebih, dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik yang diturunkan sebesar Rp 20,6 miliar lebih dalam APBD-P. "Sehingga kedua pos anggaran itu dalam APBD Perubahan tetap sama seperti APBD Induk," kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Ngakan Made Samudra. (rie) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

DRESTA BALI

PDIP Tak Gentar SURYA Didukung KBM Di Pilkada Buleleng

IGN Jayanegara.

KENDATI Golkar, Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Bali Mandara (KBM) mendukung duet Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (SURYA) yang maju melalui jalur perseorangan pada Pilkada Buleleng, namun PDIP tetap optimis pasangan calon yang diusungnya, Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra (PASS) akan memenangkan pertarungan.

Hal itu ditegaskan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali, IGN Jayanegara, di Denpasar, Senin (26/9). Menurut dia, PASS yang diusung PDIP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKB, PAN dan PPP merupakan paket incumbent yang sudah teruji dan disukai oleh rakyat Buleleng. PDIP, kata dia, tidak mengkwatirkan dukungan KBM pada SURYA itu.

“Kami sama sekali tidak takut dan khawatir hal itu. Apalagi kader-kader (PASS) kami kan punya bupati incumbent yang disukai rakyat dan sudah teruji, ngapain kami harus takut,” kata Jayanegara.

Terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat bahwa paket SURYA akan memecah suara PDIP di Pilkada Buleleng, menurut Jayanegara yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Denpasar ini, PDIP memiliki mekanisme untuk mengatasinya. "Sehingga para kader banteng moncong putih di Gumi Panji Sakti dapat memilah siapa kader yang konsisten terhadap partai dan siapa yang tidak konsisten," katanya.

Untuk diketahui, Sukrawan merupakan kader senior PDIP, yang pernah memimpin PDIP Buleleng dan kini sedang menjabat sebagai bendahara DPD PDIP Provinsi Bali.

Nyoman Sugawa Korry.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengungkapkan, dukungan Partai Golkar kepada paket SURYA pada Pilkada Buleleng merupakan perintah DPP Partai Golkar. "Kami jalankan keputusan DPP Golkar untuk mendukung paket SURYA di Buleleng," tegas Sugawa Korry.

Karena itu, mantan Ketua DPD Partai Golkar Buleleng ini meminta kader Golkar memperjuangkan dan memenangkan paket SURYA yang akan bertarung head to head dengan pasangan calon petahana tersebut. "Semua harus menjalankan instruksi, jika tidak melaksanakan, tentu ada garis partai yang siap dihadapi," tegasnya.

Sugawa Korry yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini melanjutkan, tahap awal dukungan Golkar dengan membantu mengumpulkan 15 ribu KTP dukungan untuk paket SURYA. Pengumpulan KTP tersebut ditargetkan selesai pada Rabu (28/9). (rie) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

DRESTA BALI

Dinilai Janggal, Dewan Akan Usut Izin Hotel Crystal

IGK Kresna Budi.

ANGGOTA Komisi I DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi, mengaku terkejut dengan adanya kabar pembangunan Hotel Crystal di Nusa Dua sudah kembali dilanjutkan, kendati tahun lalu sempat disegel Pemerintah Kabupaten Badung. Pembangunan hotel tersebut dihentikan ketika itu menyusul munculnya protes karena melanggar aturan ketinggian bangunan serta mencaplok hutan mangrove. Kabarnya pula, hotel itu akan mulai beroperasi tahun ini.

Seperti diketahui, tahun 2015 lalu Hotel Crystal disegel oleh Pemkab Badung. Selanjutnya pada awal tahun, segel tersebut dibuka kembali oleh Pemkab Badung, dengan alasan pihak hotel sudah memenuhi seluruh syarat sebagaimana ditentukan. Setelah segel dibuka, pembangunan hotel ini pun dilanjutkan kembali. 

Kelanjutan pembangunan serta kabar akan beroperasinya Hotel Crystal tersebut konon karena sudah melengkapi perizinannya. Hanya saja, Kresna Budi mempertanyakan dasar penerbitan izin tersebut. Politisi Partai Golkar ini menilai ada kejanggalan dalam penerbitan izin pembangunan Hotel Crystal ini, sehingga patut untuk ditelusuri lebih lanjut. 

Apalagi dari inspeksi yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Bali hingga akhirnya Pemkab Badung memutuskan untuk menyegel hotel tersebut, membuktikan bahwa pembangunan hotel itu memang bermasalah. "Saya mendengar izin Hotel Crystal sudah ke luar. Saya akan telusuri dan usut sampai tuntas, apa dasar pengeluaran izin tersebut ?" tegas Kresna Budi di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (19/9).

Menurut dia, agak janggal ketika sebuah bangunan sempat dinyatakan bermasalah dan bahkan disegel, namun kemudian dilanjutkan pembangunannya dengan mengantongi izin resmi. "Ini kan aneh. Itu sebabnya saya akan telusuri hal ini," tandas politisi Partai Golkar asal Buleleng itu.

Bagi dia, tentu tidak soal kemudian apabila dasar penerbitan izin Hotel Crystal jelas adanya. Namun tetap harus dibuka ke publik, karena sebelumnya publik mengetahui hotel ini bermasalah. Apalagi, masih ada kesan, setelah segel dibuka, kelanjutan pembangunan hotel ini terkesan diam-diam.

“Jadi, tidak ada salahnya saya menanyakan kebenaran dasar penerbitan izin tersebut. Apalagi kita pernah sidak ke sana. Bahwa kemudian ternyata dasar penerbitan izinnya jelas, itu bagus. Tetapi kalau tidak, maka harus ditelusuri," pungkas Kresna Budi. (rie) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

Anggota DPR Bagi-Bagi Alat Pertanian

Ir Nasit Umar saat bagi-bagi alat pertanian kepada kelompok tani.

IR Nasit Umar bagi-bagi alat pertanian program Ditjen PSP Prasarana dan Sarana Pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sinjai. Di antaranya

50 unit traktor roda 2, 50 unit mesin pompa air, 3 unit traktor roda 4, 3 unit rice transplenter, 5 unit combain hanvestet, 3 unit power treser padi.

“Prasarana dan sarana pertanian itu dari Kementerian Pertanian, kita tinggal mengalokasikan saja ke kelompok tani. Kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai. Karena tidak akan diberikan alat pertanian itu kepada kelompok tani kalau tidak terdaftar di Kementerian Pertanian. Yang bisa dapat alat pertanian itu adalah kelompok tani yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian selama tiga tahun. Maksudnya, jangan sampai alat-alat itu dibawa lari ketika kelompok tani yang menerimanya tidak jelas. Dan itu pun diverifikasi atau dicek dulu apakah sudah pernah terima, kalau sudah pernah terima diganti yang lain. Itu ditandatangani Kadis Pertanian Sinjai baru bisa diserahkan ke kelompok taninya. Terkait jumlah alat pertanian dan jumlah anggarannya, kami tidak tahu. Kami cuma menerima dan menyalurkannya saja,” papar Nasit Umar.

Nasit Umar juga mengakui bahwa proses dan tendernya di pusat (Kementerian Pertanian). “Harga satuannya berapa, tendernya berapa, pemenang tendernya siapa, kita tidak tahu dan memang kita tidak perlu tahu. Karena anggota DPR RI tidak punya kapasitas untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa yang terjadi di Kementerian Pertanian. Tugas kita hanya anggaran, kita tetapkan di kementerian kemudian mengawasi. Tugas kita yang pokok itu 3 yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan,” jelas Nasit Umar saat ditemui Andi Rahmat dari FAKTA di kediamannya Kabupaten Sinjai.

Kadis Pertanian Kabupaten Sinjai membenarkan bahwa permohonan alat pertanian dan merekap semua kelompok tani untuk pembagiannya berdasarkan “restu” dari Bupati Sinjai. “Semua data kelompok tani yang menerimanya dari dinas pertanian,” tuturnya saat ditemui FAKTA di ruangannya. (F.998) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

Andi Saenal Dinilai Langgar AD PPP

ANDI Mappisabbi sebagai Formatur dan Majelis Pertimbangan Partai PPP angkat bicara tentang orang yang dicalonkan DPW PPP Sulsel sebagai Ketua DPC PPP Sinjai, Andi Saenal. “Kenapa ini orang yang melanggar dan bertentangan dengan pasal 13 Anggaran Dasar (AD) Partai PPP mau dilantik jadi pengurus, apalagi jadi ketua ? Sangat jelas bahwa itu tidak boleh dan tidak benar ! Bukan karena kami sebagai formatur dan majelis pertimbangan partai tidak suka kepada orang itu (Andi Saenal), tapi yang kami pertahankan adalah anggaran dasar partai,” ujar Andi Mappisabbi.

Lebih lanjut Andi Mappisabbi mengatakan,”Kalau anggaran dasar kita langgar buat apa kita berorganisasi ? Itu adalah pedoman kita berorganisasi. Kalau, misalnya, DPW beranggapan bahwa orang yang diajukan ini (Andi Saenal) layak menjadi ketua, lalu apa kapasitasnya di partai ? Sedangkan satu tahun masuk partai karena terpilih jadi anggota dewan. Yang kita ajukan adalah Saudara Hasdi, Wakil Ketua DPC PPP Sinjai, yang pada saat itu diangkat sebagai pelaksana tugas Ketua DPC PPP Sinjai yang fungsi dan wewenangnya yaitu pertama melaksanakan tugas-tugas Ketua DPC PPP Sinjai. Kedua, melaksanakan konsolidasi partai. Ketiga, melaksanakan muscab tingkat kabupaten dan itu sudah dilaksanakan. Jadi, tidak ada masalah. Lalu ada apa dengan DPW PPP Sulsel yang berani melanggar AD untuk kepentingannya saja.

Mungkinkah DPW mau membuka peluang di pasal 13 ayat B dan C ? Itu tidak boleh, karena kita sudah muscab. Yang dimaksud ayat B dan C itu adalah cabang baru, ranting baru, PAC baru, wilayah baru, itu kan sudah ada. Kita ini dilantik sebagai formatur sesuai pasal 11 juklak di Pondok Gede. Jadi kita harus berjuang melaksanakan amanah ini sesuai anggaran dasar dan kita tidak boleh melangar itu. Kalau kita melanggar itu berarti kita berkhianat. Karena anggaran dasar adalah rohnya organisasi. Itulah yang harus dipertahankan dan jadi pedoman. Harapan kami sebagai formatur dan majelis pertimbangan serta pengurus DPC PPP Sinjai, marilah kita berpegang pada anggaran dasar pasal 13 juklak asli Muktamar Pondok Gede”. (F.998) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

Paralayang Akan Hadir Di Sinjai

Bupati Sinjai, H Sabirin Yahya, saat menerima perwakilan TNI AU di ruangannya.

BUPATI Sinjai, H Sabirin Yahya, merespon baik rencana Komando Operasi TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, yang berencana menggalakkan olahraga Paralayang di Sinjai, Provinsi Sulsel. Respon ini disampaikan Bupati Sinjai saat menerima perwakilan TNI AU di ruangannya belum lama ini.

Pemilihan lokasi paralayang yang rencananya di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sinjai Borong, kata bupati, juga merupakan tempat pilihan. Hal ini karena Tahura merupakan destinasi wisata alam yang harus terus dikembangkan.

Sementara itu perwakilan dari Lanud Hasanuddin yang melakukan survei, Mayor TNI Supardi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan survei kelayakan Tahura untuk dijadikan lokasi olahraga paralayang yang ada di Kabupaten Sinjai. (F.998) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

Bupati Sinjai Hadiri HSN Di BPS

Bupati Sinjai, H Sabirin Yahya, saat menghadiri acara Hari Statistik Nasional (HSN) 

di Kabupaten Sinjai, Senin (26/9/2016).

PERINGATAN Hari Statistik Nasional (HSN) di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulsel, Senin (26/9/2016), berlangsung meriah. Acara peringatan HSN di Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai dihadiri langsung Bupati Sinjai, H Sabirin Yahya.

Sejarah HSN di Indonesia diawali pada tanggal 26 September 1960, ketika diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1960 Tentang Statistik sebagai pengganti Statistik Ordonantie 1934. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur penyelenggaraan statistik dan organisasi BPS di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai. (F.998) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

Ancaman HIV-AIDS Di Jeneponto

Saat berlangsung pelatihan komprehensif berkelanjutan (LKB) HIV-AIDS yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

DINAS Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulsel, membuka pelatihan komprehensif berkelanjutan (LKB) HIV-AIDS yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, melalui kader-kader kesehatan di puskesmas atau para penjangkau.

Pengelola data HIV-AIDS Dinas Kesehatan Jeneponto, Mappibaung, mengatakan, kegiatan ini digelar berkaitan dengan jumlah kasus yang terinfeksi penyakit berbahaya tersebut. Data terbaru Jeneponto sudah masuk urutan kedua setelah Makassar dan Parepare.

"Untuk data kasus tiga bulan terakhir, dari tahun 2013, ada 21 orang HIV, 43 orang AIDS. Tahun 2014 ada 43 HIV, 43 AIDS dan pada tahun 2016 ada 45 orang HIV dan 22 AIDS. Angka itu khusus Jeneponto."

Selain itu, Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sulsel, Zulfikar A Ghafar, mengatakan, pada tahun 2014 - 2016 Jeneponto menempati urutan ketiga. Sementara untuk keseluruhan kasus terinfeksi di Sulsel, terhitung untuk tahun 2014 HIV 883, AIDS 209, tahun 2015 HIV 882, AIDS 305, tahun 2016 HIV 468, AIDS 312.

“Ini bukan karena kegagalan dalam menekan angka tersebut, tetapi disebabkan karena faktor layanan kesehatan, khususnya rumah sakit dan puskesmas yang giat melakukan pemeriksaan, sehingga muncul kasus HIV AIDS," ujar Zulfikar.

Gejala awal pada penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquird Immunodeficiency Sindrome (AIDS) itu tidak nampak dan seperti fenomena gunung es. "Gejala tidak ada tanda kelihatan, seperti gunung es, kalau penularannya akibat dari hubungan seks, pemakaian suntikan yang tidak steril dan lainnya," papar Fikar.

Selain itu, pengelolaan TBC dan HIV-AIDS di Puskesmas Bontosunggu Kota, Ratna, mengemukakan akibat dari penyakit HIV AIDS, berdasar pada data tahun 2016 didapati tiga orang korban. "Satu di antaranya sudah meninggal atas nama Fir (20)”. (F.998) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

Puluhan Legislator Bone Ke Jakarta, Pembahasan APBD-P Senyap

HAMPIR seperdua anggota DPRD Kabupaten Bone berangkat ke Jakarta dalam rangka kunjungan kerja (kunker) untuk konsultasi masalah dana hibah dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Bone di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Pantauan di gedung DPRD Bone, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 yang dipimpin langsung oleh Andi Mangunsara (Golkar) dan Saifulah Latief (PBB), beberapa kursi anggota dewan tampak diduduki oleh pejabat SKPD. Di sisi lain, Ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya, dan 3 Wakil Ketua, Syamsidar, Usman T dan Andi Taufik, nampak absen.

Sekretaris DPRD Bone, Andi Ruslan, mengatakan, sebanyak 20 lebih anggota DPRD Bone yang tergabung dalam Pansus Penyertaan Modal PDAM Bone melaksanakan kunker selama tiga hari ke Jakarta. Selain anggota DPRD Bone, tiga wakil DPRD Bone juga berangkat bersama Sekretariat. "Meski sebagian anggota DPRD Bone ke Jakarta, masih ada anggota dewan yang akan membahas anggaran APBD Perubahan," ujar Andi Ruslan di ruang kerjanya, Senin (26/9).

Sementara terbetik kabar, salah satu wakil DPRD Bone, Syamsidar (Fraksi Gerindra) yang ikut rombongan pansus ke Jakarta tidak ikut kunjungan kerja bersama dengan tim pansus. "Kondisi keuangan daerah kan minim, apalagi ada pembahasan anggaran. Ini juga masalah pertanggungjawaban SPPD-nya ke Kementerian Keuangan," dalihnya. (F.998) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

5 Ribu Warga Makassar Menderita HIV-AIDS

Wawali Makassar, Syamsu Rizal, saat rakor lintas sektor kegiatan Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Senin, 26 September 2016.

WAKIL Walikota Makassar, Syamsu Rizal MI, menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperkuat koordinasi sebagai komitmen bersama dalam penanggulangan HIV-Aids dan narkoba dalam rapat koordinasi lintas sektor kegiatan Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Senin, 26 September 2016.

Menurutnya, penanggulangan HIV-Aids dan narkoba tidak akan tuntas jika hanya sebatas slogan, namun membutuhkan kesadaran penuh akan bahaya HIV-Aids dan narkoba sebagai bahaya laten. “HIV-Aids dan narkoba seperti fenomena gunung es, yang terlihat mungkin tidak seberapa namun di dalamnya 

begitu besar, sehingga dibutuhkan tindakan dan gerakan masif,” ujarnya.

Berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan, di lingkungan sekolah, dan ormas. Namun dari segi angka tidak terlihat penurunan yang signifikan, bahkan hingga saat ini telah tercatat lebih dari 5 ribu pengidap HIV-Aids untuk wilayah Kota Makassar sehingga membutuhkan perlakuan strategis.

“Harus ada gerakan sinergis, memperkuat ketahanan sosial, pengawasan dari keluarga, karena persoalan narkoba merupakan persoalan yang dapat merusak dan mengancam peradaban,” ujar Deng Ical – panggilan Syamsu Rizal. (F.988) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

Kasus Ortu Pemukul Guru Dilimpahkan Ke PN Makassar

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Makassar memastikan kasus pemukulan terhadap Dasrul segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Rencana pelimpahannya dilakukan Kamis depan. Hal tersebut disampaikan JPU Rustiani Muin yang menangani kasus penganiayaan tersebut. 

“Jaksa telah melakukan penelitian terhadap berkas tersangka Adnan dari penyidik Polrestabes Makassar. Setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) tersebut‎ maka selanjutnya tersangka Adnan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar untuk diadili," katanya, Senin (26/9).

Sebelum dilakukan tahap dua, Rustiani menyebut akan menyampaikan ke pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Deddy Swardi Surachman, untuk kepastian tahap dua. "Akan disampaikan ke pimpinan dulu jika berkasnya sudah lengkap," ungkap Rustiani. (F.998) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS SULSEL

Kantor DPRD Gowa Dibakar

Kantor DPRD Kabupaten Gowa saat dibakar dan Kapolda Sulselbar, 

Irjen Pol Anton Charliyan, saat jumpa pers.

KEPALA Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera, memastikan adanya pembakaran yang dilakukan demonstran di gedung DPRD Kabupaten Gowa, Senin (26/9/2016).

"Ini dimulai dengan pengrusakan, kemudian terjadi pembakaran. Massa sudah bubar," ujar Frans di lokasi kejadian.

Frans menjelaskan, massa pengunjuk rasa tiba di DPRD Gowa sekira pukul 13.55 Wita. Pada pukul 14.05 Wita api mulai terlihat di dalam gedung.

Sampai saat ini geedung DPRD Gowa masih dalam penanganan petugas gabungan. Petugas itu dari Dinas Pemadam Kebakaran Gowa dan personel Polda Sulselbar yang terdiri dari Reskrim, Shabara, dan Brimob.

Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Anton Charliyan, menggelar konferensi pers pasca pembakaran Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Senin malam (26/9). Menurut Anton, pelaku pembakaran Kantor DPRD Gowa terekam CCTV. "Pelakunya tidak lebih dari sepuluh orang. Kami sudah kantongi identitasnya. Ini bedasarkan rekaman CCTV yang sudah disita sebelumnya," tegas Anton di Polres Gowa.

Berdasarkan rekaman CCTV itu, lanjut Anton, ada sekitar tiga orang yang melakukan pembakaran di dalam kantor. "Ada lima yang masuk. Tapi tiga orang yang membakar," tambah Anton. 

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini menambahkan, aparat kepolisian pasti mengejar para pelaku. "Kami akan tindak tegas. Mereka sudah melakukan tindakan anarkis. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," sambung Anton.

Sementara itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebanyak tiga kompi dari kepolisian diturunkan untuk menjaga dan mengawal area-area yang dianggap rawan. "Ada juga satu kompi dari TNI yang juga diturunkan untuk membantu teman-teman polri," pungkasnya. (F.998) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

DELTA RAYA

Kasus Dugaan Korupsi Rp 18 M Di DP3 Diwarnai Penyegaran Tim Penyidik

KEJAKSAAN Negeri Sidoarjo melanjutkan pemeriksaan sejumlah pejabat Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DP3) Pemkab Sidoarjo. Ini dilakukan setelah 3 bulan sebelumnya mendalami kasus ini dengan memeriksa rekanan yang kebagian proyek Penunjukan Langsung (PL) senilai di bawah Rp 200 juta dari total anggaran Rp 18 miliar.

Pejabat DP3 Pemkab Sidoarjo yang masuk agenda pemeriksaan (19/9) adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia lelang dan pembagian jatah proyek serta para tim teknis yang terlibat dalam pembagian proyek itu. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, M Sunarto, kepada wartawan.

Fokus pemeriksaan menyangkut pemecahan proyek APBN Tahun 2015 senilai Rp 18 miliar yang dibagi untuk sejumlah pekerjaan itu. Berdasarkan datanya ada 63 rekanan yang kebagian proyek yang berakhir dan selesai pekerjaannya akhir tahun 2015. Anggaran Rp 18 miliar itu dibagi di antaranya untuk pembangunan rumah dan pompa (BOR) senilai Rp 2.139.680.000, pengembangan jaringan irigasi senilai Rp 4.221.200.000, pembangunan/rehab Jaringan Irigasi Tersier (Jitut) senilai Rp 4.221.200.000, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1.688.480.000, pembangunan Rumah dan Pompa (Air Permukaan) senilai Rp 3.770.000.000,- dan pembangunan jaringan irigasi tersier 17 lokasi senilai Rp 3.309.529.250.

Diduga ada potensi korupsi dalam pelaksanaan pemecahan anggaran menjadi puluhan PL dengan kompensasi 10 - 15 persen untuk sejumlah pejabat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini Kejari Sidoarjo juga melakukan penyegaran tim penyidik demi mempercepat proses agar bisa segera dinaikkan ke penyidikan.

Ada 5 tim jaksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 18 miliar di DP3 Pemkab Sidoarjo. Kelima tim penyidik yang diketuai Aditya itu merupakan tim jaksa yang dianggap handal dan mampu mengungkap kasus dugaan korupsi yang sebagian anggarannya digunakan untuk Penunjukan Langsung (PL) di bawah Rp 200 juta itu.

“Kami sudah meneken Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) beberapa pekan kemarin. Kami juga sudah membentuk 5 tim jaksa penyidik untuk mengungkap kasus dugaan kasus pembagian proyek di DP3 itu,” terang Kepala Kejari Sidoarjo.

Saat ini, tim sudah memanggil dan memeriksa beberapa saksi terkait proyek senilai Rp 18 miliar itu. Ada beberapa titik yang menjadi perhatian. Di antaranya, bantuan Jitut dan Jides. Selain itu, tim penyidik Kejari Sidoarjo kembali turun ke sejumlah proyek di wilayah lahan pertanian di sejumlah desa. Hasilnya, telah ditemukan sejumlah proyek yang berkualitas kurang baik. (F.551) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

DELTA RAYA

LSM GRAMAPPHORA Kritisi Status Tahanan Kota LH

GETOLNYA aparat Kejaksaan Negeri Sidoarjo berniat untuk melakukan penahanan terhadap Luluk Harifah (LH), Kepala Desa (Kades) Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dinilai hanya sebuah isapan jempol saja.

Pasalnya, setelah berkas tersangka LH yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Sidoarjo dinyatakan sempurna (P-21), aparat penegak hukum Kejari Sidoarjo hanya meningkatkan status tahanannya saja menjadi tahanan kota di mana selama ditangani pihak Polres Sidoarjo tersangka LH tidak ditahan.

Dengan tidak ditahannya LH yang saat ini masih aktif menjalankan tugasnya di Pemerintahan Desa Kepadangan tentunya memancing reaksi dari elemen masyarakat. Pernyataan pedas dilontarkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Otonomi Daerah (LSM GRAMAPPHORA).

“Ada apa ini, aparat penegak hukum Kejari Sidoarjo tidak menahan tersangka ? Berani menjaminkah pihak Kejari Sidoarjo bilamana tersangka tidak kooperatif dalam menjalankan proses hukum ke depan ? Dan siapa yang bertanggung jawab bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tersangka melarikan diri ? Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa saja terjadi,” tandas M Hidayat SH, Ketua LSM GRAMAPPHORA.

Tentunya, masih kata Hidayat, yang perlu diperhatikan secara serius, jika tersangka LH masih aktif menjalankan tugasnya di Pemerintahan Desa, berani menjaminkah pihak Kejari Sidoarjo jika tersangka LH tidak melakukan perbuatan yang bisa melanggar hukum ?

“Apakah pihak Kejari Sidoarjo bisa menjamin tersangka ini tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum lagi ? Dan, bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya menonaktifkan dulu LH, biar tersangka bisa fokus untuk menghadapi proses hukumnya,” pungkas Hidayat.

Seperti diketahui bahwa LH diamankan Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Sidoarjo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). LH ditangkap paska menerima uang senilai Rp 33 juta dari salah seorang pemilik toko yang hendak mengembangkan usahanya dengan membeli tanah seluas 780 meter persegi dengan harga Rp 400 juta di Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan.

Rencananya, pemilik lahan tersebut berusaha untuk mengurus berkasnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, pemilik lahan, Yong, yang hendak mengajukan permohonan itu diminta membayar Rp 33 juta oleh LH. Kendati Yong melakukan penawaran, namun LH ngotot meminta uang Rp 33 juta. (F.551) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

KORUPSI JAKARTA

Dugaan Korupsi Laboratorium Bahasa Kementerian Agama

Jangan Sampai Lenyap Ditelan Bumi

KELOMPOK anti koruptor rakus (Kentir) meminta agar kasus dugaan korupsi laboratorium bahasa di Kementerian Agama yang pernah dilansir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012 tentang hasil audit tahun anggaran 2011, jangan sampai lenyap ditelan bumi.

“Jika saat itu (tahun 2012), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beralasan bahwa mereka belum bisa menangani kasus ini karena saat itu mereka sedang fokus pada pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran, tentunya setelah 4 (empat) tahun berlalu dan kasus korupsi Al Quran yang menghebohkan itu telah tuntas diselesaikan, maka kasus korupsi laboratorium bahasa ini semestinya layak mendapat prioritas untuk diusut", ujar Eddy, Ketua Kentir.

“Tetapi jika KPK masih juga sibuk dengan berbagai kasus korupsi lain yang ditanganinya, sehingga belum sempat mengusut kasus tersebut, maka aparat hukum kepolisian atau kejaksaan diharapkan berinisiatif menangani kasus ini,” kata Eddy.

“Memang kasus dugaan korupsi laboratorium bahasa ini tidak sepopuler kasus korupsi Al Quran, meski terjadi pada kementerian yang sama dan pada waktu yang sama pula. Tetapi jumlah korupsinya pun sama besar. Masa’ kasus korupsi yang diusut hanya kasus korupsi yang populer dan bisa membuat ketenaran saja,” sentilnya.

“Padahal ada yang menarik dari kasus korupsi laboratorium bahasa di kementerian agama ini, yakni adanya keterlibatan dari perusahaan, rekanan dan orang-orang yang saat ini sedang diusut dan ada yang menjadi tersangka, bahkan ada yang sudah diadili di pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) dalam kasus korupsi UPS (Uninterruptible Power Supply) di DKI Jakarta,” tambahnya.

Karena sebagaimana dilansir Bareskrim Mabes Polri tanggal 28 Agustus 2016 bahwa salah satu tersangka baru kasus korupsi UPS yang merugikan negara ratusan milyar rupiah, yakni Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo, telah dilakukan penahanan. Di mana bisa dilihat bahwa perusahaan yang sama juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi laboratorium bahasa kemenag sebagaimana dilansir dalam temuan BPK tersebut.

Sebagaimana diberitakan oleh beberapa media nasional saat itu, pengadaan alat laboratorium bahasa untuk madrasah tsanawiyah pada 2010 senilai Rp 18 miliar di Kementerian Agama diduga bermasalah. BPK meyakini proyek itu, "Berpotensi merugikan keuangan negara jika harga barang yang diterima di bawah nilai kontrak," demikian tertulis dalam hasil audit proyek yang diperoleh.

Hasil audit proyek yang ditandatangani akuntan register negara, Acep Mulyadi, pada 23 Mei 2011 menyebutkan pengadaan laboratorium besar kemungkinan tak sesuai dengan peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu penyebabnya, situs help desk nasional dari CV Adi Kersa, pemenang tender proyek, di http://www.offistarindo.com, tak menyediakan fitur forum diskusi antarwarga madrasah. Selain itu, katalog produk, deskripsi, tujuan, dan manfaat bagi pengguna tak lengkap. Situs itu dimiliki oleh PT Offistarindo Adhiprima, agen tunggal peralatan laboratorium bahasa merek Longsea yang diimpor dari China. 

BPK juga menilai hasil pekerjaan dengan kontrak senilai Rp 18,196 miliar itu tak bisa memberi manfaat sesuai yang diharapkan. Mereka menilai panitia pengadaan tak memahami peraturan lelang. Tim penerima dan pemeriksa barang juga lalai menjalankan tugas.

BPK merekomendasikan Kementerian Agama memberi sanksi kepada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, dan tim pemeriksa barang. 

Anggota Komisi Agama DPR RI periode itu, Muhammad Baghowi, mendesak Kementerian Agama menindaklanjuti temuan BPK tersebut. "Apalagi audit itu tahun 2011, seharusnya sudah ditindaklanjuti," kata politikus Partai Demokrat ini.

Juru bicara KPK saat itu, Johan Budi SP, belum bisa menanggapi hasil audit tersebut. Menurut Johan, karena komisinya masih hanya fokus pada kasus korupsi pengadaan Al Quran saja. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks