PEMKOT BAKAL RESMI KANTONGI IJIN KONSERVASI KBS

PERJUANGAN Perjuangan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk “menyelamatkan” KBS (Kebun Binatang Surabaya) menuai titik terang. Orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS). Hal itu disampaikan dalam jumpa pers usai rapat di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Rapat yang juga dihadiri Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, dan Gubernur Jatim, Soekarwo, tersebut mengambil keputusan bahwa izin konservasi akan diserahkan kepada Walikota Surabaya dalam rentang waktu satu minggu. Proses penerbitan izin sifatnya tidak akan menunggu, walaupun masih ada gugatan kasasi. “Sehingga walikota segera memiliki kewenangan penuh. Jadi, izin definitif akan kita serahkan walaupun masih ada kasasi,” terang Zulkifli.

Kedua, akan ada penyegaran di tubuh pengelola. Hal itu dimaksudkan untuk memutus bibit-bibit konflik, dengan begitu mereka yang menjalankan tugas mengelola KBS benar-benar fokus pada kesejahteraan satwa. “Penataan manajemen termasuk soal kandang, pakan dan seterusnya juga akan diaudit bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Jika ada satwa yang sakit tentu akan dirawat atau dipindahtangankan ke lembaga konservasi yang punya izin,” imbuhnya.

Kabar baik itu tentu saja membawa angin segar di tengah terpaan berita miring akibat banyaknya satwa yang mati belakangan ini. Pasalnya, posisi Pemkot Surabaya tidak ideal untuk mengelola KBS lantaran izin konservasi belum jua dikantongi. Alhasil, pemkot belum bisa melakukan pembenahan menyeluruh. Contoh konkritnya, pemkot tidak bisa membenahi kandang karena masih dalam status konflik yang hingga kini menunggu putusan kasasi. Hanya perawatan dan perbaikan kualitas makanan yang selama ini dioptimalkan. Nah, pasca adanya kepastian dari Presiden, Risma - sapaan Tri Rismaharini - mengaku ada beberapa hal yang langsung menjadi fokus pembenahannya. Yang pertama, pengelolaan KBS akan memberlakukan standar internasional, utamanya terkait pengamanan satwa dan kondisi kandang. Dulu, kandang satwa masih menggunakan jeruji di mana pengunjung sering memberi makan sembarangan. Banyak sampah plastik yang dijumpai di sekitar kandang. “Itu memungkinkan hewan koleksi KBS memakan yang tidak semestinya. Makanya, pengamanan itu yang paling penting,” terangnya.

Kedua, Risma mengungkapkan akan ada penambahan area untuk menampung satwa yang over populasi. Saat ini KBS memiliki luas 15 hektar. Namun, banyak gedung-gedung dan lahan yang tidak efektif. Itu nanti yang bakal ditata ulang. Serta, perluasan lahan akan menggunakan lahan parkir seluas 2 hektar. “Jadi lahan parkir nantinya akan menjadi bagian dari perencanaan perluasan KBS, sedangkan lokasi parkir bakal dipindah di sebelah terminal Joyoboyo,” ujar walikota perempuan pertama di Surabaya itu.

Untuk perbaikan serta perluasan lahan, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 15 miliar dari APBD. Risma optimistis pihaknya mampu mengembalikan kejayaan KBS yang pernah menyandang predikat kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara itu. Pembenahan pun diyakini bisa dilakukan dengan cepat. Sejak diambil alih pemkot pada Juli 2012 saja kualitas makanan dan kondisi kandang sejatinya sudah jauh lebih baik. (F.183)R.07

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, memberikan keterangan pers.