LINTAS JOGJA : BEDJO DIVONIS BEBAS, BUKTI KEMANDIRIAN PENGADILAN

BEDJO Raharjo, mantan Kepala Desa Baleharjo, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang jadi terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan tanah tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Wukirsari, divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum lama ini. Majelis pemeriksa yang diketuai Heru Iriani dengan anggota Y Sudiran Yusuf dan Erwin Isharyanto membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta.

Dalam proses hukumnya, Bedjo Raharjo didampingi Tim Penasehat Hukum yang terdiri dari Sutarmo SH, Bayu Hutabarat SH, Zulfikri Sofyan SH dan Erry Supriyanto Dwi Saputro SH. Menanggapi putusan tersebut Zulfikri Sofyan SH dan Erry Supriyanto Dwi Saputro SH mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini. Menurut keduanya, putusan tersebut merupakan wujud dan bukti kemandirian pengadilan. Karena, selama ini baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding di Indonesia belum pernah ada yang berani memutus bebas seorang terdakwa TPK. Meski “bisa jadi” orang yang didakwa sebetulnya hanyalah korban dari “kekuasaan” saja.

Sejak awal, tutur Zulfikri, pihaknya yakin kalau kliennya tidak bersalah dalam perkara ini, mengingat dalam pengadaan tanah tersebut kliennya sudah diberhentikan sebagai Kepala Desa karena mengundurkan diri sejak 10 Nopember 2010. Sedang invertarisasi data yuridis,  penetapan harga dengan pemilik tanah, berita acara penetapan harga maupun pembayaran ganti ruginya baru dilaksanakan mulai 22 Nopember hingga 21 Desember 2010. Dengan begitu saat pelaksanaan, Bedjo sudah bukan lagi jadi panitia pengadaan.

Masih menurut mereka bahwa jaksa terlalu memaksakan kehendak untuk menjerat kliennya. Bisa jadi itu demi memenuhi target perkara korupsi.

Bedjo Raharjo didakwa atas dugaan TPK terkait pengadaan tanah untuk pengembangan TPAS Wukirsari tahun anggaran 2009/2010 dengan pagu Rp 1.267.650.000,00. Menurut hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Wonosari sebelumnya bahwa Bedjo Raharjo diduga menerima uang sebesar Rp 70 juta dari lima orang pemilik tanah. Di mana panitia menetapkan harga Rp 60  ribu per meter persegi namun pemilik tanah hanya menerima Rp 40 ribu per meter perseginya.

            Secara terpisah, Kasi Pidsus Kejari Wonosari, Sigit Krisyanto SH, kepada beberapa awak media mengatakan bahwa pihaknya menolak putusan banding PT tersebut, dan segera mengirim memori kasasi. “Kejaksaan tetap yakin kalau pengadaan tanah tersebut menyalahi aturan dan ada unsur korupsinya”. (F.883) majalah fakta online

Dari kiri : Zulfikri Sofyan (No.1) dan Erry Supriyanto DS SH (No.3)

SOLO RAYA : PDIP DIPERKIRAKAN DAPAT 25 KURSI DARI 45 KURSI DPRD KOTA SURAKARTA

KPU Surakarta menggelar rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dibuka hari Sabtu (19/4/2014). Acara yang dijadwalkan berlangsung dua hari itu (19-21/4/2014) ditempatkan di Kusuma Sahid Prince Hotel, Surakarta.

Hingga Sabtu malam, rekapitulasi yang mendapat pengawalan dari pihak kepolisian setempat ini telah menyelesaikan tiga dari lima kecamatan yang tersebar di seluruh Kota Surakarta. Ketiga kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Lawean, Serengan dan Kecamatan Pasar Kliwon, yang terdiri dari dua daerah pemilihan (dapil). Sementara untuk dua kecamatan lain, yakni Kecamatan Banjarsari dan Jebres, yang terdiri dari tiga dapil dilaksanakan pada hari berikutnya, Minggu (20/4).

"Kita harapkan rekapitulasi ini bisa selesai besok (Minggu, 20/4)," ungkap Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo, yang memimpin proses rekapitulasi tersebut.

Proses rekapitulasi ini juga diikuti oleh seluruh PPK, Panwaslu Kota Surakarta, para saksi partai politik peserta pemilu, dan para saksi DPD.

Penghitungan suara resmi belum selesai. Namun berdasarkan perhitungan sementara beberapa pihak, sudah ada prediksi jumlah kursi masing-masing parpol dan puluhan nama caleg yang diperkirakan bakal masuk ke DPRD Kota Surakarta. PDIP diperkirakan mendapatkan 25 kursi dari total 45 kursi yang tersedia. Disusul Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Golkar dengan masing-masing empat kursi. (Ist) majalah fakta online

Saat pembukaan acara rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kota Surakarta
di Kusuma Sahid Prince Hotel, Surakarta, Sabtu (19/4) 

SOLO RAYA : 3 PARPOL TERGESER DARI DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sukoharjo telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 pada Minggu dini hari (20/4). Namun, sesuai tahapan pemilu yang telah ditetapkan, KPU baru akan melakukan penetapan kursi dan calon legislatif terpilih pada 11 hingga 13 Mei dan mengumumkannya pada 12 hingga 18 Mei 2014.

Dari data hasil rekapitulasi perolehan suara dari KPUD Kabupaten Sukoharjo, diprediksi 8 partai politik (parpol) di Sukoharjo berhasil menduduki kursi parlemen di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Kedelapan parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Sukoharjo tersebut adalah Partai Nasdem (2 kursi), PKB (3 kursi), PKS (1 kursi), PDIP (22 kursi), Golkar (5 kursi), Gerindra (5 kursi), Demokrat (2 kursi) dan PAN (5 kursi).

            Berdasarkan prediksi perolehan kursi itu, 4 parpol yakni Nasdem, PKB, PKS dan Demokrat harus digabungkan membentuk fraksi gabungan. Sementara itu 3 parpol yang pada periode 2009-2014 masih memiliki kursi di DPRD Sukoharjo, harus tergeser dengan partai baru. Tiga parpol yang tergeser itu adalah PPP, PBB dan Hanura. (Ist) majalah fakta online

Saat berlangsung rekapitulasi perolehan suara Pileg 2014
di KPUD Kabupaten Sukoharjo

SOLO RAYA : SYARIEF HIDAYATULLAH SH RAIH SUARA TERBANYAK

Syarief Hidayatullah SH

KETUA KPUD Kabupaten Sukoharjo, Kuswanto, saat ditemui Widodo Soewarno dari FAKTA menerangkan bahwa dari keseluruhan caleg peserta pemilu 2014, hanya Syarief Hidayatullah SH yang paling leading dalam perolehan suara di Kabupaten Sukoharjo yaitu mencapai 11.550 suara.

Selanjutnya Kuswanto mengatakan bahwa suara yang diperoleh Syarief Hidayatullah begitu signifikan di Kabupaten Sukoharjo ini menandakan selama periode 2009-2014 Syarief Hidayatullah selaku anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sangatlah memperhatikan warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo, khususnya warga binaannya.

“Dengan perolehan suara tertinggi di Kabupaten Sukoharjo ini adalah merupakan tantangan bagi Bapak Syarief Hidayatullah untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya dan khususnya pada warga binaannya”.

Mengingat perolehan suara Syarief Hidayatullah SH paling tinggi di Kabupaten Sukoharjo dalam Pileg 2014 tentunya hal ini merupakan kredit poin bagi PDIP khususnya di Kabupaten Sukoharjo untuk tingkat DPC sampai ke tingkat DPP. Hingga patut dipertimbangkan pula jenjang karir politiknya yang lebih tinggi di lingkup DPRD Kabupaten Sukoharjo. Mengingat pula saat ini kedudukan Syarief Hidayatullah SH dalam struktural partai selaku Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo.

Di akhir wawancaranya dengan FAKTA, Kuswanto menjelaskan bahwa Pileg 2014 di Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan sukses walaupun ada riak-riak kecil namun dapat diselesaikan di tingkat pemula. Dari data pemilih di Kabupaten Sukoharjo, partisipasi masyarakat mencapai 75,42% atau naik dibandingkan saat Pileg 2009 yang hanya 71 %. Partisipasi pemilih yang meningkat ini salah satunya dikarenakan para caleg ikut aktif menggerakkan masyarakat, di samping sosialisasi yang dilakukan KPUD setempat. (F.874) majalah fakta online

Ketua KPUD Kabupaten Sukoharjo, Kuswanto

MADURA RAYA : USAHA KECIL BIASANYA TAK PENUHI UMK

UPAH Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Sumenep tahun 2014 yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 1.090.000, dalam pelaksanaannya selama ini tidak ada persoalan yang berarti. Sebab, dari sejumlah perusahaan di Sumenep tidak ada komplain, yang berarti perusahaan menyetujui besaran UMK itu. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep, Ir Ach Kamarul Alam MSi , Rabu (23/4).

Menurutnya, dalam pantauan ke sejumlah perusahaan di Sumenep, utamanya yang memiliki tenaga kerja lebih dari 10 orang, sudah melaksanakan aturan UMK. “Kami lakukan pantauan terhadap sejumlah perusahaan setiap bulan sekitar 6 hingga 10 perusahaan memang sudah sesuai UKM, bahkan ada yang lebih dari ketentuan UMK,” ungkapnya.

Bahkan, diakui Kamarul Alam, pantauan yang dilakukan tidak hanya kepada pemilik dan manajemen perusahaan, namun juga dilakukan pertanyaan langsung kepada para pekerja dan karyawannya. Dan, sebagian perusahaan yang sudah besar, memang telah memberikan gaji di atas UMK. Seperti karyawan UD Sarua Subur, Tanjung Odi, POM Bensin, serta perusahaan lainnya, termasuk karyawan BUMD dan BUMN yang ada di Sumenep.

Sementara untuk usaha yang masih kecil, seperti karyawan toko, ruko dan perusahaan kecil lainnya memang ada yang belum bisa memberikan upah sesuai UMK. Bahkan, sejumlah perusahaan yang baru berkembang, tidak semua karyawannya mendapat upah sesuai UMK. Misalnya dari 20 karyawan, ada 3 orang yang belum, karena perusahaannya memang belum bisa memenuhinya. “Namun, kami terus melakukan pembinaan dan menghimbau agar perusahaan di Sumenep bisa memberikan upah karyawannya sesuai UMK, agar kesejahteraan mereka lebih terjamin,” tambahnya. (F.867) majalah fakta online

MADURA RAYA : LAYANAN PENSIUNAN DI BTPN SUMENEP TUAI KELUHAN

PARA pensiunan di Kabupaten Sumenep  yang mengambil uang pensiunannya di BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Negara) Sumenep, banyak yang mengeluh. Untuk mendapatkan nomor antrian, mereka  harus menyampaikan buku tabungannya pada sekitar  jam 10 malam dan diterima di luar BTPN oleh para rela wan (pensiunan penghimpun). Sempat terjadi kericuhan.karena penyerahan buku tabungan  dibatasi  hanya 200 nasabah, padahal biasanya 400 nasabah. Pada  jam 4 pagi, mereka harus datang kembali untuk mengambil buku tabungan dan nomor antrian. Sebagian dari nasabah merasa kecewa ketika  melihat nomer antriannya cukup besar, padahal merasa lebih awal menyerahkan buku tabungannya. Semula niat mereka ingin langsung mencairkan uang pensiunannya (pencairannya dimulai sekitar jam 5 pagi). Namun ketika melihat nomor antriannya besar mereka pun pulang dan harus kembali lagi agak siang.

Menurut Sucipto (pensiunan RRI) yang mengaku sebagai relawan memaparkan  bahwa semula ada tiga relawan yang cukup aktif, akan tetapi belakangan diduga  salah  seorang  relawan  mulai bermain. Ketika  diperhatikan nomor antrian 1 – 6 selalu dari keluarga relawan tersebut. Pernah terjadi, Cipto nomor antrian 10 menjadi 80.

Drs H Abd Su’ud (pensiunan Pengawas Disdik Sumenep) mengakui bahwa walaupun ia harus bolak-balik sampai  tiga kali untuk menerima uang pensiunannya di BTPN, tidak masalah. Yang terpenting baginya dapat menerima pinjaman dengan mudah,  pensyaratannya mudah, bunganya rendah (8,9 %  per tahun), satu hari cair, seringkali  tanpa biaya administrasi dan jika memohon pinjaman lagi tetap dilayani asalkan uang pensiunnya masih ada.

Ach Bahtiar SPd.(pensiunan kepala sekolah) menyatakan bahwa BTPN pada jam-jam tersebut hanya melayani kehendak nasabah. Itu pun hanya pada setiap tanggal 1 dan jika terlalu lama antri mereka disuguhi camilan ringan. “Coba ngambil pensiunannya pada tanggal 2-5 setiap bulan, saya yakin tidak akan mengeluh’,” ungkap Bahtiar.   

A Yani, Kepala BTPN Sumenep, saat dikonfirmasi FAKTA mengatakan bahwa ia selaku pimpinan BTPN tidak  pernah memerintahkan kepada petugas untuk  membatasi  pengambilan nomor antrian bagi para pensiunan dan  BTPN tidak ada hubungannya dengan para relawan. BTPN melayani nasabah pensiunan lebih dari 2.000 orang dengan mengedepankan ketelitian dalam membayar dan karyawan harus memperhatikan tentang kepentingan dan kebutuhan nasabah.  Yani sebagai pimpinan BTPN yang masih baru akan selalu mengevaluasi input-input dari internal atau eksternal demi untuk peningkatan pelayanan kepada para nasabah. (Tim) majalah fakta online

MADURA RAYA : BESARNYA BIAYA DAN LAMANYA WAKTU PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH, BPN TUTUP MATA

SOAL besarnya biaya dan lamanya waktu pengurusan sertifikat  tanah menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat Kabupaten Sumenep. BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumenep dinilai tutup mata terhadap ulah oknum-oknumnya    yang  bekerja dan berbuat tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya BPN transparan tentang  rincian biaya  sertifikat  tanah dan  tata cara  pengurusannya agar  penyelesaiannya sesuai dengan harapan.

          Di antara sekian banyak kasus terdapat pengurusan 2 bidang tanah di Kampung Laok Sok-sok, Desa  Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, yang tidak jelas. 1 bidang tanah seluas 110 m2 (pembelian) a/n Dina dengan rincian biaya; pengukuran peta bidang sebesar Rp 800.000,- ke BPN, akte jual beli sebesar Rp 600.000,- ke PPAT (Kecamatan), pengesahan dan balik nama Rp 1.300.000,- ke BPN, PPH Final Rp 1.500.000,- ke kantor pajak (ada bukti pembayaran dari bank). Dan, 1 bidang tanah/bangunan seluas 200 m2 (pemisahan) a/n Hafid, dipisahkan menjadi 2 bidang , dengan  biaya Rp 5.200.000,- diterima oleh oknum desa berinisial DS, dengan rincian untuk biaya 3 peta bidang (termasuk 1 peta bidang a/n Dina tersebut di atas) dan untuk biaya 2 akte pemisahan (ada copy tanda terima uang). Kejelasan  rinciannya  adalah  1 bidang tanah a/n Dina, biaya  peta bidang  dan  akte jual sebesar   Rp 1.400.000,- (Rp 800.0000,- + Rp 600.000,-). Untuk 1 bidang tanah a/n Hafid biaya peta bidang dan akte pemisahan sebesar Rp 4.400.000,- (Rp 5.200.000,-  -  Rp 800.000,-). Biaya pengesahan dan balik nama a/n Dina sebesar Rp 1.300.000,-(Terbit sertifikat bulan Januari 2014) a/n Hafid  sebesar Rp 3.500.000. Kata Hafid,  menurut  DS, karena belum dibayar maka tidak terbit sertifikatnya.

          Konfirmasi terhadap DS bahwa uang yang diterimanya itu sesuai  dengan  keputusan desa dan sesuai dengan permintaan. Selanjutnya diserahkan kepada orang BPN berinisial HR yang  telah melakukan pengukuran sekitar bulan Juni 2012. diduga HR tidak dilengkapi Surat Tugas dari Kepala  BPN Sumenep dan tidak  berkapasitas sebagai Juru Ukur.

          Kades Pandian (Totok) menyatakan bahwa tidak ada keputusan desa, jika DS ngomong demikian, itu ulahnya.

          Penelusuran lebih lanjut  yang dilakukan Amin Djakfar dan R M Farhan Muzammily dari FAKTA ke BPN Sumenep, ternyata tidak dapat menemui langsung Kepala BPN. Walaupun yang bersangkutan ada akan tetapi FAKTA diantar oleh petugas ke Kasubag BPN,  Ahmad Mukim Haryono. Mukim  yang masih baru menyatakan bahwa hal ini  disebabkan karena ulah oknum-oknum seperti dari BPN yang  masih dicermati dan oknum-oknum perangkat desa  serta oknum-oknum lembaga terkait lainnya.

            Ketika ditanya soal tata cara pengurusan tanah dan daftar biaya penyelesaian sertifikat tanah, dengan rasa enggan Mukim menyatakan bahwa  petugasnya  tidak  ada. “Sebaiknya dilihat di luar”. (Tim) majalah fakta online

Kantor BPN Kabupaten Sumenep

MADURA RAYA : INSTALASI FARMASI RSD DR MOH ANWAR SUMENEP ME-NINGKAT PASCA BPJS

SEJAK diberlakukannya program Jaringan Kesehatan Nasioanal (JKN) melalui BPJS, pelayanan resep obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh Anwar Sumenep menjadi lebih banyak, sehingga mengakibatkan pelayanannya tentu lebih lama dari sebelumnya.

Kepala Instalasi Farmasi RSUD dr Moh Anwar Sumenep, Drs H Mohammad Imam Apt, Sabtu (12/4), menjelaskan, jika pelayanan kepada keluarga pasien saat melakukan pengambilan obat melalui resep di Instalasi Farmasi harus antri dan lama untuk segera mendapatkan obat. “Jadi, kami berharap masyarakat lebih bersabar, ketika mendapat pelayanan yang agak lama, karena yang harus dilayani lebih banyak dari sebelum adanya pelayanan untuk pasien BPJS,” ungkanya.

Sebab, diakui Imam bahwa jika pelayanan sebelumnya di Instalasi Farmasi hanya melayani pasien umum. Namun, sejak bulan Januari, pelayanan ditambah dengan pasien BPJS. Sementara hingga saat ini baru ada penambahan 1 petugas pindahan dari puskesmas, sehingga pelayanannya memang belum bisa maksimal.

Dijelaskannya, sesuai dengan daftar pelayanan resep di Instalasi Farmasi yang ada, misalnya di bulan Januari hingga Februari 2013, hanya berkisar antara 4.530 hingga 4.664, namun di bulan Januari hingga Februari 2014 naik menjadi 6.443 hingga 6.766 pelayanan.

Dengan peningkatan pelayanan tersebut, tentu juga menuntut petugas ekstra dalam memberikan pelayanan, agar masyarakat tetap bisa terlayani dengan baik.

“Jadi, kalau ada keterlambatan pelayanan dari kami, diharapkan masyarakat bisa lebih bersabar, semoga dalam waktu dekat ada penambahan petugas untuk dapat lebih memberikan pelayanan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr H Fitril Akbar MSi, melalui Kepala Instalasi Peduli Pelanggan, Lalu Saprul Fajri SKM, juga mengakui adanya persoalan yang dihadapi rumah sakit daerah tersebut dalam melayani pasien pasca kebijakan baru tersebut. Untuk itu diharapkan masyarakat bisa lebih bersabar ketika terjadi antrian serta keterlambatan pelayanan. "Yang jelas, kami tetap berupaya dengan maksimal agar masyarakat tetap bisa dilayani dengan baik," tambahnya. (F.679) majalah fakta online

Instalasi Farmasi RSUD dr H Moh Anwar Sumenep

DELTA RAYA : WARGA LAMONGAN TERCOVER BPJS

KEPALA Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro, Hari Subijakto, mengungkapkan bahwa sudah lebih dari separo warga Kabupaten Lamongan yang tercover asuransi kesehatan tersebut. Tepatnya sebanyak 641.232 jiwa atau 53,41 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikannya saat Pertemuan Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan (Dinas Kesehatan) dengan Konsep Pembiayaan Langsung Kapitasi dengan Cara Pemanfaatan Kapitasi di Puskesmas. Kegiatan di Sabha Dyaksa (16/4) itu dibuka Asisten Tata Praja Pemkab Lamongan, A Farikh. BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan sosial yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2014.

“Tujuan acara itu untuk meningkatkan hubungan kemitraan dan koordinasi dengan Puskesmas, Camat, Kelurahan, Kades dan Perbankan serta menyampaikan sosialisasi JKN BPJS Kesehatan. Juga agar peserta dapat memahami prosedur untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sampai dengan saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Lamongan sebanyak 641.232 jiwa atau 53,41% dari jumlah penduduk. Peserta dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebanyak 550.989 jiwa, peserta dari eks Askes dan Mandiri sebanyak 59.992 jiwa. Terus peserta dari TNI 691 jiwa, dari anggota Polri ada sebanyak 3.007 jiwa, dan peserta BPJS Kesehatan dari eks Jamsostek sebanyak 26.553 jiwa,” ungkap Hari Subijakto.

Asisten Tata Praja Pemkab Lamongan, A Farikh, menyampaikan bahwa program BPJS Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, ini selaras dengan program yang dicanangkan oleh Bupati Fadeli, yaitu mencanangkan 4 pilar. Yakni; pendidikan, pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan percepatan infrastruktur. “Dan, di bulan Mei tahun 2014 ini bakal diluncurkan program Mobil Sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat pelosok desa, dan dengan dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lamongan, target seluruh penduduk Lamongan akan menjadi peserta BPJS dapat tercapai sebelum 1 Januari 2019. Di tahun 2013, jumlah penduduk Lamongan tercatat ada sebanyak 1.348.259 jiwa”, ungkap A Farikh. (F.728) majalah fakta online

Asisten Tata Praja Pemkab Lamongan, A Farikh, saat sosialisasi BPJS

DELTA RAYA : GEDUNG BAPEMAS LAMONGAN DIRESMIKAN

BADAN Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Lamongan memiliki gedung baru dua lantai, tepatnya di sisi timur Terminal Lamongan. Pembangunan gedung yang anggarannya dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 itu pada Selasa (15/4) diresmikan Bupati Lamongan, Fadeli. Acara tersebut juga diselenggarakan untuk meresmikan Gedung Show Room Dewan Kerajinan Nasional Daerah serta Penganugerahan Kudamas Award Tahun 2013. Sementara malam harinya, digelar pertunjukan wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Khayangan oleh Ki Dalang Mujianto.

Kepala Bapemas Pemkab Lamongan, Mohammad Nalikan, menyampaikan, “Gedung Bapemas dua lantai ini dibangun di atas lahan seluas 750 m2 dengan dana sebesar Rp 6,3 miliar dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2013. Sedangkan Gedung Show Room Dewan Kerajinan Nasional Daerah dibangun dengan dana sebesar Rp 650 juta”.

Bupati Lamongan, Fadeli, dalam sambutannya juga mengapresiasi pembangunan gedung Bapemas ini karena menambah sarana dan prasarana yang menjadi kebanggaan warga Lamongan. Menurut dia, gedung Bapemas sekarang berada di tempat yang strategis. Keberadaan gedung baru tersebut agar juga diikuti oleh peningkatan SDM dan prestasi di bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan. “Bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 masuk dalam 3 besar Jawa Timur, yakni Desa Sidorejo. Total dana gotong royong di Kabupaten Lamongan mencapai Rp 72,03 miliar. Di tahun ini semoga dengan gedung yang baru, kwalitas SDM-nya dapat meningkat dan kembali meraih prestasi,” ujar Fadeli.

Dalam acara peresmian tersebut juga diberikan Kudamas Award yakni penghargaan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat terbaik di Kabupaten Lamongan Tahun 2013. Penghargaan itu diberikan kepada 33 desa dalam 11 kategori. Yakni, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Jalan Poros Desa), Pasar Desa, Unit Pengelola Keuangan, Unit Pengelola PNPM Mandiri Pedesaan. Badan Kerja Sama Antar Desa, Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan, Pendamping Lokal PNPM Mandiri Pedesaan, Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana PNPM Mandiri Pedesaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa PNPM Mandiri Pedesaan. (F.728) majalah fakta online

Bupati Lamongan, Fadeli, saat peresmian Gedung Bapemas

DELTA RAYA : 30 PEJABAT ESELON IV SIDOARJO IKUT DIKLATPIM TINGKAT IV

WAKIL Bupati Sidoarjo, H MG Hadi Sutjipto SH MM, membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV di Pendopo Delta Nugraha, Selasa (1/4). Sekitar 30 orang pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah dijadwalkan mengikuti Diklatpim Angkatan 4 Provinsi Jawa Timur itu. Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Dr Saiful Rachman MM MPd, serta Asisten Administrasi Umum Setdakab Sidoarjo, Kissowo Sidi HP SH MH, juga hadir dalam pembukaan tersebut. Kepala SKPD masing-masing peserta diklat juga dihadirkan.

Wakil Bupati Sidoarjo, H MG Hadi Sutjipto, mengatakan bahwa Diklatpim IV tersebut dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai jabatan struktural eselon IV. Pejabat yang memiliki kompetensi kepemimpinan sangat diperlukan. Hal tersebut dibutuhkan dalam upaya mendukung tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berkelanjutan.

Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Dr Saiful Rachman MM MPd, mengatakan bahwa pelaksanaan Diklatpim tahun 2014 sudah menggunakan pola baru. Pola baru tersebut terdapat pada waktu pelaksanaan yang terbilang cukup lama. Bila selama ini peserta Diklatpim menjalani pelaksanaan pembelajaran selama 40 hari, dengan pola baru ini peserta Diklatpim akan melaksanakan pembelajaran selama 4 bulan. “Diklat pola baru yang telah diterapkan sekarang berbasis kinerja. Dengan kata lain, pendidikan dan pelatihan yang diberikan lebih mengedepankan praktek di lapangan. Dengan pola lama kemarin, peserta Diklatpim banyak menjalani Diklat yang dilakukan di dalam ruangan dengan berbagai materi yang disampaikan oleh narasumber. Akan tetapi, dengan pola baru kali ini, porsi Diklat akan banyak dilakukan langsung di tempat masing-masing peserta Diklatpim bekerja,” katanya. (F.551) majalah fakta online

DELTA RAYA : BUPATI SIDOARJO SIDAK JELANG PILEG 2014

BUPATI Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum, didampingi Wakil Bupati Sidoarjo, H MG Hadi Sutjipto SH MM, bersama anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) melakukan sidak kesiapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hampir seluruh wilayahnya (8/4). "Semua persiapan cukup baik, dan TPS yang disidak semuanya sudah siap melaksanakan pemungutan suara besok, Rabu (9/4),” kata H Saiful Ilah SH MHum sesaat setelah selesai melakukan sidak di Kecamatan Porong, Prambon, Krian dan Wonoayu.

                Sidak dimulai di TPS yang ada di Kecamatan Porong. Sekitar pukul 20.30 Wib, rombongan Forpimda yang dipimpin Bupati Sidoarjo meninjau langsung TPS yang berlokasi di sekolahan Desa Mindi, Kecamatan Porong, setelah itu dilanjutkan ke TPS yang ada di Kecamatan Prambon, Krian, Wonoayu dan yang terakhir melihat kesiapan KPUD Sidoarjo. (F.551) majalah fakta online

DELTA RAYA : INSAN PERS SIDOARJO STUDI BANDING KE LOMBOK TIMUR

INSAN pers bersama Bagian Humas dan Protokol Setdakab Sidoarjo melakukan studi banding ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dipimpin Kabag (Kepala Bagian) Humas dan Protokol Setdakab Sidoarjo, Machmudi Alie SH, mereka melihat keberadaan Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) dan perannya terhadap pemberdayaan serta kemandirian masyarakat.

Menurut Machmudi Alie, studi banding ini merupakan bagian dari upaya mencari referensi bersama terkait BLKI. Pasalnya, di Sidoarjo juga akan ada program yang sama. Jadi, dengan mengetahui secara langsung tahapan maupun proses berdirinya BLKI di NTB akan menjadi bahan masukan bagi proses pembangunan BLKI di Kabupaten Sidoarjo yang telah direncanakan dibangun di Desa Janti, Kecamatan Tulangan.

Alie menambahkan, pembangunan BLKI di Sidoarjo juga diharapkan dapat mengendalikan jumlah pengangguran dan meredam peningkatan angka kemiskinan. Peluang ini realtif terbuka, mengingat BLKI telah diorientasikan mencetak tenaga-tenaga terampil dan berkemampuan sesuai harapan dunia usaha dan pengelola industri.

Rombongan dari Humas dan Protokol Sidoarjo disambut oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Lombok Timur, Lalu Suandi. Dalam kesempatan tersebut disampaikan, BLKI dibangun di wilayah ini untuk mengurangi pekerja non skill terutama di daerah yang penduduknya banyak menjadi TKI. Oleh karena itu keberadaan BLKI di Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, ini sangat penting bagi Provinsi NTB khususnya Pemkab Lombok Timur. Pasalnya, melalui BLKI dapat diperoleh tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan dunia kerja, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. (F.551) majalah fakta online

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Sidoarjo, Machmudi Alie SH,
beserta rombongan saat studi banding ke BLKI Lombok Timur, NTB

SULUT RAYA : SONDAKH HADIRI FORUM LEADER BPPT

SELASA (15/4) bertempat di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Hanny Sondakh menghadiri Forum Leader BPPT mengenai "Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi Dan Bisnis Inovatif Di Kalangan Usia Muda" yang dibuka Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Dr  Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.

Sondakh berpendapat bahwa tujuan kegiatan ini yakni guna memperkuat komunikasi, koordinasi dan interaksi pembelajaran antara para pemimpin, khususnya kepala daerah dan pelaku bisnis, dengan berbagi pengalaman dan pandangan serta mempererat jaringan kemitraan pusat dan daerah-daerah antara beragam pihak melalui perbaikan kebijakan, program kegiatan dan dengan berbagi gagasan serta kesepakatan consensus. Juga merumuskan langkah tindak lanjut kolaboratif yang konkrit oleh para pihak sebagai terobosan kreatif inovatif yang sinergis sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah dan peran masing-masing pihak yang terlibat. Khususnya dalam mendorong berkembangnya daerah-daerah cerdas dan berkelanjutan dan bisnis-bisnis inovatif usia muda di Indonesia.

           Turut mendampingi Sondakh, Kabag Keuangan, Frangky Sondakh SE AK MSi, dan Kabag Hukum, Wenas Luntungan SH MH. (Tim) majalah fakta online

Walikota Bitung,
Hanny Sondakh

SULUT RAYA : SONDAKH MOU DENGAN BPK DAN BANK SULUT

PEMERINTAH Kota Bitung melalui Walikota Bitung, Hanny Sondakh, mengadakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan PT Bank Sulut tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Kota Bitung secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bertempat Auditorium BPK RI Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Pemkot Bitung sebagai peraih WTP untuk itu kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan BPK mengakses secara online seluruh transaksi kas pemkot yang ada pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yakni Bank Sulut yang merupakan salah satu implementasi e-audit BPK pada Pemkot Bitung.

            Selain Pemkot Bitung, turut menandatangani MoU tersebut yakni Gubernur Sulut, DR S H Sarundajang, serta para kepala daerah bupati dan walikota se-Provinsi Sulut. Penadatanganan disaksikan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo Ak, serta Direktur Bank Sulut, Johanis C H Salibana. Turut mendampingi Sondakh, Kabag Keuangan, Frangky Sondakh SE AK MSi, dan Kabag Hukum, Wenas Luntungan SH MH. (Tim) majalah fakta online

Saat berlangsung penandatanganan MoU di Auditorium BPK RI
Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (14/4)

LINTAS KARIMUN : PENERIMAAN BINTARA POLRI DITUTUP

SEJAK dibukanya pendaftaran penerimaan Bintara Polri TA 2014 yang dimulai Maret lalu cukup mendapat respon dari pelamar yang ingin menjadi anggota Kepolisisan RI. Itu bisa terlihat dari animo pelamar yang mendaftar sebagai calon anggota Bintara Polri 2014 ke Bagian Sumda Polres Karimun. Para pelamar datang membawa berbagai berkas persyaratan dengan menggunakan map. Berkas lamaran yang masuk ke meja  Panitia Penerimaan Bintara Polri 2014 di Bagian Sumda Polres Karimun sebanyak 139 berkas pelamar terdiri dari pelamar dari Polki sebanyak 79 pelamar dan Polwan sebanyak 60 pelamar dan diperkirakan sampai penutupan pendaftaran bisa saja terus bertambah.

            Penerimaan Bintara Polri 2014 secara kuota nasional sebanyak 17.750 orang. Siswa yang lulus nantinya bakal  ditempatkan sebagai anggota Dalmas Polri dengan alokasi jumlah Dalmas sebanyak 10.750 orang. Sedangkan untuk Polwan sebanyak 7.000 orang. Untuk Polwan Polda Kepri mendapatkan kuota sebanyak 86 Polwan dan para  personil Polwan yang  telah lulus dan menjadi Bintara Polri akan ditempatkan   pada setiap Polsek dengan program setiap Polsek memiliki 2 personil Polwan.

            Penerimaan  Bintara Polri 2014 yang sebelumnya akan  ditutup pada 15 April 2014 akhirnya ditutup pada 19 April 2014. “Bagi para pelamar yang masih memiliki  kekurangan kelengkapan terhadap berkas-berkas lamarannya sebelum batas waktu penutupan pendaftaran, masih dapat memperbaiki,” ujar Kabag Sumda Polres Karimun, Kompol Aro Zatulo Telubanua, kepada FAKTA.

            Persyaratan dalam penerimaan Bintara Polri 2014 adalah para siswa telah memiliki ijazah kelulusan SMU, SMK dan Madrasyah Aliyah (MA) sederajat dengan nilai akhir 6 serta memiliki ketinggian badan minimal pria 163 cm dan wanita 155 cm. “Bagi pelajar yang saat ini masih duduk di kelas XII SLTA  dapat juga mendaftar pada  penerimaan Bintara Polri 2014,” ujarnya. (F.942) majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : PAMERAL DESAK PEMDA DIRIKAN BLK

PERSIAPAN terhadap tenaga kerja dalam mengisi lapangan kerja di berbagai perusahaan di kawasan Free Trade Zone (FTZ), khususnya bagi tenaga kerja local,

Pemda diharapkan mendirikan sebuah Balai Latihan Kerja (BLK) bagi mereka yang tidak manpu melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian ungkap Ketua I Pameral, Raja Fahlepi, kepada FAKTA.

            Fasilitas FTZ  jangan hanya dinikmati oleh segilitir oknum  pengusaha dan oknum birokrasi yang hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Jangan sampai rencana membuat kebijakan FTZ  dengan tujuan menumbuhkan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal hanya sebuah slogan semata.

            Bagaimana tidak, hal itu terlihat dari upaya para tenaga kerja lokal yang mencoba melamar ke berbagai perusahaan selalu dihadapkan pada prosedur birokrasi yang rumit dengan alasan skill. “Maka, dengan berdirinya sebuah BLK itu nantinya diyakini akan mampu menghasilkan para tenaga kerja lokal siap pakai,” tuturnya.

            Hal yang sama disampaikan Djufrial, Sekretaris Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Karimun, bahwa keberadaan sebuah BLK merupakan sebuah keharusan untuk menjawab ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil agar dapat mengisi lapangan kerja di perusahaan-perusahaan di kawasan FTZ. “Penempatan tenaga kerja lokal dalam perusahaan di daerah FTZ diharapkan bisa menjadi skala prioritas,” ujarnya. (F.942) majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : JABATAN RANGKAP KADISPERINDAG KARIMUN MELANGGAR PP 47/2005

JABATAN rangkap yang disandang oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Karimun, H M Hasby, yang juga menjabat PLT Dirut Perusda, menuai kritikan dari sejumlah LSM. Jabatan rangkap yang disandang H M Hasby itu dinilai malah membuat kinerja di SKPD tersebut menjadi tidak bisa efektif. Rangkap jabatan itu juga dinilai belum mampu membawa sebuah perubahan baik dari sisi usaha untuk menambah PAD bagi kas daerah maupun dari sisi pelayanan yang diberikan perusahaan plat merah tersebut kepada masyarakat. Jabatan rangkap itu dinilai pula mengabaikan kinerja Hasby sesuai dengan tupoksi kerja yang diembannya. Bahkan rangkap jabatan tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2005 Tentang Rangkap Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

         Dalam PP  No.47 Tahun 2005 pada pasal 2 ayat 1 berbunyi; Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menduduki jabatan rangkap. Demikian kata Datuk Azman Zainal SH, Ketua Laskar Melayu Bersatu (LMB) Karimun kepada FAKTA. Hal yang sama juga disampaikan Djufrial, Sekretaris Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Karimun. “Perpanjangan jabatan PLT Dirut Perusda kepada H M Hasby itu disebabkan oleh adanya tarik-menarik kepentingan di dalam usaha plat merah tersebut. Pasalnya, ada dugaan usaha pada plat merah tersebut masih sebatas hanya menguntungkan  segelintir oknum bermental korup. Karena di dalam perjalananya, usaha plat merah tersebut kerap mendapat penambahan penyertaan modal pemerintah, sedangkan pemasukan ke kas daerah belum terlihat”.

            Menurut Djufrial lagi, 6 bulan sebelum berakhirnya masa periode jabatan PLT Dirut Perusda seharusnya proses pendaftaran calon Dirut Perusda sudah bisa dilakukan. Karena jabatan PLT yang disandang Hasby hanya melaksanakan kekosongan jabatan Dirut Perusda yang saat itu dijabat oleh Usmantono. Penunjukan Hasby sebagai  PLT Dirut Perusda oleh Bupati Karimun telah menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan dalam usaha plat merah tersebut. Hasil audit internal  mengenai kondisi keuangan Perusda dan penambahan modal pemerintah yang pernah diberikan sebelumnya wajib diketahui dan dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi.

            Rangkap jabatan itu telah membuat tupoksi Hasby sebagai Kadis Perindag dan UKM terkesan terabaikan. Hal itu terlihat dari belum terlindunginya hak-hak konsumen, salah satunya dalam mendapatkan harga BBM yang sesuai dengan harga HET. 

            Kabag Perekonomian Pemkab Karimun, Herwansyah, saat ditemui FAKTA mengatakan bahwa perpanjangan jabatan PLT Dirut Perusda, H M Hasby, itu didasari alasan agar Hasby berupaya membenahi serta guna membuat kebijakan tata kelola  sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap unit usaha yang ada di Perusda. (F.942) majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : DESA PANGKE BARAT AKAN DIRIKAN BUMDES

DALAM upaya memaksimalkan potensi yang ada di Desa Pangke Barat dan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakatnya, Pemerintahan Desa Pangke Barat akan mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). “Keberadaan sebuah Bumdes dinilai akan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Desa Pangke Barat,” ungkap Kepala Desa Pangke Barat, Romainur, kepada Hendri dari FAKTA.

Salah satu usaha yang akan dijalankan di Bumdes itu adalah dengan mencoba melakukan pengelolaan kawasan obyek wisata Pantai Pelalawan. Kawasan obyek wisata Pantai Pelalawan bakal dilakukan penataan, seperti lokasi tempat parkir kendaraan pengunjung pantai nantinya akan dipisah agar kendaraan milik pengunjung tidak lagi memasuki langsung ke dalam lokasi pantai. Warung-warung yang saat ini berada di daerah kawasan pantai direncanakan dibuat seragam dan fasilitas sarana pendukung diusahakan dilakukan penambahan agar nantinya bisa dinikmati oleh  pengunjung Pantai Pelalawan.

Selain mencoba melakukan pengelolaan obyek wisata Pantai Pelalawan, Bumdes Pangke Barat juga akan mencoba mengembangkan sayap usaha lainnya yang dikelola dengan melibatkan masyarakat. Pendirian Bumdes itu sendiri masih terlebih dahulu menunggu terbitnya Peraturan Desa (PERDES) Pangke Barat.

            Pendirian Bumdes itu akan dibicarakan pada pertemuan bersama perangkat desa, seperti Kepala Dusun, RT, RW, Karang Taruna, tokoh masyrakat, tokoh pemuda dan  BPD Pangke Barat dengan agenda pertemuan pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pangke Barat dalam minggu ini,” ujar Romainur. (F.942) majalah fakta online

Kades Pangke Barat
Romainur

LINTAS BATAM : SDN 010 SAGULUNG YANG KIAN MAJU DAN BERPRESTASI

SAMBUTAN dari kepala sekolah dan para guru kepada FAKTA saat bersilaturahmi ke SDN 010 Sagulung pada  jam  10 pagi itu (21/4) sangat baik dan terbuka. Sangat banyak kemajuan di SDN 010 Sagulung semenjak Dahlius SPd menjadi kepala sekolah. Di antaranya, pembangunan fisik sekolahan yang kian hari kian baik dan dalam kurun waktu 8 bulan berbagai prestasi sudah banyak diraih.

Dengan jumlah siswa kurang lebih 800 anak, SDN 010 Sagulung siap untuk memajukan anak didiknya sehingga berprestasi dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Kepsek SDN 010 Sagulung, Dahlius SPd, menerangkan kepada FAKTA bahwa pihaknya akan terus berjuang dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya tersebut dan akan terus mengabdi dengan setulus hati agar SDN 010 Sagulung tetap menjadi sekolah yang terbaik dan menciptakan siswa unggulan serta berprestasi.

Memang, sudah selayaknya SDN 010 Sagulung mendapat acungan jempol. Semoga perjuangan Dahlius SPd beserta seluruh guru dan masyarakat sekitarnya dapat saling membantu demi SDN 010 Sagulung yang lebih maju dan berkualitas di masa yang akan datang. (F.947) majalah fakta online

SDN 010 Sagulung di Kota Batam