MAJALAH FAKTA

Tuesday, October 6, 2015

ADVETORIAL OKI

HUT RI Ke-70

Pawai Pembangunan Di Kayuagung

UNTUK menyemarakkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memberikan kado tontonan gratis bagi warga dengan penyelenggaraan Pawai Pembangunan, Rabu sore (19/8). Pawai yang diselenggarakan setiap tahun ini disambut antusias ribuan warga Kayuagung.

Marching Band dari SMAN 3 Unggulan Kayuagung mengawali pasukan pawai, disusul arak-arakan anak TK hingga SMA. Peserta Pawai Pembangunan untuk memperingati HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia mengenakan kostum karnaval beraneka ragam.Tak hanya pakaian yang mencolok, arak-arakan unik lainnya menampilkan aksi teatrikal yang dibawakan siswa-siswi SMA. Anak lelaki dan perempuan mengenakan toga dan jas wisuda.

“Aksi teatrikal ini punya pesan kalau dalam keluarga ada yang mau kerja keras, anak-anaknya bisa jadi sarjana. Aksi ini dibuat sebagai implementasi Ayo Kerja yang digulirkan sebagai tema pawai pembangunan,” jelas Kepala SMK 2 Kayuagung.

Peserta Pawai Pembangunan mengawali dari halaman Bappeda OKI, melintasi pinggiran sungai Komering. Iring-iringan diterima Bupati OKI, Iskandar SE, di hadapan Gedung Kesenian Kayuagung.

Tak hanya melibatkan berbagai unsur masyarakat, acara pawai tersebut juga menyuguhkan 60 karnaval mobil hias. Pawai mobil hias tak hanya diikuti instansi pemerintah, kecamatan, kelurahan, serta BUMN tapi juga cukup banyak perusahaan swasta yang tertarik ikut serta menampilkan mobil yang dihiasi aneka tamanan dan bunga segar.

“Pawai ini untuk menampilkan semua potensi ekonomi, sosial, dan pemerintah. Harapannya, mereka bisa bersinergi untuk bersama-sama membangun OKI”

Bupati OKI, Iskandar SE, mengucapkan terima kasih atas respon semua elemen masyarakat untuk mengikuti Pawai Pembangunan tahun ini. “Pawai ini untuk menampilkan semua potensi ekonomi, sosial, dan pemerintah. Harapannya, mereka bisa bersinergi untuk bersama-sama membangun OKI,” jelasnya. (Supriadi) web majalah fakta / majalah fakta online

PERISTIWA NGAWI

VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT DI NGAWI

PENGHARGAAN Kabupaten Sehat memiliki 3 kategori atau jenjang, yaitu Swasti Saba Padapa (Pemantapan), Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan) dan Swasti Shaba Wistara (Pengembangan). Penghargaan ini diberikan setiap dua tahun sekali oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan yang memverifikasi tim provinsi dan diverifikasi ulang oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan berbagai indikator.

Dr Siswanto MM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngawi selaku penanggung jawab verifikasi nasional Kabupaten Sehat menjelaskan, pada tahun 2013 Kabupaten Ngawi meraih predikat Kabupaten Sehat dengan kategori Swasti Saba Padapa dan pada tahun 2015 ini akan dinaikkan kategori atau jenjangnya menjadi Kabupaten Sehat dengan predikat Swasti Saba Wiwerda.

Secara keseluruhan ada sembilan indikator yang dilombakan, yakni kawasan pemukiman sarana dan prasana umum sehat, kawasan sarana lalu-lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pariwisata sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pertambangan sehat, kawasan hutan sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dan kehidupan sosial yang sehat.

Lebih lanjut dijelaskan dr Puji Rusdiarto Adi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, selaku Ketua Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat bahwa untuk mendapatkan penghargaan Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan) ada 4 indikator yang dinilai, yaitu (1) Pemukiman dan Prasarana Umum Sehat, meliputi Alun-Alun Ngawi, Wifi, Tempat Bermain Anak, Rumah Teh Hijau, Sarana Olahraga, Sekolah Adiwiyata SMP Negeri 2 Ngawi, Pasar Desa Beran, Permukiman Desa Beran (Dusun Pojok), Bank Sampah, dan Hutan Kota. (2) Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, meliputi Sekretariat Forum Kecamatan Ngrambe & Forum Desa Babadan, Kegiatan Unggulan Forum Desa Babadan, Kampung PHBS RT 07 RW 03 Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, dan Posyandu Cempaka Desa Beran, Kecamatan Ngawi. (3) Hutan Sehat, meliputi Forum Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, dan Kegiatan Unggulan Hutan dan Perkebunan. (4) Ketahanan Pangan dan Gizi, meliputi Sekretariat Forum Kecamatan Geneng, Sekretariat Forum Desa Keniten, Kecamatan Geneng, dan Kegiatan Unggulan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketua Tim Penilai Verifikasi Nasional Kabupaten Sehat Tahun 2015, Slamet Mulsiswanto SKM MKes, usai verifikasi ditemui wartawan FAKTA mengatakan, pada tahun 2015 ada 147 Kota dan Kabupaten di 23 Provinsi yang mengikuti penilaian Kota/Kabupaten Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda termasuk Kabupaten Ngawi.

Hasil verifikasi administrasi di tingkat Forum Kabupaten, Forum Kecamatan dan Forum Desa masih ada sedikit kekurangan dan perlu pembenahan. Sedangkan hasil verifikasi lapangan dengan 4 indikator yang dinilai sudah bagus dan cocok dengan verifikasi administrasi. “Semoga Kabupaten Ngawi dapat memperoleh penghargaan Swasti Saba Wiwerda di tingkat nasional,” ujarnya. (F.968) web majalah fakta / majalah fakta online

Sunday, October 4, 2015

OPINI

SUAP-MENYUAP PENEGAK HUKUM SUDAH TERJADI SEJAK LAMA

HAKIM PTUN, panitera dan pengacara (advokat) ditangkap KPK karena diduga menyuap 3 (tiga) Hakim dan Panitera PTUN Medan, Sumatera Utara. Termasuk pengacara kondang, O C Kaligis, diduga terlibat di dalamnya sehingga dijadikan pula tersangka oleh KPK.

Permasalahan suap-menyuap bukan rahasia umum lagi, kebetulan saja pengacara yang tertangkap tangan oleh KPK itu sedang bernasib sial saja. Pasalnya, sebagai pengacara barang tentu ingin memenangkan kliennya. Hingga berbagai cara akan dilakukan agar kliennya tidak kalah. Tetapi, tidak semua memang pengacara yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti itu.

Masyarakat pun tidak asing lagi mendengar permasalahan suap-menyuap di kalangan penegak hukum, khususnya yang berperkara. Kata masyarakat, bagaimana mau menang perkara kalau tidak memiliki dana yang cukup ? Karena di negeri ini keadilan masih semu, yang benar belum tentu jadi benar, yang salah belum tentu jadi salah. Terbukti tidak sedikit aparat penegak hukum yang ditangkap KPK.

Peradilan untuk mencari kebenaran dan keadilan di negeri ini rasanya memang masih sulit didapat karena UU peradilan, kehakiman dan pengawasannya masih lemah. Bagaimana tidak lemah, bila hakim dinilai salah dalam mengetrapkan hukum dalam putusannya, masih ada upaya banding dan kasasi, tidak ada sanksi apa pun bagi hakim yang memutuskan perkara tapi salah dalam mengetrapkan hukumnya. Karena tidak ada sanksi yang tegas buat hakim itulah sehingga hakim dalam memutus suatu perkara terkesan seenaknya/semaunya sendiri saja, semata-mata menurut keyakinannya sendiri. Barang bukti sering diabaikan, hakim bukan Tuhan dan malaikat walaupun hakim pada saat membuka sidang diawali dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa, itu bukan berarti hakim wakil Tuhan di dunia. Itu hanyalah ucapan di bibir saja, kenyataannya hakim sering memutus suatu perkara yang tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Sudah waktunya UU peradilan dan kehakiman disempurnakan dengan membentuk pengawas independen yang kredibel. Para hakim yang salah dalam pengetrapan hukum diberi sanksi yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya agar hakim dalam memutus suatu perkara lebih berhati-hati, tidak seenaknya saja.

Menurut mantan Hakim Agung dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, praktek suap-menyuap yang dilakukan oleh para penegak hukum antara lain pengacara sudah berlangsung sejak lama. Bahkan sejak Abdul Rahman Saleh berumur 30 tahun sudah mengetahui hal itu.

Salah satu pengacara kondang, Alamsyah, mengatakan bahwa penyimpangan yang dilakukan penegak hukum hanya 5 - 10% saja. Menurutnya, bila penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum mencapai 60% maka negara ini dapat dipastikan ambruk/runtuh.

Sedangkan menurut penulis, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan yang ada tentang perilaku para penegakan hukum di negeri ini. Semoga apa yang dikatakan Advokat Alamsah di atas nantinya bisa menjadi kenyataan walaupun saat ini masih berupa mimpi dan berkhayal untuk menjadi kenyataan. web majalah fakta / majalah fakta online

Oleh :

Advokat Imam Djasmani.

TANBU

KRPL Tanbu Curi Perhatian Dari Pemkab Banyuasin

KEBERHASILAN Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dalam hal pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) akhirnya menjadi perhatian daerah lain.

Perhatian itu ditandai dengan kunjungan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, ke Kabupaten Tanbu belum lama ini. "Asal-muasalnya dari informasi yang didapat dari website Tanbu. Dari situ kami banyak melihat beberapa kemajuan program yang sudah diraih kabupaten ini, termasuk KRPL, sehingga kami tertarik untuk berkunjung serta ingin melihat langsung,” ujarnya.

Lanjut Kepala BKP Kabupaten Banyuasin, Ir H M Yasin Sahri, saat memberikan sambutan di ruang Rapat Bupati Tanbu, setidaknya apa yang didapat dari keberhasilan tersebut adalah sebuah oleh-oleh untuk dibawa serta dijadikan referensi pengembangan KPRL secara berkelanjutan di Banyuasin.

Apa yang didapat dari keberhasilan tersebut adalah sebuah oleh-oleh untuk dibawa serta dijadikan referensi pengembangan KPRL secara berkelanjutan di Banyuasin

Guna melengkapi referensi yang ingin diperoleh pihak BKP Kabupaten Banyuasin, Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Tanbu, Akhmad Fauzi, turut memaparkan pelaksanaan program KRPL di Tanbu. Dia menjelaskan, pengembangan KPRL di Kabupaten Tanbu terus tingkatkan. Adapun upaya yang sudah dilakukan KKP setempat yakni terus melakukan pembinaan terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di 10 kecamatan secara optimal.
Akhmad Fauzi mengungkapkan, KWT tersebut sudah mampu mengelola pekarangan rumahnya melalui pembudidayaan di sekitar pekarangan, baik jenis tanaman maupun peternakan yang berbasis ekonomi serta ramah lingkungan. Sebagaimana yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kiranya dapat memanfaatkan pekarangan di sekitarnya.
"Dengan demikian hasil dari berbagai budi daya yang ada di pekarangan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga dapat mengurangi beban biaya dalam memenuhi kebutuhan dapur," pungkas Fauzi.
Kedatangan rombongan BKP Pemkab Banyuasin disambut oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemkab Tanbu, Drs H Muhammad Idjra’i. Acara ditandai dengan pertukaran cindera mata yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan desa percontohan di Desa Batulicin Irigasi, Kecamatan Karang Bintang, yang lebih intensif melakukan pengembangan KRPL, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanbu, Ibu Hj Erwinda Mardani, beserta rombongan. (F.611) web majalah fakta / majalah fakta online

Friday, October 2, 2015

ADVETORIAL HSU

Bupati HSU Harumkan Nama Kalsel

Terima Penghargaan Tertinggi Bidang Kependudukan Dan KB

WARGA Provinsi Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang juga disebut Bumi Bertaqwa patut berbangga. Bagaimana tidak ? Karena berkat komitmen dan dukungannya dalam pembinaan keluarga, H Abdul Wahid HK selaku Bupati HSU mengharumkan nama daerah dengan menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan dianugerahkannya penghargaan Manggala Karya Kencana. Bupati HSU menerima penghargaan itu bersama 129 gubernur/walikota/bupati se-Indonesia.

Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Surapaty, menyerahkan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, ketika puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXII di Tangerang, Provinsi Banten.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, turut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, serta Pelaksana Tugas Gubernur Banten, Rano Karno.

Manggala Karya Kencana yang diberikan pemerintah merupakan penghargaan tertinggi di bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB) di mana kepala daerah yang memperoleh penghargaan ini dinilai berhasil membangun aspek kependudukan dan keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Seperti diketahui, keluarga sebagai unsur terkecil di lingkungan masyarakat merupakan tonggak pembangunan negara. Berbasis pemberdayaan keluarga adalah untuk menguatkan fungsi-fungsi keluarga untuk membangun dirinya, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, untuk mengupayakan perbaikan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik, diperlukan kontribusi besar dari semua pihak sebagai agen penggerak perbaikan.

Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, beserta istri, Hj Anisah Rasyidah

Dan, terpilihnya H Abdul Wahid sebagai penerima penghargaan Manggala Karya Kencana ini atas prestasi,komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bupati HSU, Abdul Wahid, mengatakan, penghargaan yang diperolehnya ini berkat dukungan segenap lapisan masyarakat Kabupaten HSU dan jajaran pemda setempat. Wahid mengatakan, pembangunan keluarga berencana terus digalakkan setiap tahun. Bahkan HSU meraih peringkat tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan dalam penggunaan alat KB pria. Bupati menegaskan komitmen dan dukungannya bagi pembinaan keluarga sebagaimana amanat Presiden Jokowi.

"Mari kita tumbuhkan motivasi diri kita agar terus membina keluarga

sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah”

Turut mendampingi Bupati HSU menerima penghargaan Ketua PKK HSU, Ibu Anisah Rasyidah, Sekretaris Daerah, Eddy Yannor Idur, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gusti Iskandariah, Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Gusti Hamdani, serta Kepala Bagian Humas, Adi Lesmana.

Peringatan Harganas yang digelar di Lapangan Sunburst Kota Tangerang Selatan ini dihadiri ketua dan anggota PKK, kepala dan staf Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana seluruh Indonesia.

Bupati HSU, Abdul Wahid, berharap dengan diperolehnya penghargaan tertinggi bidang kependudukan dan keluarga berencana tersebut akan membuat warga Bumi Bertaqwa lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan pembinaan dan perhatian kepada keluarga. "Kita tingkatkan ketahanan keluarga sesuai amanat Presiden Jokowi yaitu agar keluarga lebih dibina," ujar Abdul Wahid.

Wahid mengatakan, presiden memberikan penekanan agar pembinaan keluarga, pendidikan budi pekertti dan akhlaq lebih ditingkatkan.

Menerima penghargaan Manggala karya Kencana dari Ketua BKKBN di Tangerang, Wahid yang didampingi isteri, Hj Anisah Rasyidah, mengharapkan masyarakat mengikuti anjuran presiden agar meningkatkan pembinaan keluarga.

Setiap kepala keluarga, kata Wahid, harus mengilhami diri dengan motivasi, seperti anjuran agama Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah.

"Mari kita tumbuhkan motivasi diri kita agar terus membina keluarga sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah," tandasnya.

Ia berharap setiap keluarga bercita-cita melahirkan generasi anak yang soleh dan solehah.

Wahid akan menindaklanjuti anjuran Presiden RI itu di antaranya menginstruksikan seluruh kepala sekolah di Kabupaten HSU untuk memberikan porsi lebih besar terhadap pendidikan ahlaqul karimah pada siswa.

Bupati juga akan mengajak serta sebagian besar petugas PLKB agar memberikan perhatian serius terhadap pembinaan keluarga, tidak hanya pengendalian jumlah penduduk.

"Kepada para pejabat dan jajaran pegawai negeri sipil juga hendaknya memberikan contoh dan keteladanan dalam pembinaan keluarga,” tandas Bupati HSU, H Abdul Wahid HK. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL BATOLA

Mentan : Batola Berpotensi Tanam Setahun 2 Kali

Lahan Tanam Setiap Tahun Meningkat

KABUPATEN Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan, meski sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia mengalami kekeringan akibat musim kemarau, namun para petani Batola bersama-sama Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia,Andi Amran Sulaiman, melakukan panen raya di Desa Karang Buah, Kecamatan Mandastana.

Seperti yang dinyatakan Mentan bahwa musim kemarau tahun ini tidak mempengaruhi hasil panen padi. Hal tersebut dapat dilihat dari persentasi daerah-daerah di Indonesia meski mengalami kekeringan tetapi hampir 70 hingga 80 persen berhasil melaksanakan panen.

Mentan Andi Amran Sulaiman berharap para petani padi di Barito Kuala bisa melakukan tanam padi dua kali setahun, agar persentasi hasil panen padi tidak terjadi penurunan. “Kepada Bupati Batola kalau bisa setelah melakukan panen, petaninya bisa langsung menanam kembali benih padinya. Kami (kementerian) siap membantu para petani yang melakukan tanam kembali setelah panen dengan cara memberikan bantuan pompa air. Daerah ini (Batola) sangat berpotensi untuk melaksanakan tanam setahun 2 kali,” imbuh Mentan.

Menangapi harapan Mentan, Bupati Batola, H Hasanuddin Murad, mengatakan, di Kabupaten Batola kultur masyarakatnya adalah masyarakat sederhana. Sehingga, ketika mereka berhasil melakukan panen padi, hal tersebut dirasakan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang tahun. “Hambatan untuk melaksanakan langsung tanam setelah panen itu adalah faktor budaya, di mana masyarakatnya cepat merasa puas hanya dengan 1 kali panen,” jelasnya.

Saat ini, ada beberapa kawasan di Bumi Ije Jela yang masyarakatnya melaksanakan tanam dan panen setahun dua kali. Dan kalau dihitung jumlah luasan lahan pertanian yang melaksanakan kegiatan tersebut sekitar 4.000 hektar. Artinya, masih ada sekitar 3.000 hektar lahan pertanian yang digarap masyarakat Batola yang hanya melakukan tanam setahun sekali. “Usaha untuk mengajak para petani melaksanakan tanam setahun dua kali itu sangat luar biasa dilakukan jajaran Pemkab Batola, tapi kita kembali kepada kultur masyarakatnya yang merasa cepat puas tadi,” ujarnya.

Kata Mentan RI, musim kemarau tahun ini tidak mempengaruhi hasil panen padi

Dalam kunjungan yang sekaligus melakukan panen raya di Desa Karang Buah tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan dari kementerian pertanian untuk para petani di Kabupaten Batola berupa traktor roda 2 sebanyak 30 unit, yang diterima oleh perwakilan 5 kelompok tani. Kemudian pompa air sebanyak 10 unit, benih padi rawa Inpara 2 sebanyak 10 ton, benih kedelai sebanyak 900 ton, perangkat uji tanah rawa sebanyak 1 unit, perangkat uji pupuk sebanyak 1 unit, perangkat uji tanah sawah sebanyak 1 unit.

Perhatian yang ditunjukkan pemerintah pusat melalui kementerian pertanian kepada para petani di Kabupaten Batola tak bisa dianggap sebagai kegiatan simbolis saja. Terbukti, meski sudah memberikan bantuan puluhan unit traktor dan beberapa bantuan lainnya, pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia tetap berjanji akan kembali memberikan bantuan berupa 50 unit traktor tangan dan 50 unit pompa air untuk masyarakat petani di Bumi Ije Jela.

Seperti diketahui, upaya untuk membantu masyarakat petani setiap tahun juga dilakukan jajaran Pemkab Batola, di antaranya perbaikan infrastruktur pertanian seperti pembuatan jalan pertanian.

“Kepada Bupati Batola kalau bisa setelah melakukan panen,
petaninya bisa langsung menanam kembali benih padinya”

Pemkab Batola mempunyai program unggulan untuk mensejahterakan para petani di Bumi Ije Jela, yaitu dengan memberikan kredit tanpa bunga kepada para petani. Program unggulan yang dilaksanakan sejak tahun 2008 tersebut sudah berhasil mengucurkan dana kredit dari dana APBD sekitar Rp 90 milyar. Daerah lain di Indonesia belum ada yang melaksanakan program ini.

Bupati Batola, H Hasanuddin Murad, juga mengatakan, bahwa saat ini Kabupaten Batola sudah menjadi kabupaten yang menopang kebutuhan beras di Kalsel. Hal tersebut dikarenakan Batola memiliki lahan yang sangat luas, sehingga sektor pertanian yang menjadi andalan Kabupaten Barito Kuala.

Sedangkan untuk jumlah alat pertanian yang ada, bebernya lagi, saat ini Kabupaten Batola telah memiliki 12 unit alat panen padi combainhasveter, 202 unit pompa air, dan beberapa alat pertanian lainnya. “Jadi, bicara soal pertanian, Kabupaten Batola telah siap,” tegas Bupati H Hasanuddin Murad.

Jumlah luas tanam pertanian di Kabupaten Batola dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Jika tahun 2014 lalu luas tanam hanya sekitar 98.789 hektar, maka di tahun 2015 ini jumlah luas tanamnya menjadi 99.707 hektar. “Jumlah luas tanam ini mengalami peningkatan sekitar 918 hektar. Barito Kuala dikenal sebagai lumbung padi Kalsel yang memiliki kontribusi terbesar 16 sampai 17 persen dari produksi padi di Kalsel,” ujar Bupati Batola.

Mengingat potensi pertanian yang cukup menjanjikan itu, diperkirakan jumlah lahan pertanian yang berhasil melakukan panen hingga bulan September 2015 sekitar 98 persen.

Batola memiliki potensi pengembangan padi unggul tanam dua kali setahun. Untuk di lahan tipe B yang dapat ditanami padi dua kali sekitar 38 ribu hektar dan dilaksanakan dengan menggunakan sistem reward. “Itu kami lakukan untuk mendorong petani meningkatkan indeks pertanamannya, terutama dimusim hujan. Kami akan terus mendorong petani untuk melakukan hal tersebut meskipun masih ada tantangan teknik dan masalah sosial budaya,” katanya.

Kabupaten Batola yang berhasil menjadi penopang kebutuhan beras di Provinsi Kalsel ini, tak lepas dari peran dan bantuan semua pihak, termasuk TNI yang bersedia melakukan bantuan dan dukungan terhadap program pertanian Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (Tim) web majalah fakta /majalah fakta online

BALANGAN BUMI SANGGAM

Paringin Pusat Perdagangan Dan Jasa

Perusda BPR Paringin Penopang Utama UMKM

PARINGIN sebagai ibu kotanya Kabupaten Balangan dalam dekade 5 tahun terakhir ini menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Bumi Sanggam. Hal ini bisa dilihat dari bermunculannya berbagai bidang usaha, baik yang menempati pertokoan maupun kios-kios, meningkatnya aktivitas pasar, dibukanya beberapa cabang atau perwakilan perbankan, dealer kendaraan, rumah makan, jasa pelayanan dan lainnya.

Tidak kalah pentingnya adalah dibangunnya Pasar Modern Paringin yang menjadi ikon baru di Kabupaten Balangan sebagai upaya Pemkab Balangan dalam mengangkat harkat pedagang kecil dan tradisional, dengan menyediakan tempat berjualan yang bersih, tertata dan nyaman.

Perkembangan Kota Paringin sebagai pusat ekonomi dan jasa di Balangan tidak terlepas dari usaha keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan yang berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan perekonomian.

Paringin sebagai pusat ekonomi dan jasa di Balangan, juga dapat dilihat dari peningkatan kegiatan usaha perdagangan yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Terdata pada tahun 2005 lalu hanya terdapat 4 pedagang menengah, 28 pedagang kecil. Sekarang, hingga periode September 2015, sedikitnya terdapat 54 pedagang besar, 81 pedagang menengah dan 159 pedagang kecil.

Berdasarkan data pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Balangan, di Kecamatan Paringin terdapat 178 buah UMKM yang terdiri dari 165 skala mikro, 11 skala kecil dan 2 skala menengah.

Kemajuan Kota Paringin sebagai pusat ekonomi dan jasa, juga dapat dibuktikan dengan semakin besarnya nilai pinjam yang disalurkan oleh bank umum maupun BPR untuk modal hingga mencapai Rp 853 miliar dan pinjaman investasi sebesar Rp 173 miliar, serta pinjaman konsumsi sebesar Rp 1.622 miliar atau lebih dari Rp 1,5 triliun.

Perkembangan dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa terlepas dari persoalan dana pendukung seperti modal yang dibutuhkan oleh para pelakunya. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil kebijakan dengan mendirikan Perusahaan Daerah (Perusda) yang khusus bergerak di bidang keuangan (perkreditan).

Fokus penyaluran kredit BPR Paringin adalah para pelaku UMKM

Pada tanggal 12 Juli 2012 lalu, lahirlah Perusahaan Daerah (Perusda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paringin yang diresmikan oleh Bupati Balangan. Tujuannya adalah untuk memperlancar dan memajukan UMKM yang ada di Balangan, melalui pemberian modal kepada para pelaku UMKM dan berbagai macam bentuk perkreditan rakyat.

BPR Paringin merupakan salah satu bank yang dinilai relevan untuk UMKM maupun para pedagang di Bumi Sanggam, karena sistem penyaluran kredit di BPR memang difokuskan untuk para pelaku UMKM dengan berbagai kemudahan. Selain itu, BPR juga dapat menunjang program-program Pemkab Balangan, khususnya sesuai dengan peran dan fungsi BPR sebagai lembaga keuangan. Juga sebagai penopang utama UMKM yang ada di Kabupaten Balangan.

Menurut Direktur BPR Paringin, Muhammad Isnaeni, saat berdiri dan mulai beroperasi pada 2012 lalu BPR Paringin dapat modal awal Rp 500 juta dari Pemkab Balangan, Rp 350 juta dari Pemerintah Provinsi Kalsel dan Rp 150 juta dari Bank Kalsel. Pada penghujung tahun 2012 lalu Pemerintah Kabupaten Balangan memberikan tambahan modal sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.

Selanjutnya pada April 2013 Pemerintah Kabupaten Balangan kembali memberikan tambahan modal sebesar Rp 3 miliar sehingga modal dasar BPR Paringin sebesar Rp 5 miliar lebih telah terpenuhi.

Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 Pemerintah Kabupaten Balangan telah menganggarkan tambahan modal masing-masing Rp 2 miliar sehingga pada tahun 2015 ini BPR Paringin memiliki modal disetor berjumlah Rp 9 miliar. Dan, kini aset BPR Paringin hampir mencapai Rp 10 miliar, dengan laba per tahunnya mencapai ratusan juta rupiah.

Adapun jumlah nasabah kreditur sebanyak 219 orang dengan realisasi kredit Rp 4.156.432.000,- dan nasabah tabungan sebanyak 313 orang dengan realisasi tabungan Rp 622.823.506.
Seperti diketahui, tujuan pendirian BPR Paringin adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang, khususnya wilayah pedesaan dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil sehingga diharapkan adanya pemerataan pelayanan perbankan, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fokus penyaluran kredit BPR Paringin adalah para pelaku UMKM. Pada tahun 2014 lalu dari target penyaluran kredit sebesar Rp 3,5 miliar telah terserap Rp 3,3 miliar. Hal ini menandakan penyaluran kredit khususnya bagi para pelaku UMKM cukup berhasil. Pada tahun 2015 ini pihak BPR Paringin masih menargetkan penyaluran kredit sebesar mungkin dengan sasaran utama yakni pelaku UMKM.

Keberadaan BPR Paringin sebagai Perusda milik Pemkab Balangan terus membantu program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat peningkatan aktifitas para pelaku UMKM, baik segi jumlah maupun kualitas. Untuk itu BPR Paringin senantiasa memberikan pinjaman modal usaha bagi para pelaku UMKM sebagai salah satu langkah yang strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online