ADVETORIAL KOTA JAYAPURA

BTM – Harus Ditetapkan Sebagai Walikota – Wakil Walikota Jayapura Terpilih

Walikota Jayapura Periode 2017-2022 terpilih, Benhur Tomi Mano (BTM), 

diangkat oleh para pendukungnya usai Rapat Pleno Terbuka.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura menetapkan pasangan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (BTM – Harus) sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2017 – 2022. Penetapan ini disampaikan dalam rapat pleno KPU Kota Jayapura yang dalam hal ini telah diambil alih oleh KPU Provinsi Papua, berlangsung di Hotel Aston Jayapura, Jumat malam (7/4).

“KPU Kota Jayapura telah berusaha maksimal dalam menciptakan pelaksanaan pemilukada yang aman dan lancar. Meski ada sejumlah masalah, namun semuanya dapat teratasi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak, baik Pemerintah Kota Jayapura, aparat keamanan dan terlebih masyarakat yang berpartisipasi di dalam memberikan hak suaranya,” ujar Adam Arisoy, Ketua KPU Provinsi Papua.

Sementara itu, Walikota Jayapura terpilih, Benhur Tomi Mano (BTM), di awal sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik penyelenggara pilkada (KPU dan Panwas), aparat keamanan, Pemkot Jayapura terlebih masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk kembali memimpin Kota Jayapura pada periode kedua.

“Kepada yang kemarin bersebarangan, saya mengajak marilah bersatu hati, menyelenggarakan pembangunan sesuai visi-misi di dalam membangun Kota Jayapura,” ajaknya.

“Proses demorasi sudah berjalan dengan baik dan rakyat telah memilih BTM – Harus dengan 84,32 persen suara, dan kami sudah sah. Namun ada pihak yang melanjutkan ke MK, yang pada akhirnya MK menetapkan secara konstitusi maka secara hukum sah,” tegasnya.

Saat berlangsung Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 Hotel Aston Jayapura, Jumat malam (7/4).

Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) No. 48/PHP.KOT-XV/2017 yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, dan diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, selesai diucapkan pada pukul 16.39 WIB, menyebutkan;

1.    Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

2.    Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya Lembaga Demokrasi dan Riset

Papua atau Papua Democratic and Research Institutes (PDRI) yang diwakili Drs Aloysius Renwarin SH MH dan Ariel Marini SH menggugat KPU Kota Jayapura dan pasangan BTM – Harus ke MK karena keberatan atas SK KPU Kota Jayapura No. 15/Kpts/KPUKT-JPR/11/2017 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017 tertanggal 22 Februari 2017 dan SK KPU Kota Jayapura No. 04/Kpts/KPUKT-JPR/1/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.

            Dalam eksepsi Termohon disebutkan antara lain bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) atau huruf (d) PMK 2/2016 yang telah diubah dengan PMK 2/2017 pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

            Hingga berdasarkan putusan MK tersebut pasangan calon BTM – Harus ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017 – 2022 terpilih. (F.867)

LAPORAN KHUSUS

Hari Jadi Kab HSU Ke-65 Tahun 2017

Penghargaan Dwidja Praja Nugraha

Bukti Komitmen Wahid Membangun Pendidikan

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kini memasuki usia ke-65 tahun (1 Mei 1952 – 1 Mei 2017). Usia yang cukup tua, dan kemajuan di berbagai bidang pun dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat yang cukup agamis. Terkhusus di bidang pendidikan, kemajuan secara signifikan dapat dirasakan sejak duet kepemimpinan H Abdul Wahid HK dan H Husairi Abdi.

BUPATI  HSU, H Abdul Wahid HK, bersama Wakil Bupati HSU, H Husairi Abdi Lc, pada tahun 2017 ini merupakan tahun kelima kepemimpinan mereka dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

Selama memimpin Kabupaten HSU yang beribu kota Amuntai banyak kalangan masyarakat yang mengakui dan mengapresiasi keberhasilan Wahid - Husairi dalam memimpin banua, banyak keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai di berbagai sektor pembangunan. Salah satunya adalah sektor pendidikan.

Di bidang pendidikan, Wahid memang memikiki komitmen yang tinggi dalam membangun pendidikan yang berarti membangun sumber daya manusia. Banyak penghargaan dan prestasi yang telah diraih oleh daerah ataupun yang ditorehkan oleh siswa ataupun guru. Seperti yang baru saja diraih adalah Penghargaan Dwidja Praja Nugraha dari Pengurus Besar PGRI Pusat.

Penghargaan di bidang pendidikan ini diberikan kepada Bupati HSU oleh Ketua PGRI Kalimantan Selatan, H Hatta, pada saat acara pengambilan sumpah PNS dan penyerahan SK Pengangkatan PNS formasi tahun 2015 di halaman kantor Bupati HSU.

Di hadapan ratusan aparatur Pemkab HSU, Ketua PGRI Kalsel, H Hatta, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada Bupati Wahid, karena memang dinilai layak mendapat penghargaan ini. Menurut Hatta, selama menjabat sebagai kepala daerah, Abdul Wahid dan pasangannya, Husairi Abdi, telah nyata mengalokasikan anggaran pendidikan dengan konsentrasi mendekati 20%.

Visi dan misi mereka di bidang pendidikan juga sangat jelas dan memiliki komitmen meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, kesejahteraan, martabat dan perlindungan terhadap guru.

Wahid juga mampu meningkatkan APK dan APM, mampu mencegah anak-anak dari putus sekolah dengan program Patuh, pemberian beasiswa pendidikan dan sarana transportasi, sehingga Wahid dapat menyelesaikan program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Selain itu, dalam membangun pendidikan Wahid juga selalu memberikan perhatian terhadap PGRI dan melibatkannya dalam perencanaan pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) di HSU, dan secara nyata memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru dan sarana prasarana pendidikan.

Bupati HSU, H Abdul Wahid, saat menerima sertifikat Dwidja Paradja Nugraha dan foto bersama usai menyerahkan SK Bupati HSU 

kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, merasa sangat bersyukur dan senang, karena upaya yang dilakukannya dalam membangun dunia pendidikan mendapat pengakuan dari PB PGRI Pusat yang berarti juga pengakuan dari pemerintah pusat. 

Wahid menegaskan, diraihnya penghargaan ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten HSU mengalami berbagai kemajuan dan peningkatan. Hal ini, menurut Wahid, juga dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswi dan juga sekolah yang ada di Bumi Bertaqwa di tingkat nasional.

Wahid berharap penghargaan ini dapat semakin mendorong semangat kita dalam membangun dunia pendidikan yang berarti membangun SDM di HSU.

Salah satu bentuk perhatian Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, terhadap dunia pendidikan adalah dengan memberikan Surat Keputusan (SK) Bupati HSU kepada 958 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

Ratusan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS Kabupaten HSU tampak bahagia usai menerima SK Bupati HSU tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS Kabupaten HSU.

Bisa dikatakan Bupati HSU merupakan satu-satunya bupati di Kalimantan Selatan yang berani memberikan SK bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.

Ucapan terima kasih dan penghargaan pun langsung disampaikan kepada Bupati Wahid oleh Forum Honorer Indonesia (FHI) Kabupaten HSU dan juga FHI Kecamatan se-HSU.

Surat keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, kepada 958 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di Stadion Karias Amuntai.

Penyerahan SK bupati itu disaksikan oleh Ketua DPRD HSU, H Syahrujani, Bunda PAUD, Hj Anisah Rasyidah, Kadis Pendidikan dan sejumlah tamu undangan serta para guru dan tenaga kependidikan.

Seorang siswi tidak bisa menahan rasa senangnya bisa berjabat tangan 

dengan Bupati Wahid pada saat pelepasan siswa-siswi kelas XII.

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, H Rahmat, mengatakan, SK Bupati HSU yang diserahkan itu dapat digunakan sebagai persyaratan mengikuti PLPG, Sertifikasi dan pengusulan NUPTK.

“SK Bupati HSU tersebut tidak ada hubungannya dengan pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS dari Pemerintah Daerah HSU,” jelas Rahmat.

Bupati Wahid dalam arahannya minta maaf baru bisa memberikan SK Bupati HSU untuk penetapan sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Kabupaten HSU dan belum bisa memberikan insentif terkait dengan SK tersebut.

Meski demikian Bupati Wahid akan berusaha untuk memberikan insentif daerah bagi guru honorer dan tenaga kependidikan non PNS lainnya sebesar Rp 150.000,- per bulan.

“Pemkab HSU akan usahakan insentif bagi tenaga honorer dan tenaga kependidikan non PNS dengan melihat anggaran yang ada,” jelas Wahid, dan juga menegaskan bahwa pemberian SK ini semata-mata untuk mendorong para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar lebih semangat dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya. Wahid minta kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar jangan sampai berhenti melakukan pengabdiannya dalam mendidik.

Wahid berharap SK bupati ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya serta berharap para guru dan tenaga kependidikan dapat terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya. (Tim)

ADVETORIAL BADUNG

Matangkan BUMDes, Badung Belajar Kiat Sukses Di Bantul

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, dan Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat kunjungan PIP Pemkab Badung ke Pemkab Bantul, Provinsi D I Jogyakarta, Kamis (20/4).

KESUKSESAN Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dalam mengelola potensi desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat Pemerintah Kabupaten Badung mencari ilmu untuk dikembangkan di seluruh desa di Gumi Keris, Badung.

Kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Bantul itu dilakukan setelah kunjungan ke Kabupaten Kudus dan Candi Ceto di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Rombongan Pekan Informasi Pembangunan (PIP) Kabupaten Badung 2017, Kamis (21/4) diterima Pemerintah Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, bertempat di ruang pertemuan kantor setempat.

Rombongan PIP yang dipimpin Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, I B A Yoga Segara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Putu Gede Sridana, Kadis Pertanian dan Pangan, IGAK Sudaratmaja, Kabag Humas, Nyoman Sujendra, dan I B Sunarta serta Putu Alit Yandinata mewakili pimpinan DPRD Badung ini diterima oleh Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, yang didampingi Asisten I serta DPRD Bantul.

Bupati Nyoman Giri Prasta dalam penyampaian maksud dan tujuan kunjungan guna melakukan studi komparasi untuk pengembangan potensi desa salah satunya melalui BUMDes. "Badung memiliki potensi besar pariwisata dan pertanian. Untuk mendukung itu dan untuk meningkatkan potensi desa kami kembangkan melalui BUMDes," kata Giri Prasta.

Tidak hanya itu, yang tidak kalah penting untuk dikembangkan adalah mengenai pangan. Sehingga kata dia, ketahanan pangan melalui stok pangan untuk kebutuhan masyarakat sangat penting dilakukan. "Kami juga sudah kunjungan ke Kudus mengenai ketahanan pangan. Kami ingin kembangkan tempat penyimpanan pangan sehingga bisa bertahan antara 3 sampai 6 bulan," katanya.

Khusus mengenai BUMDes, lanjut Giri Prasta, sebagian besar desa di Badung telah terbentuk BUMDes. Melalui BUMDes ini desa bisa mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menjadikan desa yang berdikari. Sehingga semua kebutuhan masyarakat khususnya di Badung dapat dipenuhi atas ketersediaan bahan di desa tersebut.

"Kami inginkan desa adalah dapur dan menjadi garda terdepan untuk kemajuan masyarakat dan daerahnya. Untuk itu, kami juga buatkan BUMDA sebagai penyangganya," katanya.

Dicontohkan Giri Prasta, dengan BUMDes segala kebutuhan bisa dipenuhi dari desa setempat atau melalui kerja sama dengan desa lainnya. Misalnya pembangunan. Bawahan bangunan seperti batako maupun kusen dan pintu didapat dari usaha masyarakat maupun BUMDes desa setempat.

"Desa bisa berdikari dan atau melakukan kerja sama dengan desa lainnya. Jadi semua bahan baku bisa diambil dari desa setempat kecuali untuk bahan yang tidak disediakan di desa tersebut," ucap bupati asal Desa Pelaga, Petang, ini. Yang tidak kalah penting pula, silahturahmi antar-Pemkab Badung dan Bantul dapat terjalin untuk kemajuan daerah masing-masing.

Wabup Bantul, A Halim Muslih, dalam penyambutannya menjelaskan, kesuksesan dalam mengelola BUMDes tidak terlepas dari dukungan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa masing-masing.

Bantul, kata Halim Muslih, sebagai penyangga produksi DIY mencanangkan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Desa-desa pun diharapkan mendukung pengembangan program tersebut. "Bantul juga sudah meraih Best Pariwisata Komunitas," terangnya.

Dengan pencanangan itu, lanjutnya, pengembangan perekonomian desa makin berpotensi untuk menjadi lebih baik. Termasuk melalui pengembangan BUMDes.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga memberikan pemaparan salah satu BUMDes yang sukses mengembangkan potensi desa yaitu Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon.

Dijelaskan langsung oleh Lurah Desa setempat, Wahyudi Anggoro Hadi, bahwa BUMDes di Desa Panggungharjo dibentuk sejak tahun 2013, hingga di tahun 2016 BUMDes melalui bidang jasa telah mengumpulkan pendapatan hingga Rp 1,2 miliar.

"Dari pendapatan itu 60 persen di antaranya adalah biaya-biaya operasional," jelas lurah desa yang berusia 37 tahun ini.

Dari BUMDes yang bergerak di bidang jasa kebersihan, lanjut dia, lebih kepada aspek sosial dan lingkungan. Nah untuk yang mendatangkan income adalah dari retribusi dan penjualan barang bekas.

"Pendapatan yang besar juga dari jualan limbah minyak goreng bekas. Ini kami bekerja sama dengan Danone Aqua untuk pengganti solar," katanya. (Humas Setdakab Badung)

ADVETORIAL BADUNG

Alih Fungsi Lahan Pertanian Wajib Siapkan Pengganti

Serah terima cinderamata dari Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, 

kepada Pemkab Kudus yang diterima Sekkab Kudus.

PEMKAB Badung di bawah kendali Bupati Nyoman Giri Prasta dan Wabup Ketut Suiasa tetap komit mengembangkan petani dan sektor pertanian. Sasarannya tetap menjadikan petani bangga menjadi petani. Untuk tujuan ini, Pekan Informasi Pembangunan (PIP) Badung 2017, Selasa (18/4), melakukan studi banding ke Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Kabupaten yang dikenal sebagai “kota kretek” ini dinilai tepat menjadi sasaran obyek studi banding karena produksi pertanian khususnya beras surplus dan menjadi penyumbang pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Di Kudus, rombongan PIP Kabupaten Badung diterima pukul 10.00 WIB di lantai IV kantor Bupati Kudus bersamaan dengan penerimaan benchmarking peserta Diklatpim IV Kejaksaan RI. Rombongan PIP Badung dipimpin langsung Bupati Nyoman Giri Prasta didampingi Sekkab Badung, Wayan Adi Arnawa, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Badung, I B A Yoga Segara, Kadis Pertanian, IGAK Sudaratmaja, Kabag Humas, Nyoman Sujendra, dan IB Sunarta serta Putu Alit Yandinata mewakili pimpinan DPRD Badung. Rombongan juga melibatkan puluhan wartawan media cetak dan elektronik di Badung.

Dalam kata pengantarnya, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, memaparkan gebrakan-gebrakan program yang dilakukan meliputi gebrakan di sektor sandang, pangan dan papan. Kedua terobosan di sektor pendidikan dan kesehatan, agama dan adat, serta terakhir di sektor pariwisata.

Di bidang papan, katanya, Badung memberikan bantuan bedah rumah bagi keluarga tidak mampu. "Nilainya Rp 50 juta," ujarnya.

Selain bedah rumah, tegas Giri Prasta, Badung juga memiliki program rehab berat dan rehab ringan. Untuk rehab berat, Pemkab Badung memberikan bantuan Rp 30 juta dan rehab ringan senilai Rp 15 juta.

Di sektor kesehatan, masyarakat Badung memperoleh layanan kesehatan gratis melalui program Kartu Badung Sehat. Bupati pun sempat memaparkan sejumlah terobosan di sektor lainnya.

Khusus di sektor pertanian, ujarnya, Badung berobsesi menjadikan petani tetap bangga jadi petani. Karena itulah, Badung memberikan perhatian penuh kepada petani dan pertanian dari hulu, tengah, hingga hilir. 

Di hulu, Pemkab Badung membantu penyiapan bibit unggul serta pupuk. Di tengah, petani memperoleh bantuan teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian serta di hilir pemerintah menyiapkan pasar dengan aneka aplikasi dan lembaga UP2D. Jika harga di bawah harga pasar, pemerintah melalui UP2D akan membeli semua produk petani. Sebaliknya jika harga di atas harga pasar, itu semua menjadi haknya petani.

Satu lagi gebrakan untuk membuat petani bangga jadi petani, lanjutnya, yaitu Pemkab Badung saat ini merancang pertanian kontemporer. Areal pertanian dan atraksi membajak serta hamparan hijau persawahan akan dijadikan ekowisata. Ini akan dijual kepada sektor pariwisata dan petani bisa memperoleh pendapatan tambahan dari kontribusi sektor pariwisata.

Bupati Kudus yang diwakili Sekkab Kudus, Drs H Noor Yasin M M, didampingi Kepala Bappeda, Asisten II, B Rakhmat, serta Asisten III, Mas'ud, serta Kepala Dinas Pertanian, Catur Sulistianto, saat menerima rombongan PIP Badung mengakui bahwa produksi pertanian Kudus mampu memenuhi kebutuhan pangan warga Kudus. Selain itu, katanya, Kudus berhasil memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat karena mampu meningkatkan produksi beras lebih dari lima persen.

Khusus untuk beras, katanya, produksinya bahkan tak mampu ditampung oleh Bulog. Akibatnya, harga beras sempat jatuh di bawah harga patokan pemerintah (HPP). Untuk ini, Kudus berencana membuat sebuah lembaga yang mampu menampung produksi petani.

Apa kiat-kiat khusus Pemkab Kudus dalam meningkatkan produksi pertanian ? Menjawab ini Kadis Pertanian Kudus, Catur Sulistianto, menyatakan pihaknya senantiasa memberikan subsidi terhadap bibit-bibit unggul yang berguna meningkatkan produksi pertanian. Selanjutnya, pihaknya akan merancang asuransi pertanian yang betul-betul gratis bagi petani. Petani tak perlu membayar premi. Namun jika terjadi puso, petani akan memperoleh klaim secara penuh. "Ini sinergi pemerintah pusat dengan pemkab lewat APBD-nya" katanya.

Satu lagi, tegas Catur, pihaknya dari awal mencegah adanya alih fungsi lahan. Jika memang ada lahan yang dialihfungsikan, wajib hukumnya ada lahan pengganti. Regulasinya diatur dalam perda.

Bagaimana dengan tanah hak milik ? Menurutnya, pemilik tanah tetap tak bisa mengalihfungsikan lahannya karena telah diatur dalam RTRW.

Saat ini Kudus memikili areal pertanian sebanyak 31.000 hektar lebih. Rinciannya, 21.000 hektar untuk lahan sawah, sementara sisanya sekitar 9.000 hektar lebih pertanian nonsawah. Jumlah penduduknya sekitar 850.000 jiwa. Di Badung lahan pertanian tercatat hanya 10.000 hektar, dengan jumlah penduduk mencapai 650.000 jiwa.

            Acara ditutup dengan serah terima cinderamata dari Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, kepada Pemkab Kudus yang diterima Sekkab Kudus. Selanjutnya rombongan PIP Badung meninjau pabrik pembuatan alat-alat maupun teknologi pengolahan hasil pertanian di Pusaka Raya Divisi Enginering. (Humas Setdakab Badung)

ADVETORIAL BADUNG

Bupati Badung Ingin Kembangkan Teknologi Penyimpanan Hasil Pertanian
Kunjungi Riset Dan Teknologi Pura Agro Mandiri Kudus

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, 

saat kunjungan PIP Badung 2017 hari pertama 

di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, Selasa (18/4).

PERTANIAN berbasis teknologi bakal dikembangkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bahkan telah menjajaki kerja sama dengan PT Pura di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, untuk mengembangkan pertanian dengan sentuhan teknologi ini. Seperti apa ?

Dalam Pekan Informasi Pembangunan (PIP) Kabupaten Badung Tahun 2017, Selasa (18/4),  Bupati Giri Prasta didampingi Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, dan sejumlah pejabat terkait di lingkup Badung telah secara langsung melihat alat-alat penyimpanan produk-produk pertanian di Riset dan Teknologi Pura Agro Mandiri, Kudus.

Selain melihat gudang penyimpanan, Giri Prasta bersama rombongan juga mengunjungan enginering Pura sebagai pabrik pembuatan alat-alat pertanian di Kota Kretek, Kudus.

Untuk gudang penyimpanan hasil pertanian yang ada di Riset dan Teknologi Pura Agro Mandiri, produksi pertanian mulai dari bawang, cabai, tomat dan berbagai hasil pertanian kultura lainnya bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pasalnya, produk-produk pertanian ini disimpan dalam sebuah wadah pendingin atau cold storage. Ukuran cold storage ini pun cukup besar sehingga bisa menyimpan berton-ton hasil pertanian. Untuk satu cold storage bahkan bisa menyimpan sedikitnya 25 ton komoditi pertanian.

Menurut Agung Subani selaku vice plant manager, controlled atmosphaer storage (CAS) merupakan alat penyimpanan bahan komoditi paling mutakhir dengan memadukan teknologi pendingin, pengontrol RH, dan pengontrol atmosphare. CAS memiliki keunggulan mampu menyimpan produk 3-6 bulan. Faktor hilang susut bobot komoditi sangat minim, kurang dari 10%. Kualitas dan kesegaran produksi juga lebih terjaga.

"Yang terpenting kan dengan alat ini kesejahteraan petani akan meningkat. Karena hasil produksi komoditi mereka bisa diatur sehingga harga-harga bisa dikendalikan," ujarnya.

Adapun teknologi CAS ini meliputi storage room, yakni rangkaian insulation panel setebal 10 cm dilengkapi pintu dan jendela intai. Refrigerator sebagai pengendali temperatur storage room. Humidifier sebagai pengendali kelembaban storage room dan atmosphare controller berfungsi sebagai pengendali atsmosphare agar terjadi dormansi atau matisuri.

"Kalau problem petani kan biasanya penyimpanan hasil, faktor cuaca, distribusi. Nah, dengan alat ini maka kendala-kendala itu bisa diatasi," kata Agung Subani.

Ia juga menambahkan komoditi yang disimpan di pendingin bisa dikeluarkan kapan pun juga sesuai kebutuhan. Dengan begitu stabilitas harga bisa dikendalikan.

"Saat produksi petani melimpah, kita simpan di sini. Namun saat tidak memproduksi ini otomatis akan menjadi cadangan. Dengan begitu tidak ada istilah kita kekurangan produk," tegasnya.

Bupati Giri Prasta sendiri mengaku sangat tertarik dengan gudang penyimpanan produk pertanian semacam ini. Politisi asal Pelaga ini bahkan berencana mengembangkan model ini di Badung.

Badung, kata dia, sangat dimungkinkan dibangun "cold storage raksasa" seperti ini. Pasalnya, “Gumi Keris” juga memiliki beragam hasil pertanian yang melimpah. "Ini sangat bagus, karena akan membantu masyarakat secara utuh. Ini juga salah satu cara melawan tengkulak," kata Giri Prasta.

Dengan konsep yang ada di Riset dan Teknologi Pura Agro Mandiri ini, menurut Giri Prasta, harga-harga pertanian bisa dikontrol. Sehingga saat produksi melimpah, harga pertanian tidak jeblok. Begitu juga saat produksi "paceklik", harga komoditi bisa diatur sehingga tidak naik bebas.

"Kita akan lakukan kerja sama dengan PT Pura ini. Kita harus bisa menjadikan petani Badung bangga sebagai petani," tegasnya.

Adapun kerja sama yang dimaksud tidak hanya dalam bidang peralatan dan teknologi, namun juga sumber daya manusianya. "Dengan alat yang namanya CAS ini sudah terbukti bawang bisa diawetkan sampai enam bulan," imbuhnya sembari menyatakan bahwa di Badung komoditi yang paling mungkin diawetkan adalah cabai, tomat, strowbery, pepaya, pisang dan hasil pertanian kultura lainnya..

"Kalau sudah punya alat ini, maka apa yang dibutuhkan hotel tiap hari, kami bisa penuhi. Hasil petani juga bisa kami garansi. Harapan kami nanti hotel harus jadi bapak angkat petani," pungkasnya. (Humas Setdakab Badung)

ADVETORIAL PEMKOT SURABAYA

Anak-Anak Surabaya Penerima Beasiswa Penerbangan Diwisuda

“Yang terpenting, kalian jangan pernah puas atas apa yang kalian capai. Kalian harus terus belajar dan berusaha melakukan yang terbaik,” ujar Walikota Surabaya, 

Tri Rismaharini, kepada para wisudawan.

PROGRAM bantuan beasiswa penerbangan di bidang pendidikan aircraft, structure dan maintenance yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak tahun lalu kepada anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, kini telah terlihat hasilnya. Beberapa anak Surabaya yang diterima di Akadami Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya, diwisuda.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara wisuda taruna tersebut mengaku gembira sekaligus bangga, ada beberapa anak muda asal Surabaya yang mampu mencapai pendidikan tinggi. Bahkan, boleh jadi mereka yang diwisuda tersebut, sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa bersekolah dan lulus dari akademi tersebut.

Ikut hadir dalam upacara wisuda taruna program studi non diploma teknik pesawat udara (TPU) angkatan IV dan Basic Aircraft Structure (BAS) angkatan I ATKP Surabaya di lapangan upacara ATKP Surabaya, Direktur ATKP Surabaya, Ir Setiyo MM, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, DR Wahyu S Utomo, dan M Basuki Marianto selaku Kepala PPSDM. Dan tentunya, para orangtua siswa yang diwisuda. 

“Kami bangga kalian bisa mencapai pendidikan tinggi yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian pikirkan. Saya ucapkan selamat dan selamat berkarier di seantero Indonesia. Saya juga sampaikan terima kasih kepada ATKP Surabaya yang telah berkenan membina anak-anak kami di Surabaya,” tegas Walikota Tri Rismaharini dalam sambutannya saat upacara wisuda taruna, Senin (17/4/2017).

Disampaikan walikota, wisuda bukanlah sebuah akhir. Melainkan awal tantangan untuk mengabdi di seantero Indonesia. Dengan kompetensi yang dimiliki anak-anak Surabaya hasil dari pendidikan dari pendidik di ATKP, walikota percaya mereka bisa bekerja dengan baik dan membawa nama baik almamater, kotanya dan bahkan negaranya.

“Yang terpenting, kalian jangan pernah puas atas apa yang kalian capai. Kalian harus terus belajar dan berusaha melakukan yang terbaik,” sambung walikota.

Walikota perempuan pertama di Surabaya ini juga mengingatkan mereka untuk jangan sekali-kali melupakan jasa orangtua. Sebab, para orangtualah yang paling berjasa dalam membentuk karakter mereka menjadi seperti sekarang. “Tanpa peran orangtua, kalian tidak mungkin berada di sini. Karena itu, jangan pernah melupakan jasa orangtua. Kalian harus ringankan beban orangtua yang membutuhkan uluran tangan kalian,” sambung walikota alumnus ITS ini. 

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo, menuturkan, ada sebelas anak Surabaya yang ikut diwisuda dalam wisuda taruna AKTP tersebut. Beberapa dari mereka merupakan hasil seleksi Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya yang sebelumnya melakukan seleksi di beberapa sekolah di Surabaya, kemudian bekerja sama dengan berbagai instansi. Di antaranya dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) dan ATKP.

“Kami akan terus berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak berprestasi di Surabaya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk tahun ini kami masih menunggu formasi dari PT GMF,” ujar Supomo.

Suasana haru terlihat usai upacara wisuda ketika para orangtua menemui putra-putrinya. Beberapa dari mereka terlihat sesenggukan tanda haru sekaligus bangga setelah anaknya diwisuda.

Salah satu anak Surabaya yang ikut diwisuda adalah Candra Sugio yang berasal dari Gadukan Utara, Kecamatan Morokrembangan. Dari sekian puluh anak yang diwisuda, Candra paling sumringah. Terlebih, oleh walikota, ia disemati jaket berwarna hijau dengan logo Persebaya. Candra memang seorang bonek- pendukung Persebaya. “Rasanya senang dan bangga. Terlebih bisa membahagiakan orangtua,” ujarnya.

Candra mengatakan, dirinya merupakan alumnus SMKN 5 Surabaya jurusan Teknik Permesinan. Dia kemudian mengikuti tes seleksi yang diselenggarakan Dinsos Surabaya untuk program bantuan beasiswa. Setelah diterima, dia kemudian masuk di ATKP. Sejak masuk Juli 2016 lalu, dia mengaku mendapatkan banyak wawasan. Tidak hanya terkait jurusannya di basic aircraft structure. Tetapi juga pendidikan sikap dan karakter dari para pengasuh di ATKP Surabaya. “Setelah wisuda ini, saya sudah tanda tangan kontrak untuk ditempatkan di Cengkareng,” ujarnya. (Rilis)

ADVETORIAL PEMKOT SURABAYA

Penutupan Acara Surabaya Pedes Berlangsung Meriah

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, bersama Kapolrestabes Surabaya dan Kajari Surabaya saat menanam cabai di tempat yang disediakan komunitas Bicara Surabaya.

SEDERET rangkaian acara membagi bibit cabai yang diselenggarakan oleh komunitas Bicara Surabaya sejak Sabtu (15/4) hingga Senin (17/4) berlangsung meriah. Memasuki hari ketiga, agenda yang dibuat kawan-kawan Bicara Surabaya adalah menamam bibit cabai sekaligus menutup acara tersebut di Jalan Irian Barat, Surabaya.

Acara yang digagas oleh komunitas Bicara Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Polrestabes Surabaya dan Kejaksaan Negeri Surabaya ini bertema “Nandur dan Sedekah Sejuta Bibit Cabai”. Sesuai dengan temanya, bibit cabai ditanam dan dibagikan kepada masyarakat agar mereka menanamnya di rumah.

“Untuk hari ini akan ditanam sebanyak 10 ribu bibit cabai bersamaan dengan 31 kecamatan di Surabaya,” ujar Khusnan, Ketua Panitia Surabaya Pedes, di sela-sela acara.

Hadir pula dalam penutupan acara Surabaya Pedes tersebut, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol M Iqbal, Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto, Kajari Surabaya, Didik Farkhan, dan Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengatakan, acara ini dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan harga cabai yang dapat terjadi sewaktu-waktu. “Oleh karenanya saya mengingatkan agar warga Surabaya lebih survive dalam situasi apa pun,” tutur Bu Risma.

Menurut Bu Risma, sudah seharusnya masyarakat Surabaya bisa bertahan dalam suasana dan kondisi apa pun, salah satunya ketika harga cabai sedang melambung tinggi. “Jadi warga Surabaya diharapkan tidak lagi mengeluh jika harga cabai sedang mengalami kenaikan, sebab mereka sudah memiliki tanaman cabai di rumah masing-masing,” ujar mantan kepala bappeko tersebut.

Apresiasi positif juga disampaikan Kapolrestabes Surabaya, M Iqbal, yang mengatakan, ikut bangga dengan gelaran acara Surabaya Pedes. Mengingat Surabaya banyak sekali taman dan pohon maka sudah layak dan sepantasnya kegiatan ini terus dikembangkan untuk mendorong warga agar bersama-sama memperhatikan kebutuhan dasar, yakni pertanian. “Nilai agraris Surabaya itu tinggi sekali,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan, yang memberi dukungan terkait acara menanam bibit cabai ini. “Saya optimis acara ini mampu membantu perekonomian warga Surabaya,” ucap Didik.

Usai melakukan sambutan, Bu Risma bersama Kapolrestabes Surabaya, M Iqbal, mulai menanam bibit cabai di lahan yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Terlihat raut wajah sumringah dan semangat ibu walikota dan kapolrestabes saat menanam cabai.

Acara menanam cabai berlangsung sekitar 15 menit kemudian dilanjutkan dengan foto bersama antara panitia pelaksana dengan walikota beserta jajaran. Setelah itu acara diakhiri dengan iringan musik, persembahan Kampung Anak Negeri binaan Dinas Sosial. (Rilis)

ADVETORIAL PEMKOT SURABAYA

Semarak HJKS Akan Berlanjut Hingga Agustus

MEI 2017 Surabaya akan semarak dengan berbagai gelaran acara menarik yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ataupun bekerja sama dengan pihak swasta untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-724. 

Sepanjang Mei 2017 ini sedikitnya ada enam acara utama yang telah dipersiapkan pemkot untuk memanjakan masyarakat Surabaya. Ada Surabaya Health Season (SHS), Surabaya Shopping Festival (SSF), Surabaya Fashion Parade, Parade Budaya dan Bunga, Festival Rujak Uleg, Pasar Malam Tjap Toendjoengan dan lain-lainnya.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menegaskan, agenda peringatan HJKS tahun ini akan sedikit berbeda dengan peringatan di tahun-tahun sebelumnya. Ini karena puncak peringatan HJKS pada 31 mendatang, sudah akan memasuki bulan puasa Ramadan.

“Karena sudah memasuki bulan puasa, tentunya kemasannya agak berbeda. Bila dulu ada pesta rakyat dan potong tumpeng, tahun ini tentunya berbeda. Tapi untuk agenda lainnya seperti parade budaya, SSF dan bunga juga festival rujak uleg, masih sama,” jelas walikota kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/4).

Bahkan, sambung walikota, semarak peringatan HJKS tahun ini tidak hanya dipusatkan di bulan Mei. Selepas Mei, juga masih akan ada beberapa kegiatan. Salah satunya Surabaya Great Expo yang dulunya digelar di bulan Mei, tahun ini digelar di bulan Agustus. “Agustus nanti juga akan ada Surabaya International Maraton,” sambung walikota perempuan pertama di Surabaya ini.

Penempatan agenda pada bulan Agustus tersebut bukannya tanpa maksud. Menurut walikota, dengan ada agenda digelar selepas Mei, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan, utamanya wisatawan luar negeri ke Surabaya tetap tinggi. Sebab, di tahun sebelumnya, ketika bulan Mei, angka kunjungan ke Surabaya sangat tinggi. Utamanya dengan adanya beberapa agenda HJKS seperti SSF dan SHS maupun parade budaya dan bunga. Namun, selepas Mei, jumlah kunjungan menurun. “Dulu, setelah HJKS, jumlah kunjungan turun. Makanya itu kami buat agenda di bulan Agustus untuk menggenerik ekonomi di Surabaya,” sambung walikota sarat prestasi ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Widodo Suryantoro, mengatakan, dinasnya telah berupaya agar serangkaian acara yang sudah disiapkan bisa berjalan semarak. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi acara sedini mungkin. Dia mencontohkan, untuk acara Parade Budaya dan Bunga yang digelar pada 7 Mei dengan start dari Tugu Pahlawan menuju Balai Kota, Disbudpar sudah menyampaikan ‘woro-woro’ sejak bulan Februari lalu. Harapannya, acara yang rutin digelar tiap tahun ini akan lebih semarak dengan lebih banyak peserta dan juga lebih banyak warga yang ikut serta.

“Even-even yang akan digelar sekarang kami informasikan jauh-jauh hari agar HJKS tahun ini bisa lebih semarak. Hasilnya, seperti Parade Budaya dan Bunga, peserta tahun ini jumlahnya dua kali lipat dibanding tahun lalu. Acaranya juga akan digelar pagi hari agar ada lebih banyak masyarakat yang menyaksikannya,” sambung Widodo.

Selain itu, Disbudpar juga melakukan beberapa sentuhan baru agar acara yang rutin digelar tahunan ini tidak berjalan begitu-begitu saja. Tetapi menjadi lebih segar dan kekinian. Salah satu sentuhan baru itu akan dilakukan di acara Festival Rujak Uleg yang akan digelar di sepanjang Jalan Kembang Jepun pada 14 Mei mendatang. Bila sebelumnya Festival Rujak Uleg digelar dengan konsep masing-masing peserta memakai konsep yang unik bahkan nyeleneh untuk kemudian menguleg rujak di meja berderet panjang yang telah disiapkan panitia, maka tahun ini akan dibuat improvisasi. “Tampilan Festival Rujak Uleg tahun ini akan berbeda. Kalau kemarin-kemarin kostum hanya dipakai saja, ini nanti akan ada semacam cat walknya. Jadi kostumnya akan diparadekan. Kami juga mengundang tamu dari luar negeri dan mereka mengenakan pakaian khas dari negaranya. Semisal tamu dari Jepang akan mengenakan kimono,” sambung Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini. (Rilis)

ADVETORIAL PEMKOT SURABAYA

Bu Risma Paparkan Kemajuan Kota Surabaya

Dalam Acara Tour Atase Pertahanan Negara Sahabat

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Bu Risma), saat menerima kunjungan para perwira Atase Pertahanan Negara Sahabat di ruang sidang walikota (19/04).

WALIKOTA Surabaya, Tri Rismaharini (Bu Risma), memaparkan kemajuan Kota Surabaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada 50 perwira Atase Pertahanan Negara Sahabat di ruang sidang walikota (19/04).

Dalam kunjungan di Surabaya itu, rombongan para Perwira Atase Pertahanan (Athan) datang dari berbagai negara seperti Singapura, Brazil , Thailan, United Kingdom, Italia dan Amerika Serikat. Mereka disambut oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Hadir pula dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya, Hendro Gunawan, Kapolrestabes Surabaya, Muhammad Iqbal, Direktur Kerjasama Internasional, Kol Inf Rizarius Eko HS, para Dandim, Asisten dan jajaran perangkat daerah terkait.

Di hadapan para perwira, Bu Risma menjelaskan secara bertahap akan kemajuan yang sudah dialami Kota Pahlawan, di antaranya pembangunan kota dengan membangun pedestrian jalan untuk pejalan kaki dan pembangunan box culvert untuk menanggulangi banjir. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana seperti command center yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan warga yang sedang atau melihat suatu kejadian dan pemasangan CCTV untuk memantau kemacetan jalan.

Masalah pendidikan dengan menggratiskan biaya sekolah mulai SD hingga SMP. “Khusus untuk SMA/SMK sudah tidak gratis sebab ada pengalihan fungsi yang awalnya ditangani pemkot kini berpindah tangan ke provinsi,” kata Bu Risma di sela-sela acara.

Adapula masalah terkait perekonomian. Ia mengatakan, pemkot melakukan pelatihan kepada warga Surabaya yang mengalami penyusutan ekonomi dengan mengasah keterampilan mereka kemudian mewadahi usahanya dalam bentuk UKM. “Diharapkan pelaku UKM mandiri dalam mengelola produksinya dan mampu mendongkrak pendapatan mereka,” ujar Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Walikota yang pernah dinobatkan sebagai wanita paling inspiratif versi Majalah Forbes tahun 2013 tersebut kembali menjelaskan sistem keamanan yang ada di Surabaya. Menurutnya, untuk meredam aksi kejahatan yang sudah dan mungkin akan terjadi di Surabaya, maka pemkot bekerja sama dengan TNI dan Polri melakukan sosialisasi di tiap-tiap kampung yang ada di Surabaya. “Dari hasil sosisalisasi itu didapat kata mufakat yang mana setiap kampung menugaskan warganya untuk berpatroli di kampungnya agar tercipta situasi yang aman dan nyaman,” imbuh orang nomor satu di Surabaya tersebut.

Sementara itu Direktur Kerjasama Internasional, Kol Inf TNI Rizarius Eko HS, menuturkan, acara ini dibuat untuk memperkenalkan bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak berdiri sendiri. Artinya, tiap-tiap elemen TNI berusaha membangun komponen-komponen yang kuat bagi daerahnya. “Fungsi militer tidak hanya berperang, tetapi turut membangun daerahnya seperti di Surabaya ini,” tegas Rizarius.

Usai mendengar penjelasan dari Bu Risma, para perwira yang hadir memberi pujian, salah satunya perwira asal Singapura, Tony Ong Boon Teck. Dia menuturkan, Surabaya layak dijadikan contoh pembelajaran sistem pertahanan. “Mengingat Surabaya adalah kota pahlawan, maka akan banyak sejarah yang bisa dipelajari di sini,” terang Tony. (Rilis)

ADVETORIAL PEMKOT SURABAYA

Kelola Kota Harus Dilakukan Secara Keseluruhan

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Bu Risma).

WALIKOTA Surabaya, Ir Tri Rismaharini, menekankan dalam mengelola kota harus dilakukan secara keseluruhan dan dari berbagai macam aspek, terutama sumber daya manusia. "Tidak bisa kalau terlalu dibuat prioritas. Semisal fokus ke infrastruktur tapi manusianya dilupakan. Untuk apa membangun kota apabila dinikmati bukan oleh warganya," katanya saat menghadiri diskusi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Erasmus University Rotterdam, Belanda (11/4).

Salah satu kelompok usaha di Surabaya yang dibahas oleh Bu Risma yakni Pahlawan Ekonomi. Ia menyebutkan Pahlawan Ekonomi telah memiliki anggota lebih dari 100 ribu orang dan beberapa di antaranya mampu mengekspor produknya. 

Anggota kelompok usaha sebagian besar ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan formal terakhir kisaran SD atau SMP. “Ada yang dulunya TKW mau memperpanjang izin kerja, tapi saya tolak. Saya rayu supaya nggak balik keluar negeri, tapi kerja di Surabaya saja,” ujar Bu Risma sembari menunjukkan foto anggota Pahlawan Ekonomi dalam presentasi.

Di samping kemajuan dari berbagai aspek, walikota dua periode ini mengakui masih terdapat bidang lain yang perlu dibenahi, salah satunya transportasi publik. Di luar itu, tingkat kepuasan masyarakat, pendidikan, kesehatan, pelayanan air, dan keamanan pejalan kaki di Kota Surabaya dinilai sudah cukup baik. 

Tingginya antusiasme peserta dalam berdiskusi dengan alumnus Erasmus University Rotterdam ini nampak dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Tak pelak, kepemimpinan Rismaharini sering dikaitkan dengan penutupan prostitusi Gang Dolly.

Ketika menanggapi pertanyaan yang diajukan peserta terkait hal itu, Bu Risma menyampaikan bahwa keinginan kuatnya menutup lokalisasi itu karena ketakutan terhadap masa depan anak-anak. Ia bertekad memberi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus Kota Surabaya.

Bu Risma mengakhiri diskusi dengan berpesan kepada seluruh pelajar Indonesia yang berada di luar negeri,"Tolong kembali untuk membangun Indonesia. Indonesia membutuhkan teman-teman semua di mana pun itu”.

Seperti diketahui, Bu Risma menjadi narasumber diskusi "Kepemimpinan Berintegritas" yang diselenggarakan di Erasmus University Rotterdam, Belanda, akhir pekan lalu. Diskusi diselenggarakan PPI Belanda dan PPI Rotterdam. “Bu Risma dipilih karena memberikan teladan bagi khalayak selama memimpin Kota Surabaya,” kata Koordinator Bidang Kajian dan Gerakan PPI Belanda, M Hanif Nadhif.

Selama diskusi, Bu Risma mengangkat fokus pembahasan pada peningkatan perekonomian di Kota Surabaya melalui pengembangan masyarakat. Pada awal terpilih menjadi walikota, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, sekitar 12 persen masyarakat Surabaya tergolong miskin dan kemudian turun hingga 1,2 persen dalam enam tahun kepemimpinannya.

Strategi Pemerintah Kota Surabaya untuk penurunan angka kemiskinan diakui tidak mudah dan dilakukan melalui berbagai macam aspek, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pendirian kelompok usaha seperti Pahlawan Ekonomi, Youth Organization Development, start-up Surabaya, dan pelbagai strategi lainnya.

Upaya ini dianggap berkontribusi terhadap penurunan inflasi Kota Surabaya dari tingkat 4,39 tahun 2012 menjadi 3,22 pada 2016. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya pun meningkat dari 77,2 menjadi 79,47 selama lima tahun, data dari BPS Provinsi Jawa Timur. (F.839)