LINTAS BATAM : Pelabuhan Macobar Memprihatinkan

Halaman Pelabuhan Macobar yang retak dan amblas

TIM Majalah FAKTA saat berkunjung ke Pelabuhan Macobar sebagai pelabuhan yang setiap hari sibuk dengan aktivitas bongkar muat barang, melihat kondisi pelabuhan yang kusam dan tak terawatt. Terlihat halaman pelabuhan retak dan amblas.

Sepertinya pelabuhan tersebut tidak mendapatkan anggaran untuk perawatan dan perbaikan. Diharapkan kepala pelabuhan mengajukan anggaran perawatan, sehingga pelabuah tersebut bisa menjadi lebih indah dan asri. (F.947) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS BATAM : Mikol Makin Marak, Pemkot Batam Tutup Mata

MAKIN maraknya peredaran minuman beralkohol (mikol) di Kota Batam nampaknya tidak terjamah oleh tangan aparat. Hingga saat ini makin banyak mikol yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Pemkot Batam melalui dinas terkait malah terkesan tutup mata dengan maraknya peredaran mikol tersebut. (F.947) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS BATAM : Judi Mulai Marak Di Batam

BATAM adalah kota wisata, kota yang punya ikon jembatan Barelang yang diresmikan oleh B J Habibie, kota yang memiliki destinasi wisata baik wisata alam, wisata kuliner dan shopping center, sehingga membuat warga nyaman tinggal di Batam. Namun keadaan itu menjadi ironis dengan mulai maraknya perjudian bebas yang membuat masyarakat resah.

             Perjudian di Batam mulai menjamur dengan berbagai bentuk, yang intinya tetap mengarah pada perjudian. Padahal pasal 303 KUHP sudah jelas mengatur sanksi bagi pelanggarnya. Ada dugaan perjudian yang mulai marak di Batam ini malah dijadikan ATM oleh oknum pemberi izin. Harapan ke depan pejabat yang mengeluarkan izin harus memeriksa dan memonitor kegiatan yang diizinkannya tersebut. (F.947) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS BATAM : Kadisduk Kota Batam Berikan Pelayanan Secara Prima

Mardanis AMP SE

KETIKA ditemui Abdul Gopur dari Majalah FAKTA pada hari Jumat (23/5), Kadisduk dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Mardanis AMP SE, memberkan keterangan bahwa kantor disduk akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Instruksi itu juga disampaikan langsung oleh Walikota Batam. Menurut Walikota Batam, untuk pemohon e-KTP dikirim dari disduk setiap harinya kurang lebih 1.000 buah dan didistribusikan kepada kantor kelurahan masing-masing.

            Perubahan demi perubahan di Kantor Disduk dan Pencatatan Sipil Kota Batam terjadi sejak dipimpin oleh Mardanis AMP SE. Di antaranya, pelayanan yang semakin membaik dan tertata rapi. Perubahan tersebut semata-mata untuk memberikan rasa nyaman pada masyarakat yang mengurus surat-surat kependudukannya. Semoga ke depannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Batam. (F.947) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : 36 Kendaraan Terjaring Razia Depan Polsek Meral

AKP Putu Bayu Pati,
Kasat Lantas Polres Karimun

RAZIA rutin terhadap kelengkapan kendaraan oleh Satlantas Polres Karimun dari pukul  10.00 hingga 11.00 Wib yang dilaksanakan di depan kantor Polsek Meral berhasil menjaring 36 kendaraan roda dua dengan rincian barang bukti  22 sepeda motor, 11 STNK dan 3 SIM.

                Para pengendara roda dua yang melintas di Jalan A Yani,  Kelurahaan Meral Kota, depan markas Polsek Meral, diarahkan oleh petugas satlantas yang melakukan razia untuk masuk ke halaman kantor Polsek Meral guna dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraannya.

                AKP Putu Bayu Pati, Kasat Lantas Polres Karimun, saat ditemui Hendri dari FAKTA mengatakan, razia rutin ini dilakukan lebih menititikberatkan terhadap kelengkapan kendaraan. Seperti kaca spion, memakai helm standar SNI, membawa STNK dan SIM saat sedang berkendaraan. Bagi pengendara motor roda dua yang sedang membawa penumpang yang duduk pada posisi belakang, diwajibkan juga   untuk memakai helm standar SNI. “Dalam razia yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Karimun ini dibantu oleh personil  Polisi Militer TNI AD dan POM AL,” ujarnya.

               Pantauan FAKTA, selain personil satlantas memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, personil dari PM TNI AD dan POM AL yang ikut mebantu razia terlihat mencopoti stiker logo TNI yang terpasang di kendaraan pengendara yang terkena razia.

Mereka mengingatkan juga agar para pengendara yang terjaring razia tidak lagi memasang stiker logo TNI di kendaraannya. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : Tim Buser Polres Karimun Ringkus 6 Penjambret

Kapolres Karimun, AKBP Suwondo Nainggolan

KOMPLOTAN jambret yang berjumlah 6 orang yang selama ini meresahkan warga Karimun terpaksa menghentikan kegiatannya setelah Tim Buser Sat Reskrim Polres  Karimun yang dipimpin Kanit Buser Polres Karimun, Ipda Fahmi, berhasil meringkus  komplotan yang diduga diotaki tersangka AT tersebut.

                 Tersangka AT yang masih berusia 14 tahun diduga merupakan otaknya. Hal tersebut terungkap karena setiap mereka beraksi tersangka AT selalu ada. Para tersangka kerap berganti pasangan dalam menjambret. “Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 3 unit sepeda motor, 2 unit handphone milik pelaku dan satu unit handphone yang diduga hasil kejahatan,” ujar AKBP Suwondo Nainggolan, Kapolres Karimun, kepada Hendri dari FAKTA.

                 Menurut Suwondo, terbongkarnya aksi pencurian dengan kekerasan oleh keenam tersangka (AT, SF, DC, AS, AH, BO) ini dari laporan masyarakat yang diterima polisi. Salah satu korban mereka adalah Endang yang dijambret oleh komplotan tersangka AT pada 15 Pebuari 2015. Komplotan tersangka AT beroperasi di 8 tempat di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Aksi penjambretan yang menimpa Endang dilakukan komplotan tersangka AT di salah satu lokasi di sekitar kawasan  Kapling, tidak jauh dari Rumah Makan  Restu Bunda. Sebelum beraksi, para pelaku terlebih dulu menbuntuti sepeda motor korban. Korban mulai dibuntuti  komplotan tersangka AT dari lampu merah Sei Lakam. Saat kejadian korban hendak ke Kapling, namun tidak jauh dari Rumah Makan Restu Bunda Kapling salah satu tersangka yang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan langsung menyambar tas yang dibawa oleh korban. Akibatnya, korban menderita kerugian sebanyak Rp 1,5 juta. “Atas perbuatannya itu para tersangka dikenakan pasal 365 dan pasal 480 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara,” ujarnya.

                Tersangka AT yang diduga sebagai koordinator komplotan aksi penjambretan saat ditemui FAKTA membantah dikatakan sebagai otak pelaku dalam  aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Tersangka AT mengatakan, dia hanya terbawa ajakan salah satu tersangka yang lain. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : Mahasiswa UK Dan STIE Cakrawala Datangi DPRD Karimun

Mahasiswa Universitas Karimun dan STIE Cakrawala
saat demo di DPRD Karimun

DENGAN menggunakan sepeda motor, puluhan mahasiswa dari Universitas Karimun dan STIE Cakrawala mendatangi DPRD Karimun (21/5). Dengan membawa berbagai poster, mereka mempertanyakan peran dewan sebagai wakil rakyat dalam menyikapi  persoalan yang dihadapi masyarakat. Mereka juga minta adanya transparansi  terhadap penggunaan anggaran dana hibah serta  pemberian beasiswa kepada mahasiswa.

              Menurut mereka, sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang anggota DPRD  memiliki fungsi legislasi, bujeting dan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD bisa dilakukan terhadap semua lembaga yang menerima kucuran dana yang berasal dari APBD maupun APBN  maupun hal-hal lain yang mencakup kepentingan umum.

              Namun fungsi pengawasan yang  melekat di DPRD Karimun dinilai belum dijalankan secara  maksimal. Para anggota DPRD Karimun dinilai masih tidur sehingga tidak melihat kesengsaraan masyarakat. “Salah satunya masih minimnya pengawasan terhadap transparansi anggaran pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang dilakukan oleh SKPD terkait,” ungkap Lutfi, salah satu orator dalam aksi unjuk rasa.

                Didirikannya Universitas Karimun untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia yang tercantum pada 4 azas pada  pembangunan Kabupaten Karimun. Hal tersebut juga telah menpengaruhi naiknya jumlah penyandang gelar S1.

Namun, kenyataannya, yang dialami para mahasiswa di Universitas Karimun sangat minim perhatian dari pemerintah. Hal itu cukup berbeda dengan  yang dirasakan oleh mahasiswa yang kuliah di luar Karimun. Mereka selain diberi mess, juga mendapatkan bantuan beasiswa. “Sedangkan mahasiswa yang kuliah di daerahnya sendiri dan dinilai   telah mengangkat nama daerahnya karena telah berdirinya sebuah universitas, seperti dianaktirikan,” ujarnya.

                Anggota DPRD Karimun, Zaizulfikar, pada pertemuan dengan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa mengatakan,”Kami selaku anggota DPRD Karimun tidak tidur terhadap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fungsi DPRD hanya sebatas pengesahaan anggaran, sedangkan pengguna anggaran ada di eksekutif. Namun jika ada mahasiswa menemukan penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran dana  yang dianggarkan, kami akan langsung mengecek serta memanggil  SKPD yang dilaporkan. Mahasiswa sebagai salah satu kalangan intelektual telah banyak memiliki gagasan dalam sebuah perubahan pemerintahan diharapkan bisa bersama-sama ikut serta mengawasi setiap kebijakan pemerintah serta kegiatan yang bersumber dari uang rakyat”.

                Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dua perguruan tinggi di Karimun ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polres Karimun. Mulai orasi hingga pertemuan, mahasiswa diberi akses menyampaikan kritikan, keluhan dan tuntutannya dengan tertib. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : Sukseskan Pilkada, KPUD Karimun Gandeng Media

Saat berlangsung pertemuan Komisioner KPUD Karimun 

dengan awak media. (Foto: F.942)

DALAM rangka mensosialisasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan pilkada hingga pemilihan dan penentuan akhir kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karimun melakukan pertemuan dengan  sejumlah awak media di gedung KPUD Karimun, Jumat (22/5).

               Ketua KPUD Karimun, Ahmad Sulthon, memaparkan, setiap tahapan pilkada serta kesiapan setiap stake holdrer termasuk dari bagian pelaksana penyelenggaraan pilkada telah memiliki cukup persiapan dan tinggal pelaksanaannya saja. Sedangkan anggaran bagi KPUD Karimun dalam pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015 nanti telah mendapatkan kucuran dari APBD Kabupaten Karimun sebanyak Rp 9,7 miliar dan dari APBD Provinsi Babel Rp 5,4 miliar, jadi total kurang lebih Rp 15 miliar.

                 Selain itu keputusan terhadap adanya dualisme partai politik yang akan mengusung calonnya akan ditentukan oleh KPU pusat. Rekaputalasi terhadap hasil suara mulai dilakukan di tingkat kecamatan, sedangkan di tingkat desa ditiadakan.

Ahmad Sulthon juga tidak menampik adanya penundaan pelantikan PPK dan PPS. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya pencairan anggarannya. Namun kemungkinan minggu depan bisa terlaksana. Honor bagi PPK dan PPS  dalam pelaksaanaan pilkada akhir tahun ini seluruh anggarannya ditangung oleh APBD Provinsi Babel.

                 Aturan main didalam pelaksaan pilkada, KPUD Karimun mengacu pada aturan perundang-undang yang tertuang dalam PKPU yang telah menjadi payung hukum dalam melakukan pelaksanaan pilkada.

                 Pertemuan antara Komisioner KPUD Karimun dengan para awak media berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pada sesi tanya jawab dengan para awak media, Ahmad Sulthon dan komisoner lainnya memberikan penjelasan secara gamblang dan transparan mengenai setiap tahapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Polres Karimun yang dihadiri oleh Kasat Pol Air, AKP Yudsiardi. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS KARIMUN : Wakil Bupati Karimun Hadiri Makan Basamo Warga HKKS

Wakil Bupati Karimun, Aunur Rapiq, menghadiri Makan Basamo Warga HKKS

BULAN suci Ramadhan merupakan bulan yang menbawa berkah serta  bulan yang memiliki kemuliaan dari seribu bulan. Di dalam menyambut bulan suci Ramadhan yang penuh berkah warga Solok yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Kabupaten Solok (HKKS) Kabupaten Karimun menggelar kegiatan ceramah agama oleh Ustad Sutan Baginda Malin Siregar dan dilanjutkan dengan tradisi makan basamo, Minggu (24/ 5) di gedung PKSB Karimun.

Acara makan basamo selain dihadiri oleh segenap warga Kabupaten Solok yang berdomisili di Kabupaten Karimun, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun, Aunur Rapiq. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Karimun mengatakan, jalinan silaturahmi sesama warga Minang yang ada di Kabupaten Karimun merupakan sebuah ikatan tali persaudaraan yang cukup erat. Hal tersebut merupakan sebuah semangat persaudaraan yang masih terlihat kental di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun. “Terlebih lagi ada pepatah “barek samo dipikua, ringan samo dijinjing,” ujarnya.

Kegiatan yang dilakukan dengan cukup sederhana ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan menjalin silaturahmi dan dinilai bisa menimbulkan sebuah  kepekaan terhadap sesama warga Minang di perantauan.

“Acara makan basamo yang hidangannya berasal dari sesama warga HKKS ini merupakan sebuah tradisi yang dianut oleh masyarakat Minang. Kegiatan yang dilakukan tersebut diyakini mampu menperkuat ikatan emosional sesama warga Solok di dalam sebuah tali persaudaraan,” ungkap Rasyid, salah satu penasehat HKKS Kabupaten Solok kepada Hendri dari FAKTA. (F.942)web majalah fakta / majalah fakta online

DRESTA BALI : Kongres Dunia Kedokteran Militer Ke-41

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, usai menutup
Kongres Kedokteran Militer Ke-40 di Nusa Dua Bali

KONGRES Dunia Kedokteran Militer Ke-41 telah ditutup oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu, di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (22/5).  Menhan mengatakan, hasil dari kongres ini Indonesia berhasil bekerja sama dengan beberapa negara terkait dengan bidang kedokteran militer. Imbuhnya, selain kerja sama, saat kongres ini banyak ilmu yang didapat, pasalnya banyak orang pintar yang hadir dan memberikan presentasi.

"Kita ada kerja sama dengan beberapa negara, selain itu adanya kongres ini sangat bermanfaat untuk kita menambah ilmu," terangnya usai menutup acara tersebut.

Menhan menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung adanya kedokteran militer ini. "Kita ada rumah sakit milik angkatan darat, itu salah satu keseriusan pemerintah mendukung kedokteran militer ini. Dan saat ini banyak tentara yang datang ke sana untuk berobat," paparnya.

Menurut Menhan, pihaknya sudah memiliki agenda dalam dua tahun ke depan untuk meningkatkan kedokteran militer Indonesia dan menghadapi penyakit ebola dan penyakit stroke. “Kongres Dunia Kedokteran Militer pada tahun 2017 nanti akan digelar di India”.

Acara yang dimulai pada 17-22 Mei 2015 itu ditutup secara resmi oleh Menhan, yang sebelumnya telah dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. (F.916) web majalah fakta / majalah fakta online

DRESTA BALI : Antisipasi Judi Di JAB Zone, Kapolda Bali Gelar FGD

Suasana FGD di Mapolda Bali

TERKAIT adanya dugaan JAB Zone di Benoa Square, Jalan By Pass Ngurah Rai di kawasan Kedonganan, Kuta, melakukan praktik perjudian terselubung dengan menyalahgunakan izin keramaian yang dikeluarkan Polda Bali, maka Kapolda Bali, Irjen Ronny F Sompie, pun berencana meninjau ulang izin tersebut. Namun Kapolda tidak mau bertindak gegabah dengan terlebih dahulu menyelidiki kebenaran dugaan itu secara cermat.

Langkah awal untuk memastikan ada-tidaknya unsur judi di permainan itu, Kapolda kemudian menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama instansi terkait dan ahli hukum pidana dengan dihadiri pemilik usaha, Roberta, Rabu (20/5).

Pada pertemuan itu terungkap permainan yang dikelola Roberta tersebut hampir mirip dengan time zone. Bedanya, di JAB Zone nilai hadiahnya lumayan besar sehingga cenderung diminati orang dewasa, seperti  sembako dan peralatan elektronik, di antaranya kulkas, HP dan TV.

“Memang, sekarang JAB Zone hanya sebatas permainan ketangkasan atau untung-untungan, tapi jangan sampai di belakang ada unsur judi sehingga menimbulkan citra negatif bagi kepolisian di mata masyarakat,” ungkap Kapolda.

Kapolda menambahkan, permainan judi selama ini dikemas dengan sistem terputus. “Bisa saja di tempat itu hanya memberikan hadiah barang tapi kan kita tidak tahu kalau transaksi uangnya dilakukan di luar. Jangan bermain petak umpet dengan kami,” paparnya.

Imbuhnya, permainan jenis kera sakti masih bernuansa untung-untungan sehingga menjadi salah satu indikator adanya unsur perjudian yang harus diantisipasi.

Pemilik JAB Zone menyewa tempat selama 5 tahun (2014-2019). Hampir 90 persen yang datang bermain adalah turis mancanegara, seperti dari Cina dan Taiwan. Sedangkan  jam beroperasinya mulai pukul 10.00-23.00 WITA.

“Sementara ini memang belum ditemukan unsur judi. Tapi apabila ditemukan, maka kami akan melakukan tindakan hukum,” ungkap Kapolda.

Pada kesempatan itu, Kadis Pariwisata Badung, Cokorda Raka Darmawan, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Polda Bali dalam mengantisipasi judi. Cokorda memberikan masukan supaya mesin game di JAB Zone dikaji.

“Kalaupun ini permainan ketangkasan, setidaknya seluruh badan bergerak. Jadi, saya harapkan alat-alatnya lebih diseleksi supaya tidak ada permainan uang termasuk hadiah yang diberikan dikaji lagi,” sarannya.

Sesuai izin usaha yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, di CV JAB Zone yang berada di lantai III Benoa Square tersebut ada 4 meja besar untuk jenis permainan kera sakti, kemudian 30 jenis game tembak, pancing ikan, dan doraemon. Selain itu tersedia juga mesin permainan menggunakan perangkat komputer software dan hardware. (F.916)

DRESTA BALI : Bendesa Adat Kuta Ancam Tutup Sky Garden

Suasana mediasi konflik di Kantor Camat Kuta

KONFLIK yang sering terjadi di tempat hiburan malam Sky Garden, Kuta, Badung, Bali, membuat Desa Adat Kuta turun tangan. Bendesa Adat Kuta, Wayan Swarsa, saat ditemui Anas LB dari FAKTA, Minggu (24/5), menjelaskan, sebenarnya instruksi Bupati Badung, A A Gde Agung, sudah jelas yakni menutup tempat hiburan malam terbesar di Bali itu karena sering terjadi konflik. "Kami sebenarnya sudah menerima instruksi Bupati Badung agar segera menutup tempat hiburan malam itu karena sering terjadi konflik. Namun kita masih mempertimbangkan banyak hal termasuk ratusan karyawan yang sekarang menggantungkan hidupnya di Sky Garden. Tetapi kalau konflik yang berujung pada perkelahian masih saja terus terjadi, maka tidak ada cara lain, kami akan menindak tegas dengan menutup tempat hiburan malam itu," ujarnya.

Menurut Swarsa, Desa Adat Kuta pernah memberikan peringatan keras melalui surat resmi pada Maret lalu. Isi surat peringatan itu antara lain batas jam malam pada pukul 03.00 Wita, memasang peredam suara agar penduduk sekitar tidak terganggu kebisingan suara musik dan tetap menjaga kondusifitas keamanan dan kenyamanan.

Namun Swarsa tetap bersikeras bila konflik terjadi lagi, maka tidak ada cara lain kecuali menutup tempat hiburan malam tersebut. Saat menjadi mediator konflik antara sekelompok security Sky Garden dengan pihak manajemen, Swarsa secara tegas menyatakan bahwa konflik ini menjadi peringatan terakhir. Bila terjadi konflik lagi, maka tidak ada cara lain kecuali menutup Sky Garden. "Sebenarnya para mediator yang terdiri dari Kapolsek Kuta, Danramil Kuta, Camat Kuta, LPD Kuta, sudah sepakat untuk menutup Sky Garden sekarang juga. Namun setelah negosiasi, tampak ada niat baik dari masing-masing pihak, baik dari pihak manajemen maupun sekelompok security yang konflik. Kita memberi kesempatan untuk yang terakhir kalinya," ujarnya.

Mediasi tersebut dilakukan di Kantor Camat Kuta. Hadir pada kesempatan tersebut antara lain dari pihak manajemen, konsultan hukum, Kapolsek Kuta, I B Deddy, Danramil Kuta, Wayan Gunawan, Bendesa Adat, Camat Kuta, dan beberapa tokoh adat lainnya. Dalam mediasi tersebut, para mediator awalnya menggelar pertemuan dengan pihak manajemen, kemudian dengan sekelompok security. Hasilnya kemudian disimpulkan jika manajemen masih memberi kesempatan kepada kelompok security untuk tetap masuk seperti biasa, sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Selama proses hukum itu belum diselesaikan, dilarang dengan keras melakukan aksi-aksi yang menimmbulkan konflik dan perkelahian. Bila melanggar ketentuan ini maka Sky Garden akan ditutup tanpa kompromi. (F.916) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL BADUNG : Revolusi Mental Adalah Kerja, Kerja Dan Kerja

Bupati Badung, A A Gde Agung, saat peringatan Harkitnas Ke-107

PEMERINTAH Kabupaten Badung melaksanakan apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107 di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala, Rabu (20/5). Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan Inspektur Upacara Bupati Badung, A A Gde Agung, ini dihadiri Wakil Bupati Badung, I Made Sudiana, Kapolres Badung, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, perwakilan Kapolresta Denpasar, Wakil Ketua DPRD, I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta, Sekda Badung, Kompyang R Swandika, serta segenap pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, dengan peserta upacara dari jajaran TNI /Polri, PNS Pemkab Badung serta para siswa.

Bupati Badung, A A Gde Agung, usai apel mengungkapkan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan momentum penting dan strategis, oleh karenanya segenap jajaran pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung harus dapat mempertahankan jiwa nasionalisme di era sekarang ini untuk mengadakan revolusi mental. “Revolusi mental ini adalah kerja, kerja dan kerja tidak hanya di kalangan birokrat dan TNI tetapi di kalangan masyarakat Badung seluruhnya untuk bersama-sama mewujudkan Badung yang shanti dan jagadhita,” ungkap Gde Agung.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara, dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Badung, A A Gde Agung, menyampaikan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Perjuangan ini adalah abadi untuk menuju Indonesia maju dan modern, berkeadilan, sejahtera, berdemokrasi serta bermartabat. Pembangunan mental dan karakter bangsa menjadi salah satu prioritas utama program pembangunan pemerintahan Indonesia sekarang ini. Pembangunan karakter tersebut diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, berdedikasi, disiplin, kerja keras dan taat aturan. Berhasilnya pembangunan mental dan karakter yang baik akan mewujudkan masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi kemajuan bangsa.

Pada peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Melalui Hari Kebangkitan Nasional, Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju Dan Sejahtera”. Tema ini mengandung makna bahwa kebangkitan nasional sekarang ini lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dengan bekerja lebih keras dan bukan sekedar pengembangan wacana. Tuntutan untuk terus maju dan mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera telah menjadi pemicu pentingnya merealisasikan semangat kebangkitan nasional dengan bekerja keras, kerja cerdas dan produktif.

Momentum Harkitnas ini juga harus mampu membangkitkan kembali nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada dengan menggelorakan rasa bangga dan cinta tanah air. Tidak ada bangsa yang maju tanpa perjuangan dan kerja keras. Tidak ada bangsa yang maju tanpa pengorbanan dan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali mereka berusaha merubah diri mereka masing-masing. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL BADUNG : MAMPU WUJUDKAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIF, KAPOLDA BALI APRESIASI BADUNG

Bupati Badung, A A Gde Agung, saat berbincang dengan
Kapolda Bali, Irjen Pol Ronny Franky Sompie

KAPOLDA Bali, Irjen Pol Ronny Franky Sompie, memberikan apresiasi kepada Kabupaten Badung yang sudah mampu mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Badung. "Kondusifnya kondisi kamtibmas di Badung merupakan wujud kebersamaan dan sinergitas yang terbangun mulai dari Bupati Badung beserta jajaran Pemkab Badung, DPRD Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta tokoh masyarakat baik tokoh adat, agama, pemuda dan seluruh lapisan masyarakat Badung yang telah bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Badung". Demikian pengarahan Kapolda Bali saat melakukan kunjungan kerja bersama Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ibu Dyah Ronny Sompie, di Polres Badung, Jumat (22/5).

Kedatangan Kapolda Bali bersama rombongan disambut Bupati Badung, A A Gde Agung, bersama Ketua DPRD Badung, I Nyoman Giri Prasta, Kapolres Badung, AKBP Tony Binsar Marpaung, FKPD Badung serta tokoh adat, agama dan tokoh pemuda Badung.

Dalam apel pasukan yang diikuti sebanyak 300 personil Polres Badung, Kapolda Bali, Irjen Ronny F Sompie, menyampaikan bahwa Polda Bali yang membawahi 9 Polres termasuk Polres Badung di dalam melaksanakan tugas pokok Polri, tidak akan mampu berbuat apa-apa apabila tidak ada dukungan dari instansi pemerintah daerah maupun dari elemen masyarakat lainnya. Oleh karena itu Kapolda Bali memberikan apresiasi pada keluarga besar Polres Badung atas kinerjanya dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda juga mengapresiasi Bupati Badung, FKPD dan tokoh adat, agama, pemuda di Badung yang telah memberikan kontribusi pemikiran serta sepak-terjangnya dalam mendukung program Polres Badung menjaga kamtibmas di wilayah Badung. "Hal ini menunjukkan sikap, atensi kita sebagaimana sikap kekeluargaan yang sering dilakukan di wilayah Badung. Ini benar-benar menunjukkan kerja sama bukan hanya di atas kertas (MoU) atau lisan, namun secara aktual telah terejawantahkan secara membumi dalam kegiatan sehari-hari. Dan ini menjadi modal dan aset bersama di Badung," tambahnya.

Sedangkan Bupati Gde Agung menyampaikan bahwa wilayah Badung dibawahi oleh dua yurisdiksi kepolisian. Wilayah Petang, Abiansemal, Mengwi dan Kuta Utara masuk yurisdiksi Polres Badung dan wilayah Kuta dan Kuta Selatan masuk yurisdiksi Polresta Denpasar. Untuk memantapkan dari segi keamanan, secara rutin setiap bulan Pemkab Badung menggelar rapat koordinasi bersama FKPD dan DPRD, membahas situasi terkini. Termasuk rapat koordinasi terkait persiapan pemilukada serentak di Badung. Dijelaskan bahwa khusus untuk pengamanan pemilukada Badung, Pemkab Badung telah menganggarkan dana penyelenggaraan Pilkada untuk KPU dan Panwas, termasuk dana pengamanan pemilu untuk Polresta, Polres serta Dandim Badung. "Dengan kerja sama dan sinergi ini kami harapkan Pemilukada Desember mendatang berlangsung dengan tertib, aman, jujur dan adil," jelas bupati.

Kehadiran Kapolda Bali di Polres Badung disuguhkan berbagai atraksi, mulai dari Senam Berlalu Lintas dari TK Harapan Abianbase. Atraksi Kolonel Senapan dari Sat Sabhara Polres Badung serta Yel-yel Polres Badung dan Senam Bersama Meraih Sukses dari Polwan dan Sabhara. Usai apel, Kapolda bersama Bupati Badung melakukan silaturahmi dan bertatap muka dengan masyarakat Badung di wantilan Pura Polres Badung. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL BADUNG : Pemkab Badung Dukung Penuh Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015

Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung, saat memberikan pengarahan di hadapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung
dalam rapat koordinasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015 di Kabupaten Badung, Kamis (21/5),
di Ruang Kriya Gosana Kantor Bupati Badung

PELAKSANAAN Program Penanggulangan Kemiskinan/Perlindungan Sosial di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran terbuka yang terus mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung sebesar 4,57%, setara dengan sekitar 18.250 orang dari total penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2006. Pada perkembangan di tahun-tahun berikutnya persentase kemiskinan ini terus berkurang, hingga tahun 2013 menjadi sebesar 2,46% atau setara dengan sekitar 14.550 orang. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka tahun 2007 sebesar 4,58% setara dengan jumlah pengangguran sekitar 10.700 orang. Selanjutnya pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka telah turun menjadi sebesar 0,48% atau setara dengan sekitar 1590 orang. Untuk terus menurunkan angka kemiskinan tersebut maka dibutuhkan basis data sasaran program perlindungan sosial yang akurat dan divalidasi secara berkelanjutan. Demikian penegasan Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung, saat memberikan pengarahan di hadapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung dalam rapat koordinasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015 di Kabupaten Badung, Kamis (21/5), di Ruang Kriya Gosana Kantor Bupati Badung.

Lebih lanjut Bupati Gde Agung menyampaikan bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.460/2254/SJ tanggal 5 Mei 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah di daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan berpartisipasi aktif untuk mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) dan pemutakhiran informasi rumah tangga di tingkat desa atau kelurahan.

Sementara Wakil Bupati Badung, I Made Sudiana, selaku Ketua TKPK Kabupaten Badung dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi TKPK tersebut dilaksanakan untuk merespon sejumlah kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program perlindungan social. Antara lain Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. 

Wabup Sudiana menjelaskan pula bahwa mengacu pada instruksi presiden tersebut maka BPS bertugas untuk melaksanakan pemutakhiran basis data terpadu, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program perlindungan sosial. Hal tersebut bermakna pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPS dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran basis data terpadu yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial.

Berkenaan dengan pelaksanaan PBDT/PPLS 2015 di Kabupaten Badung, Kepala BPS Kabupaten Badung, Dewa Suambara, yang dipandu oleh Kepala BPMD Pemdes Kabupaten Badung, Putu Gede Sridana, menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Badung tahun 2013 adalah sebesar 0,27 sedangkan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,06. “Data ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Badung telah menunjukkan hasil yang positif,” ungkapnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa PBDT/PPLS 2015 terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan yaitu Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan untuk memperoleh masukan dan umpan balik secara langsung dari masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencacahan oleh BPS untuk memperoleh informasi karakteristik masing-masing rumah tangga, yang mengacu pada data hasil FKP.

Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah, Kompyang R Swandika, para kepala SKPD terkait, Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ibu Ratna Gde Agung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS PAPUA : DITLANTAS POLDA PAPUA LEBIH KEDEPANKAN KEGIATAN EDUKASI

KBP Drs Eri Safari SH

DI Papua ada beberapa keunikan dibandingkan dengan daerah yang lain sehingga diperlukan cara bertindak yang khusus sehingga tujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas bisa tercapai. “Saya tentunya akan mengedepankan kegiatan edukasi, dikmas polisi sahabat anak, go to school to campus. Sehingga secara bertahap masyarakat kita ada perubahan mental, pengetahuan maupun perubahan budaya di dalam tertib berlalu lintas. Kita proaktif mendatangi sekolah, kita sampaikan bahwa keselamatan itu yang utama. Pertama sebagai pengguna jalan, dia akan memposisikan sebagai pejalan kaki, sedangkan pengguna sepeda motor ada bagiannya sendiri. Ini akan saya terapkan satu, dua bulan ke depan sehingga kiita lebih banyak turun memberikan edukasi kepada mereka di sekolah,” papar Dirlantas Polda Papua, KBP Drs Eri Safari SH, kepada Edi Sasmita dari FAKTA.

              Namun, baru menjabat dua pekan sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Papua, KBP Eri Safari SH sudah masuk dalam daftar mutasi yang dikeluarkan Kapolri, Jenderal Polisi Badroddin Haiti. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.KEP /427/V/2015, yang dikeluarkan 13 Mei  2015, KBP Drs Eri Safari SH diangkat sebagai Kabagrenlat Bidakademik STIK Lemdikpol. Sedangkan jabatan lamanya sebagai Dirlantas Polda Papua diisi oleh KBP Chevy Achmad Sopari, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Mabes Polri. (F.867) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS PAPUA: BANYAK PREMAN KUASAI LAHAN PARKIR

Drs Fachruddin Pasolo MSi,
Kadispenda Kota Jayapura

PAD Kota Jayapura sampai hari ini sudah mencapai Rp 49.659.203.148,- atau sekitar 39,20% dari target tahun 2015 sebesar Rp 126.424.400.000. Dari semua komponen penerimaan baik pajak maupun retribusi, sekitar 56% diperoleh dari retribusi hak atas tanah. Demikian dijelaskan Drs Fachruddin Pasolo MSi, Kadispenda Kota Jayapura, kepada Edi Sasmita dari FAKTA.

             Lebih lanjut Fachruddin Pasolo menyatakan keprihatinannya terhadap penerimaan dari parkir. “Kita prihatin karena pajak parkirnya sangat kontributif, peningkatannya tinggi, tapi retribusi parkirnya rendah malah menurun dibanding tahun 2014 yang seharusnya meningkat. Kita mengatasi manajemen parkir di jalan memang sangat susah, kebocorannya sangat tinggi, lebih banyak preman yang menguasai lahan-lahan parkir itu. Pajak parkir sudah mencapai 71%, paling tinggi kedua dari BPTP. Untuk retribusi parkirnya, pada saat kita melakukan pengawasan mereka menghilang, tidak dilakukan pengawasan mereka muncul”. (F.867) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS PAPUA : Presiden Jokowi Bagikan 3 Kartu

Presiden Jokowi saat membagikan 3 kartu kepada masyarakat Kota Jayapura
di Pangkalan Pendaratan Ikan Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).

PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), membagikan secara simbolis 3 kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat Kota Jayapura. “Saya akan membagikan KIS, KIP dan KKS untuk anak-anak semuanya,” kata Presiden Jokowi di Pangkalan Pendaratan Ikan Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).

            Jokowi menjelaskan, KIP diberikan jaminan untuk murid SD sebesar Rp 450 ribu per tahun, murid SMP Rp 750 ribu per tahun, dan murid SMA Rp 1 juta per tahun. Sedangkan KIS bisa digunakan untuk berobat ke puskesmas. “Jika penyakitnya agak berat maka puskesmas akan memberi rujukan ke rumah sakit dan itu gratis juga,” ucapnya.

            Kemudian untuk KKS diberikan Rp 500 ribu per bulan. “Ini bisa diambil, tapi kalau tidak diambil tidak apa-apa, ditabung saja,” kata presiden.

            Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan kalau dirinya sudah berkunjung ke beberapa lokasi yang ada di Jayapura, dan Minggu (10/5) ia akan ke Merauke, lalu ke Manokwari dan Biak.

            “Sesuai dengan yang saya sampaikan, satu tahun paling tidak saya akan ke tanah Papua tiga kali. Tapi pasti akan membawa sesuatu, entah yang namanya pembangunan untuk jalan, untuk jembatan, untuk kabel, entah membangun pelabuhan. Mungkin tidak di Jayapura, tidak di Sorong, tidak di Manokwari, dan kota/kabupaten yang lainnya,” katanya.

             Jokowi juga meminta agar Gubernur, Walikota dan Bupati yaang ada di Papua untuk segera melengkapi berbagai hal agar ketiga kartu tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh yang menerimanya.

              “Yang menerima KIP harus belajar lebih giat lagi, yang menerima KIS jangan harus sakit tapi harus sehat, kalau bisa jangan dipakai kartunya,” kata Jokowi. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL : 52 Tahun Kembalinya Papua Ke NKRI

Walikota Jayapura,
Dr Benhur Tomi Mano MM

“PADA kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak semua memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat anugerah-Nya, kita dapat memperingati 52 tahun kembalinya Irian Barat (Papua) ke pangkuan NKRI tanggal 1 Mei 2015,” kata Walikota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano MM.

Tanggal 1 Mei 1963, lanjut walikota, merupakan hari bersejarah bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Papua (Irian Barat saat itu) pada khususnya, karena mempersatukan Nusantara dari Merauke sampai Sabang. “Momentum bersejarah in tidak terlepas dari upaya para pahlawan bangsa kita yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, jiwa dan raga demi keutuhan Indonesia”.

Sejenak kita simak sejarah perjuangan kembalinya Irian Barat (Papua) ke NKRI melalui Trikora yang membuka mata Amerika. Konfrontasi Indonesia – Belanda saat itu menjadikan dunia internasional takut Irian Barat menjadi ‘trouble spot’ di Asia Tenggara. Akhirnya, Amerika bersedia menjadi penengah dalam perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Irian Barat disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB Ke-17 pada 21 September 1962 dengan Resolusi No.1752.

Langkah pengembalian Papua ke NKRI jelas dari persetujuan New York dan secara resmi pada 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau Badan Pemerintah Sementara PBB. Akhirnya waktu yang dinantikan tiba, pada 1 Mei 1963 bendera PBB diturunkan dan hanya bendera Merah Putih yang berkibar di seluruh wilayah tanah Irian Barat. Kewajiban Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat. PBB memantau semua proses Pepera. Dalam persetujuan New York disebutkan bahwa hak menentukan nasib sendiri penduduk Irian Barat dilaksanakan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dari 14 Juli hingga 12 Agustus 1969. Hasilnya, penduduk Irian Barat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI, yang dikukuhkan Majelis Umum PBB ke-24 melalui Resolusi No.2504 pada tanggal 19 Nopember 1969.

Jadi, kembalinya Papua ke NKRI pada 1 Mei 1963 itu bukanlah merupakan upaya paksa namun merupakan perjuangan rakyat Papua sendiri untuk mewujudkan NKRI dari Merauke sampai Sabang. Orang asli Papua berjuang keras dank arena perjuangan kerasnya itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah Frans Kaisepo, Marten Indey, Silas Papare J A Dimara.

“Apabila masih ada rakyat Papua punya persepsi yang salah tentang hal ini, pada kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat Papua agar meluruskan sejarah ini dengan benar. Tugas kita saat iini bukanlah memperdebatkan masalah tersebut tetapi yang lebih penting bagaimana kita berkarya, bekerja keras mengisi pembangunan di daerah ini ke arah yang lebih baik. Peringatan kembalinya Irian Barat ke NKRI tanggal 1 Mei di Kota Jayapura ini diharapkan dapat lebih memperkuat semangat kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan membangun masa depan orang asli Papua dalam NKRI. Tidak ada alasan yang mendasar bagi kita untuk keluar dari Republik Indonesia. Ini aspirasi dan kemauan para orangtua kita yang ingin Papua masuk NKRI,” papar walikota, mengingatkan.

Walikota Benhur Tomi Mano pun menegaskan bahwa semangat kebersamaan sangat dibutuhkan dalam menghadapi persoalan kebangsaan masyarakat yang kita cintai ini. “Peringatan kali ini mengambil tema Dengan Dilandasi Semangat Kembalinya Papua Ke Pangkuan NKRI Tanggal 1 Mei 1963, Kita Wujudkan Kota Jayapura Dan Papua Yang Aman, Damai Dan Sejahtera. Saya mau mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk mewarisi kekuatan semangat juang para pendahulu kita, tugas dan tanggung jawab kita bersama membangun Kota Jayapura yang aman, damai dan sejahtera. Semua orang boleh merasakan aman dan damai melakukan aktivitasnya di Kota Jayapura. Hentikan kekerasan, pemalakan, pencurian, perkosaan dan berbagai bentuk kriminal lainnya. Mari kita melangkah maju dalam era Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No.21/2001 yang diubah dengan UU No.35/2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang secara tegas memperhatikan keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap orang asli Papua”.

                 Banyak capaian yang sudah dihasilkan Pemerintah Kota Jayapura dalam 4 tahun terakhir ini. “Mari terus berkarya untuk membangun Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera, Modern, Berazaskan Kearifan Lokal dalam wadah NKRI. Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk menjaga stabilitas keamanan kota karena hal tersebut bukan merupakan tugas TNI/POLRI saja tapi juga merupakan tugas seluruh komponen masyarakat yang berada di tanah Papua. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pejuang yang telah mendahului kita maupun yang masih ada berdampingan dengan kita saat ini beserta segenap keluarga pejuang yang semuanya dengan tanpa pamrih telah mendharmabaktikan tenaga, pikiiran, jiwa-raganya demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah menjaga dan memelihara stabilitas kamtibmas di Kota Jayapura sehingga tetap kondusif. Selamat memperingati 52 tahun kembalinya Irian Barat (Papua) ke dalam pangakuan NKRI. Mari kita satukan hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan – Hen T’Cahi Yo Onomi T’Mar Ni Hanased”. (F.867) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS SUMSEL : MASALAH SPH PALSU MASIH BERGULIR DI POLRES MUBA

Mantan Camat Sekayu, 

Marwan Fansuri SSos. 

(Foto: F.601)

MANTAN Camat Sekayu yang sekarang menjabat Kepala UPTD Samsat Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Marwan Fansuri SSos, diduga melakukan gratifikasi dengan cara mengajukan proposal biaya pengurusan surat-menyurat seperti Surat Pengakuan Hak (SPH), Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pengoperan Hak dan lain-lain kepada PT GUTTHREE PECCONINA INDONESIA (PT GPI) dengan total nilai mencapai Rp 608.756.000,- (Baca Majalah FAKTA No.614 Edisi Mei 2015). Ia diduga telah menyalahi aturan dan menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara.

Marwan Fansuri SSos saat dihubungi FAKTA di kantor barunya, UPTD Banyuasin, mengatakan,”Anda tanyakan saja masalah ini kepada manajemen PT GPI apakah dia mengeluarkan uang sebesar itu kepada saya ? Saya tidak merasa menerima uangnya. Dan semenjak saya menjabat di sini tidak pernah dipanggil oleh pihak berwajib baik secara lisan maupun secara tertulis. Tetapi sewaktu saya menjabat camat tempo hari memang pernah dipanggil untuk dimintai keterangan seputar SPH palsu. Itu artinya, saya bersih dan tidak terlibat seperti yang anda katakan bahwa saya terlibat pembuatan SPH palsu. Yang bisa mengatakan palsu itu adalah pengadilan, tidak bisa sembarangan mengatakan palsu sebelum dibuktikan di pengadilan. Dan lagi sekarang permasalahannya telah selesai (clear), tidak ada masalah lagi. Tadinya jalan masuk ke PT GPI diportal warga, sekarang sudah dibuka, jadi mau apa lagi ? Mohon maaf saya lagi ada tamu”.

Dalam SK Bupati Musi Banyuasin nomor 1191 tahun 2012 tentang penetapan calon petani plasma kelapa sawit PT GUTTHREE PECCONINA INDONESIA (PT GPI) dari Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, dan Desa Gajah Mati yang diperuntukkan bagi masyarakat sebanyak 622 orang dengan luas plasma 1.244 hektar, kenyataannya pemilik lahanNYA adalah para pegawai negeri dan anggota DPRD Muba (Baca Majalah FAKTA No.614 Edisi Mei 2015).

Ketua LSM PBB, Alamsyah Latip, yang membela kepentingan masyarakat ketika dihubungi Raito Ali dari Majalah FAKTA tentang pernyataan mantan Camat Sekayu, Marwan Fansuri, seputar pembukaan portal dan SPH palsu sudah selesai dilaksanakan dan clear, dengan nada keras menyanggahnya. “Sekarang permasalahannya sedang bergulir di Polres Muba. Mengenai pembukaan portal memang ada, namun itu bukan berarti permasalahannya sudah selesai,” ujarnya. (F.601) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS SUMSEL : PT BSS DIDUGA CAPLOK HUTAN SUAKA MARGA SATWA DANGKU

PT Berkat Sawit Sejahtera (BSS) yang bermarkas di Kota Medan diduga mencaplok Hutan Suaka Marga Satwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, yang jumlahnya mencapai ribuan hektar. Berdasarkan investigasi aliansi  LSM dan pers didapat data akurat di lapangan adanya lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT BSS masuk Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku.

Adanya estate baru perkebunan PT BSS sudah di luar izin prinsip dan izin HGU yaitu estate jaro yang luasnya 501 Ha di luar parit gajah (parit yang lazim digunakan untuk pembatas lokasi HGU) patok Badan Pertanahan Nasional (BPN) Musi Banyuasin dan patok PT BSS sebagai HGU sudah berada di dalam lokasi Hutan Suaka Marga Satwa Dangku.

Dalam permasalahan ini, pihak BPN Muba tidak berkoordinasi dengan pihak BKSD pada waktu pemasangan patok, sementara lokasi HGU PT BSS yang masuk kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku luasnya mencapai lebih kurang 1.425 hektar. Sedangkan hutan suaka marga satwa tidak boleh dialihfungsikan. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, patok pembatas hutan suaka marga satwa Dangku di dalam perkebunan PT BSS. Patok tersebut berada di estate jaro tungkal yang mengiris di Devisi A, Devisi B, Devisi G, Devisi I, Devisi J, sehingga lokasi perkebunan kelapa sawit PT BSS di devisi-devisi tersebut ada yang masuk ke dalam hutan suaka marga satwa Dangku. Juga ditemukan data pengiriman (DO) tandan buah segar (TBS) dari Estate Jaro ke PKS PT BSS. DO pengiriman tersebut atas nama Irwansyah Dedi dan kawan-kawan yang mencapai 20 orang. Sehingga di pagu devisi jaro adalah milik perorangan atau kelompok yang memiliki perkebunan di Estate Jaro yang menyamarkan identitas mereka sebagai manajemen PT BSS.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kepala Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Propinsi Sumatera Selatan, Sunyoto SH, yang dihubungi Raito Ali dari FAKTA beberapa waktu lalu, memang beralasan. Karena  PT perkebunan sawit  sudah ikut merambah Hutan Lindung Suaka Marga Satwa seperti PT Berkat Sawit Sejati (BSS) dan  PT Musi Banyuasin (MBI) yang katanya ada para oknum pejabat ikut bermain di dalamnya. Sedangkan Hutan Suaka Marga Satwa ini merupakan hutan yang dilindungi dan merupakan hutan lindung berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 245/KPTS/W/1991 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan nomor 755/KPS-11/1990 yang menetapkan kelompok hutan Dangku (Register 37) di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas 70.274 hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai suaka marga satwa. 

Sementara itu, Kepala Bagian Humas PT BSS, Beni, dan rekannya di dalam ruangan rapat Ketua Komisi II DPRD Musi Banyuasin yang dipimpin oleh Ketuanya, H Parlindungan Harahap SH, berjanji akan mempelajarinya dulu dan akan berkonsultasi dengan pihak manajemen, baru bisa memberikan jawaban.

H Parlindungan Harahap SH dalam rapat tersebut mengatakan,”Kalau memang betul PT BSS masuk kawasan hutan marga satwa, tentunya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan PT BSS termasuk pajak, perizinan, dan lain-lain. Bila perlu kita turun ke lapangan untuk cek ulang kawasan tersebut. Kami minta kepada manajemen PT BSS khususnya yang hadir pada hari ini agar dapat menepati janjinya untuk memberikan jawaban kepada rekan-rekan dari aliansi LSM dan pers”. (F.601) web majalah fakta / majalah fakta online 

LINTAS SUMSEL : 3 MANDOR PERKEBUNAN PT BKI DILAPORKAN MEMPERKOSA

TIGA orang mandor perkebunan PT Bayu Kahuripan Indah (BKI) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, bernama Yani, Rafik dan Budi, diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap karyawati bagian penyiangan dan penanaman bibit kelapa sawit berinisial DRS (20), warga Karang Agung, Kecamatan Sungai Keruh. Kini, DRS harus menanggung aib dari perbuatan ke-3 mandor biadab tersebut. Pasalnya, DRS hamil 7 bulan tanpa suami. Sedangkan ketiga mandor tersebut menolak bertanggung jawab.

Menurut DRS saat dihubungi Raito Ali dari FAKTA di rumah salah satu tokoh pemuda dan Ketua LSM PBB, awal terjadinya perkosaan terhadap dirinya sekitar Januari 2014. Saat itu ia sedang bekerja lalu dipanggil oleh ketiga mandor itu untuk pindah kerja di lokasi lain. “Sampai di tempat yang sepi, bukannya saya diperintahkan untuk kerja malah diajak berhubungan intim. Tentu saja perbuatan itu saya tolak. Namun mereka bertiga mengancam memecat  saya dan orangtua saya yang kebetulan sama-sama bekerja di bagian lapangan kalau saya tidak mau menuruti perintah mereka. Mereka juga mengancam agar saya tidak bercerita kepada siapa pun. Saya dijadikan budak nafsu oleh ketiga mandor tersebut sehingga saya hamil 7 bulan dan ketika saya mintai pertanggungjawaban, mereka menghindar. Terpaksa saya laporkan ke Polsek Lalan. Namun laporan tinggal laporan, mereka bertiga belum juga diproses, sementara kehamilan saya semakin membesar. Akhirnya saya laporkan ke Polres Musi Banyuasin,” tutur DRS.

Sementara itu Kanit Reskrim Polres Muba, AKP N Ediyanto Sik SH, mengatakan kepada para wartawan bahwa untuk menangani masalah ini butuh waktu cukup lama, karena diperlukan pendalaman kasus. “Kita harus menunggu proses kelahiran bayinya dulu baru dapat dilakukan tes DNA untuk menentukan benih siapa yang ada di jabang bayi itu ? Setelah diketahui hasilnya baru dilakukan proses hukum terhadap pelakunya”.

Sedangkan Asisten Kepala (ASKEP) PT BKI yang dihubungi FAKTA melalui SMS, sampai berita ini dikirim ke redaksi belum juga memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan.

Ketua LSM PBB, Alamsyah Latip, pun menegaskan,”Jangan main-main, kami akan mengadakan presure terhadap PT tersebut maupun aparat penegak hukum. Dalam masalah ini pihak kepolisian jangan menghambat proses hukum yang menimpa orang kecil. Bila perlu kami akan mengadakan demo, sebab ini menyangkut moral dan perbuatan biadab. Masak 1 orang digilir 3 orang yang seharusnya menjadi pelindung para pekerja malah memperkosanya. Apalagi menolak untuk bertanggung jawab. Ini sudah keterlaluan. Seharusnya pihak perusahaan cepat tanggap mengambil tindakan terhadap ke-3 mandor tersebut. Jangan dibiarkan saja, nanti ada korban lain kalau ini terus ditutupi. Kami akan pantau terus perkembangannya. Sang bayi semakin lama semakin besar, nanti dia lahir tidak punya bapak, miris sekali kita melihatnya, yang jadi korban selalu rakyat kecil”. (F.601) web majalah fakta / majalah fakta online

SURABAYA RAYA : PARA SOPIR PELABUHAN TANJUNG PERAK BENTUK KOPERASI PELITA

Para sopir angkutan Pelabuhan Tanjung Perak saat membentuk Koperasi Pelita. (Foto: Tim)    

PARA sopir angkutan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang melayani carteran dalam kota dan luar kota pada Minggu, 10 Mei 2015, bertempat di RM Bandeng Presto Taman Pinang Sidoarjo telah membentuk Koperasi Pelita.

            “Kami siap melayani para penumpang yang turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak untuk di dalam kota maupun ke luar kota dengan pelayanan yang terbaik dan selamat sampai tujuan. Mobil yang kami siapkan ber-AC semua terdiri dari Toyota Inova, Proton, Luxio, Avansa, Elf dan lain-lain. Kami para sopir angkutan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai anggota Koperasi Pelita dilengkapi dengan seragam dan ada nomor lambung mobil serta di depan mobil kami ada pas masuk pelabuhan bulanan yang beli pada Pelindo. Jadi, kami tidak ada yang tidak beli pas bulanan itu ke Pelindo. Kami para sopir angkutan Pelabuhan Tanjung Perak yang kini tergabung dalam Koperasi Pelita sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang berwenang di Pelabuhan Tanjung Perak yang telah memberi nafkah kepada kami para sopir Paguyuban Angkutan Pelabuhan Tanjung Perak yang sekarang tergabung dalam Koperasi Pelita. Jumlah kami ada 122 orang dan sudah puluhan tahun mencari nafkah di pelabuhan serta selalu taat pada aturan, antara lain membeli pas masuk pelabuhan ke Pelindo,” tutur Moch Taufik, anggota Koperasi Pelita, mewakili teman-teman seprofesinya sopir angkutan Pelabuhan Tanjung Perak, kepada FAKTA, sambil wanti-wanti kepada para penumpang kapal agar tidak mencarter mobil yang sopirnya tidak berseragam. “Demi keamanan dan keselamatan penumpang, kalau sopirnya tidak berseragam, jangan dinaiki mobilnya,” pesannya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online