ADVETORIAL KOTA JAYAPURA

“DUKCAPIL HEBAT” UNTUK WALIKOTA JAYAPURA

Walikota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano MM (BTM).

PENGHARGAAN yang diberikan oleh kementerian dalam negeri kepada Walikota Jayapura tentu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Karena memang sudah menjadi tekad bulat Walikota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano MM (BTM), untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Walikota Jayapura pada momen rapat koordinasi nasional kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2017 pada Kamis (9 November 2017) di Jakarta. Penghargaan “Dukcapil Hebat” ini diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas administrasi kependudukan. Karena Inovasi dan dukungan kepala daerah merupakan faktor kunci dalam mewujudkan target-target capaian kinerjanya.

Untuk itu warga Kota Jayapura harus bangga karena kepala daerahnya dalam hal ini Walikota Jayapura telah mampu menorehkan sejumlah prestasi,  sehingga membawa nama Kota Jayapura di level nasional, di mana tahun 2017 ini Kota Jayapura berhasil mendapat penghargaan kategori ”Dukcapil Hebat”.

“Pemerintah Kota Jayapura melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efisien, efektif, akuntabel, transparan dan tidak menyulitkan masyarakat. Khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Jayapura yang melayani kartu keluarga (KK), akte kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, kartu identitas anak dan KTP elektronik (e-KTP),  yang juga dibarengi aplikasi-aplikasi baru yang kita miliki untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura,” ujar Walikota Jayapura, BTM.

Walikota BTM  menuturkan bahwa satu inovasi spektakuler yang dilakukan disdukcapil yakni memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat hanya dalam hitungan menit saja.

Pengakuan ini juga datang dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Prof Dr Sutan Arif Fakrulloh. Ia sangat memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Walikota Jayapura, BTM, karena mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk membangun ekosistem pelayanan administrasi kependudukan yang sangat luar biasa. “Dan, hari ini, saya menyaksikan sendiri pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas anak yang hanya membutuhkan 10 menit saja. Kalau semua daerah bisa meniru sistem pelayanan di Disdukcapil Kota Jayapura, maka saya yakin rakyat akan berbahagia. Karena saya menemukan satu contoh kerja nyata pemerintah daerah yang pelayanannya membuat rakyat benar-benar bahagia,” aku dirjen sembari mengaku kaget karena kota di ujung timur Indonesia ini, Kota Jayapura, dalam pelayanan disdukcapilnya bisa sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.

Dikatakan Walikota Jayapura, BTM,”Kita kerja bukan untuk mencari penghargaan, tapi ini merupakan tugas pokok kita dalam melayani masyarakat sehingga pemerintah pusat sendiri yang menilai kinerja dan pelayanan kita ini. Kami harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di tingkat RT, RW, kampong, kelurahan hingga distrik agar warga yang belum melakukan perekaman e-KTP agar segera datang ke kantor distrik atau ke disdukcapil karena batas akhir perekaman e-KTP yaitu bulan Desember 2017. KTP lama yang sudah habis masa waktunya harus diganti karena per 1 Januari 2018 kita tidak lagi menggunakan KTP lama tapi kita semua menggunakan KTP elektronik karena berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres 2019. Saya harapkan juga sekolah-sekolah proaktif juga orangtua untuk menguruskan kartu identitas anak-anaknya dan tiap sekolah bisa mengakomodir karena tiap sekolah sudah bisa melakukan pengurusan lebih cepat.

Di masa kepemimpinannya sebagai Walikota Jayapura, BTM memang terus mendorong seluruh OPD untuk berinovasi dan bekerja keras. Hasilnya pun sangat nampak dan terlihat jelas karena Kota Jayapura kini sudah menjadi barometer di Papua. “Selaku walikota, saya akan membantu agar ada inovasi dan kreasi baru di masing-masing OPD pemerintah kota. Karena Kota Jayapura yang merupakan ibu kota Provinsi Papua sering ditunjuk oleh pusat sebagai role model pelaksanaan pelayanan publik seperti BPTSP Dukcapil. Kita juga ada 7 pelayanan publik yang mendapat penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Papua sehingga kita terus menciptakan inovasi-inovasi baru, kreatif, dan cerdas. Sebab Kota Jayapura jadi pusat perubahan dan pusat birokrasi sehingga 28 kabupaten dan kota di tanah Papua, bahkan dari Papua Barat, tidak lagi belajar ke Pulau Jawa tapi merujuk kepada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan PAN RB, mereka belajar ke Kota Jayapura”.

Sementara itu,  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jayapura, Merlan S Uloli SE MM, mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. “Penghargaan ini tentu menjadi cambuk bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita tidak akan berhenti sampai di sini saja, tapi kita akan berbenah terus-menerus melakukan perbaikan dan melakukan inovasi sehingga disdukcapil bisa membahagiakan rakyat Kota Jayapura”. (Ist)

SURABAYA RAYA

HUT Ikadin Bersamaan Hari Pahlawan

SEPERTI diketahui bahwa Hari Ulang Tahun (HUT) Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) adalah pada 10 November. Hal tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan yang setiap tahun diperingati, khususnya oleh warga Kota Surabaya.  Maklum, Surabaya merupakan satu-satunya kota yang mendapat sebutan Kota Pahlawan.

Lebih khusus diperingati oleh para anggota Ikadin yang mempunyai hari ulang tahun yang sama dengan peringatan Hari Pahlawan. Hari Jumat kemarin (10/11/2017), Ikadin memperingati Hari Pahlawan sekaligus memperingati HUT Ikadin, dengan menggelar tabur bunga di makam Bung Tomo, yang lokasi makamnya di kawasan Ngagel, Surabaya, berseberangan dengan Taman Makam Pahlawan (TMP).

Acara tersebut dipandu oleh Gaguk Bangun S SH MH yang menjabat sebagai Wakil Ketua Ikadin DPC Kota Surabaya, seterusnya menunjuk H Djoko Sumarsono untuk menyampaikan sepatah-dua patah kata terkait HUT Ikadin. Dijelaskan oleh Pak Djoko, sesepuh dan advokat senior, bahwa bangsa yang beretika adalah bangsa yang peduli terhadap perjuangan pahlawan yang telah gugur mendahului kita. “Tradisi ini kita abadikan untuk tahun-tahun selanjutnya, biar dicontoh oleh anak didik kita,” kata Pak Djoko yang disambut tepuk tangan oleh anak-anak pelajar SLTP-SLTA berpakaian doreng.

Sebelum acara inti tabur bunga di atas makam Bung Tomo, Ketua Ikadin dan juga Ketua DPC Peradi Surabaya, H Hariyanto SH MHum, mengajak para hadirin untuk mengheningkan cipta untuk menghormat (Alm) Bung Tomo, selama 7 menit. Saat mengheningkan cipta, Hariyanto mengharapkan agar membaca doa sesuai dengan agama yang dianut.

Acara inti berupa tabur bunga di atas pusara Bung Tomo pun dilakukan oleh Ketua Ikadin, H Hariyanto, diikuti oleh pengurus Ikadin lainnya, termasuk para “Srikandi” yang ikut hadir dalam acara yang diperingati setiap tahun tersebut. Temanya memang tabur bunga, namun kenyataannya juga tabur do’a. Buktinya, setiap langkah di seputar pusara Bung Tomo, para hadirin selalu berkomat-kamit membacakan doa. 

Lebih-lebih Ustadz Agung Supangkat SH MH, advokat senior dan juga sebagai Anggota MUI Provinsi Jatim, selama 7 menit membacakan do’a dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab dengan khusu’, diikuti para hadirin dengan mengangkat tangan, untuk mengamini. (Tim)

ADVETORIAL BATOLA

Noormiliyani Menjadi Bupati Wanita Pertama Di Kalimantan Selatan

Hj Noormiliyani AS SH dan H Rahmadian Noor
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batola Periode 2017 - 2022 

SEJARAH tercipta di Barito Kuala. Noormiliyani menjadi bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan. Bersama pasangannya, H Rahmadian Noor, yang diusung Partai Golkar ini jauh mengungguli dua pasangan lainnya.

Popularitas Noormilyani sejak awal pra pilkada juga sudah terasa. Itu terbukti dengan berhasilnya Noomiliyani duduk sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalsel, yang merupakan modal utama untuk popularitas dan elektabilitasnya.

Kemenangan Noormiliyani adalah bukti bahwa kesetaraan gender dalam birokrasi semakin meningkat. Dan, Noormiliyani adalah sejarah Banua, setelah sebelumnya juga berhasil duduk sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalsel. Dibandingkan dengan abad 21 lalu di mana saat itu posisi wanita masih jauh di bawah pria dalam berbagai bidang.

Kemenangan Noormiliyani adalah sebuah prestasi tersendiri. Fenomena yang unik. Ini bukti bahwa perempuan pun bisa memenangkan suara rakyat. Dan baginya dunia politik tidak asing lagi, sejak kecil ia hidup di lingkungan politik dan birokrat, di mana ayahnya almarhum H Aberani Sulaiman merupakan Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 1963 - 1968, kemudian mendampingi suaminya, H Hasanuddin Murad, sebagai Anggota DPR RI selama dua periode dan sebagai Bupati Barito Kuala juga dua periode. Kemudian Noormiliyani sendiri menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalsel, hingga menjadi Bupati Barito Kuala periode 2017 - 2022.

Sebagai bupati terpilih hasil Pilkada Batola Tahun 2017, Hj Noormiliyani AS SH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melupakan perbedaan setelah pelaksanaan pilkada berakhir. “Pilkada telah usai, saatnya kita rapatkan barisan. Lupakan perbedaan, mari bersama membangun Batola tercinta lima tahun ke depan,” tuturnya.

Hj Noormiliyani mengatakan, terpilihnya ia bersama Rahmadian Noor ST yang mempunyai visi Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Bersama Menuju Masyarakat Sejahtera, dan 4 misi yakni Mewujudkan Desa Mandiri, Meningkatkan Produksi Pertanian, Meningkatkan Kualitas SDM, dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, di samping kado terindah serta sejarah bagi Kalsel juga merupakan ujian berat bagi mereka berdua.

Karenanya, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk saling bahu-membahu dalam rangka memajukan pembangunan Batola nantinya. Apabila dalam setiap pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama, Insya Allah hasilnya akan lebih baik, terlebih dalam membangun Batola lima tahun ke depan dengan semangat satu kata satu rasa.

Hj Noormiliyani AS SH semasa menjadi Ketua TP PKK Kabupaten Batola.

Hj Noormiliyani AS sejak tahun 2009 dengan TP PKK yang dinakhodainya mempunyai program unggulan yang sangat membantu terhadap warga Bumi Ije Jela yang kurang mampu, yaitu Bedah Rumah Sehat ala TP PKK Batola dan Gebyar Posyandu.

Ketika itu Hj Noormiliyani AS bersama TP PKK Batola menargetkan akan membedah 100 unit rumah warga kurang mampu selama 10 tahun mendampingi suami dan kini justru terlampaui.

TP PKK Batola telah membangunkan 102 rumah warga kurang mampu alias terlampaui 2 unit rumah, dari target sebelum masa jabatan sang suami berakhir 4 November 2017.

Rumah yang dibedah rata-rata berukuran 36 meter persegi dan masing-masing rumah juga dilengkapi alat perabotan memasak bantuan GOW, televisi bantuan DWP, 23 jenis perabot rumah bantuan Dinas Sosial, dan keranjang ayam masing-msaing berisi 5 ekor bantuan Dinas Peternakan.

Noormiliyani berharap, sepeninggalnya menjadi Bupati Batola nanti beberapa program unggulan PKK, terutama Bedah Rumah dan Gebyar Posyandu, hendaknya bisa diteruskan. Mengingat kedua program ini dinilainya sangat bermanfaat dan manusiawi.

Rumah yang dibangun terdiri dari teras, ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan WC ini juga dilengkapi lemari hias, lemari pakaian, tempat tidur, meja kompor, rak piring, TV 21 inch, alat rumah tangga, ranjang, sepeda gunung, tanaman toga, alat tangkap ikan, dan bantuan ternak ayam berasal dari bantuan dinas instansi, pengusaha, para organisasi wanita, masyarakat, dan para donatur lainnya.

Diharapkan, dengan adanya Bedah Rumah ala TP PKK Batola ini, membuat kehidupan keluarga yang mendapat bantuan dari program bedah rumah sehat berubah menjadi lebih baik. Demikian pula terkait tempat tinggal yang mungkin selama ini sering menjadi keluhan bagi yang bersangkutan, diharapkan tak lagi menjadi permasalahan.

Yang tak kalah penting, melalui program ini akan mendorong sekaligus memacu tumbuh dan berkembangnya rasa kepedulian sosial terhadap saudara yang kurang mampu, bingkai kebersamaan yang kuat dan kokoh.

Dengan tingginya hasrat masyarakat  membutuhkan kepemilikan rumah layak huni, sampai-sampai terbersit keinginan menjadikan Program Bedah Rumah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargaa (TP PKK) Batola menjadi Program Bedah Kampung.

Selama ini PKK terpaksa harus lebih selektif menerapkan kriteria lantaran keterbatasan anggaran untuk membangunkannya. Padahal mereka yang berhasrat mendapatkan rumah sangat banyak.

Program Bedah Rumah oleh TP PKK bersama-sama organisasi wanita lainnya di Batola dengan maksud selain untuk membantu dalam hal kepemilikan rumah yang layak huni juga dalam upaya memotivasi rasa kepedulian, kebersamaan, dan saling tolong-menolong.

Dengan harapan, selain mengangkat kembali semangat gotong-royong yang sudah memudar juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

Saat ini rasa kepedulian warga terhadap sesama sudah sangat menipis, sampai-sampai ada tetangga sakit atau tertimpa suatu penyakit saja seperti tidak dihiraukan. Untuk itu kepada aparat desa mulai RT, kades, tokoh masyarakat, atau siapa pun termasuk pegawai jika menemukan ada warga sekitar yang sakit supaya memiliki kepedulian. Paling tidak memberitahukan kepada pihak terkait untuk ditangani. (Tim)

ADVETORIAL KOTA JAYAPURA

428 ASN Pemkot Jayapura Terima SK Kenaikan Pangkat Otomatis

& Taspen Pensiun Klaim Otomatis

Walikota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano MM (BTM), dan Wakil Walikota Jayapura, 

Ir H Rustan Saru MM (HaRUS), saat memimpin apel 

di Lapangan Apel Kantor Walikota Jayapura.

SEBANYAK 428 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura menerima SK Kenaikan Pangkat Otomatis dan Taspen Pensiun Klaim Otomatis kepada 7 ASN. Penyerahan tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano MM (BTM), usai memimpin Apel Gabungan pertama di bulan Oktober di Lapangan Apel Kantor Walikota Jayapura, Senin (9/10/17).

Penyerahan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Layanan Klaim Otomatis kepada pensiunan ASN di lingkungan Pemkot Jayapura yang telah memasuki masa pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. D.26-30/V.79-5/99 Tanggal 14 Juli 2017 Badan Kepegawaian Negara menerapkan Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis Less Paper Periode 1 Oktober 2017.

Walikota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano MM (BTM), dalam sambutannya mengatakan, semua ini merupakan hak seorang PNS yang diberikan atas pengabdian dan pengorbanannya selama menjadi PNS dan juga setelah memasuki masa pensiun.

Dikatakan walikota bahwa SK kenaikan pangkat yang diserahkan tentunya melalui proses dan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Namun, sebaliknya, bagi PNS yang tidak menunjukkan prestasi kerja yang baik, hendaknya usulan kenaikan pangkatnya ditunda. "Hal ini agar menjadi perhatian bagi para pimpinan OPD. Terlebih Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura agar lebih selektif lagi. Apabila ada PNS maupun pejabat sekalipun yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sekali lagi saya tegaskan agar usulan kenaikan pangkatnya dipertimbangkan untuk tidak diproses," tandas BTM.

"Apa yang saya katakan itu semata-mata mengandung maksud agar terbangun kesadaran untuk lebih disiplin dan meningkatkan kinerja pelayanan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna melayani masyarakat Kota Jayapura dengan baik." katanya.

BTM juga memberikan apresiasi atas kerja sama pihak BKN Regional 9 Papua dan PT Taspen Cabang Jayapura melalui Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Layanan Klaim Otomatis. "Saya sangat mendukung terlaksananya pelayanan secara otomatis, ini merupakan langkah maju bagi Pemerintah Kota Jayapura, sehingga para PNS maupun peserta pensiun dalam mengurus kenaikan pangkat maupun pensiunnya lebih cepat, tidak memakan waktu yang lama," pungkasnya. (Tim)

ADVETORIAL KOTA JAYAPURA

Realisasi PAD Kota Jayapura Capai 80 Persen

Walikota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano MM (BTM), 

dan Kepala Dispenda Kota Jayapura, Fachruddin Pasolo.

REALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 136.007.697.684,- atau 80 persen dari target perubahan Rp 170.247.695.314.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jayapura, Fachruddin Pasolo, mengatakan, dari jumlah capaian ini kontribusi dari tiga jenis penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel sebesar Rp 13.693.904.707,- atau 70 persen, pajak restoran sebesar Rp 28.039.908.230,- atau 86 persen dan pajak hiburan sebesar Rp 8.456.231.069,- atau 67 persen. Maka jumlah keseluruhannya mencapai Rp 50.190.044.006,- atau 29,48 persen.

Lebih lanjut dikatakan, jika dilihat realisasi dari tiga jenis penerimaan pajak di atas, yang baru mencapai target realisasi normal adalah pajak restoran dengan jumlah realisasi sebesar Rp 28.039.908.230,- atau 86 persen Sedangkan untuk pajak hotel dan pajak hiburan realisasinya masih di bawah target normal.

Ditambahkan Pasolo, bila dibandingkan total realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun anggaran 2016 dengan tahun anggaran 2017 masih di bawah standar.

“Ini merupakan logika terbalik, sedangkan pertumbuhan hotel pada tahun ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016. Ini mengindikasikan bahwa para wajib pajak hotel belum maksimal dan transparan dalam memberikan laporan,” pungkasnya.

Sementara itu Walikota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano MM (BTM), memberikan apresiasi kepada wajib pajak hotel, restoran dan hiburan yang secara aktif telah memberikan kontribusi nyata dalam membayar pajak sehingga penerimaan PAD Kota Jayapura telah mencapai 80 persen.

“Sekalipun realisasi target PAD kita telah menunjukkan angka optimistis, namun terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan sampai dengan bulan September 2017 baru mencapai 65 persen. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada bapak ibu para wajib pajak bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Karena bersifat memaksa, maka BTM berharap kepada para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara jujur, tertib, disiplin dan transparan. “Wajib pajak yang ketahuan tidak jujur dan transparan, akan dilakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (Tim)

ADVETORIAL BADUNG

Giri Prasta Serahkan Dana Hibah Rp 1,5 M Di Banjar Muding Kaja

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan dana hibah Rp 1,5 M kepada masyarakat Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, di sekolah 

SMK Tiara Nirwana Br Muding Kaja, Minggu,(15/10).

BUPATI Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan dana hibah Rp 1,5 M kepada masyarakat Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, di sekolah SMK Tiara Nirwana Br Muding Kaja, Minggu (15/10). Acara ini juga dilanjutkan dengan Deklarasi Muding Bersatu yang terdiri lima banjar yaitu Muding Kaja, Muding Tengah, Muding Kelod, Muding Mekar dan Petingan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Badung,  I Putu Parwata,  Anggota DPRD Badung Dapil Kuta Utara,  I Wayan Sandra dan A A N T Nadiputra, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung, I Bagus Alit Sucipta, Camat Kuta Utara, A A Ngurah Arimbawa, Bendesa Adat Krobokan, A A Putu Sutarja, Lurah Kerobokan Kaja, I Made Adnyana, Penglisir Br Muding Kaja, I Wayan Sudiarsa, serta tokoh masyarakat Kerobokan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, memberikan apresiasi dengan terwujudnya Deklarasi Muding Bersatu yang terdiri dari lima banjar yakni Muding Kaja, Muding Tengah, Muding kelod, Muding Mekar dan Petingan tersebut. “Deklarasi ini sejalan dengan konsep Salam Satu Jalur yaitu  satu komando. Jangan sampai ada dua komando sehingga masyarakat jadi bingung. Ini konsep yang kami berikan untuk percepatan pembangunan,” ungkap Giri Prasta.

Lebih lanjut dikatakan, pemberian dana hibah sebesar Rp 1,5 milyar ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk melaksanakan percepatan pembangunan di Badung tanpa memberatkan masyarakat. “Pemberian hibah langsung kepada masyarakat ini merupakan simbolis bentuk manusa saksi di mana seluruh masyarakat yang hadir menjadi saksi dan kontrol atas pemberian hibah. Penyerahan secara simbolis kepada masyarakat secara langsung bukan berarti kami tidak percaya kepada panitia melainkan kami ingin warga mengetahui bahwa dana itu milik masyarakat bukan pribadinya Giri Prasta. Secara administrasi pemberian hibah ini sudah sesuai dengan KUA (Kebijakan Umum APBD)/PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Proposal yang masuk akan diverifikasi dan dilaksanakan fit dan profit oleh tim terkait, sesudah itu dana akan ditransfer ke rekening panitia pelaksana pembangunan,” paparnya.

Penglingsir Br Muding Kaja, I Wayan Sudiarsa, dalam sambutannya  mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, serta rombongan atas bantuannya untuk memberikan dana hibah dalam rangka pembuatan Bale Banjar Muding Kaja. “Saya selaku penglingsir atau perwakilan warga berterima kasih atas  bantuan ini. Bantuan yang diberikan ini akan dipergunakan untuk membuat Bale Banjar Muding Kaja yang representatif. Kami selaku warga Muding bersatu siap mendukung program Bapak Bupati Badung,” pungkasnya. (Humas Setda Kabupaten Badung)

ADVETORIAL BADUNG

Bupati Giri Prasta Hadiri Tawur Balik Sumpah

Di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Serahkan Dana Hibah Rp 1,2 M

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, pada Sabtu (13/10) menghadiri upacara karya Ngenteg Linggih Mepedudusan Agung, Tawur Balik Sumpah di Pura Dalem Babadan, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi.

BUPATI Badung, I Nyoman Giri Prasta, pada Sabtu (13/10) menghadiri upacara karya Ngenteg Linggih Mepedudusan Agung, Tawur Balik Sumpah, di Pura Dalem Babadan Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi. Turut mendampingi bupati, Anggota DPRD Kabupaten Badung, Ida Bagus Alit Argapatra, Camat Mengwi, I Gst Ngr Jaya Saputra, Tripika Kecamatan Mengwi, Plh Perbekel Pererenan, Ketut Gede Sasmita, Perbekel Tumbak Bayuh, Nyoman Sarjana, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Badung, Bagus Alit Sucipta, Bendesa Adat Pererenen dan Bendesa Adat Tumbak Bayuh serta tokoh masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta melaksanakan persembahyangan bersama dengan masyarakat dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan Bupati Giri Prasta menyerahkan dana hibah Rp 1,2 miliar yang diterima Ketua Panitia, Si Made Sukrayana.

Dalam sambutannya, Bupati Giri Prasta sangat mengapresiasi pelaksanaan karya di Pura Dalem Babadan yang pembangunannya dikerjakan secara gotong royong. Menurutnya, Pemkab Badung sudah melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). “Semesta itu menyeluruh dan berencana itu terpola. Dalam PPNSB terdapat lima program yang menjadi skala prioritas pembangunan yang merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Badung, yaitu pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, seni, adat, agama dan budaya, pariwisata. PPNSB di Badung sudah berjalan dengan baik, dan kami Pemkab Badung komit memberikan pelayanan gratis di bidang kesehatan dan pendidikan. Begitu juga program bedah rumah serta pelestarian seni budaya. Kami Pemerintah Kabupaten Badung juga membantu memberikan santunan kepada penunggu pasien, pembayaran PBB gratis dan WiFi gartis dari ujung utara sampai ujung selatan di Kabupaten Badung. Sehingga di Desa Pererenan tidak ada lagi keluarga miskin, dengan PPNSB ini kami harapkan keluarga miskin di Pererenan menjadi nol persen," ujar bupati.

Lebih lanjut dikatakan bahwa simpul pembangunan di Badung dimulai dari masyarakat, untuk itu bupati siap mendukung dan bertanggung jawab atas pembangunan di desa sehingga ke depan desa-desa di Badung menjadi desa berdikari dan mandiri yaitu desa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. "Kami Pemkab Badung komit melaksanakan percepatan pembangunan di desa, karena simpul pembangunan ada di desa. Mulai tahun 2018 nanti kami juga mengambil kebijakan untuk memberikan gaji kepada Pemangku Pura Kahyangan Tiga se-Badung," tegas bupati.

Bupati juga mengingatkan kepada anak-anak dan generasi muda yang ada di wilayah desa pererenan untuk menjauhi barang terlarang. “Jauhi mabuk-mabukan, geng motor, yang mengganggu kepentingan umum”.

Sementara itu Ketua Penitia Karya Pura Dalem Babadan, Si Made Sukaryana, menyampaikan terima kasih atas bantuan dana hibah Rp 1,2 miliar dari Bupati Badung. Bantuan dana Rp 1,2 miliar ini sangat meringankan beban pembiayaan masyarakat untuk biaya karya. Terkait rangkaian karya yang dilaksanakan yaitu Karya Pedudusan Agung Tawur Balik Sumpah Utama yang puncaknya Jumat  (27/10). Karya sudah berlangsung dari matur piuning, nuntun ida betara Selasa (22/8), nyukat gebah Kamis (5/10), nunas pengrajeg karya Sabtu (7/10), ngingsah melaspas bagiya pula kerti Minggu (15/10), mepepada tawur Selasa (17/10), memben tawur Kamis (19/10), tawur balik sumpah utama Jumat (20/10), mendem pedagingan Sabtu (22/10), memben karya Selasa (26/10), dan puncak karya Jumat (27/10). Nganyarin Sabtu (28/10) sampai Rabu (01/11) dan ida betara kasineb Jumat (3/11). Pura Dalem Babadan keempon dari empat kabupaten yaitu Badung, Tabanan,  Negara dan Buleleng dengan jumlah 131 KK.

“Terkait program PPNSB, saat ini sudah sangat dirasakan masyarakat Pererenan, dilihat dari banyaknya bantuan yang telah diterima seperti bantuan mobil pecalang, dana aci, serta dana pembangunan yang sekaligus dapat meringankan beban masyarakat. Kami atas nama krama sangat berterima kasih atas bantuan Bupati dan DPRD Badung. Tentunya kami harapkan bupati terus memberikan tuntunan serta bantuan untuk kelanjutan pembangunan di Desa Pererenan. Kami bersama masyarakat akan selalu siap mendukung program dari Bupati maupun Pemerintah Kabupaten Badung," tutupnya. (Humas Setda Kabupaten Badung)

ADVETORIAL BADUNG

Anggota DPR RI Apresiasi Kebijakan Bupati Badung

Serahkan Dana Hibah Pembangunan Pura Dalem Segara Batubulan

Anggota Komisi X DPR RI, Dr Ir Wayan Koster, bersama Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat menghadiri penyerahan hibah dari Bupati Badung kepada Panitia Pembangunan Pura Dalem Segara, Desa Pekraman Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Minggu (15/10).

ANGGOTA Komisi X DPR RI, Dr Ir Wayan Koster MM, mengapresiasi kebijakan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, yang mengalokasikan sebagian pendapatan yang bersumber dari penyisihan pajak hotel dan restoran (PHR) secara langsung untuk kabupaten lainnya. Hal ini tegaskan Koster yang lebih dikenal dengan KBS saat menghadiri penyerahan hibah dari Bupati Badung kepada Panitia Pembangunan Pura Dalem Segara, Desa Pekraman Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Minggu (15/10).

Acara penyerahan dana hibah ini juga dihadiri Wakil Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, Penglingsir Puri Gianyar, A A Gede Mayun, Perbekel Batubulan, Dewa Gede Sumerta, Bendesa Pekraman Delod Tukad, I Ketut Birawa, Bendesa Pakraman, Jro Kuta Dewa Made Oka, dan Bendesa Pekraman Tegal Tamu, I Wayan Puspa, serta tokoh-tokoh masyarakat dari tiga Desa Pekraman se-Desa Batubulan.

Koster yang selama tiga periode duduk sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menyebutkan, tingginya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung yang bersumber dari PHR sektor pariwisata, bukan hanya menjadi hak warga Badung. Melainkan harus juga dibagi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Bali. Untuk itulah pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan Bupati Badung yang menyisihkan sebagian pendapatan PHR untuk enam kabupaten lainnya di Bali, yang diberikan secara langsung. Salah satunya untuk pembangunan Pura Dalem Segara Desa Pekraman Batubulan.

Khusus untuk pembangunan Pura Dalem Segara Batubulan ini, dirinya sudah sempat meninjau setahun lalu, saat pembangunan dimulai. Kala itu, masyarakat menyampaikan RAB pembangunan pura tersebut sebesar Rp 5 miliar. Panitia mengungkapkan ada kekurangan dana sebesar Rp 2,7 miliar. "Saat itu kami berembug, saya melalui APBN akan memberikan bantuan, kemudian saya juga meminta Wakil Bupati Gianyar untuk mengalokasikan anggaran, demikian juga dengan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Gianyar, serta Bupati Badung saya minta juga memberikan bantuan melalui dana PHR. Nah, saat inilah sudah terealisasi bantuan dari Bupati Badung sebesar Rp 500 juta," kata Koster.

Koster mengharapkan masyarakat yang mendapatkan bantuan agar menggunakannya secara baik, serta dapat menyampaikan pertanggungjawaban agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Koster yang telah menurunkan bantuan dari APBN sebesar Rp 400 juta untuk pembangunan Pura Dalem Segara ini menambahkan bahwa membangun pura adalah perbuatan yang sangat mulia, yadnya yang tingkatannya sangat tinggi. Dirinya mengajak krama untuk belajar dari para leluhur yang membangun pura di mana-mana, dan kini menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Bali.

Sementara itu Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, dalam sambutannya mengatakan, krama Bali banyak menghabiskan waktu dan uang untuk melaksanakan yadnya sebagai bentuk bakti kepada Sang Hyang Widhi Waca. Jadi, apabila ada pembangunan pura harus kembali mengeluarkan anggaran, tentu sangat memberatkan. Untuk itulah, pihaknya berkomitmen membantu masyarakat dalam pembangunan pura, agar dapat meringankan beban masyarakat, termasuk bantuan untuk membangun Pura Dalem Segara Batubulan ini.

"Mari kita bersama-sama menjaga Bali, menjaga alamnya, menjaga budayanya dengan menjalankan Tri Hita Karana. Hidup segilik seguluk seluwung-luwung sabayan taka menuju Gianyar yang gemah ripah loh jinawi," kata Giri Prasta.

Setelah memberikan sambutan, Bupati Giri Prasta kemudian menyerahkan bantuan hibah kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Dalem Segara Batubulan, I Ketut Birawa, berupa buku tabungan yang di dalamnya sudah terdapat dana sebesar Rp 500 juta.

Di bagian lain, Ketua Panitia Pembangunan Pura Dalem Segara Batubulan, I Ketut Birawa, dalam laporannya mengungkapkan, pembangunan Pura Dalem Segara telah dimulai sejak tahun 2015. Sumber dana dari peturunan krama tiga Desa Adat yang berjumlah 1.800 KK sebanyak Rp 1,3 miliar, bantuan Wakil Bupati Gianyar tahun 2016 sebesar Rp 300 juta, bantuan dari APBN melalui KBS tahun 2017 sebesar Rp 400 juta yang digunakan untuk membangun Candi Kurung, selanjutnya bantuan dari Bupati Badung sebesar Rp 500 juta ini akan diarahkan untuk pembangunan Candi Bentar dan Penyengker. Dan, tahun 2018 akan kembali diberikan bantuan oleh Wakil Bupati Gianyar sebesar Rp 500 juta. (Humas Setda Kabupaten Badung)

ADVETORIAL NGAWI

Ony Anwar ST MH, Wakil Bupati Ngawi, Pada Peringatan HSN Tahun 2017 Mengajak Para Santri Di Ngawi Mengutamakan Rasa Nasionalisme,

Hubbul Wathon Minal Iman & Belajar Menjadi Santri Yang Baik

PERINGATAN Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2017 memasuki tahun ke-3 mengambil tema 'Menegakkan Peran Santri Dalam Bela Negara, Menjaga Pancasila Dan NKRI'.  Puncak acara rangkaian kegiatan HSN di Kabupaten Ngawi meliputi apel, kirab dan panggung santri yang dipusatkan di Alun-alun Merdeka Ngawi (22 Oktober 2017) diikuti 40 ribu santri dari seluruh wilayah di Kabupaten Ngawi, berlangsung sangat spektakuler dan meriah.

Ony Anwar dalam sambutannya pada acara Apel Besar Peringatan HSN mengatakan, peringatan HSN Tahun 2017 dapat menjadi momen untuk memperkuat komitmen kebangsaan. “Santri harus menjadikan Tanah Air sebagai 'sajadah', tempat kita mendapat berkah. Para santri harus berinovasi dan berkarya secara universal dan dapat mempromosikan moderasi Islam (religious mederation) kepada masyarakat di Kabupaten Ngawi. Saya berharap dalam peringatan HSN Tahun 2017 ini para santri harus mengutamakan rasa nasionalisme, hubbul wathon minal iman dan belajar menjadi santri yang baik, di samping ajaran-ajaran Islam yang toleran dan dinamis. Saya sangat berharap kepada seluruh santri di Ngawi, ke depan mereka harus menjadi pemimpin di semua sektor, siap menjadi generasi yang mampu menjawab tantangan teknologi informasi secara utuh demi kemaslahatan umat Islam. Saya menghimbau kepada seluruh pondok pesantren (ponpes) maupun madrasah yang ada di Ngawi harus meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu wadah menciptakan generasi yang berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.

Lebih lanjut Ony mengatakan, perjuangan Republik Indonesia tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada semangat jihad, semangat jihad ke-Indonesiaan, semangat jihad kebangsaan, atau semangat jihad untuk kemerdekaan dan untuk kemajuan Indonesia yang hidup di dada elemen bangsa. “Dengan semangat jihad tersebut, para santri diharapkan selalu ingat untuk berjihad kepada bangsa, untuk tanah air, untuk tumpah darah Indonesia tercinta, dan untuk selalu ingat memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para santri di Ngawi, khususnya para santri muda harus selalu ingat untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan semangat itu kita akan semakin optimis menghadapi tantangan, menghadapi hambatan-hambatan yang ada di era globalisasi ini. Selain itu, diharapkan dengan peringatan Hari Santri Nasional akan memperkuat semangat kebangsaan, akan mempertebal rasa cinta tanah air, akan memperkokoh integrasi bangsa, serta memperkuat tali persaudaraan. Semangat ini adalah semangat menyatukan, semangat menjadi satu untuk Indonesia, sehingga walaupun dalam keragaman sebagai bangsa baik keragaman suku, keragaman agama maupun keragaman budaya, melekat nilai-nilai untuk saling menghargai, saling menjaga toleransi, saling menguatkan tali persaudaran antar anak bangsa", ungkap Ony. (Advetorial/Humas/Prastiwi)

ADVETORIAL NGAWI

Bupati Ngawi, Ir H Budi Sulistyono, Melantik 184 Pejabat Struktural

Eselon II, III & IV Di Lingkup Pemkab Ngawi Tahun 2017

BUPATI Ngawi, Ir H Budi Sulistyono, yang akrab disapa Kanang melantik 184 Pejabat Struktural Eselon II, III & IV di lingkup Pemkab Ngawi (19 Oktober 2017) bertempat di Pendopo Wedya Graha. Bupati melakukan mutasi ini untuk penyegaran di lingkup internal birokrasinya mulai pimpinan tinggi pratama, administratur dan pengawas.

Bupati Budi Sulistyono mengatakan, pergeseran jabatan melalui mutasi ini sebagai hal biasa di lingkup Pemkab Ngawi. Mutasi jabatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan implementasi dari PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Saya mengamanatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan penataan dalam rangka manajemen aparatur pemerintah. Sistem merit diterapkan, di mana pengelolaan dan manajemen kepegawaian didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Seluruh pejabat harus patuh pada peraturan yang berlaku, karena penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpantau hingga pusat. Untuk promosi jabatan Eselon II yang masih kosong harus melalui proses assessment. Dalam waktu dekat proses itu akan dilakukan dan sebelum akhir tahun sudah ada pelantikan lagi,” tegasnya.

Pada mutasi kali ini ada dua Pejabat Eselon II mendapat posisi baru, yaitu Drs Gigih Wiyono MSi yang semula menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan, dan Drs Didik Darmawan yang semula menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Keuangan dilantik menjadi Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Ngawi.

Selain itu ada camat wanita pertama kali di Ngawi yang dilantik bupati, yaitu Tutik Nuryanti yang semula menjabat Sekcam Ngrambe dipromosikan menjadi Camat Ngrambe.

Drs Yulianto Kusprasetyo, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi, menjelaskan, jumlah pejabat struktural yang dilantik bupati sebanyak 184 orang, dengan perincian yang mutasi 2 orang Pejabat Eselon II, 17 orang Pejabat Eselon III dan 69 Pejabat Eselon IV. Sedangkan yang mendapat promosi jabatan ada 29 Pejabat Eselon III dan 67 orang Pejabat Eselon IV. “Untuk pengisian jabatan yang masih kosong ditargetkan sebelum akhir bulan Oktober 2017. Kami akan membentuk panitia seleksi (pansel),” jelasnya. (ADV/Dinas KOMINFO/Prastiwi)