TNI

“Jangan Kecilkan Arti Dan Peran Babinsa”

Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto SSos MSi.

PANGDAM IV/Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto SSos MSi, didampingi para Asisten Kasdam IV/Diponegoro dan para Kabalakdam melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0723/Klaten (29/03/2018). Kunjungan kerja tersebut merupakan wujud perhatian pimpinan kepada para anggota karena dapat meninjau langsung kondisi satuan dan prajurit di wilayah.

Pangdam IV/Diponegoro mengucapkan terima kasih kepada para prajurit atas kinerjanya selama ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan Panglima TNI dan Kasad kepada seluruh prajurit jajaran TNI. Hal ini terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada TNI sebagai instansi yang mendapat kepercayaan tertinggi sebesar 94% dibandingkan dengan instansi lain.

Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada TNI, maka hal ini berpengaruh pada hampir seluruh kementerian/BUMN menggandeng TNI untuk mencapai program yang dilaksanakan.

Pangdam mengharapkan kepada para anggota Kodim 0723/Klaten agar tetap menjaga kinerja bahkan meningkatkan kemampuan kerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

“Ini suatu kebanggaan bagi TNI atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, maka kita harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan tersebut,” ungkap pangdam.

Kepercayaan rakyat kepada TNI tersebut akan mewujudkan suatu kemanunggalan yang pada akhirnya akan membentuk kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak dapat dipisahkan.

Di sisi lain, pangdam menyampaikan terkait peran Babinsa dalam melakukan pembinaan di wilayah binaan, diharapkan para Babinsa mampu membina wilayahnya karena Babinsa terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat. “Jangan pernah kecilkan arti Babinsa, karena Babinsalah yang mampu menyatukan TNI dengan rakyat dalam kemanunggalan,” tegas pangdam.

Menurut pangdam, kenyataan membuktikan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terbentuk dapat mewujudkan kekuatan yang luar biasa, dan hal tersebut menjadikan bangsa Indonesia ditakuti oleh bangsa lain.

Di akhir penyampaian, pangdam mengajak kepada seluruh personel untuk tetap menjaga netralitas TNI. Hal ini terkait akan dilaksanakan pesta demokrasi di wilayah Jawa Tengah dengan pemilihan bupati dan wakilnya di beberapa wilayah dan pemilihan gubernur beserta wakilnya.

Disampaikan bahwa sampai saat ini rangkaian pilkada dapat berjalan dengan aman dan damai, serta situasi kondusif. (Rilis)

TNI

“Kondusifitas Pilkada Jateng Jangan Dikorbankan Hanya Karena Beda Pilihan”

Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto SSos MSi.

PANGDAM IV/Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto SSos MSi, mengapresiasi kerja sama yang sudah dilakukan oleh para wartawan sehingga Kodam IV/Diponegoro menjadi seperti sekarang ini. Hal tersebut disampaikan pangdam pada acara coffee morning Pendam IV/Diponegoro dengan insan media di Kota Semarang dan sekitarnya, Selasa (27/3/2018).

“Saya berterima kasih kepada wartawan, karena peran dari rekan-rekan Kodam IV/Diponegoro bisa seperti sekarang ini, kalian luar biasa. Tanpa media mustahil Kodam IV/Diponegoro dapat seperti ini,” ungkap pangdam memuji wartawan.

Lebih lanjut pangdam menjelaskan bahwa ke depan masih banyak kegiatan yang ingin dikembangkan antara prajurit dan media yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Jawa Tengah.

Disinggung tentang pilkada serentak di wilayah Jawa Tengah saat doorstop dengan para wartawan, pangdam menjelaskan, pelaksanaan pilkada di Jateng suasananya “adem-ayem” dan tahapan kampanye sudah berjalan kondusif. Semua berkat kerja sama yang baik oleh semua komponen mulai dari calon kepala daerah, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Jateng pada umumnya.

Para calon kepala daerah sudah melakukan kampanye dengan baik tanpa menghasut dan tidak provokatif. TNI Polri juga solid dan sinergis dalam melakukan pengamanan, serta netralitas TNI Polri dapat berjalan dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Demikian halnya dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik, jujur dan tranpasaran di semua tingkatan. Tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Jawa Tengah selama ini juga sudah terbukti dan teruji dapat menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing pada pemilu sebelumnya.

“Jateng sudah kondusif dan bagus, citra seperti ini sudah terbangun dari dulu, sudah terbukti dan teruji kalau masyarakat Jateng guyup-rukun,” ungkap pangdam.

Selanjutnya orang nomor satu di Kodam IV/Diponegoro ini mengajak kepada masyarakat bahwa apa yang sudah baik ini jangan dikorbankan/dihancurkan hanya karena beda pilihan. “Mari junjung pemilu agar menghasilkan pemimpin yang baik”. (Rilis)

TNI

Pendam Gelar Coffee Morning Dengan Insan Media

KAPENDAM IV/Diponegoro, Letkol Arh Zaenudin SH MHum, yang secara resmi dilantik oleh Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto SSos MSi, Sabtu, 24 Maret 2018, yang lalu menggelar coffee morning dengan insan media yang berada di Kota Semarang dan sekitarnya, Selasa (27/3/2018).

Di hadapan para awak media, kapendam menegaskan bahwa keberadaan pers/media saat ini sangat strategis untuk kemajuan bangsa dan negara. Insan media sebagai salah satu warga negara Indonesia harus ikut serta dalam memajukan bangsa ini dengan memberikan informasi yang baik dan benar serta menangkal berita-berita bohong (hoax).

Kapendam juga berharap media di samping sebagai mata dan telinga juga mampu menjadi sarana pemberitaan terhadap apa yang telah dilakukan Kodam IV/Diponegoro selama ini dalam mengawal tetap tegak kokohnya NKRI serta membantu pemda dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

Pada kesempatan tersebut, kapendam juga berharap agar kemitraan antara pendam dan wartawan yang sudah terbangun selama ini dapat terus ditingkatkan dan disenergiskan, sehingga ke depan mampu mengangkat nama baik Kodam IV/Diponegoro khususnya dan masyarakat Jateng dan DIY pada umumnya.

Sementara itu, Candra dari Kedaulatan Rakyat (KR) mewakili wartawan mengungkapkan keinginannya agar pendam terus menjaga dan meningkatkan soliditas dan sinergitas dengan insan media dan Kodam IV/Diponegoro dapat kembali menggelar pelatihan bela negara bagi para wartawan, karena masih ada wartawan Unit Kodam yang belum mengikuti pelatihan bela negara.

Menanggapi keinginan tersebut, kapendam berjanji akan senantiasa menggandeng insan media agar soliditas dan sinergitas dapat berjalan lebih baik lagi serta akan berusaha untuk memenuhi keinginan wartawan.“Pendam juga merupakan rumah para wartawan, oleh karena itu para wartawan jangan sungkan-sungkan lagi. Pendam selalu terbuka untuk wartawan dan akan selalu memenuhi keinginan wartawan sesuai dengan batas kewenangannya,” tegas Letkol Arh Zaenudin.

Acara sederhana yang diselenggarakan Pendam IV/Diponegoro ini dihadiri oleh 28 wartawan dan para perwira pendam. Pada kesempatan tersebut, Pangdam IV/Diponegoro juga berkenan hadir bertemu para wartawan yang sudah sejak lama dinantikan. (Rilis)

TNI

Letkol Arh Zaenudin SH MHum Resmi Menjabat Kapendam IV/Diponegoro

Letkol Arh Zaenudin SH MHum.

PEJABAT Kapendam IV/Diponegoro secara resmi telah berganti, dari  Kolonel Inf Sapta Marwindu Ibraly SIP kepada Letkol Arh Zaenudin SH MHum.  Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto SSos MSi, yang berlangsung di Serambi Kehormatan, Sabtu (24/03/2018).

Selain serah terima jabatan Kapendam IV/Dipongeoro, juga dilaksanakan sertijab Danrem 071/Wijaya Kusuma dari Kolonel Inf Suhardi kepada Kolonel Kav Dani Wardana SSos MM, Dandenmadam IV/Diponegoro dari Letkol Inf Idang Ismail SPd kepada Letkol Inf Angkat Purbadi serta serah terima jabatan Kapuskodalopsdam IV/Diponegoro dari Letkol Inf Angkat Purbadi kepada Letkol Kav Tumadi SSos.

Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan, serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan organisasi modern, khususnya pada aspek pembinaan karier seorang prajurit. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan, wawasan manajemen dan profesionalitas seorang prajurit, agar mampu memberikan pengabdian dan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

Kepada Kapendam IV/Diponegoro, Pangdam berharap agar lebih meningkatkan sinergitas dengan semua media sehingga publikasi kegiatan Kodam IV/Diponegoro dan jajarannya dapat dilaksanakan secara maksimal.  Dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kodam IV/Diponegoro dan jajarannya akan memiliki nilai lebih apabila dapat tersosialisasikan dengan baik dan diketahui oleh seluruh masyarakat melalui media baik media cetak, media elektronik maupun media online.

“Jangan sampai kinerja prajurit yang luar biasa di daerah tidak diketahui oleh para prajurit yang lain khususnya prajurit Kodam IV/Diponegoro dan masyarakat luas,” ungkap pangdam.

Terkait dengan kondisi wilayah Karisidenan Banyumas dan Pekalongan, pangdam memerintahkan Danrem 071/Wijaya Kusuma untuk meningkatkan kepekaan, sikap tanggap, aspiratif dan kepedulian yang tinggi dalam menyikapi dan mencermati setiap perubahan dan perkembangan situasi yang setiap saat bisa terjadi.

Menurut pangdam, dalam upaya ini diperlukan suatu koordinasi dan keterpaduan dengan instansi terkait serta komponen bangsa lainnya, terutama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa dan LSM, sehingga terjalin sinergitas yang harmonis.

“Jangan pernah ragu menjalankan tugas-tugas pembinaan, terlebih akan dilaksanakannya pilkada serentak. Tetap jaga kondusifitas dari awal hingga akhir proses pemilu,” tegas Mayjen TNI Wuryanto SSos MSi.

Di sisi lain, pangdam memerintahkan kepada para perwira mampu mewujudkan nol pelanggaran di satuannya dan mendorong para prajuritnya untuk menggali potensinya masing-masing serta menorehkan prestasi gemilang setinggi mungkin, guna mewujudkan semboyan Diponegoro Unggul Bermental Juara.

Pada kesempatan itu, pangdam mengucapkan selamat kepada Kolonel Arh Subagio Irianto dan Kolonel Inf Imam Santoso MA, yang akan bertugas sebagai Agen Madya di BIN Jateng dan Jatim.

Acara serah terima jabatan ini dihadiri Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Bakti Agus Fadjari SIP MSi, Irdam IV/Diponegoro, para Danrem, Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus, Perwira Liaison dan para Kabalak serta Komandan Satuan jajaran Kodam IV/ Diponegoro. Turut hadir Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IV/Diponegoro beserta ibu-ibu pengurus. (Rilis)

KORUPSI

4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa,

Tapi Si Pembobol Rp 147 Milyar Masih Bebas

ALAMAK berharap agar kasus ini diusut tuntas, karena yang dijadikan tersangka dan saat ini sudah menjadi terdakwa baru para pegawai Bank Jatim. Sedangkan pihak yang diduga membobol Bank Jatim dan yang menikmati hasil pembobolan sebesar Rp 147,4 milyar, yakni pemilik PT SGS (Surya Graha Semesta) malah terkesan kebal hukum dan belum dijadikan tersangka.

"Akan terkesan lucu jika pemilik PT SGS sebagai pihak yang diduga membobol Bank Jatim sebesar Rp 147,4 milyar yang terindikasi secara terang-terangan dengan cara memalsu dokumen dan lain-lain serta menikmati uang pembobolan itu malah tidak ditindak secara hukum,” ujar Budi, Ketua Alamak Jawa Timur.

"Agar nama baik polri terjaga dan tidak menimbulkan anggapan negatif di masyarakat, maka kami berharap agar pembobol Bank Jatim itu juga dijadikan tersangka dan nantinya menjadi terdakwa di pengadilan tipikor,” katanya.

"Karena akan sangat mengherankan jika pembobol Bank Jatim sebesar Rp 147,4 milyar itu malah bebas dan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu hanya para pegawai rendahan di Bank Jatim. Masyarakat bisa bertanya-tanya, ada apa ini ?” tutur Budi, mengingatkan.

Sebagaimana diberitakan berbagai media sebelumnya, kasus korupsi dengan modus pemberian kredit macet oleh Bank Jatim pada PT Surya Graha Semesta (SGS) Rp 147,4 miliar disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Terdakwanya empat pejabat Bank Jatim. Yakni, Wonggo Prayitno (bekas Kepala Divisi Kredit Modal Kerja/KMK), Arya Lelana (bekas Kepala Sub Divisi KMK), Harry Soenarno (Kepala Cabang Pembantu Bangil-Pasuruan) dan Iddo Laksono Hartano (Asistant Relationship and Manager). 

Terdakwa Wonggo Prayitno disidang bersama Arya Lelana. Sedangkan terdakwa Harry Soenarno bersama Iddo Laksono Hartanto. Para pejabat Bank Jatim itu didakwa melakukan korupsi dalam pengucuran kredit kepada PT SGS. 

Dalam surat dakwaan jaksa, perbuatan keempat terdakwa terancam pidana sebagai diatur pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (dakwaan primair). Sedangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Menurut jaksa, para terdakwa berperan dalam pemberian fasil­itas kredit ke PT Surya Graha Semesta yang menyalahi prose­dur dan tak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 048/203/KEP/DIR/KRD tanggal 31 Desember 2010. "Di mana pada proses pembe­rian penasabahan plafon kredit standby loan kepada PT Surya Graha Semesta dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar," jelas jaksa pada sidang pengadilan tipikor.

Selain melanggar SK Direksi, pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) proyek. 

Berdasarkan fakta, ternyata PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD. Namun mengaju­kan penambahan plafon kredit. "Proses pemberian kredit pada PT Surya Graha Semesta tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan Menengah dan Korporasi. Perbuatan para ter­dakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 147 miliar yang terdiri dari Rp 120 miliar yang merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadi­kan jaminan utama pada pem­berian kredit PT Surya Graha Semesta," kata jaksa. 

Kasus kredit macet PT SGS dilaporkan ke Mabes Polri pada 2016 lalu. Dalam laporan yang dibuat LSM Alamak itu disebutkan, dugaan penyim­pangan kredit standby loan atau dana cadangan yang disediakan Bank Jatim kepada PT SGS dapat diguna­kan bila terjadi suatu musibah, atau hal yang tidak diinginkan oleh pihak kreditor dengan cara pembayaran revolving atau re­volving loan. Pembayaran revolving loan adalah salah satu bentuk fasili­tas kredit yang bisa dilakukan berulang-ulang sepanjang masih dalam batas maksimum plafon yang disetujui oleh bank. 

Pada tahun 2010, Rudi Wahono, Direktur Utama PT SGS menandatangani doku­men perjanjian kredit standby loan (SL) sebesar Rp 306 miliar dengan pejabat Bank Jatim. PT SGS mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk delapan proyek pembangunan. Yakni, pembangunan jembatan Brawijaya di Kota Kediri, jembatan Kedung Kandang Kota Malang, proyek RSUD Gambiran Kota Kediri, gedung Poltek II Kota Kediri, Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, Kantor Setda Madiun dan Kantor PT Bank BPR Jatim, serta Pasar Caruban Madiun. Padahal, PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek itu. (Rilis)

TNI

PANGLIMA TNI BUKA BAKTI SOSIAL KESEHATAN DI GUNUNG KIDUL

DALAM RANGKA NAPAK TILAS RUTE PERJUANGAN

PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP.

JUMAT (23/3/2018) Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP, didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ibu Nanny Hadi Tjahjanto, membuka pelaksanaan kegiatan bakti sosial (baksos) kesehatan bertempat di Desa Bedoyo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta.

            Usai acara pembukaan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kursi roda, alat bantu dengar, kacamata baca dan sembako oleh ibu-ibu Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) dan Panglima TNI memasangkan kaki palsu kepada 6 orang prajurit TNI, yang merupakan sumbangan dari Pusrchabcat Kemhan. Selanjutnya Panglima TNI meninjau pelaksanaan baksos didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi, Danjen Akademi TNI,  Dankodiklat TNI, Pangdam IV/Diponegoro, Aster TNI, Kapuskes TNI, Kapuskesad, Ketua Pelaksana dan pejabat lainnya.

            Baksos ini dilaksanakan selain dalam rangka kegiatan Napak Tilas Rute Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman (RPS) juga dalam rangka memperingati hari Kartini Tahun 2018 dan HUT Ke-54 Dharma Pertiwi. Terselenggara atas kerja sama antara Mabes TNI, Kodam IV/Diponegoro, Akademi Militer, Dharma Pertiwi, OASE KK, Polri, BNN, IDI, dan Pemda setempat.

            Tujuan baksos yaitu untuk membantu meringankan kesulitan masyarakat di bidang kesehatan serta mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat, serta mewujudkan implementasi penerapan nilai-nilai perjuangan serta kepedulian TNI dalam rangka membantu Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun sasaran kegiatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Gunung Kidul. Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa bakti sosial kesehatan pengobatan umum dan pembagian sembako.

            Target pasien yang dilayani yaitu 6.170 pasien, dengan rincian 100 pasien operasi katarak, 3.000 pasien pengobatan umum, 150 pasien pengobatan spesialistik, 20 pasien operasi bibir sumbing, 150 anak khitan masal, 300 pasien pengobatan gigi, penyuluhan kesehatan gigi kepada 200 orang, 500 orang vaksin difteri, pembagian kacamata baca kepada 1.000 orang, pembagian 100 alat bantu dengar, pembagian 50 buah kursi roda, 500 orang donor darah, IVA Tes kepada 100 orang, penyuluhan narkoba kepada 1.000 orang, sosialisasi Parenting PAUD kepada 1.000 orang, dan sosialisasi kanker serviks kepada 1.500 orang.

              Kegiatan Napak Tilas Rute Perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang sejarah perjuangan angkatan perang Republik Indonesia yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Selain itu melalui kegiatan Napak Tilas Rute Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman ini diharapkan dapat menanamkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai kejuangan secara dini kepada para prajurit taruna/taruni, yang pada akhirnya akan membentuk karakter sebagai Prajurit Pejuang dan Prajurit Rakyat yang dicintai dan mencintai rakyat. (Puspen TNI)

LINTAS SULUT

Gubernur Olly Tunjukkan Cara Kerja E-Voting Ke Wapres Jusuf Kalla

Dalam Pembukaan SMS GMIM

DIAWALI dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian Tarian Maengket pada Senin (19/3), tepat pukul 11.00 Wita, di Gedung GKIC Manado, kegiatan Pembukaan Sidang Majelis Sinode GMIM Ke-79 berlangsung dan dihadiri Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dan Ibu Mufida Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, didampingi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, beserta Ketua TP PKK Sulut, Rita Dondokambey Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK Sulut, Kartika Devi Kandouw Tanos, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Edwin Silangen, serta 1.702 peserta sidang.

               Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengungkapkan dalam sambutannya bahwa suatu kehormatan bagi dirinya bisa bersama-sama hadir dengan saudara-saudara di kegiatan ini. “Indonesia kaya akan beragam budaya, alam, dan perbedaan. Justru kita besar dengan perbedaan-perbedaan itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada majelis ini yang akang memilih,  ini menandakan demokrasi berjalan baik. Dan ini penting juga karena tahun ini kita akan menjalankan pesta demokrasi," terang wapres.

               Ditambahkannya,"Saya mengapresiasikan tentang kehidupan rukun damai, dan Sulawesi Utara tetap damai dan aman. Itulah salah satu contoh bagaimana kehidupan damai, kedamaian dalam agama tetap berjalan”.

               Kalla juga mengatakan, kenapa Manado Sulut terkenal dengan kerukunannya ? Karena pola kehidupan yang damai itu berjalan baik tentu dengan peranan gereja yang besar ada juga. "Agama kita semua tentu menginginkan kebaikan dan kedamaian. Kita semua menjadikan bagian dari kehidupan dan keyakinan. Gereja, masjid, juga harus memakmurkan masyarakatnya, bagaimana pendidikan maju karena upaya-upaya agama menjadikan kebaikan dan menolak ketidakbaikan," ujarnya sembari menyinggung peran Gubernur Olly di Sulut itu terdapat 5 prinsip pokok yang dijalankan yaitu keamanan, kenyamanan, kebersihan, keindahan dan keramahan. “Kalau kelima hal tersebut terpenuhi, semua dalam kerukunan dan damai. Itulah hubungan dalam suatu agama dan kehidupan dunia, tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, justru kebersamaan, karena kita bersaudara satu tanah air yaitu Indonesia ialah NKRI. Maka kemajuan suatu agama merupakan kemajuan masyarakatnya”.

               "Saya harapkan sidang ini berjalan dengan lancar untuk menuju suatu daerah dan bangsa Indonesia yang maju. Semangat sangat penting dalam memajukan semua aspek, pendidikan agama, berbangsa, budaya, ekonomi serta masyarakatnya. Kehidupan dan agama tidak lepas dari peran kehidupan dalam berbagai aspek," tutup wapres.

               Pemerintah Provinsi Sulut melalui Gubernur Olly selaku Ketua Umum Panitia dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. “Untuk itu saya mengucapkan selamat datang selamat bakudapa di Bumi Nyiur Melambai ini, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Bapak Wakil Presiden dalam kegiatan 4 tahunan ini,” katanya.

               Masih kata gubernur bahwa pelaksanaan kegiatan ini mendapat support yang penuh dari pemerintah. Secara umum kerukunan hidup terus berjalan dengan rukun dan damai, terjaga dan mendapat perhatian yang tulus melalui TNI-Polri, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. “Capaian positif, indeks kebahagiaan Sulut tertinggi ke-3 di Indonesia. Manado ditetapkan sebagai progres positif pertumbuhan ekonominya 6,4 persen di atas rata-rata nasional. Paling banyak lansia, dengan kondisi sehat terus sama seperti Bapak Wakil Presiden, kami doakan agar Bapak Wapres sehat terus dan memimpin Indonesia," ungkapnya sembari melaporkan bahwa kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 24 Maret 2018. “Total yang hadir pada kegiatan ini 2.323 orang dan 1.702 orang yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pengurus baru”.

               Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan gubernur kepada wapres dalam simulasi sistem e-Voting. Kemudian secara bersama-sama, wapres melakukan penekananan tombol launching (bel) pembukaan kegiatan SMS GMIM Ke-79 tersebut.

               Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua BPMS GMIM, organisasi-organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimda, Danrem Santiago dan Kapolda Sulut. (F.1009)

LINTAS SULUT

VAP Nyatakan Bergabung Dengan NASDEM Di Hadapan Surya Paloh

VONNIE Anneke Panambunan (VAP) yang Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (21/3/2018), menyatakan diri bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NASDEM), langsung di hadapan Ketua Umum DPP Partai NASDEM, Suryah Paloh, dan petinggi-petinggi partai, saat Konsolidasi Partai NASDEM di Sulawesi Utara.

               “Ini bukan karena paksaan, saya sadar untuk menyatakan ini, dan saya secara pribadi ingin mengabdi untuk rakyat dan negara bersama Partai NASDEM (Nasional Demokrat). Ijinkan saya bergabung dengan Partai NASDEM,” tegas VAP yang juga adalah Bupati Minahasa Utara (Minut).

               Lebih lanjut VAP juga mengucapkan berterima kasih kepada Partai GERINDRA dan hari ini juga VAP secara resmi telah menyatakan mundur dari Partai GERINDRA, dan mempersilahkan siapa saja yang menginginkan jabatan Ketua Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Utara.

               Usai menyampaikan pernyataannya itu VAP langsung disambut Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paloh, dan langsung memakaikan jaket yang bertuliskan Partai NASDEM sebagai bukti nyata VAP telah bergabung dan menjadi kader Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Utara. (F.1009)

LINTAS SULUT

Oknum Pejabat Bea Cukai Bitung Diduga Berbuat Mesum

Dengan Mahasiswi Pegawai Honorer

KEPALA Urusan Kepegawaian Bea Cukai Kota Bitung, Porvinsi Sulawesi Utara (Sulut), ZQ alias Zelli, kedapatan mesum di Mess Bea Cukai yang terletak di Wangurer Timur, pukul 23.00. Ia pun harus menjalani pemeriksaan hingga pukul 03.00 (21/3).

Hal itu terungkap ketika pihak aparat kampung dalam hal ini Ketua Rukun Tetangga (RT) 22 Lingkungan 5, Suryanti Bakari, bersama aparat Babinsa melakukan operasi di wilayah kampungnya.

Zelli saat digerebek sedang bermesraan dengan perempuan IA alias Inka, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Bitung yang juga merupakan pekerja honorer di kantor bea cukai. Keduanya langsung digiring ke Polsek Maesa untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.

Menurut Ketua RT 22, Suryanti Bakari, pihaknya melakukan penggerebekan itu  berdasarkan laporan warga, dan pihaknya sudah curiga sejak seminggu sebelum dilakukan penggerebekan.

Kapolsek Maesa mengatakan bahwa ZQ alias Zelli masih berstatus suami orang. Sekalipun dia sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya, tetapi secara hukum negara dia masih sah berstatus suami orang. “Karena itu kasus ini ancaman hukumannya 4 tahun penjara berdasarkan pasal 284 KUHP”. (F.1009)

BADUNG

Wabup Suiasa Tutup Festival Seni Budaya Adat Kuta Ke-VIII

WAKIL Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Minggu (18/3) secara resmi menutup Festival Seni Budaya Adat Kuta Ke-VIII yang berlangsung di Jaba Pura Segara Desa Adat Kuta. Festival budaya tersebut selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kuta, dikarenakan daya tarik pawai ogoh-ogoh, lomba baleganjur dan pemilihan jegeg bungan Desa Adat Kuta, serta aneka hiburan dan kuliner yang berada di area pantai Kuta, yang selalu memanjakan wisatawan dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Wabup Suiasa hadir didampingi oleh istri, Nyonya Kristiani Suiasa. Mereka disambut oleh Anggota DPRD Kabupaten Badung Dapil Kuta, I Gusti Anom Gumanti dan Luh Gde Sri Mediastuti, Sekcam Kuta, I Made Gede Artha, Bendesa Adat Kuta, I Wayan Suarsa, dan Lurah Kuta, Wayan Daryana. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua LPM Kuta, Anak Agung Gede Agung, serta Kepala Lingkungan se-Desa Adat Kuta.

Dalam malam penutupan Festival Seni Budaya Adat Kuta VIII tersebut, para undangan dihibur dengan penampilan Parade Gong Kebyar Anak-Anak, serta Grand Final Pemilihan Jegeg Bungan Desa Adat Kuta Tahun 2018, serta pengumuman pemenang Lomba Ogoh-Ogoh dan fragmen tari. Kendati tidak penuh mengikuti acara, Wabup Suiasa kembali memberikan apresiasinya, sekaligus memberikan dana punia sebesar Rp 50 juta untuk mendukung Festival Seni Budaya Adat Kuta tersebut. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, saya merasa bangga dan mengapresiasi upaya dari masyarakat Desa Adat Kuta yang sudah melaksanakan Festival Seni Budaya Desa Adat Kuta ini dengan baik," ujarnya.

Dipaparkannya, dalam Festival Seni Budaya Desa Adat Kuta yang telah dilaksanakan 8 tahun terakhir ini, sangat jelas dan tegas konsepsi dasar filosofi dan semangat yang terkandung di dalamnya. Hal itu tiada lain adalah wujud semangat dan upaya masyarakat dalam melestarikan dan memberdayakan budaya, seni, tradisi dan agama di Bali, khususnya di Desa Adat Kuta. "Kami harapkan kegiatan seperti Festival Seni Budaya Kuta ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus dan menjadi komitmen bagi masyarakat Kuta. Even seperti ini selayaknya terus dilaksanakan dan tidak hanya berhenti sampai di sini. Akan lebih baik jika selalu ada festival-festival seni budaya selanjutnya, sebagai upaya pelestarian, wadah berkreasi dan daya tarik bagi wisatawan," pungkasnya.

Sementara I Gusti Anom Gumanti selaku tokoh masyarakat Kuta juga mengapresiasi atas penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa Adat Kuta Ke-VIII. Di mana kemasan tampilan tahun ini cukup apik, memberikan warna baru, pengalaman baru dan unsur universal. Baik kepada masyarakat, wisatawan, utamanya bagi generasi muda di Kuta. Pasalnya, kehadiran pemenang lomba gong kebyar anak-anak tahun lalu dari Kabupaten Gianyar, 'mebarung' dengan seke gong anak-anak di Kuta. "Vibrasi positif ini tentu sangat baik dan bermanfaat bagi pemuda kita di Kuta. Sebab kita bisa saling adu keterampilan, saling mengasah keterampilan, sekaligus menjadi masukan ke depannya terkait apa yang masih perlu disempurnakan," terangnya.

Di sisi lain pihaknya juga mengapresiasi pengurus Desa Adat Kuta, yang terus menggeliatkan Festival Seni Budaya Desa Adat Kuta. Hal tersebut merupakan wujud keberhasilan Desa Adat Kuta dalam mengimplementasikan program PPNSB yang dicanangkan pasangan GiriAsa, yaitu poin ke-4 terkait upaya pelestarian seni, adat dan budaya. Apalagi Wabup Suiasa siap mendukung secara moral dan materiil pelaksanaan even tersebut ke depannya, jika memang pihak desa adat terus berkomitmen dan bersemangat melaksanakan kegiatan tersebut. "Seni dan budaya ini harus tetap eksis di Kuta. Karena itu pembinaan dan saling adu pengalaman melalui mebarung ini harus terus dilaksanakan," tegasnya.

Kendati sudah baik dalam pelaksanaannya, namun untuk penyempurnaan tentu ke depannya pelaksanaan tersebut harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Utamanya terkait waktu pelaksanaannya, sehingga dalam kegiatan tersebut tidak sampai lewat dari tengah malam dan perlu ruang khusus yang lebih besar lagi. "Menurut saya ini rentang waktunya perlu diatur, tidak sekalianlah ada even. Pembagian waktunya ini perlu diatur secara jelas, sehingga tidak sampai larut malam. Ke depan kita juga harap stakeholder seperti hotel yang ada di Kuta bisa ikut terlibat, utamanya untuk menonton acara ini. Karena itulah diperlukan ruang yang lebih representatif untuk menampilkan kegiatan itu, dan itu tentu akan menjadi daya tarik bagi Kuta. Apalagi jika pelaksanaan tersebut diatur rentang waktunya lebih panjang," imbuhnya. (Rilis)

INFO JATIM

Jelang Pilkada, Pakde Karwo Minta

Satpol PP Dan Satlinmas Jaga Suasana Damai

GUBERNUR Jawa Timur, Dr H Soekarwo, meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menjaga suasana damai di Jatim, yang merupakan syarat utama kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2018 ini. 

“Suasana damai dan aman adalah harga mati di Jatim. Tugas anda adalah menegakkan undang-undang, perda, dan peraturan kepala daerah atau perkada. Sekarang fokusnya di pilkada, maka kemudian tugas pokoknya bagaimana Jatim damai,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, saat menjadi Irup Peringatan HUT Ke-68 Satpol PP dan HUT Ke-56 Linmas di halaman Kantor Bupati Gresik, Senin (19/3).

Pakde Karwo mengatakan, untuk menjaga suasana damai, Satpol PP dan Linmas dibekali fungsi untuk senantiasa siap siaga menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh tahapan pilkada. baik sebelum, saat dan setelah pemungutan suara.

            “Kondisi damai ini akan dikoordinir bupati, walikota, bersama kapolres dan dandim. Maka kemudian Satpol PP dan Linmas-nya bersatu, ikut mendukung, di antaranya untuk mendeteksi dini dan mencegah dini munculnya permasalahan saat masa pilkada,” katanya.

Jika terjadi permasalahan, lanjut Pakde Karwo, Satpol PP dan Linmas diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut pada tingkat kecamatan. Karena itu, Satpol PP dan Linmas harus menguasai peraturan perundangan tentang pilkada, perda, dan juga perkada di daerahnya.

“Jadi problemnya harus bisa diselesaikan oleh Satpol PP dan Linmas di tingkat kecamatan, dan di bawah pengendalian kapolres dan dandim. Jangan sampai api menjadi lebih luas, karena akan mengakibatkan panik dan emosional. Jangan sedikit-sedikit lapor ke bupati/walikota, selesaikan dulu di tempat saudara,” lanjutnya.

Gubernur kelahiran Madiun ini menegaskan, secara hirarkis dirinya, kapolda, pangdam, bupati/walikota, kapolres, dandim, dan forkopimda akan terus mengontrol dan membina pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Linmas agar berjalan dengan baik.

“Jadi ke depan kami harap semua masalah bisa diselesaikan di kecamatan, dan camat harus tanggung jawab di teritorinya. Hal ini akan dikontrol bupati/walikota, serta kapolres dan dandim di wilayah masing-masing. Ingat, yang sedikit-sedikit laporan akan dicatat dan direkom bahwa anda tidak melaksanakan tugas dengan baik,” tegasnya.

Mendagri Minta Sapol PP Dan Linmas Terus Lakukan Koordinasi

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Pakde Karwo, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta Satpol PP dan Linmas untuk terus berkoordinasi, dan berintegrasi secara vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait saat pilkada mendatang, seperti KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

Menurutnya, sesuai dengan tema HUT-nya “Satpol PP Dan Satlinmas Siap Mengawal Pilkada Serentak 2018”, Satpol PP dan Satlinmas harus senantiasa tegas terhadap tugas dan terus meningkatkan kualitasnya, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat sesuai fungsi operasional di lapangan.

Ditambahkan, peringatan HUT tahun ini sangat istimewa, karena bersamaan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak se-Indonesia. Karena itu, apel siaga tahun ini menjadi momen penting guna membulatkan tekad untuk siap mengawal pilkada serentak secara profesional oleh aparatur Satpol PP dan Satlinmas.

“Merujuk kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam turut mendukung pilkada, saya anggap ada relevansi tupoksinya dalam penegakan perda dan membantu menjaga ketertiban umum selama pelaksanaan pilkada,” tambahnya.

Sesuai UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, imbuh Pakde Karwo, Satpol PP dan Satlinmas diharapkan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta aktif sebagai tenaga pengaman langsung.

Usai pelaksanaan upacara, acara dilanjutkan dengan defile 36 peleton pasukan upacara Satpol PP dan 14 peleton pasukan Linmas, kemudian dilanjutkan tarian Giri Shalawat persembahan dari Pemkab Gresik. Pada akhir acara, diumumkan pemenang lomba ketertiban dan kerapian pasukan, di mana sebagai juara I diraih oleh Satpol PP Kabupaten Madiun dengan nilai 975, juara II diraih Satpol PP Kota Madiun dengan nilai 960, juara III diraih Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 945.

Acara ini dihadiri oleh Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, para bupati/walikota, kapolres, dandim, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, para kepala OPD di lingkup Pemkab Gresik, serta masyarakat dan awak media. (humasjatim/adit)

INFO JATIM

Sekdaprov Akhmad Sukardi Hadiri PAW DPRD Jatim

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr H Akhmad Sukardi MM, menghadiri Rapat  Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur. Acara rapat paripurna istimewa tersebut mengagendakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014 – 2019, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (19/3).

Agenda PAW tersebut digelar sehubungan dengan meninggalnya salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ali Mudji. Ali yang terpilih dari Dapil Jatim (Tuban – Bojonegoro) tersebut meninggal akibat penyakit komplikasi pada 30 Oktober 2017 lalu.

Sebagai penggantinya, Achwan Maksum, diangkat menduduki posisi yang ditinggalkan almarhum Ali Mudji sebagai Anggota Komisi B (Perekonomian) sekaligus Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jawa Timur. Achwan Maksum dilatik oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, dengan disaksikan 51 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dengan dilantiknya Achwan Maksum sebagai PAW almarhum Ali Mudji, secara otomatis akan mempengaruhi susunan keanggotaan Fraksi PDI Perjuangan dan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014 – 2019.

Maka dari itu agenda selanjutnya adalah Peresmian Susunan Keanggotaan Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014 – 2019.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Achwan Maksum didampingi istri. Dengan harapan Achwan Maksum segera berkoordinasi dan bekerja memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. (humas jatim/diwa)

INFO JATIM

Sekdaprov Jatim Minta Pendataan Survei Penyusunan

Disagregasi PMTB Libatkan Masyarakat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr H Akhmad Sukardi MM, saat membuka Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Hotel Novotel Surabaya, Rabu (14/3).

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr H Akhmad Sukardi MM, meminta agar pendataan survei penyusunan disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Tahun 2018 melibatkan masyarakat luas. Harapan itu disampaikan agar pendataan penyusunan tersebut dapat mewujudkan pembangunan bangsa melalui pendataan secara maksimal.    

“Ini sangat mengharapkan kontribusi, kerja sama dan partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut guna mewujudkan  pembangunan bangsa,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr H Akhmad Sukardi MM, saat membuka Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Hotel Novotel Surabaya, Rabu (14/3).

Lebih lanjut Akhmad Sukardi menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam pendataan survei ini sejalan dengan prioritas nasional 2018 di bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata pada program perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Apalagi ini sangat membutuhkan data investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan pekerjaan.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Sekdaprov Akhmad Sukardi menjelaskan, pemerintah melalui Bappenas meminta BPS melaksanakan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018. Pelaksanaannya dijadwalkan pada April – Juni 2018 menyasar 34 provinsi seluruh wilayah Indonesia.  “Jumlah sample terpilih di wilayah Jawa Timur sebanyak 3.233 responden yang tersebar di seluruh 38 kabupaten/kota,” katanya.

Pada kesempatan itu, Akhmad Sukardi menjelaskan pula bahwa saat ini pemerintah terus mengupayakan pemenuhan azas keterpaduan, keakuratan dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik dasar, sektoral, maupun khusus.

 “Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional  pada khususnya dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik ini perlu upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik,” ujarnya.

  Lebih lanjut disampaikan bahwa investasi diartikan sebagai modal atau capital  yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku ekonomi. Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, peran investasi dalam perekonomian tercermin dalam PMTB. Dan, secara teoritis, perekonomian suatu negara ditentukan setidaknya dua faktor produksi, yaitu barang modal (kapital) dan tenaga kerja.

“Kedua faktor produksi tersebut bersama-sama menggerakkan variabel-variabel ekonomi lainnya dari input menjadi output berupa barang dan jasa yang sangat dipengaruhi faktor investasi atau kapital,” paparnya.

Dengan kata lain, investasi merupakan salah satu bagian penting dalam suatu perekonomian. Karena, investasi memiliki keterkaitan dengan berlangsungnya kegiatan ekonomi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sementara pertumbuhan investasi yang ditunjukkan oleh angka PMTB Jawa Timur terus mengalami peningkatan sejak 2014, yakni dengan proporsi PMTB Bangunan sebesar 79,73 persen dan PMTB Non Bangunan 20,27 persen pada 2017.

Sekdaprov Akhmad Sukardi menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi merupakan lapangan usaha penyumbang pertumbuhan PDRB tertinggi di Jawa Timur. “Investasi untuk ketiga lapangan usaha tersebut cukup besar. Dan bahkan selama tiga tahun terakhir PMTB meningkat terus, dari 5,8 persen di tahun 2015 naik menjadi 6,03 persen di tahun 2016 dan selanjutnya menjadi 6,07 persen di tahun 2017,” terangnya.

Tujuan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018 ini yakni untuk memperoleh sumber data penyusunan disagregasi Matrik PMTB menurut jenis barang modal - lapangan usaha dan jenis barang modal - sektor institusi, serta data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi.

Menurut jenis barang modal akan dibedakan menjadi bangunan, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, sumber daya biologis yang dibudidayakan dan kekayaan intelektual.

Menurut lapangan usaha, dijabarkan mulai dari pertanian, pertambangan, industri, pengolahan hingga jasa-jasa. Sedangkan menurut sektor institusi, dibedakan menurut rumah tangga (usaha rumah tangga dan lembaga non profit-LNPRT).

“Dengan tersedianya data PMTB yang rinci ini akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya,” pungkasnya.

Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Teguh Pramono MA, mengharapkan kontribusi, kerja sama dan partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut mampu mewujudkan  percepatan pembangunan bangsa dengan data. “Kajian analisis data investasi dapat dilakukan apabila PMTB telah tersedia,” ungkapnya. Di samping itu, data tersebut sangat diperlukan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan mengetahui peluang bisnis.

Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 diikuti 85 orang yang terdiri dari OPD terkait, dinas vertikal dan pelaku usaha. (humas jatim/diwa)