SURABAYA RAYA

SMAN 17 Surabaya Salurkan Hewan Qurban

Achmad Lazuardy, siswa Kelas XI IPS 2 SMAN 17 Surabaya dan ketua panitia qurban (SKI/Sie Kerohanian Islam), serta saat penanganan hewan qurban di SMAN 17 Surabaya yang dilakukan secara gotong royong.

PELAKSANAAN Hari Raya Idul Adha (Qurban) tahun 2016 di SMAN 17 Surabaya berjalan sangat khidmat pada pertengahan September lalu. Menurut Achmad Lazuardy, siswa Kelas Xl IPS 2 SMAN 17 Surabaya, yang sekaligus bertindak sebagai ketua panitia qurban (SKI/Sie Kerohanian Islam) di bawah naungan OSIS SMAN 17 Surabaya, bahwa dalam rangka acara itu pihaknya telah menyediakan hewan qurban sebanyak 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang akan disalurkan kepada sejumlah pihak yang membutuhkan.

Adapun dana untuk pembelian hewan-hewan qurban itu diambilkan dari iuran para guru, siswa dan sebagian lagi dari donatur. Hingga dapat mewujudkan 190 kupon (untuk pengambilan daging qurban) yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan di luar sekolah serta 70 kupon untuk pihak yang membutuhkan di dalam sekolah.

Lebih lanjut Achmad Lazuardi mengatakan, hikmah dalam penyelenggarakan Idul Qurban ini adalah untuk mengikuti ajaran nabi, syariat Islam, agar memberikan manfaat pada orang-orang yang membutuhkan (tidak mampu). Mengingat betapa pentingnya berbagi pada sesama yang membutuhkan.

Sementara itu di tempat dan waktu  yang sama, Pembina Sie Iman dan Taqwa SMAN 17 Surabaya, Totok Sudarto SPd, menambahkan, pelaksanaan qurban adalah suatu kewajiban sebagai wujud solidaritas sosial yang meniru kaidah-kaidah seperti yang diajarkan oleh agama Islam. Dan tenaga yang menangani hewan qurban, mulai dari penyembelian sampai penyalurannya, dilakukan secara gotong royong oleh tenaga kebersihan, satpam, karyawan, guru, siswa dan lain-lain.

Totok berharap ke depan agar jumlah hewan yang diqurbankan terus bertambah banyak, sehingga dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak orang yang membutuhkan, seperti siswa mitra warga, yatim piatu dan lain-lain. (F.543) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

>

SURABAYA RAYA

SMPN 11 Surabaya Raih Eco School

Kasek SMPN 11 Surabaya, Drs H Masykur Hasan MPd.

PREDIKAT Adiwiyata nasional sudah berhasil digenggam oleh SMPN 11 Surabaya pada beberapa tahun lalu. Dan, sekolah yang berada di kawasan Jl Sawah Pulo, Surabaya, ini telah berhasil menyandang sekolah Eco School (juara 3) se-Surabaya pada tahun 2016. Tentu saja untuk meraih keberhasilan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun dibutuhkan kerja keras yang melibatkan semua warga sekolah.

Eco School sejatinya adalah bertujuan untuk membentuk jiwa enterprenur bagi siswa di bidang lingkungan hidup. Siswa dilatih bagaimana caranya mengumpulkan serta mendaur ulang bahan dasar sampah hingga sampai ke  pemasarannya. Meski begitu dalam prakteknya ada kendala yang harus dibenahi yakni butuh kejelian yang prima, bersifat kontinyu dan komitmen dari semua warga sekolah.

Adapun tujuan dan motivasi atas terselenggaranya program Eco School ini adalah untuk menyadarkan kepada seluruh warga sekolah soal betapa pentingnya arti lingkungan hidup serta manfaat besar sampah bila kelak dibudidayakan dan dikomersilkan.

Menurut Kepala SMPN 11 Surabaya, Drs H Masykur Hasan MPd, bahwa bank sampah di SMPN 11 Surabaya sudah ada sejak lama, tahun 2011. Sampah-sampah yang ada di bank sampah itu kemudian dikelola menjadi kompos (pupuk), yang selanjutnya akan dibeli sendiri oleh warga sekolah atau masyarakat sekitar. Nah semua konsep di atas semata-mata tidak dimaksudkan untuk ikut dilombakan atau meraih penghargaan-penghargaan saja. Tapi, tujuan utamanya adalah untuk kepuasan warga sekolah itu senndiri. Jadi juara adalah buah kesusksesan, bukan sebagai tujuan utama.

Untuk itulah Masykur berharap semua warga sekolah (SMPN 11 Surabaya) peduli akan lingkungan hidup. Mengingat betapa pentingnya menyelamatkan lingkungan. (F.543) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SURABAYA RAYA

Apresiasi Petugas Lapangan, Pemkot Kembali Gelar Pesta Cak Koen

Pesta Cak Koen 2016 di Taman Surya Surabaya pada Minggu (25/9).

RIBUAN pekerja lapangan di Kota Surabaya, tumpah-ruah di halaman Taman Surya, Minggu pagi (25/9). Kehadiran petugas lapangan seperti pasukan kuning (kebersihan), satgas pemeliharaan jalan dan saluran air, penjaga makam, petugas linmas, satpol PP, pemadam kebakaran, hingga petugas Dinas Sosial, membuat acara Pesta Cak Koen 2016 benar-benar meriah layaknya pesta. Dan, layaknya sebuah pesta, petugas lapangan yang tiap hari berpeluh keringat demi menjaga kebersihan dan kenyamanan kota ini, benar-benar dimanjakan. Ada panggung hiburan, ada doorprize. Dan, mereka juga mendapat bantuan sembako.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam sambutannya mengatakan, Pesta Cak Koen yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada para pekerja lapangan yang selama ini telah bekerja keras untuk Kota Pahlawan.

“Terima kasih atas bantuannya selama ini yang telah bekerja keras selama 24 jam. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberikan bantuan untuk petugas lapangan,” ujar walikota.

Sebelumnya, walikota menyebut satu demi satu petugas lapangan dan juga tugas mulia mereka. Mulai dari pasukan kebersihan yang membersihkan ruas jalan dan pedestrian, pasukan yang menangani saluran air dan pengerukan selokan/sungai, penjaga makam, petugas dari Dinas Perhubungan, Linmas, Satpol PP, pemadam kebakaran, petugas Dinas Pertanian yang mendampingi nelayan dan petani, petugas Dinas Sosial yang sehari-hari merawat orang gila dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

“Mereka inilah yang menjaga kebersihan kota. Ada juga yang setiap hari keliling memantau penerangan jalan umum (PJU) di jalan dan memperbaiki bila ada PJU yang rusak agar jalan tidak gelap,” sambung walikota.

Walikota juga memotivasi para pekerja lapangan untuk tetap menjaga semangat kerja dan tidak menyerah pada nasib. Dengan semangat kerja itulah, akan menjadi jalan bagi para pekerja lapangan untuk bisa membawa anak-anak mereka menjadi lebih baik. Selaras dengan pesan agenda ini “Pesta Cak Koen Untuk Surabaya Lebih Baik”.

“Tuhan akan memberikan jalan bagi siapa pun yang ingin berhasil. Kalau sekarang bapaknya tukang sapu, anak-anaknya harus jadi pintar. Anak-anaknya harus berhasil. Apalagi sekolah sudah gratis,” tegas walikota yang suka membaca buku ini. 

Pesta Cak Koen 2016 disambut antusias oleh petugas lapangan di Kota Surabaya. Salah satunya Abdul Wahid. Petugas lapangan pematusan yang bekerja membersihkan gorong-gorong ini mengaku sudah menunggu digelarnya acara ini. Menurut pria 44 tahun yang tinggal di kawasan Pegirian ini, biasanya, acara ini digelar di bulan Agustus. Namun, meski mundur, dia menyebut Pesta Cak Koen 2016 tetap meriah. 

“Saya sudah menunggu acara ini. Sebagai petugas lapangan, saya menganggap acara ini seperti hiburan dan juga penghargaan bagi kami. Semoga ke depannya terus digelar dan lebih meriah lagi,” harap bapak dua anak ini.

Selain itu, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan para donatur juga memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dari pekerja lapangan tersebut. Ada 66 anak yang mendapatkan bantuan beasiswa. Pemberian beasiswa ini diharapkan semakin memotivasi semangat belajar anak-anak tersebut agar lebih berprestasi. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SURABAYA RAYA

Anggap Surabaya Jadi Model Pelayanan Publik,

PT Taspen Hibahkan Mobil Ambulan

Saat berlangsung serah terima mobil ambulan dari PT Taspen 

kepada Walikota Surabaya.

UPAYA Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu via penyediaan mobil ambulan keliling, akan semakin optimal. Optimalisasi pelayanan itu didukung oleh semakin banyaknya jumlah mobil ambulan yang dimiliki pemkot.

Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan satu unit mobil ambulan dari PT Taspen (Persero), Jumat (16/9). Seremoni penyerahan mobil ambulan tersebut dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Iqbal Latanro, kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di halaman Taman Surya. 

Hadir dalam seremoni serah terima mobil ambulan tersebut, Sekretaris Kota Surabaya, Hendro Gunawan, Asisten IV Sekkota (bidang kesejahteraan rakyat), Eko Hariyanto, dan beberapa SKPD terkait seperti Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, serta jajaran direksi PT Taspen. 

Dalam sambutannya, Iqbal Lantaro mengatakan, penyerahan mobil ambulan kepada Pemkot Surabaya ini merupakan realisasi dari program Bina Lingkungan yang dioptimalkan PT Taspen. Menurutnya, melalui program Bina Lingkungan, PT Taspen ingin berperan serta dalam memberi manfaat kepada masyarakat.

“Kenapa Surabaya ? Karena Surabaya ini dapat kita jadikan rule model sistem layanan pada masyarakat. Kami tahu dalam pelayanan masyarakat, banyak yang dibutuhkan. Mungkin bantuan ini sedikit, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Semoga layanan kepada masyarakat dapat semakin kita tingkatkan,” ujar Lantaro.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menyampaikan terima kasih kepada PT Taspen atas penyerahan satu mobil ambulan tersebut kepada Pemkot Surabaya. Menurutnya, warga Kota Surabaya akan menyambut positif. Apalagi, tahun depan, pemkot tidak menganggarkan untuk membeli kendaraan. “Tahun depan kami fokus pada pelayanan masyarakat. Karenanya, Alhamdulillah kami dapat hibah ambulan ini. Warga Surabaya pasti akan senang,” ujar walikota.

Disampaikan walikota, selama ini Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan optimal di bidang kesehatan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Pahlawan. Salah satunya melalui penyedian mobil ambulan dan mobil jenazah keliling selama 24 jam. Warga bisa mengontak nomor call center 5465777.

Bahkan, sambung walikota, yang dilayani bukan hanya warga Surabaya. Tetapi juga warga luar kota yang berada di Surabaya. Walikota mencontohkan pernah ada warga luar kota yang mendadak tergeletak di sentra PKL. “Banyak sekali kami tolong warga dari luar kota. Bila seperti itu, kami rawat dulu di rumah sakit,” sambung walikota yang semasa kuliah hobi naik gunung ini.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Supomo, menambahkan, hibah mobil ambulan dari PT Taspen ini akan membuat layanan kepada masyarkat bisa lebih optimal. “Karena ada tambahan unit (ambulan). Ini ada enam dari pengadaan pemkot. Alhamdulillah bisa kami optimalkan,” ujarnya.

Supomo menyadari, agar warga kurang mampu di Surabaya mengetahui dan memaksimalkan fasilitas mobil ambulan ini, pihaknya harus rajin melakukan sosialisasi. Utamanya memberitahukan nomor yang bisa dikontak bila warga membutuhkan layanan mobil ambulan keliling ini. Karenanya, selain gencar melakukan sosialisasi melalui perangkat di kecamatan dan kelurahan, Dinsos juga menyampaikan “woro-woro” via media massa. Sosialisasi yang dilakukan Dinsos Kota Surabaya sudah terlihat hasilnya. Masyarakat sudah paham ketika akan menggunakan ambulan keliling ini. Buktinya  mobil ambulan keliling ini sudah dimaksimalkan oleh masrakat Kota Surabaya.

“Sekarang banyak (masyarakat yang mengoptimalkan ambulan keliling). Per hari bisa sampai 10 (telepon dari warga),” sambung mantan Camat Kenjeran ini. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SURABAYA RAYA

Colombo Plan Apresiasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Surabaya

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, saat memberikan arahan 

kepada para peserta Colombo Plan.

PARA peserta Colombo Plan mendapat pelajaran berharga dari Kota Surabaya. Selama lima hari sejak 19 September 2016, mereka berkesempatan mendapat materi dari sejumlah narasumber. Tak hanya itu, para delegasi juga sempat mengunjungi lokasi-lokasi pemberdayaan ekonomi perempuan.

Direktur Gender Affairs Program Colombo Plan, Bandana Shresta, mengatakan, even Colombo Plan kali ini diikuti oleh 18 peserta dari 13 negara. Di antaranya datang dari Iran, Bhutan, Maladewa, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar dan Bangladesh. Serta dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Fiji dan Indonesia.

Menurut  Shresta, meski sedikit berbeda dalam hal kondisi ekonomi, sistem politik, kultur dan agama, namun seluruh peserta menghadapi tantangan yang hampir sama. Yakni, masalah pemberdayaan perempuan dan kepemimpinan. Untuk itulah Colombo Plan di Surabaya mengambil tema Sharing Best Practices and Experiences on Women and Leadership.

“Secara keseluruhan para peserta terkesan soal pemberdayaan perempuan, partisipasi perempuan dalam bidang politik, serta kader perempuan yang bekerja secara sukarela. Itulah hal-hal penting yang bisa dipelajari dari Surabaya,” ungkap Shresta di sela-sela acara penerimaan oleh walikota di Balai Kota Surabaya, Jumat (23/9).

Wanita berkebangsaan Nepal itu berharap, nilai-nilai positif dari Kota Pahlawan dapat dibawa pulang ke negara masing-masing untuk diterapkan menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Tri Rismaharini berbagi pengalaman selama memimpin Surabaya. Dia mengatakan, saat awal menjabat sebagai walikota, problem yang dihadapi adalah tingginya angka trafficking. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Risma - sapaan Tri Rismaharini - bersama TNI dan kepolisian sampai harus merazia diskotek tiap malam.

“Ternyata banyak anak di bawah umur yang berkeliaran di diskotek itu datang dari kawasan lokalisasi. Makanya setelah itu saya fokus memberdayakan ekonomi di kawasan lokalisasi,” ujar mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Adapun upaya pemkot memberdayakan ekonomi di kawasan lokalisasi yakni melalui berbagai macam pelatihan. Dari pelatihan tersebut, warga akhirnya memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan. Setelah ekonominya mandiri, barulah Bu Risma menutup satu per satu lokalisasi di Surabaya. Total ada enam lokalisasi yang berhasil dialihfungsikan oleh Pemkot Surabaya.

Sekarang, lanjut Bu Risma, bangunan yang dulunya dipakai untuk wisma prostitusi beralih fungsi menjadi fasilitas publik. Ada yang berupa perpustakaan maupun broadband learning center (BLC) atau sarana pembelajaran komputer. “Pada akhirnya, fasilitas publik itu mampu memberikan manfaat bagi warga di sekitarnya. Warga bisa menimba ilmu di sana,” imbuhnya.

Selain itu, intervensi ekonomi yang dilakukan pemkot berupa program pahlawan ekonomi. Program yang saat awal digagas hanya diikuti puluhan kelompok itu kini menjelma menjadi poros baru kekuatan ekonomi para ibu rumah tangga. Pada akhir 2015, sudah ada 3.000 kelompok pahlawan ekonomi di seluruh penjuru kota. “Ibu-ibu ini diberi pelatihan sehingga mampu menambah pemasukan bagi keluarganya. Bahkan, sekarang sudah ada yang ekspor produknya ke luar negeri,” urai alumnus ITS ini.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi Kota Surabaya yang telah sepenuh hati mendukung kesuksesan Colombo Plan. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkot Surabaya. Tentu kami belajar banyak dari Surabaya, salah satunya tentang pemberdayaan ekonomi warga eks lokalisasi di wilayah Sawahan,” katanya. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SURABAYA RAYA

Pemkot Surabaya Bantu Korban Banjir Bandang Garut

Bu Risma saat menyaksikan pengiriman bantuan ke Garut dan Sumedang.

BENCANA banjir bandang yang menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa malam (20/9) mengundang keprihatinan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kamis pagi (22/9) bertempat di halaman Balai Kota Surabaya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini atau Bu Risma, langsung memimpin pengiriman bantuan dari makanan hingga pakaian ke dua daerah tersebut.

“Ini mungkin tidak banyak, tapi kami harap bisa meringankan beban masyarakat di sana. Kami mengirimkan uang tunai, selimut, pakaian layak pakai, jas hujan, makanan hingga seragam sekolah anak-anak. Ke depan, kami akan tetap memantau progressnya,” imbuh walikota.

Banjir bandang yang melanda Garut dan Sumedang sejak dua hari lalu, menyisakan duka mendalam. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 23 korban meninggal dunia, 4 luka berat, dan 27 orang menderita luka ringan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Pol dan Linmas) Kota Surabaya, Sumarno, menambahkan, pihaknya mengirimkan 18 pasukan gabungan dengan PMI Kota Surabaya.

“Para petugas akan disiagakan selama dua hingga tiga hari ke depan. Ini untuk berjaga-jaga sesuai kondisi yang ada di sana. Namun, kami tetap memantau sesuai instruksi walikota akan ada pasukan yang bergantian dikirimkan ke sana jika dibutuhkan,” imbuh Sumarno.

Selain itu, pihaknya juga akan segera mendirikan posko bantuan peduli bencana Garut dan Sumedang di halaman Taman Surya. “Posko akan segera didirikan untuk menampung aspirasi dan simpati warga Kota Surabaya. Posko akan kami buka beberapa hari ke depan mulai pukul 08.00 hingga pukul 22.00 WIB. Bantuan yang kini masyarakat butuhkan adalah makanan pokok dan pakaian baru atau yang layak pakai,” imbuh Sumarno. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SURABAYA RAYA

Tingkatkan Usaha, Tingkatkan Iklim Investasi

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

PENINGKATAN usaha memang tidak terlepas dari investasi modal. Semakin tinggi macam usaha, makin tinggi tingkat investasinya. Sistem birokrasi pun tak pelak menjadi acuan bagi para investor dan usahawan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengusulkan agar pemerintah pusat membuat undang-undang (UU) baru khusus mengatur soal peningkatan usaha. Dengan UU tersebut nantinya pemerintah daerah seperti Pemkot Surabaya, tidak perlu membuat bermacam-macam perda terkait peningkatan iklim investasi. Usulan ini dia sampaikan terkait penghapusan perda izin gangguan atau hinder ordonantie (HO) oleh pemerintah pusat.

Menurut Awi, sapaan Adi Sutarwijono, untuk mendirikan mal misalnya, pengusaha harus mengurus aneka macam perizinan, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) hingga amdal lalin.  Dan, tempat mengurus perizinan tersebut, ungkapnya, lokasinya pun berbeda-beda.

"Nah, kalau ada undang-undang khusus yang menjadi ‘kitab suci’ perizinan itu, tentu lebih bagus. Sehingga daerah tidak perlu repot-repot membuat beragam aturan,” kata Adi Sutarwijono.

Dia berpendapat, penghapusan HO tetap ada sisi negatifnya. Ketika perdanya sudah tidak ada, jelas Awi, maka bila di kemudian hari ada gangguan pada usaha tersebut, maka akan susah pengawasannya.

Pun dari sisi pendapatan asli daerah, Awi menyebut ada potensi pendapatan yang hilang mencapai Rp 12 miliar. Potensi ini didapat dengan asumsi rata-rata jumlah pengajuan izin HO yang tiap tahunnya mencapai 1.000 lebih atau 100 pemohon setiap bulan.

“Saat ini saja Surabaya sudah kehilangan potensi Rp 12 miliar dari penghapusan izin HO. Sebab, begitu regulasi dihapus maka tidak ada lagi retribusi HO yang masuk,” ungkapnya.

Terkait penghapusan izin gangguan (HO), Pemkot Surabaya berkeyakinan, tetap ada efek positif bagi iklim investasi di Kota Pahlawan. Sehingga dengan sendirinya pembangunan Surabaya di sektor ekonomi ikut membaik pula.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi. 

”Kita memang kehilangan Rp 12 miliar. Tapi multiplayer effectnya, iklim investasi di Surabaya akan meningkat,” ungkap Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Musdiq Ali Suhudi.

Ia berpendapat, PAD sebesar Rp 12 miliar dari izin gangguan itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan meningkatnya iklim investasi pasca penghapusan izin HO. Oleh karena itu pihaknya tidak merasa risau dengan adanya kebijakan penghapusan izin gangguan HO tersebut.

Sesuai instruksi Walikota Surabaya No.3/2016 pada 18 Agustus lalu, izin gangguan secara resmi dihilangkan, baik untuk yang baru maupun daftar ulang. Namun karena aturan itu baru dikeluarkan, saat ini pihaknya belum bisa menghitung berapa persen peningkatan investasi di Surabaya setelah penghapusan HO.

Dia memastikan, dihapusnya izin gangguan akan mempercepat keluarnya izin yang diajukan pemohon. Tepatnya 14 hari lebih cepat ketimbang biasanya.

“Izin HO ini sebenarnya duplikasi. Sebab dalam UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), sudah ada,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut dari instruksi walikota, saat ini baik satuan kerja perangkat daerah (SKPD), unit pelayanan terpadu satu atap (UPTS), hingga kelurahan tidak akan mengeluarkan izin gangguan lagi. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ADVETORIAL SURABAYA

Susun Renstra Dengan e-Planning

Kepala Bappeko Surabaya, Agus Imam Sonhaji.

RENCANA strategis (renstra) 2016-2021 pada level satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Surabaya telah disahkan Walikota Tri Rismaharini pada 19 September lalu. Selanjutnya, para kepala SKPD diberi waktu tujuh hari untuk menetapkan renstra yang telah disahkan walikota tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji, mengatakan, dokumen renstra sangat penting karena dijadikan acuan bagi SKPD untuk menjalankan program-programnya selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran SKPD tidak akan melenceng dari yang telah direncanakan. Tentunya, renstra seluruh SKPD dibuat dengan mengacu visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Surabaya.

Agus menuturkan, audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya menyasar pelaksanaan penggunaan anggaran, melainkan juga akan ‘memelototi’ dokumen perencanaan.

“Oleh karenanya, renstra SKPD harus disusun secara baik dan benar agar di kemudian hari tidak ada temuan dari BPK soal dokumen perencanaan,” urai mantan Kepala DPUCKTR Surabaya ini, Rabu (21/9).

Untuk menghasilkan renstra yang berkualitas, pemkot menggunakan sistem aplikasi e-Planning. Sistem ini baru pertama kali digunakan untuk penyusunan renstra 2016-2021. Pada periode sebelumnya, pemkot masih menggunakan sistem manual dalam penyusunan dokumen perencanaan masing-masing SKPD.

Agus menjelaskan, e-Planning sangat memudahkan petugas perencana karena semua serba praktis. Perumusan visi dan misi SKPD hingga tujuan dan sasaran dapat dikerjakan secara online. “Dengan e-Planning ini penyusunan renstra SKPD akan lebih akurat. Pengisian poin-poin renstra pun tidak akan melebar karena sebagian sudah terkunci pada visi dan misi walikota. Selanjutnya, petugas tinggal mengembangkan lebih detail pada tataran sasaran SKPD hingga program dan kegiatan,” imbuh pria yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Provinsi Jawa Timur ini.

Dalam e-Planning juga terdapat e-SWOT. Menu tersebut untuk memetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman SKPD dalam lima tahun mendatang. Dari e-SWOT itulah lantas muncul isu-isu strategis yang dihadapi SKPD. Isu strategis tersebut dijadikan bahan untuk perumusan visi dan misi pada tiap-tiap SKPD. “Jadi di dalam renstra ini tidak bisa ngawur, semua harus ada dasarnya,” ujarnya. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ADVETORIAL SURABAYA

745 PNS Surabaya Ikuti Prosesi Pengambilan Sumpah Janji

“Pengambilan sumpah janji untuk mentaati aturan-aturan yang ada 

merupakan dasar PNS bekerja dengan baik,” tandas Bu Risma.

SEBANYAK 745 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan janji di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Selasa pagi (20/9).

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini atau Bu Risma, memimpin pengambilan sumpah dan janji didampingi saksi dan perwakilan tokoh agama masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 745 PNS yang mengikuti sumpah dan janji. Terdiri dari 429 tenaga fungsional tertentu, yaitu 241 guru PNS dan 188 tenaga kesehatan. Selain itu tenaga fungsional umum sebanyak 316 orang.

“Tuhan mentakdirkan sebagai PNS, jadi kita semua abdi negara dan abdi masyarakat. Sehingga bisa melayani masyarakat maupun member contoh yang baik. Saya mengimbau para PNS yang baru mengucapkan sumpah janji untuk sepenuh hati menjadi pelayan masyarakat,” kata Walikota Surabaya, Tri Rismaharini atau Bu Risma.

Ia mengatakan, di mana pun bisa berkarya, meskipun para PNS terkadang dimutasi untuk penyegaran. Wanita pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya itu pun meminta para PNS tersebut segera menyusun sasaran kinerja selama satu tahun. Penyusunan sasaran kerja bertujuan agar lebih terarah.

"Laksanakan tugas dengan baik supaya target kerja tersebut bisa dicapai. Nantinya, pencapaian akan dinilai oleh pimpinan di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” imbuhnya.

Sebagai simbolis, peserta sumpah dan janji beragama Islam diwakilkan kepada Citra Anggita Wardani dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Ardiyatna Pranata dari Dinas Pendidikan mewakili agama Kristen Protestan, dan Kristen Katholik oleh Yunita Efendi dari Dinas Kesehatan.

“Pengambilan sumpah janji untuk mentaati aturan-aturan yang ada merupakan dasar PNS bekerja dengan baik,” tandas Bu Risma, sapaan akrabnya. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ADVETORIAL SURABAYA

Bu Risma Datang, Pelayanan E-KTP Lancar

Terlihat Bu Risma membantu para pegawai 

seperti mengscreening sidik jari dan mata.

DATELINE kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik pada akhir September 2016 menjadi beban bagi warga Kota Surabaya yang belum ber-KTP elektronik untuk cepat-cepat mengurusnya. Puluhan warga Kota Surabaya terlihat mengantri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mengisi form kepengurusan e-KTP. Melihat antrean pengurusan e-KTP di kantor Dispendukcapil di gedung Siola memanjang, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini alias Bu Risma, ikut turun tangan. Puluhan warga yang mengantre sejak pagi pun mulai terlayani dengan cepat. Terlihat Bu Risma membantu para pegawai seperti mengscreening sidik jari dan mata. Tidak hanya itu, Bu Risma juga membantu jalannya pemotretan e-KTP.

“Ini kayak waktu TK dulu, ada nyanyiannya, mana jari telunjuk yang kiri angkat tangan, mana jari telunjuk yang kanan angkat tangan," kata Bu Risma sembari meletakkan jari telunjuk seorang pengunjung dengan nada nyanyian, Sabtu (27/8).

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, pun juga terlihat membantu Bu Risma. Warga yang semula kesal, mulai mencair. Nita Indriati, misalnya, menuturkan, ia sudah antre e-KTP sejak pukul 11.00 WIB. Namun, karena petugasnya hanya satu, maka ia harus menunggu pemrosesan hingga pukul 14.00 WIB. "Tadi itu petugasnya satu, kita nunggu. Antrenya banyak. Jadi, pelayanannya harus gantian satu-satu nunggu giliran," jelasnya.

Pemerintah Kota Surabaya menargetkan sebanyak 242.889 e-KTP akan tercapai pada akhir September 2016. Pemkot Surabaya juga jemput bola dengan menginstruksikan kepada para camat dan lurah untuk menghimbau warganya supaya melakukan perekaman e-KTP.  “Kami juga melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman KTP elektronik di sekolah, kampus, mal-mal, perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan dan kelurahan,” kata Suharto Wardoyo, saat jumpa pers di kantor Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya, Senin (29/8).

Percepatan perekaman e-KTP ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri No. 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 Tentang Percepatan Penerbitan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran serta Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Menurut Suharto, percepatan perekaman KTP elektronik ini sangat mendesak untuk dilakukan. Sebab, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Di Surabaya masih ada sekitar 242.889 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dari 2.131.186 warga. “Kami targetkan pada akhir September nanti sudah selesai semuanya,” tuturnya. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

INFO JATIM

Jangan Sampai Virus Zika Masuk Ke Jatim

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Agung Mulyono, dan 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Suli Da'im.

PENANGANAN virus Zika yang berasal dari daratan Afrika memang tak bisa dianggap enteng. Virus mematikan ini penyebarannya hingga ke daratan Asia termasuk Singapura. Pantas, Indonesia pun merasa khawatir terhadap virus yang satu ini. Di Jawa Timur (Jatim) khususnya di bandara internasional Juanda terus dilakukan pengawasan terhadap para penumpang yang datang dari luar negeri. Terkait hal ini, DPRD Provinsi Jatim angkat bicara. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Agung Mulyono, mengatakan, pencegahan virus Zika dapat dilakukan dengan menggandeng kabupaten dan kota di Jatim untuk turun langsung kepada masyarakat agar virus Zika tersebut tak mewabah di Jatim.

"Perlu kehati-hatian sekali agar virus ini jangan sampai di Jatim. Penggal di daerah perbatasan untuk melakukan pengawasan ketat terutama di bandara internasional," jelasnya.

Agung Mulyono mendesak pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jatim untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus Zika yang saat ini populer di Singapura. Saat ditemui di kantornya, Selasa (30/8), Agung Mulyono mengatakan bahwa pihaknya minta Dinas Kesehatan untuk gencar melakukan sosialisasi waspada virus Zika.

"Penyebarannya sama dengan Demam Berdarah. Zika juga harus diwaspadai," ungkap politisi asal Partai Demokrat Provinsi Jatim ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, dr Kohar Hari Santoso.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk tim reaksi cepat untuk menangani virus Zika. Tim reaksi cepat itu akan siaga selama 24 jam. "Tim ini adalah tim pengendalian penyakit menular," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso, kepada Tempo di kantornya (1/9).

Senada, Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Masyarakat DPRD Provinsi Jatim, Suli Da'im, menuturkan, tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur sudah sangat baik. Hanya saja perlu disebarluaskan informasi soal virus Zika kepada masyarakat bawah. “Pemahaman soal virus Zika sangat penting bagi masyarakat kelas bawah”. 

Dinas Kesehatan sangat perlu untuk menggerakkan tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas untuk memberi informasi soal bahaya virus Zika. Selain itu, sosialisasi gerakan menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan menimbun barang bekas harus sering dilakukan. "Selain menjaga akses bandara, penyadaran masyarakat juga sangat penting".

Tim reaksi cepat merupakan tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan RSU Dr Soetomo. Tim ini berpusat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. "Kami selalu berkoordinasi". 

Tim ini akan memantau orang-orang yang datang dari negara penular Zika. Pemantauan dilaksanakan selama 14 hari sejak kedatangan.
Melalui Dinas Kesehatan, tim telah mengedarkan pemberitahuan ke rumah sakit se-Jawa Timur dan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan fasilitas penanganan. "Rumah sakit yang menemukan kasus virus Zika harus melapor dalam 24 jam," ujar Kohar. 

Tim ini melalui KKP telah memasang thermal scanner untuk mengukur suhu tubuh penumpang pesawat. Penumpang akan diberi kartu kewaspadaan kesehatan. "Diutamakan penumpang yang datang dari luar negeri terutama dari Singapura".

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengkonfirmasi bahwa satu warga negara Indonesia (WNI) positif terinfeksi virus Zika di Singapura. Kedutaan Besar RI di Singapura, menurut dia, telah menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Kesehatan Singapura bahwa ada satu WNI yang positif terinfeksi virus Zika. Kementerian Kesehatan Singapura mengeluarkan peringatan bahaya dengan penularan virus Zika pada 29 Agustus 2016 dan hingga saat ini sudah 115 orang positif terinfeksi virus Zika di negara itu.

Kohar mengimbau agar masyarakat Jawa Timur menunda kepergiannya ke Singapura. "Terutama ibu hamil”. Sejauh ini, kata Kohar, belum ada warga Jawa Timur yang positif terjangkit virus Zika. Ia berharap virus Zika tidak sampai masuk ke Jawa Timur.  "Jangan sampai orang Jatim ada yang terjangkit".

Pemeriksaan di Bandara Internasional Juanda tersebut untuk mengantisipasi 

masuknya virus Zika ke wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI telah menghimbau dan melarang kepada masyarakat Indonesia, bilamana tidak ada  keperluan yang mendesak untuk tidak bepergian ke Singapura. Larangan tersebut terkait upaya dalam menjaga bahaya virus Zika yang kini tengah ramai di Singapura masuk ke tanah air. Sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan himbaun tersebut, Hongkong, Amerika Serikat dan Taiwan telah lebih dahulu mengeluarkan peringatan. Terlebih data teranyar, penderita yang terjangkit virus Zika di Singapura sudah mencapai 82 orang. Dan, larangan itu pun ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, salah satunya Pemda Jawa Timur. Dinas Kesehatan Jatim  menghimbau kepada masyarakat Jatim agar tidak melakukan bepergian ke negara yang kini tengah dilanda bahaya virus Zika, yakni Singapura dan Brazil. 

Seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr Kohar Hari Santoso, Singapura sebagai negara tetangga dengan migrasi penduduk yang cukup tinggi sangat berpotensi membawa penularan Zika ke Indonesia. “Dari data yang ada sejak tahun 2007 hingga 25 Agustus 2016, tercatat ada 57 negara terutama di Amerika Tengah yang melaporkan adanya penularan virus Zika. Brazil termasuk salah satu negara dengan kasus tertinggi, diperkirakan terdapat sekitar 1 juta orang yang terinfeksi pada tahun 2015,” jelasnya, Jumat (2/9). (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

OPINI

KENAPA PDIP PILIH AHOK ?

DR Ir Tri Risma Harini MT alias Bu Risma santer didengung-dengungkan oleh PDIP akan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. PDIP waktu itu bertekad akan mengusung kader partainya sendiri, tidak mau mendukung kader parpol lain karena PDIP memenuhi syarat untuk mengusung dan mencalonkan sendiri. Di DPRD DKI Jakarta, PDIP dapat 28 kursi.

Pada saat Ahok menyatakan mencalonkan diri lewat jalur independen kelihatannya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, kebingungan. Siapa yang layak untuk dicalonkan jadi Gubernur DKI menghadapi Ahok ? Hingga sempat dipilih dua nama kader PDIP, yaitu Ridwan Kamil yang sekarang menjadi Walikota Bandung dan Tri Risma Harini yang sekarang menjadi Walikota Surabaya. Namun, Ridwan Kamil belakangan disebut-sebut dipanggil oleh Jokowi agar tetap menjadi Walikota Bandung saja dan nantinya akan dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Barat. Nyatanya, Ridwan Kamil menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Walhasil tinggal Bu Risma yang saat itu bisa diandalkan PDIP untuk menandingi Ahok.

Bu Risma sudah tidak diragukan lagi kualitas, kredibilitas, popularitas dan kemampuannya untuk memimpin. Hal itu dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diraihnya dari berbagai negara. Bahkan, dunia mengakuinya sebagai walikota terbaik sedunia. Jadi, sudah tidak diragukan lagi untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, Bu Risma selalu menolak dengan alasan sudah telanjur berjani pada warga Surabaya untuk menjadi walikota sampai masa akhir jabatannya tahun 2020. Megawati Soerkarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP nampak sudah berusaha merayu, mendorong, mendesak, memaksa sampai berkali-kali. Toh Bu Risma tetap enggan untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Akhirnya, Bu Risma dipaksa para elit politik PDIP yang mengatakan bahwa kader PDIP tidak bisa menolak penugasan partai, mau tidak mau harus mau. Kader partai harus taat dan patuh pada partai, tidak bisa menolak. Hingga Bu Risma memberikan lampu kuning dengan menyatakan bahwa tentang semua itu diserahkannya pada Allah/Tuhan dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Adanya lampu kuning dari Bu Risma tersebut spontan didukung oleh 7 partai politik yaitu PDIP, Gerindra, PKS, PKB, PAN, PPP dan Partai Demokrat dengan membentuk koalisi kekeluargaan. Mereka sepakat mencalonkan Bu Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakilnya. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada saat jumpa pers untuk pencalonan Gubernur DKI Jakarta selalu memuji Bu Risma dan menyindir Ahok yang sepertinya tidak cocok menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kelihatannya tidak akan mencalonkan Ahok lagi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Tetapi sepertinya Presiden Jokowi menginginkan Ahok tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta sehngga dapat melaksanakan program-programnya saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, termasuk proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Keinginan Presiden Jokowi itu sepertinya didukung pula oleh Wiranto yang juga Ketua Umum DPP Partai Hanura yang sekarang menjadi Menko Polhukam. Terbukti Hanura bersama-sama Nasdem dan Golkar telah terlebih dahulu mendukung pencalonan Ahok. Dan belakangan ketiga parpol yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi itu disebut-sebut “telah berhasil mempengaruhi” Megawati Soekarno Putri untuk mencalonkan lagi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Terbukti apa yang terjadi kemudian benar-benar sangat mengejutkan sebagian besar kalangan di Tanah Air. Pada tanggal 20 September 2016, pukul 20.00 WIB, Sekjen DPP PDIP mengumumkan bahwa DR Ir Tri Risma Harini MT tidak jadi dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan yang jadi dicalonkan adalah Ahok, yang bukan kader partainya sendiri.

Pada saat diumumkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta oleh PDIP, hanya Ahok yang tidak memakai jas warna merah khas PDIP. Padahal Ahok sudah mengetahui kalau dirinya akan diumumkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta oleh PDIP. Tapi Ahok tidak mau memakai jas merah dan memakai atribut khas PDIP. Itu sudah merupakan tanda-tanda Ahok mbalelo, tidak patuh dan taat pada PDIP karena merasa yang mencalonkannya bukan elit PDIP tetapi pihak lain atau dapat dikatakan penguasa negeri dan tiga partai lainnya. Begitu juga saat akan didaftarkan di KPU, lagi-lagi hanya Ahok yang tidak memakai jas merah khas PDIP. Disebut-sebut pada saat pertemuan Ahok sudah diberi jas merah khas PDIP oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta untuk dipakainya, tapi Ahok menolak. Selanjutnya Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, langsung memakaikannya di badan Ahok usai pendaftaran di KPU.

Ahok sendiri mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang kader partai politik mana pun melainkan seorang profesional. Itu artinya ia tidak mau dikendalikan oleh partai politik mana pun, termasuk oleh PDIP. Dapat dipastikan Ahok tidak akan peduli pada PDIP. Hingga penulis menganggap PDIP telah salah memilih orang. Buktikan saja nanti kebenarannya. web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

Oleh :

Imam Djasmani.

Pengamat Sosial Politik